Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights Journal of Law and Nation
Risti Dwi Ramasari
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN DATA DIRI PADA KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 176/PDT.P/2024/PN TJK) Prasetyawati, S Endang; Ramasari, Risti Dwi; Evandra, Amanda Putri
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41531

Abstract

Perubahan data diri diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk terkait permohonan perubahan nama oleh Berlianto Sutianto. Pemohon wajib meninjau dokumen pendukung asli yang akan dibedakan oleh Dukcapil pada saat proses perubahan data. Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan banding ke pengadilan, di mana hakim akan menyeimbangkan bukti dan dalil yang diajukan. Dalam hal ini, tindakan hakim mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi hukum dan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai pelayanan publik. Studi ini juga mengkaji implikasi sosial dari perubahan data pribadi, seperti potensi stigma dan dampak terhadap identitas individu. Selain itu, transparansi sangat penting dalam proses administrasi kependudukan karena dapat mencegah korupsi dan memberikan kewenangan untuk menggunakannya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti otentik, kesaksian, dan regulasi terkait dalam memutuskan permohonan perubahan data diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan izin perubahan data diri, yang berkontribusi pada akurasi identitas warga negara.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan No : 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk Putri Watun, Cornellia Adinda; Rusli, Tami; Ramasari, Risti Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4142

Abstract

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk.) Aquila A M, Jericho; Anggalana, Anggalana; Ramasari, Risti Dwi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6878

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari suatu perilaku seseorang terhadap kesadaran Hukum oleh pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap fisik dan mental serta kesadaran manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun permasalahan yang sehingga membuat peneliti tertarik untuk membahasnya seperti pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa faktor apa saja yang mendasari perbuatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua pendekatan yaitu yuridis normatif (legal research), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, serta Pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian serta wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang pada Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk. Adapun Pembahasan dalam penelitian ini yaitu Faktor tindak pidana penganiayaan pelaku terhadap korban melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk, dikarenakan faktor emosi kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, pengaruh atau paksaan dari pihak lain, Lingkungan, serta Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan pidana penganiayaan tersebut. Saran kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam tindakan kekerasan penganiayaan karena hal ini dapat merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain, yang akan berakibat pada hukum, dikarenakan terdapat Undang-Undang yang jelas mengatur tentang tindak kekerasan penganiayaan.Kepada para aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menangani pembuktian suatu perkara dapat dilakukan secara seadil-adilnya sehingga memilik tujuan akhir yang baik dalam menegakkan kebanaran dan keadilan terlaksana tanpa adanya hambatan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk) Nalendra, Dhovie; Baharudin, Baharudin; Ramasari, Risti Dwi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7820

Abstract

Pencurian harta benda adalah kejahatan yang termuat dalam Pasal 372 hingga 377 Buku 2 KUHP. Salah satunya ialah Penggelapan dalam jabatan yang merupakan bentuk khusus dari penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima atau menguasai barang karena pekerjaannya, jabatannya, atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam situasi ini, pelaku bukan hanya diberi barang secara sah, tetapi juga memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga, mengelola, atau menggunakan barang tersebut sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk terhadap Terdakwa Hasan Basri bin Mat Liyas. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif serta empiris. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP, merupakan kejahatan penggelapan dengan pemberatan. Maksudnya adalah bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur penggelapan dalam pokoknya, ditambah lagi dengan unsur yang memberatkan terhadap Terdakwa, yaitu hubungan kerja atau jabatan.
Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung Dalam Mengungkap Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana pada Kasus Kekerasan Seksual pada Penyandang Cacat (Difabel) Risti Dwi Ramasari; Inge Nemas
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5426

Abstract

Unit PPA adalah unit yang diserahi tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya. Pelayanan untuk Perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), dimana telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan perempuan disabilitas mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kejahatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) menunjukkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi korban. Namun, tantangan terkait komunikasi dan stigma sosial masih menjadi hambatan yang signifikan. Faktor penghambat upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang cacat (difabel) adalah keterbatasan komunikasi, stigma sosial, kurangnya fasilitas dan tenaga ahli, serta ketidaksiapan prosedur hukum untuk menangani korban disabilitas. Semua faktor ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi.
PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG AYAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot) Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasari; Cindi Iklima
Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4545

Abstract

Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX SEBAGAI ANCAMAN ATAS PENOLAKAN PINJAMAN UANG(Studi Putusan : Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Mulia Wulan Sari; Baharudin Baharudin; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of spreading video call sex as a threat of rejection of a loan and law enforcement against perpetrators of spreading video call sex as a threat of rejection of a loan made on social media based on the decision: number c 406 / Pid.Sus / 2023 / PN.Tjk. The research method used is a normative legal approach by analyzing court decisions and the relevance of applicable positive legal regulations. The results of the study show that there are three factors that influence the occurrence of acts of spreading sexual content, namely; economic factors, trust, and sexual education. And law enforcement related to this case can be seen from the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. That the Defendant was sentenced to 3 (three) years in prison and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah) with the provision that if the fine cannot be paid, it will be replaced with 3 (three) months in prison.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH KAKEK TIRI(Studi Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa) Dzikril Hakim; Endang Prastyawati; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, merupakan permasalahan serius yang mendalam di masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,negara berkewajiban melindungi seluruh warganya dari kekerasan dan kejahatan yang membahayakan, seperti kekerasan seksual. Termasuk di dalamnya yang melibatkan anggota keluarga,seperti ayah kandung atau tiri dan kakek kandung atau tiri. diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem perlindungan hukum pemidanaan yang tegas pada pelaku kekerasan seksual pada anak., dan memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Permasalahan penelitian Apa yang menjadi faktor Penyebab Tindak pidana Kekerasan seksual pada Anak Yang Di Lakukan Oleh Kakek Tiri Berlandaskan Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan pada Pelaku Tidak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Kakek Tiri dalam Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara berdasarkan asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh kakek tiri, berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa, melibatkan faktor internal mencakup dorongan seksual yang tidak terkendali dan rendahnya moralitas pelaku. Sementara faktor eksternal termasuk kurangnya pengawasan orang tua, terutama ibu korban dan lingkungan yang memberi peluang bagi pelaku. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dengan memberikan pengawasan yang memadai, menciptakan hubungan yang terbuka, dan memberikan edukasi perlindungan anak. Hal ini menunjukan perlunya Penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak. Dan Dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa, Hakim empertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kakek tiri. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kekerasan fisik dan ancaman, serta hubungan keluarga antara pelaku dan korban.Pertimbangan memberatkan termasuk trauma yang ditimbulkan pada korban, pelanggaran norma agama dan susila, serta perbuatan yang dilakukan berulang kali. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 500 juta, dan langkah- langkah perlindungan bagi korban. Saran bagi Orang tua perlu berhati-hati meninggalkan anak tanpa pengawasan, terutama jika ada orang dewasa lain yang memiliki akses langsung kepada anak. Edukasi kepada anak tentang hak mereka atas tubuh sendiri, termasuk mengenali dan melaporkan situasi yang tidak nyaman. Pentingya bagi sistem peradilan untuk terus memperhatikan perlindungan korban kekerasan seksual, terutama anak, melibatkan berbagai lembaga dapat mendukung pemulihan fisik dan psikologis korban.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Paten Nuri; Anggalana; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in criminal cases against children perpetrator possession of sharp weapons. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for criminal acts against children for possession of sharp weapons are social factors that contribute to juvenile delinquency, including inadequate supervision and easy access to weapons, which exacerbate the risk of violence among young people. Then the judge not only considers the applicable legal provisions, but also the principle of the best interests of the child and rehabilitative efforts, in order to prevent recidivism and support the social reintegration of children.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL YANG DITUJUKAN TERHADAP KEINGINAN SEKSUAL DENGAN ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Debora Shintiya Br. Siagian; Aprinisa; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 5 No. 1 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21288001

Abstract

Sexual exploitation is one of the forms of sexual violence crimes that continues to develop alongside advances in information technology and changes in criminal patterns within society. This crime not only causes physical harm to victims but also results in prolonged psychological, social, and economic suffering. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of sexual exploitation intended to satisfy another person's sexual desires and to examine the legal considerations employed by judges in Decision Number 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk. The research addresses two main issues: the criminal liability of the offender and the judicial considerations underlying the imposition of criminal sanctions. This research employs both normative and empirical juridical approaches by utilizing primary data obtained through interviews and secondary data derived from statutory regulations, court decisions, legal literature, and scientific journals. The data were analyzed using a qualitative juridical method. The findings indicate that the defendant fulfilled all legal elements of the criminal offense of sexual exploitation as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and therefore bears criminal responsibility. The court imposed a sentence of one year imprisonment and a fine of IDR 5,000,000 based on juridical, philosophical, and sociological considerations. The judgment was founded upon valid legal evidence, the objectives of criminal punishment, victim protection, and both aggravating and mitigating circumstances. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly regarding the enforcement of laws against sexual exploitation offenses in Indonesia.
Co-Authors , firman Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Ahmad Qunaifi Aisyah Putri, Febrianita Alfiyan, Angga Amelia Fareza Angga Alfian Angga Alfian Angga Alfiyan Anggalana Anggalana Anggalana, Anggalana Aperiz, Muhammad Aprinisa Aprinisa Aquila A M, Jericho Azmii, Anisa Farras Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Brimoza Irawan Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Debora Shintiya Br. Siagian Dendy Achber Djosya S. Raya Dendy Dewi Kautsar Dwiki Muhammad Said Dzikril Hakim Endang Prastyawati Erlina B Evandra, Amanda Putri Firly, Alika Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hengki Irawan Imam Juliansyah Inge Nemas Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jesika Rekma Lela Juliansyah, Imam Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Mecinius Mecinius Muhammad Rifqi Pangestu Mulia Wulan Sari Nababan, Kalfin Febrian Nalendra, Dhovie Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Nurina Seftiniara, Intan Nurina, Intan Okta Ainita Paten Nuri Pragusta putri, Renia Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Marsanda Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Ramadanti , Salsabila Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Septiyar, Monika Sesly Deno Putri Shella, Shella Aniscasary Siti Munawaroh Tami Rusli Tasya Balqis Uftimentari Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zaidi Yahya Zulfi Diane Zaini