Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.193
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Pembaharuan Hukum PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Widya Yuridika YUSTISI WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Transparansi Hukum LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Hukum Malahayati MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Case Law De Juncto Delicti: Journal of Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Journal of Social And Economics Research JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Journal of Accounting Law Communication and Technology ENDLESS : International Journal of Future Studies International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi journal of social and economic research Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Health Education Law Information and Humanities Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Law and Nation Humanitis (Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis) Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 129 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 129 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk) Zainab Ompu Jainah; Anggalana; Inggit Setya Ningrum
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Kejahatan yang mengundang banyak perhatian masyarakat terutama Pemerintah Indonesia ialah tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Korban dari narkotika sendiri tidak mengenal usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia pun menjadi sasaran para pelaku kejahatan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apa saja faktor penyebab dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 studi putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/ PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif . Kejahatan narkotika dan psikotropika adalah salah satu penyakit yang ada dalam masyarakat, kejahatan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat kepada masyarakat, maka penang gulangannya juga harus mengikut sertakan masya rakat, tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara terpadu mustahil penanggulangannya akan berhasil. Narkotika di sisi lain sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTA TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk) Zainab Ompu Jainah; Melisa Safitri; Savitri Gautama
Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4470

Abstract

Hukum menjadi aturan tata kehidupan masyarakat tertujukan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban yang konsekuensinya merupakan segala tindakan serta perilaku komponen masyarakat harus sesuai dengan nilai hukum berlaku. Penelitian tertujukan untuk Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan meliputi data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan, disimpulkan bahwa majelis hakim akhirnya serta secara meyakinkan menetapkan terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata bersalah atas tindak pidana “penganiayaan”. Dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan, terdakwa tetap pada penahanan prapersidangan serta penahanan serta masa tahanan terdakwa sudah dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan serta terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Kajian Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan perbuatan dilakukan oleh terdakwa membuat korban pusing serta memaksa korban buat beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARNARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS SABU (Studi Putusan Nomor 906/Pid. Sus/2024/PN Tjk) Akbar Ramadhan Gumaz; Zainab Ompu Jainah; Okta Anita
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis discusses the judge's considerations towards perpetrators of criminal acts against drug dealers of class 1 type of crystal methamphetamine. Narcotics are one of the serious problems faced by society, and crystal methamphetamine dealers are one of the main actors in the illicit trafficking of narcotics. This study aims to analyze and understand how judges in the Indonesian justice system consider various aspects in sentencing perpetrators of drug trafficking crimes, especially crystal methamphetamine. The problem taken in this study is to determine the judge's considerations in making legal decisions and whether factors such as the background of the perpetrator, the nature of the perpetrator in the trial can influence the judge and relevant legal aspects, and what factors cause someone to dare to commit unlawful acts and including the Narcotics Law based on Decision Number: 906 / Pid.Sus / 2024 / PN TJK. The research method used is a qualitative approach with a case study, where data is collected through interviews, observations, and analysis of related documents. The results of the study indicate that there are several factors that encourage someone to finally choose to become a dealer and one of them is the economic factor and the lack of education of the perpetrator, and there are also reasons why someone becomes a dealer is because he is a user as well as environmental factors are also the reason why someone decides to become a dealer and the judge's considerations in deciding the case are the background of the perpetrator, the evidence presented, the role of the defendant and paying attention to whether the defendant is involved in a larger network and considering the nature of the perpetrator during the trial and the cooperation of the perpetrator during the investigation. The suggestion in the study is that there needs to be better cooperation between law enforcement agencies, the government, and civil society organizations in preventing and overcoming narcotics trafficking. Adjustments in legal policies also need to be made to consider the rehabilitation of perpetrators as an alternative to imprisonment, so that perpetrators can reintegrate into society better.
PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMERINTAH AKIBAT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Ryo Martin Sopian; Annisha Amalia, Zainab Ompu Jainah
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 4 (2024): HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of a welfare state upholds the existence of a legal system that guarantees legal certainty and protection of the basic rights of the people. This is in line with the Preamble to the 1945 Constitution paragraph IV which states: "then rather than that to form a Government of the State of Indonesia that protects the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed and to promote the general welfare" From this foundation it emphasizes the existence of "state obligations" and "government duties" to protect and serve all public interests. The mandate of the 1945 Constitution regarding public services is outlined in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The government or government administration is a subject of law and as a supporter of the rights and obligations to carry out various actions, both real and legal. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration explains that Government Administrative Actions, hereinafter referred to as actions, are the actions of government officials or other state administrators to do and/or not commit concrete acts in the context of government administration. One of the requirements for the validity of government administrative actions is the existence of authority. In accordance with the principle of "geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid" which means no authority, no accountability. In principle, the obligation to bear responsibility by the government is the function of returning to the condition before the violation of the law. However, if the return effort fails, as a consequence the government's liability is burdened with the obligation to compensate. The main problem that occurs in the implementation of public services is the orientation of public service performance. Orientation in the implementation of services gives birth to a bureaucratic culture. The culture of bureaucracy in the service that has long been a disease is the habit of bureaucrats who ask to be served rather than serve. Conditions like this are the main element of maladministration. If government officials in the use of government authority there are elements of abuse of authority (detournement de pouvoir) and arbitrary actions (abuse de droit), then there is an element of maladministration and of course there is an element of unlawful acts. So that officials who commit maladministration will be held accountable for the act.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu secara Menyesatkan kepada Penerima Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Leicha Yarra; Zainab Ompu Jainah
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6820

Abstract

This study is motivated by the legal accountability issues surrounding perpetrators of criminal acts involving the provision of misleading false statements to fiduciary recipients, which constitutes a violation of the principle of trust in fiduciary security agreements. Providing false information not only causes legal and economic harm to the fiduciary recipient but also undermines the validity of the collateral object itself. The objective of this research is to analyze the forms of legal accountability imposed on such offenders based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, through a case study of Decision Number 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk in the Bandar Lampung jurisdiction. The research employs a normative juridical method, using statutory, legal theory, and judicial decision approaches. The findings indicate that perpetrators may be subject to criminal sanctions under Article 35 of Law Number 42 of 1999 and, in specific cases, may also be charged under provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP) relating to fraud or data falsification. Legal enforcement against such offenders is essential to create a deterrent effect and to ensure legal protection for fiduciary recipients. This study recommends stricter oversight of fiduciary agreement implementation and improved public legal literacy regarding the legal consequences of providing false information in fiduciary practices.
Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Dalam Upaya Recovery Asset Vira Anggraini; Zainab Ompu Jainah; Zainudin Hasan
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7905

Abstract

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada proses pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan cara dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Adapun Peindeikatan masalah yang akan diguinakan dalam peineilitian ini adalah peindeikatan yuiridis normatif dan peindeikatan eimpiris, adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Upaya Recovery Asset terdapat beberapa faktor signifikan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor Hukum/Regulasi, Kewenangan/Kelembagaan, dan Operasional/Teknis. Dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh Kejaksaan adalah jalur utama pemulihan aset (Asset Recovery), dengan fokus bergeser dari sekadar pemenjaraan (in personam) menjadi pemulihan aset (in rem). Kejaksaan, yang berperan sebagai penyidik hingga eksekutor, menggunakan Undang-Undang Tipikor (Pasal 18) sebagai dasar untuk menuntut pidana tambahan, yaitu: Pidana Uang Pengganti: Kewajiban bagi terpidana membayar kerugian negara. Jika tidak dibayar, asetnya disita dan dilelang oleh Jaksa. Perampasan Aset: Perampasan harta benda yang terbukti berasal dari TPK, yang dituntut secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum, Saran kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset (Non-Conviction Based Asset Forfeiture). Ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat agar aset hasil kejahatan dapat dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga dapat memotong rantai birokrasi dan mencegah penyembunyian aset. Dan Saran untuk penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi Jaksa, Penyidik, dan Tenaga Teknis (khususnya yang berada di Pusat Pemulihan Aset/PPA) dalam bidang Forensik Keuangan, Perpajakan, dan Penelusuran Aset Lintas Batas Negara (Cross-Border Asset Tracing).
Prevention of Corruption in The Procurement of Goods and Services in The Government Sector Zainab Ompu Jainah; Listia Laila Wandita
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 5 No. 2 November 2023
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7472

Abstract

The procurement of goods and services encompasses several stakeholders, necessitating the establishment of ethical standards, norms, and principles to effectively control and inform the policy-making process in this domain. The objective of this study is to examine, comprehend, and analyze the execution of Article 38 in Presidential Regulation Number 12 of 2021, which pertains to the procurement of goods and services by the government through E-Purchasing. Additionally, this research aims to identify the issues that impede the effective implementation of these provisions. This study employs normative and empirical legal methodologies. The execution of Article 38 of Presidential Regulation Number 12 of 2021, which pertains to the government's procurement of goods and services through E-Purchasing, has been partially implemented but not fully optimized due to various challenges. These challenges include insufficient capacity among civil servants to meet the demands of their tasks and workload, inadequate comprehension of the primary responsibilities and functions of electronic application services, limited understanding of human resources, and insufficient supervision and guidance in the implementation of Article 38 of Presidential Regulation Number 12 of 2021.
SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING Deni Juliyanto; Zainab Ompu Jainah
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 5 No. 1 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21016384

Abstract

The very concerning level of deviation in fishing efforts is often found by both individuals and corporations that are carried out illegally or against the law. This study aims to determine the criminal sanctions and law enforcement against the crime of illegal or against the law fishing. Through secondary data analysis and interviews with law enforcement officers, this study found that the criminal sanctions for the crime of illegal fishing based on the Fisheries Law can be subject to a prison sentence of 10 years and a fine of IDR. 2,000,000,000 (Two Billion Rupiah). A qualitative approach is used to identify the stages of criminal law enforcement that influence the success of the law enforcement process against the crime of illegal or against the law fishing.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sebagai Perantara Dalam Peredaran Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk). Nanda Gilang Ramadhan; Zainab Ompu Jainah
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8714

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga berdampak luas ter-hadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu permasalahan strategis yang memerlukan perhatian khusus, sejajar dengan tantangan sosial dan politik lainnya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika sebagai perantara di anggap sebagai penegakan hukum yang efektif guna mengurangi adanya peredaran narkotika dilingkungan masyarakat. Permasalahan dari penelitian ini yaitu 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman berdasarkan dengan (studi putusan nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk) 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penjatuhan sanksi pidana pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman berdasarkan (studi putusan nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sebagai Perantara Dalam Peredaran Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Berdasarkan Putusan Nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk untuk bagaimana melihat pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara perlu dilihat dari berbagai unsur delik pelaku. Apakah pelaku memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau tidak. Hakim juga perlu melihat setiap unsur dakwaan tuntutan oleh penuntut umum terhadap pelaku ketika ingin menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara dalam peredaran narkotika. Hal-Hal yang menjadi faktor pendukung adalah ketika ditemukannya barang bukti yang jelas, terpenuhinya unsur pidana, dan adanya ketentuan hukum yang jelas. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak ditemukannya barang bukti, pelaku tidak mau berkata jujur, barang bukti yang di hanguskan hingga faktor sosial dan ekonomi.
vonis pidana mati terhadap pelaku penembakan anggota polri oleh TNI Ayu Winda Amelia Des Tifa Mahesa Ayu; I Ketut Seregig; Zainab Ompu Jainah
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol 4 No 2 (2025): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v4i2.6205

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the application of military criminal law and judges’ legal considerations in imposing the death penalty on a member of the Tentara Nasional Indonesia (TNI) who shot and killed members of the Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) based on the Decision of Pengadilan Militer I-04 Palembang Number 50-K/PM.I-04/AD/V/2025.Research Methodology: This study applies a normative and empirical juridical approach using a case approach. The research examines relevant regulations, including the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, and Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, supported by interviews with a Polisi Militer investigator and a military court judge. Data were analyzed qualitatively.Results: The findings show that premeditated murder was not proven because the act occurred due to panic and anger. However, the intentional shooting using an illegal firearm that caused three deaths fulfilled the elements of intentional killing under Article 338 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Conclusions: The military justice system effectively enforced criminal accountability, demonstrating that TNI status does not eliminate legal responsibility.Limitations: This study is limited to one military court decision and a specific criminal case context.Contributions: This research contributes to military criminal law studies by providing insights into sentencing policies for serious crimes committed by TNI members.
Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Adella Mey Sisth Latase Aditya Rahmanda Perdany Agus Suryana Agustin , Putri Ahmad Amiruddin S Ahmad, Alvinzach Akbar Ramadhan Gumaz Aknes Oktapia Alfonsus Demitrio Jehanu Aljura , Aljura Ananda, Ivano Rifki Andhika, Hafidza Rafi Anggalana Anggara, Firga Fiksona Anjaya, Reja Annisha Amalia Aqeel, M Arkan Ayu Winda Amelia Des Tifa Mahesa Ayu Bachruddin, Salman Zahir Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Bisri, Mirza Cayadi , Cayadi Chantika Kurnia Putri Cintya Dwi Meilita C D Muhyi, Aldi Permana Deni Juliyanto Desta Fani Acbel Dhani Handayani Dony Tri Rinaldo. Dwi Doni Prasetiyo Dwi Mahendra Enakesda, Robert Erlina B Erlina B Farizal Raname Rasyid Fatullah , Agung Putra Fernando, Juan Fitri, Astria Fitriana, Galuh Ginting, Ahmad Abdul Aziz Gistaloka, Angely Gusti Wahyu Triyadi Gustin Liantina, Alya Gustin, Nopal Heldi Feprizon Hendri Dunan Hengki Irawan Hermawan, Dicky Heru Sandi Susilo Hidayat , Ahmad I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Ketut Seregig I Wayan Nanda D Ikhsan, Khafifa Adhelia Putri Indah Satria INDAH SATRIA Indri S, Maretha Inggit Setya Ningrum Intan Nurina Seftiniara Irsyadul Ikhsan Irvan Ramli Joni Paamsyah Kenali, Alam Satria Khalik, Aristo Fadhil Kornelius Sarmono Kristi, Silvester Hendriyan Lambang , M. Genta Leicha Yarra Lerilaspigo, Muhammad Lintje Anna Marpaung Listia Laila Wandita Lukmanul Hakim M Faisal M. Faisol Rizka M. Rival Putra Mustafa M. Yusuf Fauzi Maharani, Ledina Marshenda Afi Ananta Melisa Safitri Melisa Safitri Miranda, Miranda Muhammad Arief Rahman Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Faisal Syahputra Muhammad Ridho Akbar Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Muhammad Zulkarnain Muharam Asih Novi Mulki Aja Perdana Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nanda Gilang Ramadhan Nemas, Inge Ningrum, Inggit Setya Ningrum, Intan Putri Yani Cahya Okta Ainita Okta Anita Okta Vianus Puspa Negara Oman Ardinata Prabowo, Edo Arya Putri , Bareta Miki Putri Agustin Putri Komala Sari, Nabila Putri Mawardita Puspitasari Qari, Almira Rotua Rachmad Kurniawan Rafly BY, Ahmad Recca Ayu Hapsari Refanza, Dymaz Renaldy, Daffa Rinaldi Ramadhan Rini, Dwi Siska Rinjani Dhea Gustiana Rinjani Dhea Gustiana Riza Muhida Riza, Muhammad Rusdiyanto, Dheny Ryo Martin Sopian Ryo Martin Sopian S Endang Prasetyawati S, M. Zaqi Abiyaman S. Tri Herlianto Sabrina , Anggun Safitri, Anggi Salsabila, Rahmi Fitrinoviana Sanjaya, Frengki Santoso , Jimmi Saputra, Bari Savitri Gautama Sheila Monica Yohanes Shinta Septiara Syahputri Sigit Pamungkas Sija Putra Rulanda Siratama , Ayo Vide Siwi , Dwi Raka Smith, Nopeyan Suhery Suhery Sulaiman, Fasholli Milyar Sundari Prasetyani Surapati , Aswin Suta Ramadan Syahputri, Shinta Septiara Syamsuddin Pasamai Syarinia Febriantika Agung Tami Rusli Tania, Tara Thia Remona Febrianti Titin Prihatiningsih Triatna , Bonny Utami, Andora Febi Valian Trisnanto Budi N Vira Anggraini Wiwik Handayani Yanuar Dwi Prastyo Yoga Dwi Anggara yohanes merci Yolanda, Astri Ruli Yulistia, Alyaa Yuniar , Reza Fatika Yustika, Putri Meira Zahara, Juwita Zainudin Hasan Zul Armain Zulfi Diane Zaini