Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Pembaharuan Hukum PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Widya Yuridika YUSTISI WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Transparansi Hukum LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Hukum Malahayati MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) Case Law De Juncto Delicti: Journal of Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Journal of Social And Economics Research JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology ENDLESS : International Journal of Future Studies International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi journal of social and economic research Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Health Education Law Information and Humanities Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Law and Nation
Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Pertanggung Jawaban Anak di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Sulaiman, Fasholli Milyar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8676

Abstract

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban anak di bawah umur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab yaitu (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial. Pertanggungjawaban pelaku yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid Miftahul Iman, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Dibawah umur, Senjata Tajam
Penyelesaian Perkara Pidana Penyerobotan Tanah Pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Berdasarkan Studi Putusan Di Pengadilan Gunung Sugih Nomor: 255/Pid.B/2024/PN Gns Tania, Tara; Miranda, Miranda; Rini, Dwi Siska; Syahputri, Shinta Septiara; Agustin , Putri; Jainah, Zainab Ompu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.15934

Abstract

Perampasan tanah - pengambilan properti pribadi secara ilegal - adalah salah satu contohnya. Pengambilan ini termasuk menduduki tanah, membangun tembok, mengusir pemilik tanah, dan tindakan lainnya. Penyerobotan tanah secara tidak sah adalah tindakan ilegal dan berpotensi menjadi tindak pidana menurut KUHP. Tulisan ini mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tinjauan pustaka, inventarisasi, dan penelusuran terhadap undang-undang, peraturan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang terkait merupakan alat pengumpulan data utama. Metode deduktif dimulai dengan hukum yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari analisis data. Mediasi, musyawarah, litigasi, non-litigasi, penegakan hukum, dan arbitrase dapat menyelesaikan sengketa perampasan tanah masyarakat. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk keuntungan pribadi dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah analisis yuridis menunjukkan bahwa ia memenuhi Pasal 385 KUHP ke-1 dan ke-4.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA Renaldy, Daffa; Khalik, Aristo Fadhil; Andhika, Hafidza Rafi; Jainah, Zainab Ompu
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10178

Abstract

Anak usia 0-18 tahun masih dalam masa pertumbuhan secara fisik, mental, dan intelektual. Anak-anak berisiko mengalami kekerasan dan perdagangan. Untuk menjamin kesejahteraan anak, maka hak-hak dan perlakuan terhadap anak harus dijamin tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan anak dan keluarga, serta kelalaian orang tua dalam mengurus administrasi anak seperti akta kelahiran membuat perdagangan anak semakin mudah terjadi karena korban tidak memiliki identitas. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai korban perdagangan orang dilindungi dari kesewenang-wenangan dan memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RPSA atau Rumah Perlindungan Sementara untuk Anak merupakan cara lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan orang.
Implementation of Criminal Sanctions Against Foreign Narcotics Courier Performers Zainab Ompu Jainah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2321

Abstract

Criminal sanctions that regulate narcotics crimes have emphasized the sanctions that will be given to anyone who violates them, ranging from rehabilitation to the death penalty. However, there are still many who commit these violations, until now, there are various forms of modus operandi for committing a criminal act in distributing narcotics. Perpetrators do not run out of wits to do all kinds of ways to achieve their goals. This mode is developed because law enforcement officers are intensively carrying out prevention efforts to eradicate narcotics crimes. One form of the mode that is carried out is through drug intermediaries or couriers, by neatly wrapping and inserting into plastic capsules, stored in boxes or cans, tucked in candy or food, to places that have been specially designed so as not to be penetrated by detection equipment. The perpetrators of these drug couriers are not only carried out by Indonesian nationals, but have also been carried out between foreign countries through foreign nationals. Narcotics distribution is carried out in various ways through land, sea and air transportation. From the various modes carried out by the perpetrators of drug couriers, it is not uncommon for them to be unsuspected so that they can escape various forms of examination by the authorized law enforcement officers.
Implementation Of Restorative Justice In The Settlement Of Minute Crimes By The Tulang Bawang Police Criminal Office (Study at Tulang Bawang Police) Zainab Ompu Jainah; Ahmad Amiruddin S; Oman Ardinata
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2884

Abstract

Based on data on minor crimes in Tulang Bawang Regency, it is clear that cases of minor theft, minor assault, and disputes between residents still frequently occur, although the number is relatively small, namely a total of 30 cases in 2025. Of these, most cases were successfully resolved through the application of restorative justice by the Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit, with a total of 21 cases or around 70%. Minor theft cases have the highest resolution rate through RJ, namely 75%, followed by disputes between residents at 70%, and minor assault at 62.5%. This shows that the restorative justice approach is effective in reducing the burden on the courts and law enforcement officers. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of restorative justice in resolving minor crimes by the Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit ? and what are the inhibiting factors in the implementation of restorative justice in resolving minor crimes by the Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit ? The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection was conducted through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. Based on the research results and discussion, the following conclusions can be drawn: The implementation of restorative justice in resolving minor crimes by the Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit is running well, although not yet optimal. Through penal mediation involving the perpetrator, victim, and family, the settlement is carried out voluntarily and a peaceful agreement is reached. This implementation provides a positive contribution by reducing the caseload and restoring social relations between parties. Inhibiting factors in the implementation of restorative justice in resolving minor crimes by the Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit come from internal and external factors. Internally, limited investigator resources, high workloads, and lack of supporting facilities affect the effectiveness of implementation. Externally, obstacles arise from the unpreparedness of victims or perpetrators to reconcile, third-party intervention, low public understanding, and the uneven dissemination of restorative justice policies. These obstacles mean that the restorative justice process cannot always be applied to all cases. The research suggests that the Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit should improve the quality of restorative justice implementation by strengthening investigator capacity with ongoing training related to penal mediation and empathetic communication. Provision of appropriate mediation space, clear technical guidelines, and regular documentation and evaluation are necessary to ensure a transparent, accountable, and consistent restorative justice process. The Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit should expand the socialization of restorative justice to the community so that victims and perpetrators understand its benefits and mechanisms. Collaboration with community leaders, local governments, and traditional institutions needs to be improved to minimize external obstacles. Strengthening internal coordination is also necessary so that the implementation of restorative justice runs more quickly, effectively, and in accordance with statutory provisions.
The Application of Criminal Sanctions Against the Victims of Narcotics Abuse (Case Study of Decision Number: 193/Pid.Sus/2025/PN. Sdn) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Yulistia, Alyaa
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1592

Abstract

Indonesia has aggressively combated narcotics over the past decade, yet it remains one of the countries with the highest incidence of narcotics offenses, exacerbated by cross-border trafficking. To prevent and eradicate narcotics abuse and illicit trafficking that endanger society, the nation, and the state, Law Number 35 of 2009 on Narcotics was enacted. This law regulates the use of narcotics for medical purposes, health services, and physical and social rehabilitation, and also stipulates sanctions such as imprisonment, fines, rehabilitation, and capital punishment. This study aims to examine the factors that cause offenders to become victims of narcotics abuse and to analyze criminal liability for victims of narcotics abuse based on Decision Number 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis. The findings indicate that narcotics abuse is caused by internal factors and external environmental factors, including lack of family attention and support during adolescent development, peer influence, and free social interaction, all of which may lead to narcotics abuse and jeopardize the future of young individuals. Criminal liability for narcotics abusers may be imposed under Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, with a maximum imprisonment of four (4) years. Therefore, this situation requires an active role of the government in increasing public legal awareness of the dangers of narcotics, as well as community participation in narcotics eradication efforts.
Criminal Liability of Providers of Class I Non-Plant Narcotics Under Article 112 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics (A Study of Decision Number 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl) Jainah, Zainab Ompu; S, M. Zaqi Abiyaman
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1603

Abstract

The illegal distribution of psychotropic substances in Indonesia, particularly in relation to the misapplication of Article 112 of Law Number 35 of 2009, constitutes a critical challenge to the effective implementation of essential regulations. A significant number of cases show that users or individuals who merely “possess” prohibited substances are sentenced to severe penalties without adequate consideration of their personal background, thereby necessitating a comprehensive understanding of criminological aspects and the burden of criminal liability. This study employs doctrinal legal research combined with empirical legal methods. Data were collected through observational research and literature review. The analysis was conducted using qualitative legal analysis through an explanatory approach. The findings reveal that the factors motivating selected offenders to act as providers include a combination of intrinsic and extrinsic motives, ranging from financial pressure to psychological deterioration caused by substance dependence. From a juridical perspective, the imposition of criminal liability in Decision Number 257/Pid.Sus/2025/PN.Mgl is consistent with the elements of intent (mens rea) and the defendant’s capacity to bear criminal responsibility. In sentencing, the judge emphasized substantive justice by imposing a prison sentence of three (3) years, taking into account that the narcotics were intended for personal use.
Analysis Of Judicial Considerations In Imposing Sanctions On Perpetrators Of Domestic Violence (DV) (A Study of Court Decision Number: 544/Pid.Sus/2025/PN Tjk) Zainab Ompu Jainah; Dony Tri Rinaldo.
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2911

Abstract

Cases of Domestic Violence (DV) as reflected in Court Decision Number 544/Pid.Sus/2025/PN Tjk illustrates how violence within the household sphere can develop into a criminal case that must be resolved judicially through proceedings. The research problems addressed in this study are the factors causing the occurrence of Domestic Violence (DV) crimes and the judicial considerations in imposing sanctions on perpetrators of Domestic Violence (DV) based on Court Decision Number 544/Pid.Sus/2025/PN Tjk. The research method employed is a normative juridical approach combined with an empirical approach, and the conclusions are drawn using deductive reasoning to provide a general overview of the answers to the research problems based on the findings of the study. The results of the study indicate that Domestic Violence (DV) crimes are influenced by multidimensional factors, such as economic conditions, inability to control emotions, unequal power relations, and patriarchal culture, which are exacerbated by the victim's economic and psychological dependence and low level of legal awareness. A victimological perspective shows that victims of DV are in a weak and vulnerable position, indicating that DV is a social problem requiring state intervention. Based on Court Decision Number 544/Pid.Sus/2025/PN Tjk, judges impose sanctions by considering juridical, sociological, and philosophical aspects, including the physical and psychological impacts suffered by victims, in order to achieve deterrence, justice, and legal protection for victims of Domestic Violence. Recommendations suggest that law enforcement officers, the government, and the community need to strengthen efforts to prevent Domestic Violence through legal education, increased awareness of equality within households, and economic and psychological protection for victims. Inter-institutional synergy and preventive–rehabilitative approaches are essential to break the cycle of violence. Judges, in deciding Domestic Violence cases, are expected to prioritize victim protection and substantive justice by considering the sociological and psychological aspects of victims and applying a victimological perspective, so that court decisions provide not only legal certainty but also maximum protection for victims.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk) Latase, Adella Mey Sisth; Jainah, Zainab Ompu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7924

Abstract

Kasus anak yang ikut serta dalam jaringan narkotika telah menjadi sebuah tantangan yang tidak kunjung surut dalam upaya melindungi generasi muda pemerus bangsa. Anak selaku pihak yang mengembani tanggung jawab atas keberlanjutan serta kemajuan negara telah seharusnya dipelihara, hal tersebut selaras dengan pembukan aline-4 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”. Pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang selaras dengan tata cara penegakan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia akan tetapi dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum tata cara penegakan pidananya terdapat perbedaan. Anak yang ikut serta dalam tindak pidana narkotika akan dianggap sebagai korban dikarenakan anak adalah kaum rentang yang sudah sepatutnya dilindungi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk serta apa saja faktor penghambat dalam upaya perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer. Dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta wawancara dengan hakim dan pihak kepolisian. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini bentuk perlindungan hukum pada anak yang terlibat dalam jaringan narkotika ialah dengan pemeriotasan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial agar anak dapat bertumbuh kembang secara optimal, pengurangan pemidaan pada anak. Dimana seorang anak harus dikurangi pemidanaannya dan maksimal setengah dari ancaman pidaana bagi pelaku dewasa, serta diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika ialah Peer Group dimana lingkungan pergaulan anak akan berpengaruh besar dalam pemaparan anak dengan narkoba, disdungsi keluarga yang menyebabkan anak mencari validasi di tempat yang berpotensi mencelakakannya, serta kondisi ekonomi yang akan memposisikan anak dibawah banyak tekanan. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum patut mengutamakan pendekatan secara Restoratiev Justice serta mengedepankan rehabilitasi pada anak agar masa depan anak bisa terjami serta tumbuh kembang anak dapat terjamin. Serta diharapkan kepada orang tua agar senantiasa melakukan pengawasan secara proporsinal agar anak jauh akan pemaparan narkotika.
Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan Hingga Menyebabkan Korban Jiwa (Studi Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Ananta, Marshenda Afi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7925

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, khususnya larangan parkir di badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam praktiknya, pelanggaran parkir di badan jalan sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan dan sepele, padahal dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kelalaian tersebut. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai representasi penerapan hukum pidana terhadap perbuatan kelalaian pengemudi. Permasalahan yang dikaji meliputi dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian dalam memarkir kendaraan di badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa, serta bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data pendukung sebagai pelengkap data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor kelalaian pribadi, serta minimnya kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa unsur kealpaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.
Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Agus Suryana Agustin , Putri Ahmad Amiruddin S Ahmad, Alvinzach Akbar Ramadhan Gumaz Aknes Oktapia Alfonsus Demitrio Jehanu Aljura , Aljura Ananda, Ivano Rifki Ananta, Marshenda Afi Andhika, Hafidza Rafi Anggalana Anggara, Firga Fiksona Anjaya, Reja Annisha Amalia Aqeel, M Arkan Bachruddin, Salman Zahir Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Bisri, Mirza Cayadi , Cayadi Chantika Kurnia Putri Cintya Dwi Meilita C D Muhyi, Aldi Permana Desta Fani Acbel Dhani Handayani Dony Tri Rinaldo. Dwi Mahendra Enakesda, Robert Erlina B Erlina B. Farizal Raname Rasyid Fatullah , Agung Putra Fernando, Juan Fitri, Astria Fitriana, Galuh Ginting, Ahmad Abdul Aziz Gistaloka, Angely Gusti Wahyu Triyadi Gustin Liantina, Alya Gustin, Nopal Handayani, Dhani Heldi Feprizon Hendri Dunan Hengki Irawan Hermawan, Dicky Heru Sandi Susilo Hidayat , Ahmad I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Wayan Nanda D Ikhsan, Khafifa Adhelia Putri INDAH SATRIA Indah Satria Indri S, Maretha Inggit Setya Ningrum Intan Nurina Seftiniara Irsyadul Ikhsan Joni Paamsyah Kenali, Alam Satria Khalik, Aristo Fadhil Kornelius Sarmono Kristi, Silvester Hendriyan Lambang , M. Genta lana, Angga Latase, Adella Mey Sisth Lerilaspigo, Muhammad Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M Faisal M. Rival Putra Mustafa M. Yusuf Fauzi Maharani, Ledina Melisa Safitri Melisa Safitri Miranda, Miranda Muhammad Arief Rahman Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Faisal Syahputra Muhammad Ridho Akbar Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Muhammad Zulkarnain Muhammad Zulkarnain Muharam Asih Novi Mulki Aja Perdana Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nemas, Inge Ningrum, Inggit Setya Ningrum, Intan Putri Yani Cahya Okta Ainita Okta Anita Okta Vianus Puspa Negara Oman Ardinata Perdany, Aditya Rahmanda Prabowo, Edo Arya Putri , Bareta Miki Putri Agustin Putri Komala Sari, Nabila Putri Mawardita Puspitasari Qari, Almira Rotua Rachmad Kurniawan Rafly BY, Ahmad Ramadan, Suta Ramli, Irvan Recca Ayu Hapsari Refanza, Dymaz Renaldy, Daffa Rinaldi Ramadhan Rini, Dwi Siska Rinjani Dhea Gustiana Rinjani Dhea Gustiana Riza Muhida Riza, Muhammad Rusdiyanto, Dheny Ryo Martin Sopian S Endang Prasetyawati S, M. Zaqi Abiyaman S. Tri Herlianto Sabrina , Anggun Safitri, Anggi Salsabila, Rahmi Fitrinoviana Sanjaya, Frengki Santoso , Jimmi Saputra, Bari Savitri Gautama Sheila Monica Yohanes Shinta Septiara Syahputri Sigit Pamungkas Sija Putra Rulanda Siratama , Ayo Vide Siwi , Dwi Raka Smith, Nopeyan Suhery Suhery Sulaiman, Fasholli Milyar Sundari Prasetyani Surapati , Aswin Suta Ramadan Syahputri, Shinta Septiara Syarinia Febriantika Agung Tami Rusli Tami Rusli Tania, Tara Thia Remona Febrianti Titin Prihatiningsih Triatna , Bonny Utami, Andora Febi Valian Trisnanto Budi N Wandita, Listia Laila Yanuar Dwi Prastyo Yarra, Leicha Yoga Dwi Anggara yohanes merci Yolanda, Astri Ruli Yulistia, Alyaa Yuniar , Reza Fatika Yustika, Putri Meira Zahara, Juwita Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini