Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.529

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Arena Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Ilmu Hukum The Juris Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Gerechtigheid Law Journal

Sufirman Rahman

Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564164

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah Imam Mujahidin; Sufirman Rahman; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak angket terhadap kepala daerah serta akibat-akibat hukumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hak angket DPRD Sulsel dalam upaya pemberhentian Kepala Daerah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, terhadap beberapa isu yang menjadi landasan pengajuan hak angket tersebut tidaklah semuanya memenuhi unsur dapat dilaksanakannya hak angket sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam sidang hak angket tersebut ditemukan fakta-fakta baru yang akhirnya mendukung pelaksanaan hak angket tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel, yakni faktor sosial, politik, dan hukum. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berintegrasi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Sehingga terhadap faktor-faktor ini kemudian menjadi penentu lahirnya atau dilaksanakannya hak angket. The research objective is to analyze the implementation of the right to inquiry against the regional head and its legal consequences and the factors that influence it. This research is normative and empirical. The results showed that the implementation of the right to inquiry DPRD South Sulawesi in an effort to dismiss the regional head was in accordance with the applicable legal provisions. Nonetheless, not all of the issues on which the inquiry right is filed have fulfilled the elements of the exercise of the right to inquiry as stipulated in the prevailing laws and regulations. Although in the trial of the right to inquiry, new facts were found that ultimately supported the implementation of the right to inquiry. It can be concluded that there are three factors that influence the implementation of the South Sulawesi DPRD's Inquiry Rights, namely social, political, and legal factors. These three factors are factors that integrate with each other, influence each other and are interrelated. So that these factors later determine the birth or implementation of the right to inquiry.

Implementasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Muhammad Ahsan; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitan menganalisis implementasi penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar dan faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar, yaitu Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), Melalui reconditioning (persyaratan kembali), Melalui restructuring (penataan kembali), Faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. The research objective was to analyze the implementation of the settlement of bad credit which is tied to a mortgage at PT. Makassar National Pensiunan Savings Bank and the implementation factors of bad credit settlement at PT. Makassar National Pension Savings Bank. This research was conducted using an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of the settlement of bad credit with mortgage rights at PT. National Pension Savings Bank in Makassar, namely through rescheduling, through reconditioning, through restructuring, credit settlement implementation factors, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and factors. culture.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar Sutrisno Syarifuddin; Sufirman Rahman; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.472 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”. Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Erwin Barabba; Hambali Thalib; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.59 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana cyber crime di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana cyber crime yang ditangani Polrestabes Makassar kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana cyber crime yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor kesadaran hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of cyber crime at the Makassar City Police; and analyze the influencing factors. The research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that the investigation of cyber crime which is handled by the Makassar Police is less effective. Thus the ineffectiveness of these investigations results in delinquent cases every year. Factors that affect the effectiveness of the investigation of cyber crime reported to the Makassar Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, as well as community legal awareness factors.

Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan A. Risal; La Ode Husen; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.562 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian data dianalisis dengan menggunakan model distribusi frekuensi rumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan belum efektif, terlihat dari jumlah kasus tiap tahunnya yang ditangani khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami naik turun dan Begitupun dengan penanganan perkara korupsi se wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami penurunan signifikan tiap tahunnya. The research objective is to analyze the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi and the factors that influence them. This study uses primary data, namely data obtained directly from the first source (respondent) at the research location and secondary data, namely data obtained from certain sources, such as documents including other reading literature that is closely related to the discussion of this research. Then the data were analyzed using the formula frequency distribution model. The results show that the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi has not been effective. The height of South Sulawesi has decreased significantly every year.

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online Ayesha Haiqa Nurlette; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.573 KB)

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan perjanjian jual beli kosmetik secara online terhadap syarat sah nya perjanjian serta akibat hukum terhadap produk kosmetik yang dijual secara online apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keabsahan Jual Beli Kosmetik Secara Online dalam KUHPerdata, adalah tidak sah jika menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena masih banyak ditemukannya penjual kosmetik online yang belum cakap hukum serta masih ditemukannya produk kosmetik online yang kandungannya tidak jelas.(2) akibat hukum dari Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. The research objective is to analyze the validity of the online cosmetic sale and purchase agreement against the legal terms of the agreement and the legal consequences for cosmetic products sold online if they do not meet the valid terms of the agreement. This research is included in normative legal research. The results of this study indicate that (1) the legitimacy of buying and selling cosmetics online in the Civil Code is not valid according to Article 1320 of the Civil Code because there are still many online cosmetic sellers who are not legally competent and online cosmetic products with unclear content are still found. (2) the legal consequence of the Online Cosmetics Sale and Purchase Agreement that does not meet the valid terms of the agreement, namely if the subjective conditions are not met, the agreement can be canceled. Meanwhile, if the objective conditions are not met, the agreement is null and void.

Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 M. Basir AS; Sufirman Rahman; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.622 KB)

Tujuan penelitian menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah menurut PP No 58 Tahun 2005. dalam perspektif keuangan daerah. Tipe penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget), serta harus dilakukan secara terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 lalu terjadi karena proses penyaluran dananya tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diterapkannya prinsip kecermatan, kehati-hatian, ketika melakukan verifikasi terhadap semua proposal yang masuk mengakibatkan banyak proposal fiktif dari penerima bantuan sehingga mengakibatkan temuan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Sulsel sebesar Rp 8.867.500.000.-. The Research objective to analyze the regional financial management system according to Government Regulation No. 58 of 2005. In the perspective of regional finance. This type of research is normative. The approach used is a statutory approach and a case approach. The results of the study show that Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management mentions important aspects in regional financial management, namely the link between policy (policy), planning (planning), and budgeting (budget), and must be carried out openly (transparently) and can accountable (accountable). Deviations in the distribution of Social Assistance (Bansos) funds within the Regional Secretariat (Setda) of the South Sulawesi Provincial Government in 2008 occurred because the process of disbursing funds was not transparent and could not be accounted for. The non-applicability of the principle of prudence, prudence, when verifying all incoming proposals resulted in many fictitious proposals from recipients of assistance, resulting in the finding of state losses from the Supreme Audit Agency (BPK) RI Representative Office of South Sulawesi amounting to Rp. 8,867.5 million.-

Efektivitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Irwan Romo; Sufirman Rahman; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.145 KB)

Tujuan penelitian menganalisis urgensi konsep Negara hukum dan asas-asas umum perundang-undangan, dalam pembentukan peraturan daerah yang demokratis; dan efektivitas penerapan asas-asas demokratis pada pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Hasil Penelitian bahwa Penerapan Asas-Asas Demokratis Pada Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, belum berjalan efektif, baik itu diukur dengan unsur substansi hukum, dimana norma hukum masih memberikan kewenangan yan begitu luas bagi aparat, sehingga memiliki potensi terjadinya abuse of power, sedangkan dari struktur hukum, para pemangku kepentingan di Sulawesi Barat belum mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembentukan peraturan daerah; 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembentukan peraturan daerah adalah : (1) Faktor Internal yakni Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Keuangan, serta (2) Faktor Eksternal yakni Kurangnya pelibatan dan komunikasi politik dengan rakyat. The research objective to analyze the urgency of the concept of the rule of law and the general principles of legislation, in the formation of democratic regional regulations; and the effectiveness of the application of democratic principles in the formation of regional regulations in the Province of West Sulawesi. The approach used in this study is an empirical juridical approach. The results of the study show that the application of democratic principles in the formation of regional regulations in the province of West Sulawesi has not been effective, whether it is measured by the element of legal substance, where legal norms still give authority so broadly to the apparatus, so that it has the potential for abuse of power. legal structure, stakeholders in West Sulawesi have not been able to actively involve the community in the formation of local regulations; 2. Factors that affect the effectiveness of the formation of regional regulations are: (1) Internal factors, namely Human Resources, Facilities, Infrastructure and Finance, and (2) External factors, namely the lack of political involvement and communication with the people.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Ashadi Ashadi; Ma'ruf Hafidz; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.737 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi dikantor pertanahan kota makassar belum efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus sengketa yang terselesaikan melalui mediasi masih minim. Faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di kantor pertanahan kota makassar masih sangat rendah. The research objective to analyze the effectiveness of land dispute resolution through mediation at the Makassar City Land Office and the factors that influence it. The method used in this research is empirical juridical. The results show that the effectiveness of the implementation of mediation at the Makassar City Land Office has not been effective, this can be seen from the number of dispute cases resolved through mediation is still minimal. Factors that influence the effectiveness of mediation are legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure and public legal awareness. Meanwhile, the effectiveness of the mediation success rate at the Makassar City Land Office is still very low.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan Widya Dwi Oktavia; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.195 KB)

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene dan memahami perlindungan hukum anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene. Penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetepan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat hal ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya. The research objective to analyze the legal consequences of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency and to understand the legal protection of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency. This research is using empirical juridical. The results of this study indicate that the legal consequences of adopting a child that do not go through a court decision will of course result in the legal status of an adopted child whose legal relationship is not clear with his adoptive parents so that the adopted child will not be properly cared for and contrary to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Legal protection for adopted children whose adoption is not through a court order will certainly make it difficult to prove the legal status of adopted children, this will result in unclear legal relations between adopted children and adoptive parents in which adopted children will become victims of legal ties with their adoptive parents.

Co-Authors A Muhajir A Muin Fahmal A Muin Fahmal A. Astri Surya Ramadani A. Dewi Vitasari A. Risal A.Dini Hardina Ilham Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Rahim R Ahmad Fitra Ahmad Ridha Ahyuni Yunus Alam Syah BP Andi Nurfitri Ismail Andi Risma Andi Risma Andika Prawira Buana Anggreany Arief Ashadi Ashadi Asmawati Salam Ayesha Haiqa Nurlette Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Baharuddin Baharu Baharudin Badaru Dachran S. Busthami Eka Wahyuni Erwin Barabba Futri Patrisia Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Pai’pin Hardianto Djanggih Hardjoko Hardjoko Helvira Helvira Ilham Abbas Imam Mujahidin Indha Auliya Rayahu Irma Irma Irwan Romo Iskandar Iskandar Kamri Ahmad Krisfian Fatahilla La Ode Husen M. Basir AS Ma'ruf Hafidz Muh Rijal Muh. Zulkifli Bakhtiar Muhammad Ahsan Muhammad Hidayat Muhammad Kamran Muhammad Rifky Santosa Muhammad Sabir Mushlih Mushlih Nasrullah Nasrullah Niran Nuang Ambo Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Resa Wira Nata Reza Ahda Kadir Rezki Fitrah Ramadhan Salle Salle Salma Salma Sprita Tiurdina Sri Lestari Poernomo Sutrisno Syarifuddin Syahruddin Nawi Syamsuddin Pasamai Widya Dwi Oktavia

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search