Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JCRS (Journal of Community Research and Service) Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Abdidas DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Cakrawala Ilmiah Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Legal Advice Jurnal Hukum
Weny Almoravid Dungga
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Produsen Dan Penjual Clothing Line Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka; Weny Almoravid Dungga; Dolot Alhasni Bakung
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.334

Abstract

Dalam perspektif hukum perdata, produsen dan penjual memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan menjual produk yang aman dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis terkait tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab produsen dan penjual clothing line terhadap konsumen dalam perspektif hukum perdata. produsen dan penjual Clothing Line memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, serta memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Moh. Riza Pahlevi Iyabu; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.336

Abstract

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba. Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam perjanjian waralaba, perlindungan hukum terhadap para pihak sangat penting untuk meminimalkan risiko konflik dan menjaga keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui persyaratan perjanjian yang jelas, hak dan kewajiban pihak yang transparan, durasi perjanjian yang ditetapkan dengan jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak
Illegal Investment Crimes in the Perspective of Anomie Theory Ananda Putri S. Maksum; Weny Almoravid Dungga; Mellisa Towadi
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 2 JUNI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.272 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.18328

Abstract

This study aims to analyze criminological reviews based on the theory of anomie criminal acts of fraud (Illegal Investment) and law enforcement of criminal acts of fraud in the Gorontalo Regional Police. This study uses the Normative - Empirical method. By using primary data and secondary data, data collection techniques through interviews, observation, and literature studies. The results of this study indicate the causes of people becoming perpetrators of illegal investment fraud, namely wanting to enrich themselves, and taking advantage of opportunities for the lack of public knowledge about the mechanisms and ways of working investment products and the general public. Factors that lead to criminal acts of illegal investment: Economic, environmental, and social factors Investing in Indonesia is regulated in Law no. 25 of 2007 concerning Investment. Law enforcement by the Gorontalo Regional Police general criminal investigation cyber investigation process through complaints of victims of illegal investments. To obtain the identity of the perpetrator, and the role of the perpetrator in the implementation of investment fraud crimped es, an investigation process is carried out up to the final stage of the legal process.
Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Slamet Yusuf Hasan; Weny Almoravid Dungga; Suwitno Yutye Imran
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yang menggunakan data primer dan bersumber dari fakta lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo karena kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindihnya hak kepemilikan (sertifikat ganda); Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya sehingga dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang; Nilai ekonomis tinggi dan kemiskinan banyak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tanah, masyarakat miskin tentu menghadapi masalah ketimpangan struktur atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan serta kepemilikan lahan pertanian yang digarap. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah pun menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, khususnya terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang bisa diakses masyarakat miskin akibat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya; Kesadaran masyarakat meningkat, dimana masyarakat mulai paham dan menyadari akan kebutuhan dan kepentingan pengurusan tanah yang mesti ditetapkan secara legal formal. Olehnya, masyarakat kemudian melakukan upaya apapun demi mempertahankan hak miliknya terutama berkaitan dengan masalah tanah untuk mendapatkan legal standing yang kuat, dengan menempuh penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum di pengadilan. Olehnya, Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.
Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda Marsella Patrya Karim; Weny Almoravid Dungga; Avelia Rahma Y. Mantali
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.372

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat dengan kepemilikan ganda dan untuk mengetahui akibat hukum dari sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil bahwa bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat ganda yaitu melalui : peningkatan sistem pendaftaran tanah, pengawasan dan audit internal, penegakan disiplin dan sanksi, mencabut hak atas sertifikat tanah palsu, penyuluhan dan edukasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Adapun akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya sertifikat ganda yaitu : ketidakjelasan kepemilikan, kerugian finansial, kesulitan dalam transaksi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendaftaran tanah.
Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nurdiana Lestari; Weny Almoravid Dungga; Suwitno Yutye Imran
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.
Putusan Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara No. 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb Tentang Disahkannya Perkawinan Siri Tessa Pritama Eda; Weny Almoravid Dungga; Dolot Alhasni Bakung
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1049

Abstract

Tessa Pritama Eda, Nim: 1011419034, with the title Analysis of Court Decisions in Deciding Cases Number: 0017/Pdt. G/2013/Pa.Lwb Regarding Legalization of Siri Marriage. Advisor I Mr. Dr. Weni Almoravid Dungga, S.H., M.H and Advisor II Mr. Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H. The purpose of this study is to find out the legal protection for unregistered marriages and secondly to find out the court's decision in deciding case number: 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb regarding the legalization of unregistered marriages. The method used in this research is normative. The result of legal protection for unregistered marriages is that unregistered marriages obtain legality from the State if they fulfill predetermined conditions, such as marrying according to religion, then obtain the consent of the first wife as evidenced by a permit, and also for reasons of paperwork. child. But here on the other hand, betel marriage can also be entered into a criminal offense.The decision of the supreme court granted the respondent's request to obtain a marriage certificate, on the grounds that it was in their administrative interests and that of the children, also because the marriage had been carried out in an Islamic manner and had fulfilled all the requirements, and the most important reason was that the marriage had been approved by the first wife.
Akibat Hukum Yang Timbul Terhdap Tanah Yang Sudah Di Hibahkan Kemudian Di Jual Kembali Rizal Bobihu; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1023

Abstract

Land is very beneficial for human life and is a gift from God Almighty. Human life and land are closely intertwined. Humans need a piece of land not only to survive but also to die. As a result, land scarcity is increasingly appearing, even though the need for land is increasing. For human existence, land is an essential component. This is due to population growth which increases every year in direct proportion to the need for land. A number of strategies are used by the community to manage, own, and even trigger land conflicts. This shows that land also has rights, has social purposes, and that the public interest overrides private interests in its use. All land rights have social uses, according to Article 6 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agricultural Regulations or UUPA. A grant is the gift of an item to someone where the giver is still alive. This study aims to determine the legal status of land that has been donated and then resold and what are the legal consequences arising from the land that has been granted and then resold, in Putiana Village, Orchid District, North Gorontalo Regency in a review of Law Number 5 of 1960. Based on the results of the research it is understood that the withdrawal of gift items according to the Civil Code is regulated in article 1688 which reads that a grant cannot be revoked and therefore cannot be revoked, except in 3 cases, namely if the grantee's conditions are not fulfilled by the recipient of the grant, if the person the person who was given the grant is guilty of committing or participating in an attempt to kill or some other crime against the donor himself, and if the grantor falls into poverty while the one who was given the gift refuses to provide for him. If the recipient of the grant refuses to provide a living or allowance to the grantor, after that the grantor falls into poverty. With the withdrawal or elimination of this gift, all kinds of items that have been donated must be returned to the grantor in a clean condition of the burdens attached to the item. The legal consequence of the decision to cancel a grant that has permanent legal force is that the object of the dispute, namely land, will return to the grantor and their rights. If the object of the dispute has been certified on behalf of the recipient of the grant, then with this decision the certificate becomes null and void.
Perlindungan Hukum Nasabah Bisnis Trading dari Ketidaklayakan Pialang Berjangka Menurut Pasal 1365 KUH Perdata Rifka Tunanga; Weny Almoravid Dungga; Mellisa Towadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.571

Abstract

This writing aims to find out how the feasibility of futures broker PT. Forex family in managing the trading business and legal protection of customers of PT. Forex families. The method used in this paper is empirical normative method by collecting data through literature studies, interviews, and observation. The writing results show that agreements between futures brokerage companies and customers/investors in forex trading transactions are made in detailed and accurate standardized forms. In the transaction agreement, the contents are planned in advance by the parties to the futures brokerage company so that the customer/investor only has to agree to it if the customer is willing to accept the rules or terms and conditions that have been prepared and predetermined unilaterally by the futures brokerage company. Furthermore, the forex family conducts a forex investment business which in this case can be categorized as futures trading, so that in this case the license to carry out business activities must be granted by the competent authority, namely BAPPEBTI. Furthermore, in order to protect the interests of consumers and the public, the investment alert task force announced seven lists of illegal investment entities that were discontinued on November 3, 2021. One of the seven entities was named the FX family, which the task force called "unlicensed futures or forex trading activities" so that the public was asked to be careful. be careful and be aware of various types of investment offers with various types of fraudulent modes.
Legal Analysis of Non-Performing Loans of Bank Sulut - Limboto Branch: Impact and Civil Perspective Muhammad Tahta A.R; Weny Almoravid Dungga; Sri Nanang Meyske Kamba
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 3 OCTOBER 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v5i3.24091

Abstract

settlement of bad debts made by debtors, is a violation of the program credit distribution program against sulut-go bank which has generated a lot of speculation about the rules of civil law. The problem is the enforcement of the law against the debtor allegedly with the issue of the article on the crime of corruption article 2 paragraph 1. The purpose of this research is to find out thoroughly about the enforcement of bad credit in the review of civil law. bad credit in the review of civil law and judge's decision, the problem of bad credit, and default. and default. Bank Sulut-Go which is in limboto branch against debtors who have bad credit. and discussion of the research that there is an imprudence that is done by the bank regarding the credit process by pledging something that does not belong to the debtor, but is processed.belonging to the debtor, but processed. Furthermore, that this contract occurs contract with a repayment duration that is not yet due but has already entered the court. The conclusion drawn by the researcher is that when a case that still has a contract it includes default and is a problem of bonding between people because it arises due to the cideranya promise, whose resolution path must be the civil realm. Default in bad credit can be recognized when there is an error.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdullah, Mayanti H. Agung Triyanto Nuriman Idrus Aldan Syaifullah Alulu Ananda Putri S. Maksum Annisa Nur Fitriyani Daud Anugrah, Krisna Avelia Rahmah Y Mantali Awad Al-Khalaf Azhani Arshad Barmin Rahmat Yusuf Bella Putri Hunowu Cono, Moh Syahnez Welden A D. Matona, Marshanda Adella Dama, Meylan Deby Fatria Ntobuo Dian Pakaya Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Faradiba Mutiara Dewi Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Ferdy Hasan Hasan, Ferdy Hatu, Mohamad. Akbar R. Humairah Hasan Sabaya Husain Mulki Hilala Iffatriansyah Soga Imsaskia Zalzabilha Habibie Inaku, Rifka Ismet Sulila Ismet Susila Iulius T.Mandjo Ivan Rahmat Santoso Iwan Permadi Julius T. Mandjo Karmila Naue Krisna Anugrah Lune, Nur Dilang W Mandjo, Julius T. Marsella Patrya Karim Mayulu, Selvin Mellisa Towadi Moh. Ismail Mantolongi Moh. Riza Pahlevi Iyabu Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muhammad Tahta A.R N. Moeda, Nur Wulan Nur Mohamad Kasim Nuraisah Masita Utiarahman Nurdiana Lestari Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Pakaya, Salahudin Panabulu, Krisdeyanti Pantika Mayulu Pantika Mayulu Pantui, Darwin Rafni Suryaningsih Harun Randi Randi Razak, Ferli Reynaldi Alfrido Kurniawan Rifka Tunanga Rizal Bobihu Rizal Bobihu Rizkawati Gasin Rotinsulu, Indriyawaty Seldi Munandar Silvana Nur Rahmat Lukum Silvani Nur Rahmat Lukum Siti Sahnas Dunggio Slamet Yusuf Hasan Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nanang Meyske Kamba Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Tineke Wolok Usman, Sartika Dewi Waode Mustika Yanti Aneta Yusuf, Barmin Rahmat Yusuf, Nurullah Wahdania Zamroni Abdusammad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh