Claim Missing Document
Check
Articles

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata A.Dini Hardina Ilham; Sufirman Rahman; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan peneltian menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian jual beli barang dari perspektif hukum perdata. (2) mengetahui dan menganalisis apakah tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata dan baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia 2) Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. The research objective to analyze the validity of electronic signatures in a sale and purchase agreement of goods from the perspective of civil law. (2) knowing and analyzing whether electronic signatures can be used as evidence in court. This research uses normative research. The results of this study indicate that: 1) The validity of an agreement made with an electronic signature in the perspective of civil law is based on the principles of agreement as contained in the Civil Code and can only be said to be valid if it uses an electronic system that is in accordance with applicable regulations in Indonesia. 2) An electronic signature has the same evidentiary power as an authentic deed as regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Electronic signatures can be used as legal evidence and have complete and perfect proof power like an authentic deed.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar Ahmad Ridha; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective to analyze to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors that cause narcotics abuse by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009.
KONSEPTUALISASI LEMBAGA PERADILAN ADAT DI SULAWESI SELATAN Andika Prawira Buana; Syamsuddin Pasamai; Sufirman Rahman; Hamza Baharuddin
Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.6

Abstract

AbstractThis study aims to analyze, explain and find efforts to realiza adat justice in the provice of South Sulawesi. The main focus of this research is how the concept is to strve the re-establishment of the adat justice in South Sulawesi Province. This research uses socio-legal research method. The results explain the basically, South Sulawesi Province is an area that has a variety of cultural, religious and background of different populations make the disputes that occur in the community also diverse Therefore, adat justice is considered necessary to be community also diverse. Therefore, adat justice is considered necessary to be reintroduced as an effort to realize pluralism of the judicial system whose aim is to create justice in the people of South Sulawesi.AbstrakPenelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan upaya mewujudkan peradilan adat di Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep untuk mengupayakan terwujudnya kembali peradilan adat di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal research. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan latar belakang penduduk yang berbeda menjadikan sengketa-sengketa yang terjadi dimasyarakat juga beranekaragam. Oleh karenanya peradilan adat dianggap perlu untuk di hidupkan lagi sebagai upaya mewujudkan pluralisme sistem peradilan yang arah tujuannya menciptakan keadilan di dalam masyarakat Sulawesi Selatan. 
Juridical Analysis of The Decision of The Maros State Court of The Legal Sure of The Right to The Land A Muhajir; A Muin Fahmal; Sufirman Rahman
Gerechtiheid Law Journal Vol 1 No 2 (2020): Gerechtigheid Law Journal
Publisher : Research institutions and community service Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.596 KB) | DOI: 10.35326/gerechtiheid.v1i2.785

Abstract

This study aims: 1). To review the basis for the consideration of the panel of judges in deciding the case Number: 17Pdt.G/2015.PN.MRS. 2). To study the legal consequences of the Maros District Court Decision Number: 17 Pdt.G/2015.PN.MRS. This research uses normative legal research methods, using primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out by reviewing the relevant regulations and laws and then processing it with a qualitative analysis analysis. The results showed that: 1) Legal Basis for Consideration of the Judge of the Maros District Court Number: 17 Pdt.G/2015.MRS Implementation of Actions The Head of the Maros Regency National Land Agency Office in issuing Freehold Certificate Number 00007/Desa Abbulosibatang on behalf of Rukaya has acted is not accurate and has contradicts the general principles of good governance, especially the principles of legal accuracy and certainty. 2) The legal consequence of the decision of the Panel of Judges Number: 17 Pdt.G/2015 The suitability of MRS of the Minister of Agrarian Affairs 11 of 2016 concerning the Settlement of Land Cases on the verdict is to cancel the certificate of land rights, which states that they do not have legal power over the certificate of land rights the. So it is necessary to process land registration for the first time again at the local National Land Agency Office by submitting an application letter and the necessary attachments.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo) Muhammad Rifky Santosa; Sufirman Rahman; Nurul Qamar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3697

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo. Tipe penelitian ini adalah normatif-empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Sengkang dan Kepolisian Resor Wajo, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo kurang berjalan secara efektif. Tentunya ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme serta pemahaman dari penyidik guna dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat berjalan secara efektif. 2). Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo yaitu: faktor internal dan eksternal terdiri atas, keluarga anak, psikologi anak, lingkungan pergaulan anak yang salah, pemakian alkohol. Keempat faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak..