p-Index From 2021 - 2026
7.357
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PATRONASE KELUARGA DAN OLIGARKISME SEBAGAI SUMBER KONFLIK INTERNAL PADA KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT Purbakala Rona, Andhika; Hertanto, Hertanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.479-487

Abstract

Konflik internal kerap kali terjadi di tubuh partai politik di Indonesia. Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik internal di partai demokrat 2021 lalu yang mengakibatkan terjadi dua kubu dalam satu partai yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko. Penelitian ini menggunakan teori manajemen dan penyelesaian konflik, adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan Konflik ini memuncak dengan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, di mana Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum versi KLB, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Faksionalisasi dipicu oleh beberapa faktor, termasuk perubahan AD/ART yang dianggap sepihak, dominasi keluarga Yudhoyono dalam struktur partai, serta penurunan elektabilitas partai. Dampak dari konflik ini sangat besar, menciptakan perpecahan internal, menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu proses kaderisasi. Penyelesaian konflik melalui Mahkamah Partai dan pengadilan belum berhasil, yang menyebabkan ketidakpastian dalam kepemimpinan. Secara keseluruhan, konflik ini menunjukkan tantangan besar bagi Partai Demokrat dalam menjaga stabilitas dan relevansinya di kancah politik nasional.
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG Haridotama, Haridotama; Darmastuti, Ari; Hertanto, Hertanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1243-1252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis proses pengembangan inovasi pelayanan publik terpadu dalam program "Ronda" dengan menggunakan teori proses pengembangan inovasi aja Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, persentase jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2021 masih terdapat 128 Desa tertinggal yang mesti dientaskan, itu artinya masih terdapat permasalahan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan Pengembangan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Teori yang digunakan adalah teori Strategi Pengembangan dengan empat tahapan didalamnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan Perencanaan sebagai fasilitator Pengembangan Desa Tertinggal dengan merencanakan Program/Kegiatan berdasarkan masing-masing Tugas Fungsi Bidang untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal. Selain itu Pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah membentuk Bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No.56 Tahun 2019 dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.  Penggerakan Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh Bidang Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara berkolaborasi. Kemudian pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi setiap kegiatan pada saat pembinaan atau monitoring, tetapi sesuai hasil pengamatan peneliti masih adanya kekurangan sehingga apa yang sudah dikerjakan belum memiliki hasil maksimal, selain itu yang menjadi tolok ukur Pengawasan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung.
PERAN PENTING MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENDUKUNG BERKAMPANYE PARTAI POLITIK (PILPRES 2019) Naufal Mujahid, Muhammad; Cahyadi, Robi; Hertanto, Hertanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i3.2024.1044-1048

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan dan menganalisa tentang  kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif aspek sosial. Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan terhadap masyarakat, dengan berkembangnya teknologi sosial media menjadikan penduduk Indonesia menggunakan media sosial sebagai mencari informasi, seperti melalui media facebook, blog dan youtube. Indonesia mempunyai layanan jaringan dalam media sosial yang khas berbagai konten, forum internet media komunitas web yang berbeda, penggunaan media yang harus direncanakan dalam mengkomunikasikan suatu program untuk meningkatkan kredibilitas partai. Komunikasi organisasi mempunyai pertimbangan penting dalam memastikan interaksi dalam paltform media sosial, karena itu media sosial mempunyai peran penting untuk memainkan jalannya kampanye partai politik dan ini berpengaruh kepada kandidat politik yang akan terus berinterkasi kepada pendukung dan menerima dukungan.
Problematika Ketidakpatuhan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Amir, Amir; Hertanto, Hertanto; Maryanah, Tabah
Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah Vol 7 No 1 (2023): Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat of Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/tapis.v7i1.6567

Abstract

Campaign funding is one of the determining factors for victory in the 2020 Lampung Tengah district head election competition. The transparency and accountability of campaign finance reports greatly determine the integrity of elections in Indonesia. This paper examines the campaign finance reports of the candidates for the 2020 election for regent and deputy regent of Central Lampung with a focus on aspects of receiving campaign funds, as well as compliance with applicable campaign finance regulations. Through a qualitative method using secondary data, in the form of a Report on Acceptance of Campaign Fund Contributions (LPSDK) it was found that the receipt of campaign funds for the 2020 pair of candidates for regent and deputy regent of Central Lampung was dominated by donations from candidate pairs and individual donations. The audit results show that the majority of candidate pairs are still not transparent and do not comply with campaign finance rules. Weak sanctions are suspected to be one of the causes, in addition to campaign finance regulations that have not regulated limits on campaign contributions from political parties and candidate pairs, as well as limits on spending on campaign funds so that the principle of equality and the principles of election justice are violated.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA KELOMPOK TUNAWISMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU 2024 Andhika Purbakala Rona; Tabah Maryanah; Hertanto
Journal Publicuho Vol. 7 No. 4 (2024): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i4.588

Abstract

This research analyzes the effectiveness of the Bandar Lampung City General Election Commission (KPU) in increasing the political participation of marginalized groups, especially homeless people, by PKPU Mandate Number 10 of 2018. Homeless groups face various obstacles, such as a lack of legal identity, social stigma, and limited access to information. which makes it difficult for them to engage in the democratic process. Even though the KPU has implemented a political education program for vulnerable groups, this effort focuses more on people with disabilities, so that the needs of the homeless are neglected. This study uses a qualitative descriptive method with an inclusion-based political education approach. The research results show that low data collection and a lack of special programs for homeless people are the main obstacles to increasing their participation. The implications of this ineffectiveness include low levels of political participation for homeless people, continued marginalization, and inequality in a democratic system that includes the principle of inclusivity. Recommendations provided include collaboration between the KPU, Social Services, and civil society organizations to cover the needs of homeless people, the implementation of tailored political education programs, and facilitating the disclosure of identity documents.
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Otonom Baru pada Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Hertanto Hertanto
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i1.263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggeraan pemerintahan.Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian kuantitatif deskripstif. Penelitian ini juga bersifat komparatif (comparative research), sebab metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan transparansi antara arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran yang dilihat dari satu indikator, yaitu hasil uji akses. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen publik yang terdapat dalam uji akses dianggap sebagai dokumen-dokumen yang sangat sensitif menurut persepsi pelaku pemerintahan. Sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran cenderung tertutup. Meskipun transparansi di Kabupaten Pesawaran lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu nilai rata-rata 1,36; namun mendekati cenderung tertutup. Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat memilki nilai 0,63 yang berarti cenderung sangat tertutup. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di kedua daerah otonom baru tersebut masih belum transparan, sesuai dengan tuntutan pelaksanaan aturan keterbukaan informasi publik. Keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). This study aims to describe the transparency of the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District in the implementation of government. This research is a research using descriptive quantitative research type. This research is also comparative (comparative research), because the research method is conducted to know the comparison of transparency between the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District seen from one indicator, that is access test result. The research findings show that most of the public documents contained in access tests are considered to be highly sensitive documents according to the perceptions of government actors. So that governance in Pesisir Barat District and Pesawaran District tend to be closed. Although the transparency in Pesawaran District is better than the West Coast District, which is an average of 1.36; but approaching tend to be closed. While the Pesisir Barat District has a value of 0.63 which means tend to be very closed. Thus, governance in these two new autonomous regions is still not transparent, in accordance with the demands of public disclosure rules. Justice, transparency, participation, and accountability are prerequisites for good and clean governance of corruption, collusion and nepotism.
National Insights and Youth Political Attitudes in Rural Lampung Against Negative Campaigns Hertanto Hertanto; Handi Mulyaningsih; Asep Nurjaman
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4110

Abstract

Indonesia is a heterogeneous country that requires an inclusive and tolerant attitude to live in harmony. However, with the implementation of direct elections in Indonesia, there are many hoaxes and black campaigns through the mass media. The purpose of this study is to examine the national insight and political attitudes of rural youth in social media-based election campaigns. The method used is in-depth interviews through structured focus group discussions (FGD) with young students in rural South Lampung. The results showed that Lampung rural youth realized the importance of Pancasila as a unifying tool for the nation. Furthermore, the youth of Lampung strongly disapprove of hoaxes and black campaigns in the general election. This finding is very important to maintain harmony in Indonesia and can serve as a model  Indonesia merupakan negara heterogen yang membutuhkan sikap inklusif dan toleran agar dapat hidup rukun. Namun, dengan diterapkannya pemilihan langsung di Indonesia, banyak bermunculan hoax dan kampanye hitam melalui media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wawasan kebangsaan dan sikap politik pemuda pedesaan dalam kampanye pemilu berbasis media sosial. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) terstruktur dengan mahasiswa generasi muda di pedesaan Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda pedesaan Lampung menyadari pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu Bangsa. Lebih lanjut, pemuda Lampung sangat tidak setuju dengan hoaks dan kampanye hitam dalam pemilihan umum. Temuan ini sangat penting untuk menjaga kerukunan di Indonesia dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. 
Co-Authors Ahmad Robi Ulzikri amir Amir Amir Andhika Purbakala Rona Ani Agus Puspawati Aprilia, Resty Ardi Yanto Ari Darmastuti Ari Darmastuti Ari Darmastuti Ariska Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Asep Nurjaman Budi Kurniawan Damar Wibisono Deni Afero Elyta Elyta Eni Lestari Etro Jaya Sinaga Febriansyah, Muhammad Feni Rosalia Feni Rosalia Feni Rosalia, Feni Fitria Barokah Garmien Mellia Gede Ari Pratama Putra Handi Mulyaningsih Handi Mulyaningsih Haridotama, Haridotama Hendra Budi Setiawan Hervina, Ari Himawan Indrajat Jeni Rahma JENI RAHMAWATI Karmilasari, Vina Khairunnisa Maulida Khairunnisa Maulida Khairunnisa Maulida Khumairatun Nisa, Nadia Krisbintoro, R Sigit Lilih Muflihah M Fajar Novriansyah Maidani, Hanizar Makhya, Syarief Marta, Andri Maulana Mukhlis Melinasari, Runi Muhammad Febriansyah Muhammad Irawan Adi Hartono Mulyaningsih, Handi Nadia Khairunisa Nadia Khumairatun Nisa Narita Hayunanda Naufal Mujahid, Muhammad Nidzammuddin Ahmad Sulaiman Nurafni, Ike Pitojo Budiono Pitojo Budiono Pitojo Budiono Purbakala Rona, Andhika R Sigit Krisbintoro Resty Aprilia Ricky Febriansyah Riska Gustiani Robi Cahyadi Robi Cahyadi K Robi Cahyadi Kurniawan Robi Cahyadi, Robi Roby Cahyadi Kurniawan Roby Cahyadi Kurniawan Sari, Destriana Rahma Setiawan, Hendra Budi Sinaga, Etro Jaya Sindung Haryanto Suryandari, Kris Ari Syarief Makhya Syarief Makhya Tabah Mariyana Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tina Kartika Trisnawati, Emi Wahyu Tyas Pramono Wahyu Tyas Pramono Widia Novita Lukitasari WA Yusuf, Amir