Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.824
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Al-Adl : Jurnal Hukum Legal Spirit JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Science and Education Journal
Margo Hadi Pura
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DI BUAT NOTARIS TENTANG KREDIT MACET Ricky Destian; Mujana Mujana; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.992-999

Abstract

Kedudukan akta perdamaian yang di buat notaris mempunyai sebuah kekuatan hukum yang tetao. Antara kreditur dan debitur harus menyelesaikan secara sukarela dengan cara di buatkanakta perdamaian oleh notaris merupakan hukum terbaik dari para pihak tersebut. Mengingat dalam berbagai kelemahan perkara di pengadilan yang masih sangat merugikan. Ada manfaat juga jika di buatkannya akta perjanjian perdamaian dalam memperoleh hak dan kewajiban yang berkepentingan dengan cara memberi jalan keluar yang sangat potensial untuk masalah ini lebih baik di bandingkan dengan prosedur litigasi oleh karena itu akta perdamaian adalah produk hukum yang di buat notaris secara tertulis dan tepat untuk memberikan solusi penyelesaian perkara ini dan tidak dilakukan upaya hukum apapun itu.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP JUVENUEL DELIQUENSI ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kwg) Kevin Collins; Margo Hadi Pura; Oci Senjaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1849-1858

Abstract

Fenomena kenakalan anak muda ataupun dalam istiah teori ialah Juvenile delinquency merupakan permasalahan yang sangat sosial yang sangat berarti yang hingga dikala ini belum bisa diatasi secara tuntas sebab seorang yang namanya anak muda yang ialah bagian dari generasi muda merupakan peninggalan Nasional serta ialah tumpuhan harapan untuk masa depan bangsa serta negeri dan agama. Juvenile delinquency yakni prilaku jahat ataupun kejahatan ataupun kenakalan kanak- kanak muda yang ialah indikasi sakit ataupun patologis secara sosial pada kanak- kanak serta anak muda yang diakibatkan oleh wujud pengabaian sosial, sehingga mereka itu meningkatkan wujud tingkah laku yang menyimpang.Dalam riset ini pula ditemui kalau kenakalan dipengaruhi oleh sahabat sebaya. Demikian pula kelekatan serta komitmen anak mempengaruhi pada kenakalan anak. Kedudukan pelakon diiringi dengan posisi korban dan pengaruh area buat terbentuknya kekerasan intim. Pelakon hendak jadi wujud seseorang manusia yang kandas mengatur emosi serta naluri seksualnya secara normal, sedangkan korban ( dalam permasalahan yang terjalin di Desa Cariu, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat), pula berfungsi selaku aspek kriminogen, maksudnya selaku pendorong langsung ataupun tidak langsung terhadap terbentuknya kekerasan intim tersebut, begitu pula posisi pelakon dengan korban didukung oleh kedudukan area.
ANALISIS HUKUM DAMPAK WABAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP INVESTASI BERDASARKAN REGULASI PEMULIHAN KESETABILAN EKONOMI DI INDONESIA Hasna Mardhiyah; Margo Hadi Pura; Muhamad Tanto Mulyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1301-1313

Abstract

Berbagai langkah pencegahan penyebaran virus meliputi pembatasan jalanan, karantina, pemberlakua jam malam, penghentia sementara dan penghapusan acara, dan pengisolasian fasilitas umum berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia Sebagai konsekuensinya Negara Republik Indonesia menggharuskan cepat tanggap atas kondisi tersebut dengan menyiapkan strategi dan membentuk sebuah instrumen hukum ataupun kebijakan-kebijakan relaksasi yang harus diterapkan guna berupaya pemulihan kesetabilan ekonomi Indonesia. Maka dari itu apa saja dampak dan langkah-langkah pemerintah menangani wabah pandemi covid-19 terhadap investasi untuk menjaga kesetabilan ekonomi Negara. Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang fokusnya ada pada analisa penerapan hukum berdasar pada fakta yang terjadi di suatu masyarakat mengenai data-data analisis aturan tersebut informasi yang diperoleh untuk selanjutnya dinterpretasikan melalui penafsisran analisis aturan dan konstruksi aturan yang pada tahap selanjutnya dianalisis sera yuridis untuk menjelaskan dan menguraikan semua permasalahan yang ada. investasi serta berinvenstasi sehubungan kondisi saat ini beberapa langkah telah diambil guna mengstabilkan perekonomian dengan beberapa kebijakan yang diambil beberapa institusi beranggapan berdasarkan data yang diperoleh minat investasi tetap menjadi tujuan utama kepada Negara Indonesia dan memiliki titik fokus pada pengoptimalan beberpa institusi baik BKPM yang telah menyederhanakan izin untuk berinvestasi melalui sistem online yang dinamakan OSS serta data yang diperoleh menyatakan animo investor tidak menurun serta pemulihan pada sektor-sektor kesehatan masyarakat menghadapi wabah virus corona.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI Mega Sri Rahayu; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2494-2507

Abstract

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Problematika yuridis dapat dilihat dimana pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan munggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data ini dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Pengaturan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi diatur didalam beberapa aturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Illegal Access Dan Manipulasi Data Muhammad Hilman; Margo Hadi Pura; Taryani Kesumawardani
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.932

Abstract

Pentingnya perlindungan hukum ketika nasabah menghadapi ancaman siber menjadi alasan diperlukannya penelitian forensik yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank apabila terjadi tindak pidana pelanggaran hukum akses dan manipulasi data. Dengan menganalisis undang-undang, peraturan, dan praktik yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum nasabah bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pengaturan tindak pidana terhadap pelaku pengaksesan ilegal dan manipulasi data kepada nasabah bank jelas diatur pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tindak pidana dalam perbankan merupakan masalah hukum yang mempengaruhi sektor perbankan dan kerangka hukum. Dewan Eropa - Konvensi Kejahatan Siber (ETS No. 185) menekankan perlunya undang-undang yang lebih ketat untuk mencegah manipulasi data ilegal. Tindakan ini juga membantu dalam mencegah akses ilegal dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya.
Kualifikasi Dan Syarat Hak Imunitas Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Auditor Internal Baznas Jawa Barat Firdhan Raeyzandika Purnomo; Margo Hadi Pura; M. Rusli Arafat
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.980

Abstract

Perlindungan terhadap whistleblower merupakan syarat mutlak bagi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak imunitas kepada pelapor dari tuntutan pidana maupun perdata, sepanjang laporan disampaikan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, syarat itikad baik ini kerap ditafsirkan secara sempit oleh aparat penegak hukum, khususnya ketika laporan dugaan korupsi dinyatakan tidak terbukti, sehingga pelapor rentan dijerat ketentuan pidana lain, terutama Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas tindakan pengumpulan bukti berupa dokumen elektronik. Fenomena ini tergambar jelas dalam kasus kriminalisasi mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, yang tetap ditersangkakan meskipun telah memperoleh status Terlindung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji kualifikasi dan syarat mutlak pemberian hak imunitas whistleblower. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas bersifat deklaratif sejak laporan disampaikan dan tidak boleh digantungkan pada hasil pembuktian tindak pidana pokok, karena syarat itikad baik dinilai berdasarkan niat dan proses pelaporan, bukan hasil akhir penyidikan. Penelitian ini merekomendasikan penegasan pedoman aparat penegak hukum dan penguatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan whistleblower tidak direduksi menjadi imunitas bersyarat.
ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM ATAS PENGADUAN ATAU LAPORAN PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/PN.Tul) Monica Atma Negara; Margo Hadi Pura
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.329

Abstract

ABSTRACT This research aims to identify the elements that constitute a false report and analyze how the judges consider cases of false complaints. Through a normative legal approach, this study found that false reports are characterized by elements such as "whoever", "intentionally", "submitting a false complaint or notification to the authorities", and "both in writing and for writing". In the case of Abdul Halik Roroa, a lawyer who was reported for making a false report, is an interesting example. Although proven guilty, the defendant was acquitted because the judges were of the view that his actions were carried out in the course of performing his professional duties in good faith. This decision indicates that there is legal protection for lawyers while carrying out their duties. Keywords: Elements, Considerations, Panel of judges.
PRESENCE OF EVIDENCE OF MEDICAL RECORD CONTENTS IN TRIALS FOR CRIMINAL ACTIONS OF MALPRACTICE BASED ON MINISTER OF HEALTH REGULATIONS NUMBER 269/MENKES/PER/2008 JUNCTO LAW NUMBER 8 OF 1981 CONCERNING THE BOOK OF CRIMINAL PROCEDURES David Mallisa Allorante; Margo Hadi Pura
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i1.3640

Abstract

Victimology, from the words victim (victim) and logic (science), Latin victim (victim) and logos (science). In simple terms, victimology means the science of victims (crimes). According to the Crime Dictionary dictionary quoted by an Abussalam expert, victims are "people who have suffered physical or mental suffering, lost objects or resulted in death for acts or attempts of minor violations committed by perpetrators of criminal acts and others". Here it is clear what is meant by "people who experience physical suffering and so on" are victims of violations or criminal acts.In conducting research so that it is carried out optimally, the researcher uses several methods. In this study, the normative juridical approach is used. Normative juridical namely the study of legal principles, legal systematics, level of legal synchronization and legal comparison. This normative juridical is an effort to inventory positive law. This approach examines legal issues based on normative rules whether they are compatible with social life. To obtain the data and information referred to by this thesis, the authors use the nature of descriptive analysis research.The crime of theft is an act of crime, which greatly disturbs the comfort of the people. For that we need a consistent action that can uphold the law, so that harmony is established. As it is known that Law Number 8 of 1981 Concerning Criminal Procedure Law adheres to a criminal justice system that prioritizes the protection of human rights, but if the provisions regarding this matter are considered in more depth, it turns out that only the rights of submission/defendant are much highlighted while the rights of victims of theft. In line with this principle, the public, especially the mass media, focuses more on the rights of the suspect/defendant rather than making an issue of the Protection of Victims of Theft.Keywords: Victimology, Theft Crime, Criminal Justice System
Co-Authors Abinezier Pebrian Edison Ahmad Hamdani Angel Amalia Anggitha Putri Larasati Aris Santoso Audry Salsabila Pasaribu Dani Septian Nugroho David Mallisa Allorante Dicky Maulana Nurdin Donni Briando Limbong Esa Brilian Madina Eza Mahendra Farah Nabila putri Setia Firdhan Raeyzandika Purnomo Gavindo Firdaus Bram Batistuta Hana Faridah Hasna Mardhiyah Irene Fata Sari Kartika, Raden Yulia Kevin Collins Kevin Jordan Arimatea Kevin Triadi Lastri Maryani Luthfi Ramadhan Luthfi Ramadhan M. Rusli Arafat Maharani Nurdin Mega Sri Rahayu Megan Fahlevi Monica Atma Negara Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhamad Rifki Nurrasman Muhamad Samsudin Muhamad Tanto Mulyana Muhammad Hilman Muhammad Ihsanul Amal Muhammad Rifki Nurrasman Mujana Mujana Nadia Ayu Apriani NENG ARUM ERMAWATI Nicolas Pahlevi Nurul Hajjan Oci Senjaya Puti Priyana Rani Apriani Rendi Ardiansyah Resta Safira Reza Silvia Ricky Destian Rika Rika Robbi Fahmi Satria Adhi Prana Sulis Tiawati Supandi Darmawan Taryani Kesumawardani Teguh Ernawan Azis Viriya Dhika Vybianca Nurmalita Wirayanto Natanegara Aswadi Wiwin Triyunarti Zaldi Aryana