Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Hukum Adigama Pamulang Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Impresi Indonesia USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Riwayat: Educational Journal of History and Humanities RechtIdee Jurnal Serina Abdimas
Hery Firmansyah
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Influence Of Differences In Judges' Opinions On Legal Certainty In Deciding A Case Claudia, Jean; Firmansyah, Hery
RechtIdee Vol 20, No 1 (2025): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i1.30285

Abstract

This study examines the influence of differences of opinion among judges on legal certainty in court decisions. In judicial practice, differences of opinion between judges often arise and have the potential to affect consistency and legal certainty, which are one of the main pillars of the legal system. The research method used is qualitative with a juridical-normative approach, utilizing analysis of relevant laws and legal literature. The results of the study indicate that differences of opinion among judges can cause legal uncertainty if not managed properly, thus impacting the credibility of the judicial institution and public trust in the judge's decision. Therefore, it is important to develop clear mechanisms and standards for handling differences of opinion among judges to maintain legal certainty in the judicial system. 
Legal Review of The Criminal Act of Murder of Women By Intimate Partners Based on The Provisions of The Act on PKDRT Chrishans, Raffael Moreno; Firmansyah, Hery
RechtIdee Vol 20, No 1 (2025): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i1.30566

Abstract

The phenomenon of domestic violence that results in the death of women by intimate partners shows a gap in the legal protection that should be provided by the state. This study examines how Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) regulates and qualifies murder in domestic relations, and the extent of its effectiveness in implementation. The issues discussed include aspects of normative regulation and the application of law in the field. The methodology applied is normative legal research, using a legislative approach and a case approach. Data sources were obtained through literature studies from laws and regulations, court decisions, and relevant academic opinions, and analyzed qualitatively. The findings show that although the Law on PKDRT contains legal provisions regarding serious physical violence, including that which causes death, its implementation has not been optimal. The low understanding of law enforcement officers, the influence of patriarchal culture, and the lack of protection for victims are the main obstacles. Therefore, integration between the Criminal Code and the Law on PKDRT is needed, as well as increasing the competence of law enforcement officers so that victim protection becomes more effective and just.
Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia Cintya, Sindhi; Firmansyah, Hery
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6379

Abstract

This study aims to determine the application of Restorative justice in the form of a judge's pardon for the crime of theft committed by seniors over 70 years of age. The research carried out in this study is empirical juridical research, which is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, and then it will be connected with the applicable laws and regulations and existing legal theories. The results of the study show that the application of a new Restorative justice in the form of a judge's apology to the perpetrators who are 70 years old because they are no longer productive is deemed ineffective if imprisoned and also that the country of Indonesia is a country that has eastern customs, which means that the culture of the Indonesian state is making a decision by deliberation to reach a consensus or in other words, Restorative justice provides an opportunity for the perpetrator to become a better person so that he can organize his future life for the better, rather than having to prioritize a retributive justice system that prioritizes the imposition of law on the physical perpetrator by confining him in in detention/prison. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Restorative justice Dalam Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Diatas 70 Tahun. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan baru sebuah Restorative justice dalam bentuk permaafan hakim kepada para pelaku yang berusia 70 tahun karena diusia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektive jika dimasukan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari Restorative justice memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik,  dibandingkan harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara.         
Pertanggung Jawaban Pidana terhadap tindak penipuan pembayaran melalui cek dan/atau giro kosong (Studi Kasus PT. Atom Media Indonesia) Timothy Benaya, Marsahala; Firmansyah, Hery
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3317

Abstract

Cek dan giro merupakan alat pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi bisnis. Namun dalam prakteknya terdapat kasus dimana cek atau giro yang diterbitkan tidak mempunyai cukup dana di rekening penariknya sehingga ditolak oleh bank. Inilah yang disebut dengan cek kosong atau giro. Cek atau giro kosong adalah cek atau giro yang diterbitkan oleh penariknya, namun dana pada rekening penarik tidak mencukupi untuk mencairkan nilai yang tertera pada cek atau giro tersebut. Mengeluarkan cek atau giro kosong merupakan perbuatan melawan hukum dan mempunyai akibat yang berat bagi tertariknya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk berhati-hati dalam menggunakan cek dan giro serta memastikan dana di rekeningnya mencukupi sebelum mengeluarkan cek atau giro. Atas perbuatan Tergugat terkait pembayaran iklan yang tidak pernah dibayar oleh Tergugat, maka Pemohon telah melakukan upaya yaitu dengan melakukan penagihan melalui invoice dengan batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tagihan ditagih dengan hasil tidak dibayar, penagihan lewat email tidak ada hasil. dibayar, penagihan dengan mengunjungi PT. Atom Media Indonesia dengan akibat tidak terbayar karena kekurangan dana, maka Pemohon mengirimkan Surat Teguran untuk pembayaran tagihan kunjungan/tagihan secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya tidak terbayar. Selanjutnya pemohon menyampaikan Surat Panggilan 1 tanggal 14 Juli 2021, Surat Panggilan 2 tanggal 22 Juli 2021, dan Surat Panggilan 3 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditujukan kepada PT. Atom Media Indonesia Naik. Hermanto Irsan, selaku Direktur PT. Atom Media Indonesia sehubungan dengan pembayaran tagihan dan PT. Atom Media Indonesia menanggapinya dengan menawarkan pembayaran secara mencicil sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Hermanto Irsan menawarkan untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit apartemen di BSD Serpong dan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk tanah senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diperkirakan dengan harga pasaran Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan total Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) namun Pemohon menolak dengan alasan jaminan tersebut tidak atas nama Tergugat. Kemudian berdasarkan perbuatannya, Pemohon melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi sektor Kebon Jeruk untuk diproses lebih lanjut. Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 593/Pid.B/2022/PN. Jkt.Brt dimana dalam putusannya hakim menolak permohonan Pemohon, kemudian Pemohon ingin mengajukan kasasi namun ditolak dengan alasan Pemohon diminta untuk segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya Pemohon PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 34 K/Pid/2023, dalam hal ini hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon/Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. . Surat Keputusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online; Analisis Teori Vicarious Liability Mandala, Azi Fachri; Firmansyah, Hery
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 1 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v10i1.11378

Abstract

This study aims to analyze the form of corporate criminal liability in cases of personal data misuse by online loan debt collectors through the lens of vicarious liability theory. The research contributes by providing a theoretical foundation and legal argumentation to support regulatory efforts and law enforcement against data misuse practices in the digital financial sector. This article falls under qualitative library research. The methodology employed is normative legal analysis. The findings indicate that actions by debt collectors who misuse borrowers' personal data for corporate gain may result in criminal liability for the corporation, particularly when the company fails to prevent or supervise such conduct. The theory of vicarious liability reinforces the principle that corporations cannot escape responsibility for legal violations committed by individuals acting on their behalf or for their benefit.
PENYULUHAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN, UPAYA HUKUM, DAN HAK-HAK WARGA BINAAN DI RUTAN PONDOK BAMBU Firmansyah, Hery; Gunawan, Angelene Vivian; Marshanda, Talitha; Michelle, Grace Bernadette; Marbun, Jessica
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v7i1.26793

Abstract

Legal aid is intended for underprivileged people, the poor (low income), the illiterate (those who cannot read or write or have low education), and those who do not have access to their rights due to pressure from those in more power. One type of detention according to Indonesian positive law is placement in a state detention center (remand center) (M Syafi, 2019). Pondok Bambu Class 1 East Jakarta State Detention Center tries to fulfill the rights of its prisoners both while the case examination process is still ongoing until the criminal execution stage. Indonesian formal criminal law has regulated the technicalities and rights of prisoners during the trial examination at the first level, appeal, cassation, and judicial review up to the implementation of the judge's decision, but the ignorance and reluctance of prisoners to exercise their rights can actually be an obstacle in the fulfillment of their rights. The purpose of this research is to increase knowledge and encourage prisoners to be aware of their legal rights and use pro bono legal aid. Community Service (PKM) in Pondok Bambu Class 1 Detention Center East Jakarta was conducted of line with one-way material presentation involving lawyers and paralegals from PKBH FH Untar. To realize the solution, the PKM was carried out with material presentation, questions and answers, free consultation, and followed up with the registration of defendants as pro bono clients of PKBH FH Untar. ABSTRAK: Bantuan hukum diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin (berpenghasilan rendah), buta huruf (mereka yang tidak bisa membaca atau menulis atau berpendidikan rendah), dan mereka yang tidak mendapat akses terhadap hak-haknya karena tekanan dari pihak yang lebih berkuasa. Salah satu jenis penahanan menurut hukum positif Indonesia adalah dengan menempatkan dalam rumah tahanan negara (rutan) (M Syafi, 2019). Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Kelas 1 Jakarta Timur berusaha memenuhi hak-hak warga binaannya baik selagi masih berlangsungnya proses pemeriksaan perkara hingga tahap pelaksanaan pidana. Hukum formil pidana Indonesia telah mengatur teknis dan hak-hak warga binaan selama pemeriksaan persidangan di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali hingga pelaksanaan putusan hakim, namun ketidaktahuan dan keengganan para warga binaan untuk menggunakan hak-hak yang dimilikinya justru dapat menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong warga binaan untuk mengetahui hak-hak hukumnya dan menggunakan bantuan hukum pro bono. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Rutan Pondok Bambu Kelas 1 Jakarta Timur dilakukan secara luring dengan pemaparan materi searah yang melibatkan pengacara dan paralegal dari PKBH FH Untar. Untuk mewujudkan solusi, maka PKM dilaksanakan dengan pemaparan materi, tanya jawab, konsultasi gratis, serta ditindaklanjuti dengan pendaftaran warga binaan sebagai klien pro bono PKBH FH Untar.
Legal Loophole Related to Ensuring Civil Rights in the Use of Drones With Spying Purposes in Indonesia Firmansyah, Hery; Oemar, Erwin Natosmal; Putri, Nessya Monica Larasati; Harshita, Harshita
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.1.3947

Abstract

Education, economy, and technology are three fields that cannot be separated from the constantly evolving changes. The use of drones as one of the tangible forms of rapid technological development in Indonesia has great potential to cause losses and adverse impacts on national sovereignty. Through this research, the authors will focus on dissecting the legal loophole related to the regulation of drone use that has yet to be comprehensive and has yet to be received attention from the Indonesian people. The guarantee of rights for civil society is an important issue that has yet to be eradicated, especially in terms of the use of drones for spying purposes in Indonesia. This research is a normative juridical research, processing techniques of statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of this study state that Indonesia has yet to formulate comprehensive drone regulations, so it is urgent to make detailed rules regarding the classification of drones for recreation and non-recreation/business in order to protect the rights of the affected communities. The research is also compared to a real case in Florida to emphasize the fact that Indonesia is very far away in terms of regulations to protect the rights of its people in terms of the use of drones for spying purposes. This research’s final result and objective focuses on answering the legal vacuum related to guaranteeing civil society’s rights to use drones for spying purposes.
Implementasi Kebiri Kimia sebagai Upaya dalam Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Harefa, Dany Hendra Jaya; Firmansyah, Hery
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14226

Abstract

Kebiri kimia, tindakan kontroversial yang melibatkan penyuntikan senyawa kimia anti-androgen ke tubuh seseorang untuk menghambat produksi hormon testosterone, menjadi sorotan setelah Muhammad Aris dihukum kebiri kimia karena pemerkosaan terhadap sembilan anak di bawah umur. Aris dijatuhi hukuman kurungan selama 12 tahun pada 2 Mei 2019, memicu minat peneliti untuk menganalisis penerapan hukuman ini dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020. Penelitian ini mengacu pada teori keadilan hukum dengan metode Library Research dan pendekatan yuridis normatif untuk menarik kesimpulan akurat. Kebiri kimia dijelaskan sebagai tindakan melanggar kodrat manusia yang menyebabkan penderitaan bagi pelakunya dengan mengurangi atau menghilangkan nafsu. Hukuman ini ditujukan untuk melindungi anak dari kekejaman pelaku kekerasan seksual. Meskipun kontroversial, dukungan dari ahli hukum, ahli kesehatan, dan aktivis HAM memperkuat argumen untuk keberlakuan Undang-Undang khusus yang tegas mengatasi kekerasan seksual yang semakin meresahkan.
Pengurangan Hukuman Pidana Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 816 K/Pid/2023) Trinovada, Andrew; Firmansyah, Hery
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i3.14601

Abstract

Pada hakikatnya, konsep pidana merupakan sarana penunjang keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, Pengurangan hukuman penjara menjadi elemen krusial dalam struktur peradilan pidana yang mempertimbangkan beragam faktor, termasuk rehabilitasi narapidana dan kebijakan pemasyarakatan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 menjadi fokus utama dalam eksplorasi implementasi pengurangan hukuman penjara pada level kasasi, dengan penekanan pada dasar kebijakan hukum yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai tinjauan pengurangan hukuman penjara oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan fokus khusus pada analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023. Tujuan khususnya adalah mengevaluasi dasar hukum, pertimbangan, dan dampak pengurangan hukuman penjara dalam konteks penegakan hukum dan kebijakan pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan meneliti dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023. Analisis hukum dilakukan untuk menemukan struktur teoritis dan konseptual yang mendukung tinjauan terhadap pengurangan hukuman penjara pada tingkat kasasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 memberikan pandangan yang komprehensif terhadap pertimbangan pengurangan hukuman penjara pada tingkat kasasi, termasuk aspek-aspek yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam keputusan judex facti.
PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK PELECEHAN SEKSUAL Kholim, Fellicia Angelica; Firmansyah, Hery
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3 (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3.10436

Abstract

The existence of the Republic of Indonesia Attorney General's Law to oversee the role of public prosecutors in overseeing the fulfillment of restitution for children as victims. Also, the existence of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts in ensuring the overall implementation of restitution. This is important to conduct a study because there are problems in its implementation, such as the lack of knowledge of victims regarding their rights to obtain restitution as a form of recovery for the suffering they have experienced. This study uses a normative research method with the approach used being the statute approach with the data sources used being secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal legal materials. The results of the study show the manifestation of restitution for child victims, there is an institution called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which explains that there are 3 (three) types of compensation obtained for victims, namely Article 7A of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection contains compensation for loss of wealth, compensation for suffering as a result of criminal acts, and/or reimbursement of medical and/or psychological care costs. The role of the public prosecutor in overseeing the prosecution process for the fulfillment of restitution in cases of child sexual abuse is very important to achieve comprehensive justice for the victim. The public prosecutor has an important role in handling cases of child sexual abuse by ensuring that the perpetrator receives an appropriate punishment in order to provide a deterrent effect.
Co-Authors Adeline, Laurencia Adriela, Jessica Zelma Ahmad Muzacky Aisyah Cahyani, Putri Amelia Abdullah Zimah Aprianes, Cesilia Audy, Viola Cendranita, Ivannia Cesilia Aprianes Charenitha, Aurellia Chrishans, Raffael Moreno Cintya, Sindhi Claudia, Jean Deryl Leeland Dianti, Anisa Rahma Edgar, Calvin Egieta Christy Tarigan Evangeline Amanta Chrisya Evelyn Natasha, Evelyn Fahmi Saputra, Ewaprilyandi Febiola, Stefany Florencia Fevernova, Fiona George Daniel Pangaribuan Gunawan, Angelene Vivian Harefa, Dany Hendra Jaya Harshita, Harshita Hasna, Nada Putri Henlindra, Roland Nofenick Gunther Hugo Feris Tri Susanto Hum, M. Indri Elena Suni Ivanca, Eveline Jean Ranice Siregar, Alynne Khoiroh, Aimmatul Kholim, Fellicia Angelica Kuistono, Caesar Andre Liberty, Gavriel Lim, Hamielly Cortez Madani, Irfan Syauqi Mandala, Azi Fachri Marbun, Jessica Marshanda, Talitha Mathiew Mahulette, Andrew Reinhard Matthew Mikha Sebastian Matondang Michelle, Grace Bernadette Mikael Rondo, Pieter Agustinus Mutiara Adival, Julisya Nadhir, Khibran Natashya, Natashya Naufal Wala, Gevan Ngadio, Gabriel Nugroho, Dryan Oemar, Erwin Natosmal Oktavina, Margaretha Andini Patty, Thalia Rizq Aurora Putra, Surya Dharma Putra, Verdy Cahyana Putri, Lisentia Putri, Nessya Monica Larasati Riyanto Prameswara, Dwi Sabrina, Najwa Maulida Sahrul, Farhan Ananda Sandini, Jessica Sealtiel, Marselly Siahaan, Shinta Aulia Sukur, Partermutios Susilo Putra Sun Lisyah, Lisyah Susanto, Hugo Feris Tri Tata Wijayanta Timothy Benaya, Marsahala Trinovada, Andrew Valedra Sitorus, Juan Vanessa Vanessa Walla, Mikhael Melvren Wang, Wesly Widagdo, Chanandika Dafri Widjaja, Jety