Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis di Indonesia Sugih Ayu Pratitis
Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.695 KB) | DOI: 10.35447/jph.v2i2.433

Abstract

In addition to the role of government entrepreneurs optimally, proper preparation of human resources is needed. The right human resources will greatly assist in the development of potential geographic indications in Indonesia. As a field of law that is not yet popular among practitioners, academics, and the public, counseling about geographical indications is very important. Academics do not understand and understand about IPR and moreover about geographical indications. Because geographical indication is a new thing in Indonesia. Understanding of geographical indications is new in Indonesia. Understanding of geographical indications requires socialization to prevent violations of these geographical indications. The government's role in increasing geographical indication products in Indonesia is through the government's efforts to increase the utilization of geographical indication products in Indonesia, namely by maximizing the utilization of geographical indications where in this case the government is represented by the Ministry of Industry and Trade (Depperindag), namely by providing guidance and conducting searches and collecting data and forming cross-departmental collaborations that are relevant nationally and internationally. To resolve the unlawful abuse of geographical indications in Indonesia, the government can make its own provisions in the Geographical Indication Law or add articles in the trademark law which explicitly regulates the legal protection of geographical indications which refers to the Monopoly and competition Law. unhealthy business, for fake and misleading goods.
KAJIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMUT Syafri Syafri; Jonni Sitorus; Sugih Ayu Pratitis; Azmiati Zuliah; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2299

Abstract

ABSTRAKKajian bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara. Kajian merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Kajian dilakukan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, dan Karo. Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.Kata kunci: BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Pedoman, Peraturan Gubernur
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Muslim Harahap; Sugih Ayu Pratitis; Rehulina Rehulina
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 1 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i1.1723

Abstract

From January to July 2020 cases of violence against adult women increased from 3020 people to 3059 victims, even sexual violence in children increased to 2556. The purpose of this study was to find out the state responsibility of the rights of victims of crime; The application of law to victims of sexual crimes and obstacles and challenges in the application of the rights of victims of sexual crimes. This research is a normative juridical legal research, namely research conducted based on secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The data used in this study are secondary data, namely data obtained from literature research in the form of legal materials. Data collection techniques are literature and field. The results showed that the Criminal Act of Sexual Violence could provide legal protection for victims and be able to restore the rights of the Sikorban by providing legal treatment, recovery and protection.
Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Jika Terjadi Keadaan Force Majeure Yang Dilakukan Oleh Pihak Perusahaan Kepada Pekerja Yang Dikaitkan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sinaga, Dearma; Sitorus, Andi Putra; Pratitis, Sugih Ayu
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 1 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i1.4092

Abstract

Pada praktiknya pemutusan hubungan kerja jarang menjadi polemik apabila yang melakukan pengakhiran dari sisi pekerja. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisi dan mengetahaui penerapan hukum dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja/Buruh yang dilakukan oleh Perusahaan atas dasar Force Majeure. Masalah difokuskan pada PHk) Pekerja/Buruh yang dilakukan oleh Perusahaan atas dasar Force Majeure. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait Force Majeure dalam UU Ketenagakerjaan masih kurang, dan pengaturan lebih lanjut diperlukan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK karena Force Majeure diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang memberikan hak-hak tertentu seperti uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Pemutusan hubungan kerja sepihak hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu seperti pengunduran diri, kesalahan berat, atau ketidakhadiran yang terus-menerus.
Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara Pratitis, Sugih Ayu; Rehulina, Rehulina; Harahap , Muslim; Sitorus, Andi Putra
JUBDIMAS ( Jurnal Pengabdian Masyarakat) Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat, September 2022
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jubdimas.v1i2.213

Abstract

The Denai Lama tourist village is the first tourism village in Deli Serdang Regency, at the initiative of the Head of the Department of Youth, Sports, Culture and Tourism of Deli Serdang Regency, H. Faisal Arif Nasution, M.Si, this tourist village was formed by involving the local village government and stakeholders to build a new tourism image in Deli Serdang Regency. This research discusses a problem that is currently rife, namely law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media. Where, based on data published in online media, it is clear that in the midst of the Covid-19 pandemic, gambling is rife in Deli Serdang Regency. This is what prompted the service team to be interested in doing this PKM. By providing socialization or legal counseling to the community, the local community can understand what the legal consequences are and how to enforce the law against perpetrators of online gambling crimes on social media. So that it is hoped that the local community will not fall prey to online gambling crimes. During a visit to the Lama Pantai Labu Village, North Sumatra, it was found that the community still did not understand the law, especially regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media and their role and participation and the community in dealing with online gambling. So that the Implementation Team provided legal counseling to the local community regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media. What can the public do to prevent or overcome online gambling which is increasingly widespread. Thus, the public is aware of its role in reducing gambling crimes.
Legal Review of Criminal Law on Children as Victims of Human Trafficking (Study of Decision Number: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Marsally, Putri Ayu; Pratitis, Sugih Ayu; Harahap, Muslim
Rechtsvinding Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i1.711

Abstract

Children are a vulnerable group that requires special legal protection, especially in cases of human trafficking. The research method used is normative juridical or library research, by analyzing library materials or secondary data relevant to the topic. This research is descriptive analytical, namely data obtained and processed and analyzed to provide a comprehensive picture of the legal regulations and law enforcement against children as victims of human trafficking as regulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 21 of 2007 concerning TPPO and Article 455 - 257 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code with data collection methods through document studies and interviews. Research Results Show that criminal law in Indonesia has strictly regulated the protection of children as victims of human trafficking, both through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, then in Decision Number: 1824 / Pid.Sus / 2023 / PN.Mdn Shows the role of law enforcement officers is quite significant in enforcing the law and providing justice for child victims, although there are still challenges such as evidence, protection of witnesses / victims, and psychological recovery of children after the incident.
Sosialisasi Hukum Terkait Optimalisasi Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Wisata Pratitis, Sugih Ayu; Sinaga, Dearma; Rehulina, Rehulina; Harahap, Muslim
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 02 (2024): EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35447/prioritas.v6i02.921

Abstract

Terjadinya kerawanan gizi pada bayi disebabkan karena selain makanan yang kurang juga karena Air Susu Ibu (ASI) banyak diganti dengan botol susu dengan cara dan jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan. Pengaturan pemberian ASI eksklusif pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan optimalisasi penyediaan ruang laktasi di tempat wisata. Dilakukan di Desa Lama Pantai Labu, Sumatera Utara, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, khususnya di Desa Lama Pantai Labu dalam menyediakan ruang laktasi bagi para pengunjung. Mengingat Desa Lama merupakan tempat wisata yang cukup populer.
Pelatihan Literasi Hukum Masyarakat terhadap Ranperda Kawasan Tanpa Rokok melalui Program Pengabdian Perguruan Tinggi di Kota Medan Harahap, Muslim; Sitorus, Andi Putra; Pratitis, Sugih Ayu; Sinaga, Dearma; Munthe, Gerald Elisa
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i2.1152

Abstract

This research aims to increase public legal literacy towards the Ranperda of Non-Smoking Areas (KTR) through university service programs in the city of Medan. The approach used is qualitative descriptive with the subject of people living or active in the target area of the Ranperda KTR. Data was collected through training and workshops on legal rights, obligations, and sanctions, pre- and post-training questionnaires, and participatory observation to assess community response and participation. The results of the study show that legal literacy training has proven to be effective in increasing public understanding of the Ranperda KTR, increasing awareness of legal compliance, and encouraging active participation in supervision and implementation of regulations. Based on these findings, it is recommended that legal literacy programs be carried out routinely with interactive methods, supported by local governments through socialization and public facilities that facilitate compliance with the KTR. This research shows that educational and participatory-based community service is an effective strategy to strengthen legal compliance while creating a healthier environment.
Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur’an dan Maqasid Al-Syariah Sugih Ayu Pratitis; Nawir Yuslem; Akhyar Zen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3910

Abstract

Islam sebagai agama yang komprehensif menetapkan prinsip-prinsip muamalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam aktivitas ekonomi, salah satunya melalui larangan riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar normatif, dan implikasi larangan riba dan gharar dalam perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah serta relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan tafsir Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, karya ulama klasik dan kontemporer, serta literatur ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diharamkan secara mutlak karena mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan perolehan keuntungan tanpa risiko produktif, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial. Gharar dilarang karena mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang merugikan, meskipun gharar ringan (yasir) ditoleransi karena sulit dihindari dan tidak berdampak signifikan terhadap keadilan akad. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip larangan riba dan gharar diimplementasikan melalui instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil, juaal beli, dan sewa, serta mitigasi risiko dalam transaksi digital. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah larangan riba dan gharar berfungsi menjaga harta, jiwa, akal, dan keadilan sosial, sehingga selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.
Sosialisasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Mhd. Ansor Lubis; Azwir Agus; Muslim Harahap; Gerald Elisa Munthe; Sugih Ayu Pratitis; Dearma Sinaga; H. Abdul Lawali Hasibuan
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI Vol. 4 No. 2 (2026): April : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jpma.v4i2.1835

Abstract

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) plays a strategic role in supporting sustainable development through improving community welfare and environmental protection. However, the implementation of CSER in regional areas still faces several challenges, including the lack of optimal local regulations, weak coordination among stakeholders, and limited understanding among the public and business actors regarding CSER implementation. This community service activity aims to provide socialization regarding the preparation of the Academic Draft for the Regional Regulation Initiative of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in 2025 concerning CSER. The activity was carried out through lectures, interactive discussions, and academic assistance involving local government representatives, academics, business sectors, and the community. The results of the activity indicated an increased understanding among participants regarding the importance of establishing the CSER Regional Regulation Draft, the mechanism for preparing academic manuscripts, and the need for collaboration between the government, companies, and the community in supporting participatory and sustainable regional regulations.