Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.847
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Adigama Pamulang Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Hukum Lex Generalis USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Riwayat: Educational Journal of History and Humanities RechtIdee Jurnal Serina Abdimas
Hery Firmansyah
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementation of Educational Programs as a Strategy for Fulfilling Children’s Rights and Reducing Recidivism in Juvenile Correctional Institutions Patty, Thalia Rizq Aurora; Firmansyah, Hery
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1914

Abstract

This study analyzes the implementation of educational programs as a strategy for fulfilling children's rights and reducing recidivism within the Special Child Development Institution. The right to education is a fundamental mandate of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which ensures that children in conflict with the law continue to receive education, guidance, and skills training as part of their rehabilitation. However, the persistence of juvenile recidivism indicates a gap between legal norms and their practical execution. Employing a qualitative method with both normative juridical and empirical approaches, this research examines the effectiveness of educational program implementation in the Special Child Development Institution. Data were collected through interviews, observations, and a review of legal frameworks and relevant literature. The findings demonstrate that educational programs at the Special Child Development Institution contribute to fulfilling children’s rights by providing access to formal and non-formal education, character development, and vocational training. Nevertheless, their effectiveness in reducing recidivism remains limited due to inadequate facilities, insufficient professional educators, diverse psychosocial backgrounds of the children, and inconsistencies in the educational curriculum. The study affirms that education can serve as a significant instrument for preventing recidivism when supported by structured implementation, consistent mentorship, and strengthened psychosocial interventions. Therefore, optimizing educational programs in the Special Child Development Institution is a strategic step toward ensuring the protection of children’s rights and reducing repeated offending.
Analysis of Formal Errors in Visum et Repertum and Their Legal Consequences on the Evidential Value in Criminal Cases of Assault (Study of Decision No. 309/Pid.B/2024/PN. BJM) Sabrina, Najwa Maulida; Firmansyah, Hery
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48947

Abstract

The criminal act of assault is a prevalent offense in society and is regulated under Articles 351 to 354 of the Criminal Code (KUHP). In the evidentiary process of assault cases, the Visum et Repertum (VER) serves a critical role as both documentary evidence and expert testimony, as specified in Articles 133 and 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the admissibility of VER requires compliance with both formal and substantive standards in accordance with medical and legal norms. This study examines formal defects in VER and their legal implications for evidentiary value, using Case Decision No. 309/Pid.B/2024/PN BJM as a case study. The findings reveal that the VER was issued based on a Visum Request Letter (SPV) signed by an unauthorized investigator, and its contents failed to meet the requirements of the Indonesian Medical Competency Standards (SKDI). Despite these deficiencies, the court relied on the VER as the basis for conviction, even though the case lacked two valid pieces of evidence and no witness directly observed the alleged crime. This research concludes that formal defects in VER can undermine the principles of legality and legal certainty, and may violate the defendant's fundamental rights.
Peran Pemeriksaan BPK dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Delik Korupsi Sukur, Partermutios Susilo Putra; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51174

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh aparat penegak hukum dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai supreme audit institution, BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta menentukan adanya kerugian negara melalui pemeriksaan investigatif. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukannya sebagai alat bukti dan hubungan kewenangan antara BPK, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LHP BPK memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam pembuktian kerugian negara, namun pemanfaatannya harus dilakukan melalui mekanisme permintaan resmi oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan BPK. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga dalam proses penyidikan dan pembuktian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait tumpang tindih kewenangan dan perbedaan metodologi audit. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antara lembaga audit dan penegak hukum agar peran BPK dalam pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kepastian hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Susanto, Hugo Feris Tri; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51021

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap proses hukum. Meski berbagai aturan telah disusun, seperti UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, kenyataan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan semakin kompleks. Anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan, khususnya karena pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan dan literatur relevan untuk menjawab dua fokus utama, yaitu pengaturan hukum terkait perlindungan anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya cukup komprehensif, namun implementasinya belum optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pendampingan anak, mekanisme hukum yang belum sepenuhnya ramah anak, serta pelayanan pemulihan yang belum merata. Analisis juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan hukum agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru dan tetap mendukung pemulihan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan profesionalitas aparat, mekanisme pendampingan yang lebih responsif, serta kebijakan yang konsisten berpihak pada kesejahteraan anak.
Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan kepada Pelaku dan Anak Korban (Studi Putusan Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PN KAG) Liberty, Gavriel; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50826

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Restorative Justice dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag. Terdakwa M. Romi Rinaldi bin Haril Edward terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena melakukan hubungan dengan anak di bawah umur yang menyebabkan kehamilan. Meskipun ancaman pidananya berat, hakim menjatuhkan pidana bersyarat setelah mempertimbangkan adanya perdamaian dan rencana pernikahan antara terdakwa dan korban. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa pengadilan telah menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan korban. Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari retributif menuju pemulihan (restorative), serta menjadi contoh nyata penerapan keadilan yang humanis dalam perkara perlindungan anak.
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Skimming ATM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Adeline, Laurencia; Firmansyah, Hery
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu aspek penting bagi penentuan apakah seseorang benar-benar nyata terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kerancuan mulai timbul sebab alat bukti yang dimiliki dalam kejahatan siber yang tidak berbentuk secara fisik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Skimming ATM yang membuat pelaku mencuri data pribadi nasabah dan menggandakannya menjadi modus baru yang seakan ingin meloloskan diri dari aspek pembuktian di KUHAP. Menggunakan Undang undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan dasar serta teori pembuktian, penelitian ini mencoba merumuskan batasan terkait bukti yang dapat dihadirkan secara sah di pengadilan. Dengan jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kesimpulan yang didapat lewat kajian kepustakaan akan disimpulkan dengan cara deduktif.
Co-Authors Adeline, Laurencia Ahmad Muzacky Aisyah Cahyani, Putri Amelia Abdullah Zimah Aprianes, Cesilia Audy, Viola Cendranita, Ivannia Cesilia Aprianes Charenitha, Aurellia Chrishans, Raffael Moreno Cintya, Sindhi Claudia, Jean Deryl Leeland Dianti, Anisa Rahma Edgar, Calvin Egieta Christy Tarigan Evangeline Amanta Chrisya Evelyn Natasha, Evelyn Fahmi Saputra, Ewaprilyandi Febiola, Stefany Florencia Fevernova, Fiona George Daniel Pangaribuan Gunawan, Angelene Vivian Halim, Hartaty Harefa, Dany Hendra Jaya Harshita, Harshita Hasna, Nada Putri Henlindra, Roland Nofenick Gunther Hugo Feris Tri Susanto Hum, M. Indri Elena Suni Ivanca, Eveline Jean Ranice Siregar, Alynne Khoiroh, Aimmatul Kholim, Fellicia Angelica Kuistono, Caesar Andre Liberty, Gavriel Lim, Hamielly Cortez Madani, Irfan Syauqi Mandala, Azi Fachri Marbun, Jessica Marshanda, Talitha Mathiew Mahulette, Andrew Reinhard Matthew Mikha Sebastian Matondang Michelle, Grace Bernadette Mikael Rondo, Pieter Agustinus Mutiara Adival, Julisya Nadhir, Khibran Natashya, Natashya Naufal Wala, Gevan Ngadio, Gabriel Nugroho, Dryan Oemar, Erwin Natosmal Oktavina, Margaretha Andini Patty, Thalia Rizq Aurora Putra, Surya Dharma Putra, Verdy Cahyana Putri, Lisentia Putri, Nessya Monica Larasati Riyanto Prameswara, Dwi Sabrina, Najwa Maulida Sahrul, Farhan Ananda Sandini, Jessica Sanjaya, Bintang Theo Sealtiel, Marselly Siahaan, Shinta Aulia Sukur, Partermutios Susilo Putra Sun Lisyah, Lisyah Susanto, Hugo Feris Tri Tata Wijayanta Timothy Benaya, Marsahala Trinovada, Andrew Valedra Sitorus, Juan Vanessa Vanessa Walla, Mikhael Melvren Widagdo, Chanandika Dafri