p-Index From 2021 - 2026
10.553
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Unes Law Review SOL JUSTICIA Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Law Development Journal Case Law Jurnal Gagasan Hukum Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Yuridika Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Law and Nation
Claim Missing Document
Check
Articles

CRIMINAL LIABILITY OF A DOMESTIC ASSISTANT WHO COMMITS THE CRIME OF THEFT IN THE EMPLOYER'S HOUSE BY DUPLICATING THE ROOM KEY Putri, Marsanda; Ramasari, Risti Dwi; Seftiniara, Intan Nurina
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.12432

Abstract

Theft according to Decision Number: 719/Pid.B/2023/PN. The incident, in which the perpetrator was the victim's domestic assistant (hereinafter abbreviated as ART), began on Friday, June 16, 2023, when the witness Desi Laurina took the witness's child to therapy in Solo for 20 days normative legal norm method of legal research, namely the review of the results of an investigation into the criminal liability of a domestic servant who commits the crime of theft, through a review of various literature, not limited in time and place, as well as a review of various literature in the form of books in the employer's house Duplicating room keys based on Decision No. 719 /Pid.B/2023/PN Tjk. Acts committed by the accused shall be punished with a prison sentence of 2 months and 20 days, as determined by the panel of judges of the Tanjungkarang District Court Class 1 A on September 18, 2023. And the judge's considerations when deciding on this perpetrator of the crime of theft in the employer's house by duplicating the room key on the basis of Decision No. 719/Pid.B/2023/PN Tjk. It is unreasonable and does not comply with the provisions of current laws and regulations, and the author believes that the jury's verdict is too lenient for the perpetrator who committed the crime of theft, causing public unrest and the employer causes harm to the defendant, so that no deterrent effect can be achieved for the perpetrator. Suggestions for law enforcement officers to take appropriate measures regarding the crime of theft and provide strict legal sanctions because the theft committed by the accused is very harmful to other people and disturbs the community. However, the sentence imposed is only two months in prison
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA YANG MENGANCAM WARTAWAN MELALUI MEDIA SEHINGGA MENIMBULKAN RASA BENCI DAN PERMUSUHAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN (Studi Putusan Nomor:175/Pid. Ramasari, Risti Dwi; Alfiyan, Angga; Juliansyah, Imam
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.599

Abstract

Ujaran kebencian pula bisa dikaitkan menggunakan minoritas serta masyarakat adat, mempengaruhi satu komunitas tertentu serta mengakibatkan mereka sangat menderita sementara lain mengabaikannya. Hate speech tak sama menggunakan ujaran pada biasanya, meskipun ujaran kebencian mengandung, menyerang, serta mengobarkan kebencian. Perbedaan tadi terletak di maksud suatu tuturan untuk menyebabkan suatu akibat, baik langsung (aktual) juga tak langsung (berhenti pada niat). Terkait menggunakan permasalahan pada penelitianF, bagaimana pertanggungjawaban pidana individu anggota LSM, gerakan warga terhadap pelaku mengancam wartawan Indonesia melalui media sebagai akibatnya mengakibatkan rasa kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar group? (Nomor Keputusan Kajian: 175/Pid .Sus/PN Gdt)? Serta apa pertimbangan hakim pada memutus pelaku oknum anggota LSM, gerakan rakyat, bahwa Indonesia mengancam wartawan melalui media sebagai akibatnya menyebabkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antargolongan (Studi Putusan No:175/Pid .Sus /PN Gdt)?.Metode penelitian dipergunakan pada disertasi merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Data sekunder merupakan data didapatkan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), seperti literatur buku serta karya ilmiah perihal persoalan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data primer merupakan data didapatkan menggunakan hasil penelitian lapangan langsung terhadap obyek penelitian (field research), dilakukan melalui observasi serta tanyajawab langsung terhadap obyek pada waktu penyusunan skripsi.Sesuai hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa oknum anggota Gerakan warga Indonesia menuntut pertanggungjawaban pidana LSM mengancam wartawan melalui media serta mengakibatkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan (Studi Keputusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt merupakan terdakwa dipidana menggunakan pidana penjara 6 bulan serta denda sebanyak Rp10.000.000 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim memutuskan Putusan No:175/Pid.Sus /PN Gdt, terdakwa sudah menandakan res judicata serta meyakinkan bahwa beliau melakukan tindakan pidana dimaksud pada Pasal 28(2) jo 45A(2) UU informasi serta Transaksi elektronika serta perbuatan memberatkan yaitu sebab terdakwa membangkitkan perbuatan menggunakan wartawan pada Kabupaten Pesawaran serta meringankan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa tak pernah dihukum, terdakwa serta korban berdamai sebelum persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Saran bisa diberikan pada penelitian merupakan warga sebaiknya lebih mampu menahan diri serta mengontrol untuk tak melakukan ujaran kebencian lagi sebab bisa mengakibatkan malapetaka di perbuatan kita lakukan sebab pula menyinggung suku atau ras tertentu dituding wajib tahu dilakukan, benar atau salah serta ada tidaknya dampak hukum. Serta usulan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan pada menanggulangi serta menjatuhkan perkara tindak pidana ujaran kebencian sangat perlu melihat kemaslahatan bagi warga serta memastikan putusan bisa diterima baik oleh terdakwa juga korban bisa membawa perdamaian. Serta perdamaian membangun kenyamanan bagi warga, tetapi kepentingan hukum lebih diutamakan.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR LAUT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN USAHA MILIK PRIBADI TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 255/PID.SUS/2023/ PN.TJK Ramasari, Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Firly, Alika
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25601

Abstract

Sumber daya air laut merupakan aset alam yang vital bagi kehidupan manusia, mendukung kebutuhan air bersih, industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Penggunaan sumber daya ini tanpa izin berusaha dapat menimbulkan masalah hukum dan berdampak negatif pada lingkungan laut dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban tindak pidana dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi tanpa izin berusaha, serta penegakan hukum terkait. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif melibatkan studi kepustakaan untuk memahami asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan data terkait masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan permasalahan kompleks, termasuk minimnya kesadaran terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut, lemahnya sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Kasus studi menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa yang dipidana selama 3 bulan karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air laut tanpa izin berusaha. Saran penelitian mencakup perlunya penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum terkait tindak pidana penggunaan sumber daya air laut. Pemerintah setempat dan penegak hukum diharapkan melakukan pengawasan aktif dan menyelenggarakan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya perizinan berusaha. Proses pendaftaran izin penggunaan sumber daya air laut juga perlu disederhanakan untuk mencegah penggunaan ilegal sumber daya air laut. Dengan perbaikan dalam sistem perizinan berusaha dan penegakan hukum, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air laut untuk usaha pribadi.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG GANTI RUGI DENGAN CARA PEMALSUAN SURAT. (STUDI PUTUSAN NOMOR 421/PID.B/2023/ PN.TJK) Ramasari , Risti Dwi; Aprinisa, Aprinisa; Ramadanti , Salsabila
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25602

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemalsuan surat kuasa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi. Tindakan pemalsuan surat terkait dengan Pasal 263-267 KUHP, memiliki dampak serius terhadap sistem peradilan dan keamanan hukum. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi kepustakaan digunakan untuk pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti kasus Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memberikan hukuman pidana.Diharapkan Aparat Penegak Hukum perlu tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan disarankan melakukan sosialisasi edukasi tentang prosedur pencairan uang ganti rugi untuk mencegah penipuan dan penggelapan uang.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN DATA DIRI PADA KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 176/PDT.P/2024/PN TJK) Prasetyawati, S Endang; Ramasari, Risti Dwi; Evandra, Amanda Putri
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41531

Abstract

Perubahan data diri diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk terkait permohonan perubahan nama oleh Berlianto Sutianto. Pemohon wajib meninjau dokumen pendukung asli yang akan dibedakan oleh Dukcapil pada saat proses perubahan data. Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan banding ke pengadilan, di mana hakim akan menyeimbangkan bukti dan dalil yang diajukan. Dalam hal ini, tindakan hakim mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi hukum dan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai pelayanan publik. Studi ini juga mengkaji implikasi sosial dari perubahan data pribadi, seperti potensi stigma dan dampak terhadap identitas individu. Selain itu, transparansi sangat penting dalam proses administrasi kependudukan karena dapat mencegah korupsi dan memberikan kewenangan untuk menggunakannya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti otentik, kesaksian, dan regulasi terkait dalam memutuskan permohonan perubahan data diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan izin perubahan data diri, yang berkontribusi pada akurasi identitas warga negara.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan No : 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk Putri Watun, Cornellia Adinda; Rusli, Tami; Ramasari, Risti Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4142

Abstract

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara.
PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG AYAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2021/PN Kot) Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasari; Cindi Iklima
Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4545

Abstract

Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana oleh seorang ayah yang melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX SEBAGAI ANCAMAN ATAS PENOLAKAN PINJAMAN UANG(Studi Putusan : Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Mulia Wulan Sari; Baharudin Baharudin; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of spreading video call sex as a threat of rejection of a loan and law enforcement against perpetrators of spreading video call sex as a threat of rejection of a loan made on social media based on the decision: number c 406 / Pid.Sus / 2023 / PN.Tjk. The research method used is a normative legal approach by analyzing court decisions and the relevance of applicable positive legal regulations. The results of the study show that there are three factors that influence the occurrence of acts of spreading sexual content, namely; economic factors, trust, and sexual education. And law enforcement related to this case can be seen from the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. That the Defendant was sentenced to 3 (three) years in prison and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah) with the provision that if the fine cannot be paid, it will be replaced with 3 (three) months in prison.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH KAKEK TIRI(Studi Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa) Dzikril Hakim; Endang Prastyawati; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, merupakan permasalahan serius yang mendalam di masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,negara berkewajiban melindungi seluruh warganya dari kekerasan dan kejahatan yang membahayakan, seperti kekerasan seksual. Termasuk di dalamnya yang melibatkan anggota keluarga,seperti ayah kandung atau tiri dan kakek kandung atau tiri. diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem perlindungan hukum pemidanaan yang tegas pada pelaku kekerasan seksual pada anak., dan memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Permasalahan penelitian Apa yang menjadi faktor Penyebab Tindak pidana Kekerasan seksual pada Anak Yang Di Lakukan Oleh Kakek Tiri Berlandaskan Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan pada Pelaku Tidak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Kakek Tiri dalam Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara berdasarkan asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh kakek tiri, berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa, melibatkan faktor internal mencakup dorongan seksual yang tidak terkendali dan rendahnya moralitas pelaku. Sementara faktor eksternal termasuk kurangnya pengawasan orang tua, terutama ibu korban dan lingkungan yang memberi peluang bagi pelaku. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dengan memberikan pengawasan yang memadai, menciptakan hubungan yang terbuka, dan memberikan edukasi perlindungan anak. Hal ini menunjukan perlunya Penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak. Dan Dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa, Hakim empertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kakek tiri. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kekerasan fisik dan ancaman, serta hubungan keluarga antara pelaku dan korban.Pertimbangan memberatkan termasuk trauma yang ditimbulkan pada korban, pelanggaran norma agama dan susila, serta perbuatan yang dilakukan berulang kali. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 500 juta, dan langkah- langkah perlindungan bagi korban. Saran bagi Orang tua perlu berhati-hati meninggalkan anak tanpa pengawasan, terutama jika ada orang dewasa lain yang memiliki akses langsung kepada anak. Edukasi kepada anak tentang hak mereka atas tubuh sendiri, termasuk mengenali dan melaporkan situasi yang tidak nyaman. Pentingya bagi sistem peradilan untuk terus memperhatikan perlindungan korban kekerasan seksual, terutama anak, melibatkan berbagai lembaga dapat mendukung pemulihan fisik dan psikologis korban.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Paten Nuri; Anggalana; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in criminal cases against children perpetrator possession of sharp weapons. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for criminal acts against children for possession of sharp weapons are social factors that contribute to juvenile delinquency, including inadequate supervision and easy access to weapons, which exacerbate the risk of violence among young people. Then the judge not only considers the applicable legal provisions, but also the principle of the best interests of the child and rehabilitative efforts, in order to prevent recidivism and support the social reintegration of children.
Co-Authors , firman Adjie Tama Pranata Husin Agung Ayu Shinta Sari Ahmad Qunaifi Aisyah Putri, Febrianita Alfandy Firmansyah Amelia Fareza Angga Alfian Anggalana Anisa Farras Azmii Aperiz, Muhammad Aprinisa Baharrudin Baharrudin Baharrudin, Baharrudin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin BOY ZAFFRAN AZIZ Brimoza Irawan Chintia Mutiara Dewi Chintia Mutiatra Dewi Cindi Iklima Dara Mahesti Debora Shintiya Br. Siagian Dendy, Dendy Achber Djosya S. Raya Dewi Kautsar Dhovie Nalendra Diva Alisti Qhalos Dwiki Muhammad Said Dzikril Hakim Endang Prastyawati Erlina B Erlina B Evandra, Amanda Putri Firly, Alika Firmansyah, Alfandy Gumay, Justitia Muharram Gumilang, M. Adhitya Ridho Hengki Irawan Imam Juliansyah Inge Nemas Intan Nurina Seftiniara intan permata sari Jericho Aquila A M Jesika Rekma Lela Juliansyah, Imam Kautsar, Dewi Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Syachrian Ramadhan M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Maulana Sabekti Mecinius Mecinius Mela Yasa Monika Septiyar Muhammad Aperiz Muhammad Fajar Akbar Muhammad Rifqi Pangestu Mulia Wulan Sari Nababan, Kalfin Febrian Nikita Veronica Rolos Nunung Rodliyah Okta Ainita Paten Nuri Pragusta putri, Renia Putri Watun, Cornellia Adinda Putri, Marsanda Putri, Rantika Adelia Qhalos, Diva Alisti Ramadanti , Salsabila Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan Recca Ayu Hapsari Reza Uyundoya Rizka Nabila Z.A Rizky Ananda Robby Bagus Indrawan Rolos, Nikita Veronica S. Endang Prasetyawati Sabekti, Maulana Sesly Deno Putri Shella, Shella Aniscasary Siti Munawaroh Tami Rusli Tami Rusli Tasya Balqis Uftimentari Wayka, Gindha Ansori Wiryadi Wiryadi Yasa, Mela Zaidi Yahya Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini