Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Pembaharuan Hukum PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Widya Yuridika YUSTISI WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Transparansi Hukum LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Hukum Malahayati MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) De Juncto Delicti: Journal of Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Journal of Social And Economics Research JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi journal of social and economic research J-CEKI Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Health Education Law Information and Humanities
Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Gistaloka, Angely; Baharudin , Baharudin; Jainah, Zainab Ompu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8162

Abstract

Perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah, meskipun ada beberapa agama yang menganggapnya sah. Suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum adat dan adat istiadat. Pertanyaan: (1) Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan siri menurut hukum Islam dan apakah sah (UU No. 1 Tahun 1974)? (2) Sah sahnya nilai nikah siri menurut syariat Islam (UU No. 1 Tahun 1974) Pengumpulan data melalui survei sekolah dan survei lapangan. Analisis data yang digunakan dalam undang-undang ini sangat bagus. Pernikahan Suriah dalam Konteks Menurut hukum Islam dan Syariah yang ada (UU No. 1 Tahun 1974), pernikahan Suriah yang dilakukan oleh negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini bukan pernikahan agama. . UU 1 Tahun 1974 1974 artinya perkawinan batal demi hukum, oleh karena itu akad nikah dan keabsahannya tidak dapat didaftarkan menurut hukum Islam dan hukum yang baik (UU No. 1 Tahun 1974) berarti perkawinan. Kurangnya hak hidup atau cara pandang hidup, ketidakpastian kedudukan anak di hadapan hukum mempunyai dampak khusus terhadap hubungan antara anak dan ayah, dan apabila ayah tidak memahami hal tersebut maka menimbulkan masalah. mungkin saja. anak laki-laki. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak berhak menerima nafkah, pendidikan, atau warisan dari ayahnya.
Reposisi Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Enakesda, Robert; Jainah, Zainab Ompu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8164

Abstract

Menyelidiki mengapa saksi pelaku yang bekerja sama kurang dimanfaatkan dalam pemberantasan korupsi merupakan tujuan utama para peneliti yang melakukan penelitian ini. Saksi pelaku yang bekerja sama biasanya adalah terpidana yang telah mengakui kesalahannya dan sangat ingin membantu pihak berwenang untuk menemukan kebenaran. Mendefinisikan fungsi saksi pelaku yang bekerja sama dalam kampanye anti-korupsi, baik saat ini maupun di masa depan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Untuk tujuan penelitian ini, "Justice Collaborator" merujuk pada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 mengatur penggunaannya. Justice Collaborator dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam undang-undang anti-korupsi yang baru dan yang telah direvisi dengan menjadi saksi yang penting di dalamnya. Dengan menanyai mereka di luar proses pengadilan, para penyelidik dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dan berpotensi menangkap para pejabat korup lainnya.
Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membubarkan Kegiatan Ibadah di Gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ainita, Okta; D Muhyi, Aldi Permana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8549

Abstract

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh setiap pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membubarkan kegiatan ibadah di gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab pelaku menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung karena ketidaklengkapan izin sehingga pelaku melakukan penertiban sebagaimana wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT, berdasarkan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.
Pertanggung Jawaban Anak di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Sulaiman, Fasholli Milyar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8676

Abstract

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban anak di bawah umur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab yaitu (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial. Pertanggungjawaban pelaku yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid Miftahul Iman, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Dibawah umur, Senjata Tajam
Penyelesaian Perkara Pidana Penyerobotan Tanah Pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Berdasarkan Studi Putusan Di Pengadilan Gunung Sugih Nomor: 255/Pid.B/2024/PN Gns Tania, Tara; Miranda, Miranda; Rini, Dwi Siska; Syahputri, Shinta Septiara; Agustin , Putri; Jainah, Zainab Ompu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.15934

Abstract

Perampasan tanah - pengambilan properti pribadi secara ilegal - adalah salah satu contohnya. Pengambilan ini termasuk menduduki tanah, membangun tembok, mengusir pemilik tanah, dan tindakan lainnya. Penyerobotan tanah secara tidak sah adalah tindakan ilegal dan berpotensi menjadi tindak pidana menurut KUHP. Tulisan ini mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tinjauan pustaka, inventarisasi, dan penelusuran terhadap undang-undang, peraturan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang terkait merupakan alat pengumpulan data utama. Metode deduktif dimulai dengan hukum yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari analisis data. Mediasi, musyawarah, litigasi, non-litigasi, penegakan hukum, dan arbitrase dapat menyelesaikan sengketa perampasan tanah masyarakat. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk keuntungan pribadi dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah analisis yuridis menunjukkan bahwa ia memenuhi Pasal 385 KUHP ke-1 dan ke-4.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla) Jainah, Zainab Ompu; Zulkarnain, Muhammad
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3278

Abstract

AbstrakPerbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejhatan penipuan apabila seseorangmemberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang atau surat seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinaya. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan yuridis kualitatif. Pengambilan keputusan sangat dipertukan putusan yang akan dijatuhkan kepada pemakai Identitas palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau jabatan tertentu. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun muatan psikologis. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat hendaknya tetap mematuhi peraturan yang berlaku, karena sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak baik akan tetap menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Diharapkan kepada jangan memisahkan adat istiadat dengan norma-norma yang berlaku. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka diharapkan kepada majelis hakim agar dapat mengoptimalkan penjatuhan sanksi, seperti sanksi sosial yang bertujuan memberikan edukasi mengenai perbuatan yang dapat merugikan orang lain di dalam masyarakat.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pelaku Tindak Pidana; Dengan Sengaja; Membuat Gelap Asal Usul Seseorang. AbstractCounterfeiting can be categorized first of all in the category of fraud crimes, but not all fraudulent acts are forgeries. The act of forgery is classified as a group of fraudulent crimes if someone gives a description of a situation regarding an item or letter as if it were genuine or the truth belongs to him. The research method is normative and empirical juridical, using secondary data and primary data, obtained from literature studies and field studies, and juridical qualitative data analysis. Decision-making is highly dependent on decisions that will be handed down to users. False identities are people with a high level of prosperity where the person wants to achieve a certain goal or position. In the case raised by the author, the person who ordered to enter the false identity into the letter was due to compulsion due to the circumstances that happened to his child. Defendant. The judge must be able to manage and process the data obtained during the trial process in terms of evidence, witness statements, defense, and demands of the Public Prosecutor as well as psychological content. People who always adhere to customs should continue to comply with applicable regulations, because something obtained in a bad way will still cause harm to themselves and others. It is hoped not to separate customs from prevailing norms. The panel of judges has imposed a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months, so it is hoped that the panel of judges can optimize the imposition of sanctions, such as social sanctions aimed at providing education about actions that can harm other people in the community.Keywords: Judge's Consideration; Criminal Acts; Purposely; Darkening Someone's Origin
Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Jainah, Zainab Ompu; Handayani, Dhani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3279

Abstract

AbstrakUpaya Hukum Banding yang di ajukan oleh terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tentang tindak pidana narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi dilakukan pemberlanjutan berupa upaya hukum banding yang dilakukan oleh pihak terdakwa yang dirasa kurang memenuhi nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan masa penahanan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kota Bumi berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu antara lain Faktor lingkungan, Faktor perekonomian, Pemahaman agama yang kurang. Dasar pertimbangan hakim pada tingkat banding dalam kasus tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 120/PID/2021/PT.TJK didasarkan pada alat bukti, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Upaya Hukum Banding. AbstractAppeals filed by the defendant against the decision of the Bumi City District Court Number 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu regarding narcotics crimes. The decision of the Bumi City District Court was carried out as a continuation in the form of an appeal by the defendant who was deemed to have failed to meet the value of justice in passing the decision on the detention period to the defendant. Based on the results of the study, the factors causing the perpetrators to commit narcotics crimes in Kota Bumi Regency based on Decision Number 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu include environmental factors, economic factors, and lack of religious understanding. The basis for the judge's consideration at the appeal level in the narcotics crime case based on the Tanjung Karang Court Decision Number 120/PID/2021/PT.TJK is based on evidence, indictments and demands of the public prosecutor, things that incriminate and relieve the defendant.Keywords: Basis of Judge's Consideration; Narcotics Crime; Appeals Legal Efforts.
Implementation of Criminal Sanctions Against Foreign Narcotics Courier Performers Jainah, Zainab Ompu
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2321

Abstract

Criminal sanctions that regulate narcotics crimes have emphasized the sanctions that will be given to anyone who violates them, ranging from rehabilitation to the death penalty. However, there are still many who commit these violations, until now, there are various forms of modus operandi for committing a criminal act in distributing narcotics. Perpetrators do not run out of wits to do all kinds of ways to achieve their goals. This mode is developed because law enforcement officers are intensively carrying out prevention efforts to eradicate narcotics crimes. One form of the mode that is carried out is through drug intermediaries or couriers, by neatly wrapping and inserting into plastic capsules, stored in boxes or cans, tucked in candy or food, to places that have been specially designed so as not to be penetrated by detection equipment. The perpetrators of these drug couriers are not only carried out by Indonesian nationals, but have also been carried out between foreign countries through foreign nationals. Narcotics distribution is carried out in various ways through land, sea and air transportation. From the various modes carried out by the perpetrators of drug couriers, it is not uncommon for them to be unsuspected so that they can escape various forms of examination by the authorized law enforcement officers.
Economics Analysis of Legal Approach In the Progression of West Lampung Traditional Cultural Expression Jainah, Zainab Ompu; B, Erlina; Safitri, Melisa; Seftiniara, Intan Nurina; Rusli, Tami
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4748

Abstract

The value of West Lampung's traditional cultural expressions has not been maximized for the local inhabitants. This article will explain how to implement the local government-requested preservation of West Lampung traditional expressions and their use in accordance with the Economic Analysis of Law framework. The results of the discussion indicate that the Protection and Utilization of Traditional Cultural Expressions has only reached the inventory stage, based on Law No. 28 of 2014 regarding Copyright, Law No. 5 of 2017 regarding Promotion of Culture, Law No. 11 of 2010 regarding Cultural Conservation and Regulations Government No. 6 of 2015 regarding Museums, and Regulation of the Minister of Culture No. 106 regarding Intangible Cultural Heritage of Indonesia. The Economic Analysis of Law demonstrates that West Lampung's traditional cultural expressions must be optimized in order to boost the region's income. This can be maximized through the collaboration of the local government with academics in the arts, artists, Youtubers, artists, and other parties who are already aware of what the global community desires as connoisseurs, so that professional processing can affect the welfare of the people of West Lampung
Protection And Legal Security System For Digital Signature Users As Consumers In The Indonesian Legal System Rusli, Tami; Jainah, Zainab Ompu; B, Erlina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4751

Abstract

This research aims to find legal protection against digital signature users as consumers associated with the principle of justice. This research uses a normative juridical approach by focusing on secondary data. The research specification used is descriptive-analytical. The research stages were carried out through library research and field research as support. Data collection techniques were carried out through document studies and interviews. While data analysis is carried out in a qualitative, juridical manner. The results showed that since the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), the legal force and legal certainty of electronic information, electronic documents, and electronic signatures as valid evidence in electronic transactions such as e-commerce and e-business have the same legal force and legal certainty as the original. As a suggestion, in an effort to increase the effectiveness of the enactment of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), it is necessary to immediately issue a Government Regulation (PP) as an implementing regulation so as not to cause confusion for the community and, of course, the government itself in its law enforcement
Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Agus Suryana Agustin , Putri Ahmad, Alvinzach Ainita, Okta Aknes Oktapia Alfonsus Demitrio Jehanu Aljura , Aljura Ananda, Ivano Rifki Andhika, Hafidza Rafi Anggalana Anjaya, Reja Annisha Amalia Aqeel, M Arkan Bachruddin, Salman Zahir Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Bisri, Mirza Cayadi , Cayadi Chantika Kurnia Putri Cintya Dwi Meilita C D Muhyi, Aldi Permana Desta Fani Acbel Dhani Handayani Dwi Mahendra Enakesda, Robert Erlina B Erlina B Farizal Raname Rasyid Fatullah , Agung Putra Fernando, Juan Fitri, Astria Fitriana, Galuh Ginting, Ahmad Abdul Aziz Gistaloka, Angely Gusti Wahyu Triyadi Gustin Liantina, Alya Gustin, Nopal Handayani, Dhani Heldi Feprizon Hendri Dunan Hengki Irawan Hermawan, Dicky Heru Sandi Susilo Hidayat , Ahmad I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Wayan Nanda D Ikhsan, Khafifa Adhelia Putri INDAH SATRIA Indah Satria Indri S, Maretha Intan Nurina Seftiniara Irsyadul Ikhsan Joni Paamsyah Kenali, Alam Satria Khalik, Aristo Fadhil Kornelius Sarmono Kristi, Silvester Hendriyan Lambang , M. Genta lana, Angga Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M Faisal M. Rival Putra Mustafa M. Yusuf Fauzi Maharani, Ledina Melisa Safitri Melisa Safitri Miranda, Miranda Muhammad Arief Rahman Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Faisal Syahputra Muhammad Ridho Akbar Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Muhammad Zulkarnain Muhammad Zulkarnain Muharam Asih Novi Mulki Aja Perdana Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nemas, Inge Ningrum, Inggit Setya Okta Ainita Okta Vianus Puspa Negara Perdany, Aditya Rahmanda Putri , Bareta Miki Putri Agustin Putri Mawardita Puspitasari Qari, Almira Rotua Rachmad Kurniawan Rafly BY, Ahmad Ramadan, Suta Recca Ayu Hapsari Refanza, Dymaz Renaldy, Daffa Rinaldi Ramadhan Rini, Dwi Siska Rinjani Dhea Gustiana Rinjani Dhea Gustiana Riza Muhida Riza, Muhammad Rusdiyanto, Dheny Ryo Martin Sopian S Endang Prasetyawati S. Tri Herlianto Sabrina , Anggun Safitri, Anggi Salsabila, Rahmi Fitrinoviana Sanjaya, Frengki Santoso , Jimmi Savitri Gautama Sheila Monica Yohanes Shinta Septiara Syahputri Sigit Pamungkas Sija Putra Rulanda Siratama , Ayo Vide Siwi , Dwi Raka Smith, Nopeyan Suhery Suhery Sulaiman, Fasholli Milyar Sundari Prasetyani Surapati , Aswin Suta Ramadan Syahputri, Shinta Septiara Syarinia Febriantika Agung Tami Rusli Tami Rusli Tania, Tara Thia Remona Febrianti Titin Prihatiningsih Triatna , Bonny Utami, Andora Febi Valian Trisnanto Budi N Wandita, Listia Laila Yanuar Dwi Prastyo Yarra, Leicha Yoga Dwi Anggara yohanes merci Yolanda, Astri Ruli Yuniar , Reza Fatika Yustika, Putri Meira Zahara, Juwita Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini