Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Risti Dwi Ramasari
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Munawaroh, Siti; Ramasari, Risti Dwi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6691

Abstract

Tingginya kasus penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat menunjukkan perlunya penegakan hukum pidana yang tegas dan pemahaman mendalam tentang pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas geen straf zonder schuld, serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena membawa senjata tajam tanpa izin, dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur kesalahan terpenuhi. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur kesengajaan atau kelalaian agar memberikan keadilan yang seimbang. Disarankan agar aparat hukum meningkatkan sosialisasi hukum dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam guna mencegah tindak pidana serupa.
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian oleh Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2024/PN.Tjk) Firmansyah, Alfandy; Baharrudin, Baharrudin; Ramasari, Risti Dwi
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5308

Abstract

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pen” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian dalam bentuk pokok telah diatur didalam Pasal 362 KUHP Penelitian ini mengkaji tentang kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Seorang Asisten Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor : 528/Pid.B/2024/PN.Tjk. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui Apakah Faktor Penyebab Pelaku Asisten Rumah Tangga Melakukan Tindak Pidana Pencurian serta Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakan (library research) dan penelitian lapangan (filed research).  Sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan penelitian
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dipicu oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan: Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Sari, Intan Permata; Ramasari, Risti Dwi; Baharudin, Baharudin
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5310

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam pebelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan mengalisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada  tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memiliki banyak pertimbangan yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yang telah terbukti secara sah melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 145/Pid.B/2024/PN.Tjk) Wiryadi, Wiryadi; Anggalana, Anggalana; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6647

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana laporan palsu terkait kehilangan kendaraan bermotor yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat merugikan pihak lain, terutama dalam sistem penegakan hukum, karena mengarah pada pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menangani kasus-kasus nyata., pelaku laporan palsu dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 220 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dan laporan palsu. tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor. Permasalahan penelitian Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor berdasarkan Putusan 145/pid. B/2024/ PN Tjk, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pada terdakwa tindak pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor Berlandasakan Putusan Nomor: 145/Pid. B/2024/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang - undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Milik Majikan (Studi Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk) Septiyar, Monika; Prasetyawati, S Endang; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5234

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu; Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Seorang pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Dalam memutus perkara penggelapan barang milik majikan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 55/Pid. Sus-Anak/2024/Pn.Tjk) Azmii, Anisa Farras; Baharudin, Baharudin; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5231

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor penyebab pelaku tindak pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pelaku anak terlibat dalam tindak pidana perantara jual beli narkotika Golongan I, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam kasus anak sebagai perantara jual beli narkotika golongan I, bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I memerlukan hubungan antara kebijakan hukum yang tegas dann melakukan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna maupun pelaku perantara jual beli narkotika
Pertanggung Jawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl) Aperiz, Muhammad; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dan menganalisis, memahami dasar pertimbangan hakim dalam membahas perbuatan melawan hukum Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara. Terdapat 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan perkara perdata No 21/Pdt.G/2023/PN Mgl yang diteliti dalam penulisan ini merupakan suatu gugatan sengketa hak atas tanah yang dicabut dengan dasar pertimbangan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl bahwa Permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab, Permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membantu eksekusi putusan tertuang dalam beberapa hal yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT.
CRIMINAL LIABILITY OF A DOMESTIC ASSISTANT WHO COMMITS THE CRIME OF THEFT IN THE EMPLOYER'S HOUSE BY DUPLICATING THE ROOM KEY Putri, Marsanda; Ramasari, Risti Dwi; Seftiniara, Intan Nurina
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.12432

Abstract

Theft according to Decision Number: 719/Pid.B/2023/PN. The incident, in which the perpetrator was the victim's domestic assistant (hereinafter abbreviated as ART), began on Friday, June 16, 2023, when the witness Desi Laurina took the witness's child to therapy in Solo for 20 days normative legal norm method of legal research, namely the review of the results of an investigation into the criminal liability of a domestic servant who commits the crime of theft, through a review of various literature, not limited in time and place, as well as a review of various literature in the form of books in the employer's house Duplicating room keys based on Decision No. 719 /Pid.B/2023/PN Tjk. Acts committed by the accused shall be punished with a prison sentence of 2 months and 20 days, as determined by the panel of judges of the Tanjungkarang District Court Class 1 A on September 18, 2023. And the judge's considerations when deciding on this perpetrator of the crime of theft in the employer's house by duplicating the room key on the basis of Decision No. 719/Pid.B/2023/PN Tjk. It is unreasonable and does not comply with the provisions of current laws and regulations, and the author believes that the jury's verdict is too lenient for the perpetrator who committed the crime of theft, causing public unrest and the employer causes harm to the defendant, so that no deterrent effect can be achieved for the perpetrator. Suggestions for law enforcement officers to take appropriate measures regarding the crime of theft and provide strict legal sanctions because the theft committed by the accused is very harmful to other people and disturbs the community. However, the sentence imposed is only two months in prison
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA YANG MENGANCAM WARTAWAN MELALUI MEDIA SEHINGGA MENIMBULKAN RASA BENCI DAN PERMUSUHAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN (Studi Putusan Nomor:175/Pid. Ramasari, Risti Dwi; Alfiyan, Angga; Juliansyah, Imam
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.599

Abstract

Ujaran kebencian pula bisa dikaitkan menggunakan minoritas serta masyarakat adat, mempengaruhi satu komunitas tertentu serta mengakibatkan mereka sangat menderita sementara lain mengabaikannya. Hate speech tak sama menggunakan ujaran pada biasanya, meskipun ujaran kebencian mengandung, menyerang, serta mengobarkan kebencian. Perbedaan tadi terletak di maksud suatu tuturan untuk menyebabkan suatu akibat, baik langsung (aktual) juga tak langsung (berhenti pada niat). Terkait menggunakan permasalahan pada penelitianF, bagaimana pertanggungjawaban pidana individu anggota LSM, gerakan warga terhadap pelaku mengancam wartawan Indonesia melalui media sebagai akibatnya mengakibatkan rasa kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar group? (Nomor Keputusan Kajian: 175/Pid .Sus/PN Gdt)? Serta apa pertimbangan hakim pada memutus pelaku oknum anggota LSM, gerakan rakyat, bahwa Indonesia mengancam wartawan melalui media sebagai akibatnya menyebabkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antargolongan (Studi Putusan No:175/Pid .Sus /PN Gdt)?.Metode penelitian dipergunakan pada disertasi merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Data sekunder merupakan data didapatkan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), seperti literatur buku serta karya ilmiah perihal persoalan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data primer merupakan data didapatkan menggunakan hasil penelitian lapangan langsung terhadap obyek penelitian (field research), dilakukan melalui observasi serta tanyajawab langsung terhadap obyek pada waktu penyusunan skripsi.Sesuai hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa oknum anggota Gerakan warga Indonesia menuntut pertanggungjawaban pidana LSM mengancam wartawan melalui media serta mengakibatkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan (Studi Keputusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt merupakan terdakwa dipidana menggunakan pidana penjara 6 bulan serta denda sebanyak Rp10.000.000 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim memutuskan Putusan No:175/Pid.Sus /PN Gdt, terdakwa sudah menandakan res judicata serta meyakinkan bahwa beliau melakukan tindakan pidana dimaksud pada Pasal 28(2) jo 45A(2) UU informasi serta Transaksi elektronika serta perbuatan memberatkan yaitu sebab terdakwa membangkitkan perbuatan menggunakan wartawan pada Kabupaten Pesawaran serta meringankan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa tak pernah dihukum, terdakwa serta korban berdamai sebelum persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Saran bisa diberikan pada penelitian merupakan warga sebaiknya lebih mampu menahan diri serta mengontrol untuk tak melakukan ujaran kebencian lagi sebab bisa mengakibatkan malapetaka di perbuatan kita lakukan sebab pula menyinggung suku atau ras tertentu dituding wajib tahu dilakukan, benar atau salah serta ada tidaknya dampak hukum. Serta usulan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan pada menanggulangi serta menjatuhkan perkara tindak pidana ujaran kebencian sangat perlu melihat kemaslahatan bagi warga serta memastikan putusan bisa diterima baik oleh terdakwa juga korban bisa membawa perdamaian. Serta perdamaian membangun kenyamanan bagi warga, tetapi kepentingan hukum lebih diutamakan.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR LAUT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN USAHA MILIK PRIBADI TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 255/PID.SUS/2023/ PN.TJK Ramasari, Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Firly, Alika
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25601

Abstract

Sumber daya air laut merupakan aset alam yang vital bagi kehidupan manusia, mendukung kebutuhan air bersih, industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Penggunaan sumber daya ini tanpa izin berusaha dapat menimbulkan masalah hukum dan berdampak negatif pada lingkungan laut dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban tindak pidana dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi tanpa izin berusaha, serta penegakan hukum terkait. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif melibatkan studi kepustakaan untuk memahami asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan data terkait masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan permasalahan kompleks, termasuk minimnya kesadaran terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut, lemahnya sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Kasus studi menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa yang dipidana selama 3 bulan karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air laut tanpa izin berusaha. Saran penelitian mencakup perlunya penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum terkait tindak pidana penggunaan sumber daya air laut. Pemerintah setempat dan penegak hukum diharapkan melakukan pengawasan aktif dan menyelenggarakan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya perizinan berusaha. Proses pendaftaran izin penggunaan sumber daya air laut juga perlu disederhanakan untuk mencegah penggunaan ilegal sumber daya air laut. Dengan perbaikan dalam sistem perizinan berusaha dan penegakan hukum, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi.
Co-Authors , firman . Baharudin Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Aisyah Putri, Febrianita Alfiyan, Angga Amelia Fareza Angga Alfian Angga Alfian Angga Alfiyan Anggalana Anggalana, Anggalana Aperiz, Muhammad Aprinisa Aquila A M, Jericho Azmii, Anisa Farras Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Dendy Achber Djosya S. Raya Dendy Dewi Kautsar Dwiki Muhammad Said Erlina B Erlina Erlina Evandra, Amanda Putri Firly, Alika Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hakim, Lukmanul Hengki Irawan Imam Juliansyah Inge Nemas Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jesika Rekma Lela Juliansyah, Imam Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Mecinius Mecinius Muhammad Rifqi Pangestu Nababan, Kalfin Febrian Nabila Z.A, Rizka Nalendra, Dhovie Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Nurina Seftiniara, Intan Nurina, Intan Okta Ainita Pragusta putri, Renia Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Marsanda Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Qunaifi, Ahmad Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Septiyar, Monika Shella, Shella Aniscasary Siti Munawaroh Tami Rusli Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zulfi Diane Zaini