Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Ilmu Hukum The Juris Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal IBLAM Law Review Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Gerechtigheid Law Journal
Sufirman Rahman
Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Hardjoko Hardjoko; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.51 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses penyidikan pada Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses pada penyidikan pada Polrestabes Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah kurang efektif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan pada Polrestabes Makassar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana oleh penyidik Polrestabers Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah, yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kesadaran hukum. The research objective to analize the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police and the influencing factors. The type used in this research is sociological legal research with the aim of knowing and analyzing the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police Station against perpetrators of usurping land rights. The results of the study have found the fact that criminal law enforcement against perpetrators of usurping land rights is less effective in the process of investigation and investigation at the Makassar Polrestabes. The factors that influence the enforcement of criminal law by Makassar Police investigators against perpetrators of usurping land rights, namely the legal substance factor, legal structure factor, facilities and facilities factor and legal awareness factor.
Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Oleh Anak Di Kepolisian Resort Mamuju Iskandar Iskandar; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.203 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tinjauan hukum terhadap pencurian kekerasan oleh anak di bawah umur di Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju yang dikaji dari penyelesaian beberapa kasus berdasarkan berkas perkara oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tersangka sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke.1 dan Ke-2e KUHPidana, sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kasus yang belum dituntaskan karena penyidik masih terkendala dengan kurangnya menemukan bukti-bukti untuk membuat terang suatu pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan (2) Faktor penegakan hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan pengetahuan agama merupakan faktor yang dinilai belum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. The research objective to analyze the legal review of violent theft by minors at the Mamuju Police of the West Sulawesi Police, and the factors that influence it. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) Law enforcement against theft by children at the Mamuju Police which was studied from the settlement of several cases based on case files by investigators had been carried out in accordance with applicable laws and regulations, meaning that the suspect had fulfilled the elements listed in Article 365 Paragraph (1) and Paragraph (2) 1 and 2e of the Criminal Code, so that the case can be escalated to the prosecution stage. Nevertheless, there are still some cases that have not been resolved because investigators are still constrained by the lack of finding evidence to make light of a theft by a child at the Mamuju Regional Police of the West Sulawesi Police, and (2) Law enforcement factors, legal knowledge, legal awareness, environment Social, economic conditions, and religious knowledge are factors that are considered to have not affected the effectiveness of law enforcement against child theft at the Mamuju Regional Police of the West Sulawesi Police.
Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Irma Irma; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.368 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada BPRS sudah tepat dan benar, menurut hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada bank Perkreditan rakyat Syariah sudah tepat dan benar (2) Akibat hukum terhadap peneyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan sudah memberi kemamfaatan hukum dalam penelitian. Rekomendasi dari penelitian perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dan pengelolaan ekonomi, penyelesaian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan menggunakan dasar hukum pasal 6 UU hak tanggungan. The research objective to analyze the settlement of bad loans with mortgage guarantees at the BPRS that is correct and correct, according to law. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) Settlement of bad loans with mortgage guarantees at Islamic rural credit banks is correct and correct (2) The legal consequences of settlement of bad loans with mortgages have provided legal benefits in research. Recommendations from the research on the need for prudential principles in lending, and economic management, settlement of loans guaranteed with mortgages uses the legal basis of Article 6 of the Mortgage Law.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa: Studi di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Alam Syah BP; A Muin Fahmal; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.909 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosilogis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan atas fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, 2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sapanang belum berjalan dengan baik sebagai wakil rakyat di desa tersebut. Hal ini di tandai dengan tidak berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa selaku Lembaga legislasi desa. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that: 1) The function of the Village Consultative Body is everything that is done by the Village Consultative Body based on the functions and authorities of the Village Consultative Body, 2) The function of the Sapanang Village Consultative Body has not been running well as a representative of the people in the village. This is marked by the ineffectiveness of the function of the Village Consultative Body as a village legislation institution.
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Kota Sengkang Ahmad Fitra; Sufirman Rahman; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.961 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Kota Sengkang dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Peneltian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Kota Sengkang masih kurang efektif (2) adapun faktor-faktor yang mempengauhi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Kota Sengkang datang oleh pelaku usaha, konsumen dan pemerintah setempat itu sendiri yaitu rendahnya tingkat pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen daalm transaksi e-commerce, masih lemahnya pengawasan dibidang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce, kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai tempat pengaduan apabila mengalami kerugian atai sengketa pada konsumen. The research objective to analyze the effectiveness of legal protection against consumers in e-commerce transactions in Sengkang City and the factors that influence it. This research uses empirical research methods. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of legal protection for consumers in e-commerce transactions in Sengkang City is still less effective (2) as for the factors that influence legal protection for consumers in e-commerce transactions in Sengkang City come by business actors , consumers and the local government itself, namely the low level of consumer knowledge about their rights, the low awareness of business actors in running their business, the lack of attention from the local government to legal protection for consumers in e-commerce transactions, still weak supervision in the field of legal protection for consumers in transactions. e-commerce, the lack of knowledge of the local community about the place of complaint when experiencing losses or disputes with consumers
Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Rezki Fitrah Ramadhan; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.109 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/fasilitas. The research objective to analyze the the effectiveness of the police function in law enforcement of traffic accidents and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data. The results of the study are that the function of the police in law enforcement of traffic accident crimes is less effective due to lack of law enforcement personnel and traffic accident detection tools are also still lacking and the factors that affect the function of the police in law enforcement of traffic accidents are structural factors. law, community legal awareness factor, legal culture factor and facility/facility factor.
Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Indha Auliya Rayahu; Sufirman Rahman; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.285 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi prinsip restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penerapan restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana masih kurang efektif dikarenakan jumlah presentase kasus pidana umum yang terselesaikan melalui restorative justice dari tahun 2019-2021 terus menurun setiap tahunnya. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan masyarakat dan faktor budaya hukum. The research objective to analyze the existence of the principle of restorative justice in the implementation of the criminal act settlement process at the Makassar City Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The effectiveness of the application of restorative justice in the implementation of the process of resolving criminal acts at the Makassar City Police Resort based on the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases is still less effective This is because the percentage of general criminal cases resolved through restorative justice from 2019-2021 continues to decline every year. Factors Influencing the Application of Restorative Justice Principles in the Criminal Acts of Settlement Process at the Makassar City Police Resort include factors of legal substance, factors.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Hamzah Pai’pin; Sufirman Rahman; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.744 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan yuridis ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata dan putusan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata, tidak diatur secara rigit dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan suatu ketentuan yang berkembang dalam praktek penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai bentuk penerjemahan hakim-hakim terdahulu sebagai bentuk derivasi asas-asas hukum acara. Putusan gugatan tidak dapat diterima pada prinsipnya sama dengan putusan-putusan yang lain, yakni mempunyai kekuatan mengikat, dan hanya batal apabila dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, namun demikian berimplikasi hukum pada beberapa hal, yakni: terkait nebis in idem, batasan minimal banding yang hanya diajukan sekali, yang artinya ada kevakuman hukum dari dua permasalahan ini, yakni gugatan baru dengan perkara yang sama yang telah diputus menjadi nebis atau tidak. The research objective to analyze the juridical position of the claim that the claim is unacceptable in a civil dispute and the decision of the lawsuit is unacceptable. This research is a normative legal research. The results of the study show that the claim provisions cannot be accepted in civil disputes, are not strictly regulated in a statutory regulation but a provision that develops in the practice of dispute resolution in court as a form of translation of previous judges as a form of derivation of procedural law principles. The lawsuit decision cannot be accepted in principle the same as other decisions, which have binding force, and is only void if it is canceled by a higher court, however, it has legal implications for several things, namely: related to nebis in idem, the minimum limit for appeals only filed once, which means there is a legal vacuum from these two problems, namely a new lawsuit with the same case that has been decided to be nebis or not.
Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Krisfian Fatahilla; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.098 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare dan faktor-faktor yang mempengaruhi. mMtode penelitian yaitu penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) dan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare kurang efektif, hal ini terlihat dari perkembangan kasus 3 tahun terakhir terkait penyalahgunaan Narkotika masih sangat tinggi khususnya di penyalahgunaan narkotika bagi orang dewasa, berdasarkan hasil penelitian juga sangat terlihat jelas bahwa ancaman pidana yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta penerapan pidana yang tinggi oleh Hakim tidak membuat masyarakat jerah untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. (2) Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal Pelaku dan Faktor Eksternal Pelaku dalam faktor eksternal terdapat 3 faktor didalamnya yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ketergantungan dan Faktor Keluarga. The research objective to analyze the effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare and the factors that influence it. The research methods are empirical or sociological research (field) and normative research. Based on the results of the study, it can be concluded that the conclusions in this study are (1) The effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare is less effective, this can be seen from the development of cases in the last 3 years related to narcotics abuse, which is still very high, especially in Narcotics abuse for adults, based on the results of the study, it is also very clear that the severe criminal threat in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the application of high crime by judges does not discourage people from committing criminal acts of narcotics abuse. (2) The factors that influence the eradication of narcotics crime in the City of Pare-Pare there are 2 factors, namely the Internal Factors of the perpetrators and the External Factors of the perpetrators.
Tinjauan Yuridis Jual Beli Terhadap Tanah Negara: Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Muhammad Sabir; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.035 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis jual beli terhadap tanah negara dikabupaten Pangkep karena banyak terdapat proses jual beli tanah yang menjadi sasaran pembangunan pemukiman, pertokoan, perkantoran dan idustri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dikabupaten Pangkep, penulis mengambil lokasi penelitian dikabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebagaimana telah terjadi proses jual beli terhadap tanah negara yang dikuasai masyarakat. Adapun kesimpulan, pelaksanaan jual beli terhadap tanah negara diKabupaten Pangkep masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih terdapat praktek pembuatan akta Jual Beli Terhadap Tanah Negara atau Jual beli dibawah tangan dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli. Tinjauan hukum mengenai jual beli tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat diKabupaten Pangkep masih kurang, sehingga untuk mencari status hukum hak atas tanah merupakan hal terpenting dalam permasalahan jual beli. The research objective to analyze the sale and purchase of state land in Pangkep Regency because there are many processes of buying and selling land which are the targets of residential development, shops, offices and industries. The type of research used is empirical juridical research. This research was carried out in Pangkep Regency, the authors took the research location in Pangkep Regency, South Sulawesi as there had been a buying and selling process on state land controlled by the community. As for the conclusion, the sale and purchase of state land in Pangkep Regency is still not in accordance with applicable regulations, because there is still the practice of making a deed of sale and purchase of state land or buying and selling under the hands and the lack of public knowledge about buying and selling. The legal review regarding the sale and purchase of state land controlled by the community in Pangkep Regency is still lacking, so seeking the legal status of land rights is the most important thing in buying and selling problems.
Co-Authors A Muhajir A Muin Fahmal A Muin Fahmal A. Astri Surya Ramadani A. Dewi Vitasari A. Risal A.Dini Hardina Ilham Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Rahim R Ahmad Fitra Ahmad Ridha Ahyuni Yunus Alam Syah BP Andi Nurfitri Ismail Andi Risma Andi Risma Andika Prawira Buana Anggreany Arief Ashadi Ashadi Asmawati Salam Ayesha Haiqa Nurlette Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Baharuddin Baharu Baharudin Badaru Dachran S. Busthami Dadang Soenandar Eka Wahyuni Erwin Barabba Futri Patrisia Habibi Habibi Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Pai’pin Hardianto Djanggih Hardjoko Hardjoko Helvira Helvira Ilham Abbas Imam Mujahidin Indha Auliya Rayahu Irma Irma Irwan Romo Iskandar Iskandar Kamri Ahmad Krisfian Fatahilla La Ode Husen M. Basir AS Ma'ruf Hafidz Media Imas Raya Muh Rijal Muh. Zulkifli Bakhtiar Muhammad Ahsan Muhammad Hidayat Muhammad Kamran Muhammad Rifky Santosa Muhammad Sabir Mushlih Mushlih Nasrullah Nasrullah Niran Nuang Ambo Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Resa Wira Nata Reza Ahda Kadir Rezki Fitrah Ramadhan Sahban Sahban Salle Salle Salma Salma Sprita Tiurdina Sri Lestari Poernomo Sutrisno Syarifuddin Syahruddin Nawi Syamsuddin Pasamai Widya Dwi Oktavia