p-Index From 2021 - 2026
12.343
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Pembaharuan Hukum PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Widya Yuridika YUSTISI WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Transparansi Hukum LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Hukum Malahayati MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) De Juncto Delicti: Journal of Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Journal of Social And Economics Research JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi journal of social and economic research J-CEKI Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Health Education Law Information and Humanities
Claim Missing Document
Check
Articles

PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMERINTAH AKIBAT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Ryo Martin Sopian; Annisha Amalia; Zainab Ompu Jainah
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 10 (2024): Oktober
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of a welfare state upholds the existence of a legal system that guarantees legal certainty and protection of the basic rights of the people. This is in line with the Preamble to the 1945 Constitution paragraph IV which states: "then rather than that to form a Government of the State of Indonesia that protects the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed and to promote the general welfare" From this foundation it emphasizes the existence of "state obligations" and "government duties" to protect and serve all public interests. The mandate of the 1945 Constitution regarding public services is outlined in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The government or government administration is a subject of law and as a supporter of the rights and obligations to carry out various actions, both real and legal. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration explains that Government Administrative Actions, hereinafter referred to as actions, are the actions of government officials or other state administrators to do and/or not commit concrete acts in the context of government administration. One of the requirements for the validity of government administrative actions is the existence of authority. In accordance with the principle of "geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid" which means no authority, no accountability. In principle, the obligation to bear responsibility by the government is the function of returning to the condition before the violation of the law. However, if the return effort fails, as a consequence the government's liability is burdened with the obligation to compensate. The main problem that occurs in the implementation of public services is the orientation of public service performance. Orientation in the implementation of services gives birth to a bureaucratic culture. The culture of bureaucracy in the service that has long been a disease is the habit of bureaucrats who ask to be served rather than serve. Conditions like this are the main element of maladministration. If government officials in the use of government authority there are elements of abuse of authority (detournement de pouvoir) and arbitrary actions (abuse de droit), then there is an element of maladministration and of course there is an element of unlawful acts. So that officials who commit maladministration will be held accountable for the act.
Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung Ananda, Ivano Rifki; Jainah, Zainab Ompu
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4278

Abstract

Penanggulangan korupsi oleh aparat kepolisian merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi, sebagai tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, memerlukan pendekatan sistematis dan integritas yang tinggi dari pihak penegak hukum, termasuk kepolisian. Jurnal ini membahas peran kepolisian dalam menangani kasus-kasus korupsi, tantangan yang dihadapi dalam proses penindakan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Melalui analisis kebijakan dan studi kasus, diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penindakan, seperti korupsi internal, kurangnya transparansi, serta koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam institusi kepolisian, pelatihan khusus anti-korupsi, dan peningkatan pengawasan eksternal untuk menciptakan kepolisian yang bersi dan berintegritas dalam upaya pemberantasan korupsi.
Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Maraknya Tindak Pidana Perjudian Salsabila, Rahmi Fitrinoviana; Jainah, Zainab Ompu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4879

Abstract

Perjudian sebagai tindak pidana telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi yang mempermudah akses ke platform perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana. Lingkungan sosial, termasuk faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, pergaulan, dan norma-norma masyarakat, berperan penting dalam membentuk perilaku individu terkait perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti adanya tekanan dari teman sebaya dan kurangnya edukasi moral, dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam perjudian. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam pencegahan, meskipun telah dilakukan melalui regulasi dan penyuluhan, masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan perjudian daring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya perjudian, serta peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas perjudian untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA TUMPULPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA TUMPUL: Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk Zainab Ompu Jainah; Intan Nurina Seftiniara; Muhammad Yudha Novandre
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1 No. 3 (2022): September: Inovasi : : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v1i3.130

Abstract

Crimes committed by a criminal will have a risk that must be borne by a criminal, this risk may result in the perpetrator of the crime having to account for his actions in the form of confinement which of course is based on the provisions stated in positive Indonesian law, namely according to what is stated in the law. In the Criminal Code, accountability is one of the forms of crime that must be accounted for by the perpetrator of the crime, in committing the crime it is known that there are several factors that cause the perpetrator to commit a crime, the result of a crime committed by the perpetrator has an impact on the victim, resulting in the victim the condition of his health became bad, due to the persecution in the form of beatings by the perpetrators.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Bachruddin, Salman Zahir
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang membawa senjata tajam, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. Kasus ini melibatkan seorang anak yang berusia 13 tahun dan berstatus pelajar yang didakwa membawa senjata tajam (golok dan gir motor) dalam konteks perseteruan antar kelompok remaja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, di mana pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana serta perlindungan anak, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut melanggar hukum, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sanksi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk membina anak agar tidak mengulanginya. Selain itu, barang bukti berupa gir sepeda motor dimusnahkan dan anak dibebankan biaya perkara. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah kekerasan yang melibatkan anak, serta perlunya penegakan hukum yang memperhatikan hak anak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU NGAJI DI WILAYAH TANGGAMUS" (STUDI KASUS BERKAS PERKARA BP/45/VIII/RES.1.24./2023/RESKRIM) Putri Agustin; Shinta Septiara Syahputri; Syarinia Febriantika Agung; Zainab Ompu Jainah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.630

Abstract

Pencabulan adalah suatu tindakan yang sangat keji, tidak beretika, tercela, dan bertentangan dengan norma di mana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun di bawah umur. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena mereka berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa; mereka lebih mudah ditipu, ditipu, dan dipaksa untuk bertindak meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim serta pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengajiPenelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang melakukan pencabulan terhadap anak harus bertanggung jawab secara pidana. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi tersangka. Menurut BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, saksi, dan barang bukti, serta pertimbangan non-juridik, seperti dalam kasus yang memberatkan dan meringankan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU NGAJI DI WILAYAH TANGGAMUS" (STUDI KASUS BERKAS PERKARA BP/45/VIII/RES.1.24./2023/RESKRIM) Putri Agustin; Shinta Septiara Syahputri; Syarinia Febriantika Agung; Zainab Ompu Jainah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.630

Abstract

Pencabulan adalah suatu tindakan yang sangat keji, tidak beretika, tercela, dan bertentangan dengan norma di mana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun di bawah umur. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena mereka berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa; mereka lebih mudah ditipu, ditipu, dan dipaksa untuk bertindak meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim serta pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengajiPenelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang melakukan pencabulan terhadap anak harus bertanggung jawab secara pidana. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi tersangka. Menurut BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, saksi, dan barang bukti, serta pertimbangan non-juridik, seperti dalam kasus yang memberatkan dan meringankan.
Analisis Yuridis Peran Jaksa dalam Proses Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Jainah, Zainab Ompu; Faisal, M; Kenali, Alam Satria
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i1.1059

Abstract

Diversi merupakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan formal guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Jaksa memiliki peran penting dalam proses diversi, baik sebagai fasilitator maupun sebagai pihak yang memastikan implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ini menganalisis peran jaksa dalam proses diversi berdasarkan perspektif yuridis dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi mekanisme diversi, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman para penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta resistensi dari korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas jaksa dalam penerapan diversi serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat guna mewujudkan keadilan restoratif yang optimal
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul: (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk) Zainab Ompu Jainah; Intan Nurina Seftiniara; Muhammad Yudha Novandre
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 1 No. 2: Februari 2022
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v1i2.117

Abstract

Crimes committed by a criminal will have a risk that must be borne by a criminal, this risk may result in the perpetrator of the crime having to account for his actions in the form of confinement which of course is based on the provisions stated in positive Indonesian law, namely according to what is stated in the law. In the Criminal Code, accountability is one of the forms of crime that must be accounted for by the perpetrator of the crime, in committing the crime it is known that there are several factors that cause the perpetrator to commit a crime, the result of a crime committed by the perpetrator has an impact on the victim, resulting in the victim the condition of his health became bad, due to the persecution in the form of beatings by the perpetrators.
TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN Yustika, Putri Meira; Jainah, Zainab Ompu; lana, Angga
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9355

Abstract

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan Restorative Justice diruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Defenisi keadilan Restorative Justice yang tertuang didalamnya adalah, Pasal 1 Ayat 1: Keadilan Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skrispsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library reseach) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan hukum , yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai penulisan ini. Saran yang diharapkan dimasa yang akan datang yaitu, perlu diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.  Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan Keadilan Restorative Justice, penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih dalam terkait dengan penerpan asas Restorative Justice, juga pedekatan terhadap masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.
Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Agus Suryana Agustin , Putri Ahmad, Alvinzach Ainita, Okta Aknes Oktapia Alfonsus Demitrio Jehanu Aljura , Aljura Ananda, Ivano Rifki Andhika, Hafidza Rafi Anggalana Anjaya, Reja Annisha Amalia Aqeel, M Arkan Bachruddin, Salman Zahir Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Bisri, Mirza Cayadi , Cayadi Chantika Kurnia Putri Cintya Dwi Meilita C D Muhyi, Aldi Permana Desta Fani Acbel Dhani Handayani Dwi Mahendra Enakesda, Robert Erlina B Erlina B Farizal Raname Rasyid Fatullah , Agung Putra Fernando, Juan Fitri, Astria Fitriana, Galuh Ginting, Ahmad Abdul Aziz Gistaloka, Angely Gusti Wahyu Triyadi Gustin Liantina, Alya Gustin, Nopal Handayani, Dhani Heldi Feprizon Hendri Dunan Hengki Irawan Hermawan, Dicky Heru Sandi Susilo Hidayat , Ahmad I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Wayan Nanda D Ikhsan, Khafifa Adhelia Putri INDAH SATRIA Indah Satria Indri S, Maretha Intan Nurina Seftiniara Irsyadul Ikhsan Joni Paamsyah Kenali, Alam Satria Khalik, Aristo Fadhil Kornelius Sarmono Kristi, Silvester Hendriyan Lambang , M. Genta lana, Angga Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M Faisal M. Rival Putra Mustafa M. Yusuf Fauzi Maharani, Ledina Melisa Safitri Melisa Safitri Miranda, Miranda Muhammad Arief Rahman Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Faisal Syahputra Muhammad Ridho Akbar Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Muhammad Zulkarnain Muhammad Zulkarnain Muharam Asih Novi Mulki Aja Perdana Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nemas, Inge Ningrum, Inggit Setya Okta Ainita Okta Vianus Puspa Negara Perdany, Aditya Rahmanda Putri , Bareta Miki Putri Agustin Putri Mawardita Puspitasari Qari, Almira Rotua Rachmad Kurniawan Rafly BY, Ahmad Ramadan, Suta Recca Ayu Hapsari Refanza, Dymaz Renaldy, Daffa Rinaldi Ramadhan Rini, Dwi Siska Rinjani Dhea Gustiana Rinjani Dhea Gustiana Riza Muhida Riza, Muhammad Rusdiyanto, Dheny Ryo Martin Sopian S Endang Prasetyawati S. Tri Herlianto Sabrina , Anggun Safitri, Anggi Salsabila, Rahmi Fitrinoviana Sanjaya, Frengki Santoso , Jimmi Savitri Gautama Sheila Monica Yohanes Shinta Septiara Syahputri Sigit Pamungkas Sija Putra Rulanda Siratama , Ayo Vide Siwi , Dwi Raka Smith, Nopeyan Suhery Suhery Sulaiman, Fasholli Milyar Sundari Prasetyani Surapati , Aswin Suta Ramadan Syahputri, Shinta Septiara Syarinia Febriantika Agung Tami Rusli Tami Rusli Tania, Tara Thia Remona Febrianti Titin Prihatiningsih Triatna , Bonny Utami, Andora Febi Valian Trisnanto Budi N Wandita, Listia Laila Yanuar Dwi Prastyo Yarra, Leicha Yoga Dwi Anggara yohanes merci Yolanda, Astri Ruli Yuniar , Reza Fatika Yustika, Putri Meira Zahara, Juwita Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini