Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.78
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Hukum Adigama Pamulang Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Impresi Indonesia USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Riwayat: Educational Journal of History and Humanities RechtIdee Jurnal Serina Abdimas
Hery Firmansyah
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENYULUHAN PEMAHAMAN HAK TERDAKWA DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN DI RUTAN SALEMBA Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Kuistono, Caesar Andre; Aprianes, Cesilia; Susanto, Hugo Feris Tri
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i4.33380

Abstract

Legal aid is a form of legal support and services provided to people who need help understanding, handling, and resolving legal issues. Legal aid is typically provided by institutions or organizations that are committed to ensuring that justice is accessible to everyone, regardless of their social or economic status. The location of the Central Jakarta Class 1A State Prison, also known as Salemba Prison, is located on Jalan Percetakan Negara Number 88, Central Jakarta. The Salemba Detention Center is used as a place for the detention and treatment of defendants or suspects during investigations, prosecutions, and examinations in court. The research method of this activity involves speakers and lawyers. The inmates of Salemba Prison are the target of counseling. In this counseling, the speakers provided information in a one-way manner to the participants, which was then followed by a question and answer discussion with the inmates about the topics discussed. The purpose of this legal aid is to guarantee human rights and equality before the law. This legal aid is provided to defend the community or prisoners regardless of religion, ethnicity, ethnicity, social status, ideology, race, and other social groups. The socialization of Community Service (PKM) law was carried out offline at the Legal Consultation and Aid Center (PKBH FH UNTAR), Faculty of Law, Tarumanagara University. This is a form of active participation in increasing the knowledge of prisoners about their rights during the trial process of criminal cases. ABSTRAK Bantuan hukum adalah bentuk dukungan dan layanan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan untuk memahami, menangani, dan menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum biasanya diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Lokasi Rutan Tahanan Negara Kelas 1A Jakarta Pusat, yang juga dikenal sebagai Rutan Salemba, terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Jakarta Pusat. Rutan Salemba digunakan sebagai tempat penahanan dan perawatan terdakwa atau tersangka selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian kegiatan ini melibatkan pembicara dan pengacara. Warga binaan Rutan Salemba adalah sasaran penyuluhan. Pada penyuluhan ini, para pembicara memberikan informasi secara satu arah kepada peserta, yang kemudian diikuti dengan diskusi tanya jawab dengan warga binaan tentang topik yang dibahas. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan persamaan kedudukan dihadapan hukum. Bantuan hukum ini diberikan untuk membela masyarakat atau tahanan terlepas dari agama, etnis, suku, status sosial, ideologi, ras, dan kelompok sosial lainnya. Sosialisasi hukum Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan secara luring di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH UNTAR) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan pengetahuan tahanan tentang hak-haknya selama proses persidangan perkara pidana.
TEKNIK BERACARA DALAM PEMBUKTIAN PIDANA KEPADA WARGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA SALEMBA KELAS 1 Firmansyah, Hery; Hugo Feris Tri Susanto; Ahmad Muzacky; Matthew Mikha Sebastian Matondang; Deryl Leeland; Indri Elena Suni
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i2.34970

Abstract

One of the most crucial processes in handling criminal cases is the stage of proof in court. A person cannot be convicted of a criminal act if there is no valid evidence to support the accusation. According to Indonesian law, specifically the Criminal Procedure Code (KUHAP), a criminal case cannot proceed to conviction unless there are at least two valid pieces of evidence. If the evidence presented does not meet this requirement or is obtained unlawfully, it cannot be used as a basis for punishment. Recognizing the importance of legal awareness in correctional facilities, the UNTAR Faculty of Law (FH) Legal Aid and Consultation Center (PKBH) Team carried out a legal counseling session at the Salemba Class I Detention Center in Central Jakarta. This activity was a collaboration between lecturers, legal practitioners (lawyers), and students, and is part of the implementation of the Tri Dharma of Higher Education—particularly community service and legal education. The material presented focused on the implementation of criminal trials as regulated under Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Special attention was given to Article 184, which outlines the types of admissible evidence: Witness Statements, Expert Testimonies, Documentary Evidence, and Indications. The goal of this counseling activity was to provide inmates with a deeper understanding of the evidentiary process in criminal law. With this knowledge, inmates are expected to be more aware of their rights and better understand procedures during trial. The session received a positive response and participation from the inmates. ABSTRAK Salah satu proses penting dalam penanganan kasus pidana adalah tahap pembuktian di persidangan. Hal ini sangat krusial karena seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas suatu perbuatan pidana tanpa adanya alat bukti yang sah dan cukup. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), minimal harus terdapat dua alat bukti yang sah agar seseorang dapat dinyatakan bersalah. Apabila jumlah alat bukti tidak mencukupi atau alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka hal tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (PKBH FH UNTAR) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Salemba Kelas I Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara dosen, praktisi hukum (pengacara), dan mahasiswa dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah mengenai pelaksanaan persidangan dalam perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fokus utama penyuluhan ini adalah pembahasan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga binaan mengenai proses pembuktian dalam hukum pidana Indonesia agar mereka memahami hak-haknya dalam proses peradilan.
PEMAHAMAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN KEPADA WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN KELAS 1 SALEMBA Firmansyah, Hery; Hugo Feris Tri Susanto; Cesilia Aprianes; George Daniel Pangaribuan; Egieta Christy Tarigan; Amelia Abdullah Zimah
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i3.35527

Abstract

The criminal justice system in Indonesia plays a central role in ensuring justice and protecting the human rights of every citizen. However, in practice, this system often faces various structural issues, such as the limited legal assistance for defendants, the inequality of position between prosecutors and legal advisors, as well as the dominance of formal aspects in trials. The Community Service Program (PKM) conducted by the Faculty of Law at Tarumanagara University through the Legal Consultation and Assistance Center (PKBH) aims to enhance legal understanding and awareness among the inmates at Rutan Salemba, Central Jakarta. In this community service activity, the method applied is legal counseling through material presentation, interactive discussions, and legal consultations conducted in person, so that the participants not only receive information but also express the legal issues they are facing. The results of this counseling activity indicate that many participants still do not adequately understand their legal rights, particularly regarding the trial process and the importance of legal assistance. This activity reinforces the importance of the state's presence in ensuring legal aid for marginalized groups and the need to strengthen coordination among law enforcement agencies. The conclusion of this activity shows that practice-based legal education has a tangible positive impact in raising legal awareness among participants, and serves as a concrete step towards promoting a fair, inclusive, and oriented towards substantive justice. ABSTRAK Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia memainkan peran sentral dalam menjamin tegaknya keadilan sekaligus perlindungan hak asasi bagi setiap Warga Negara. Namun seringkali dalam praktiknya, sistem ini masih dihadapkan pada beragam persoalan yang struktural, seperti keterbatasan pendampingan hukum bagi terdakwa, ketimpangan posisi antara jaksa dan penasihat hukum, serta dominasi aspek formal dalam persidangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan hukum kepada warga binaan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, metode yang diterapkan berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum yang dilaksanakan secara langsung, sehingga para warga binaan tidak hanya menerima informasi, namun juga menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi.. Hasil pada kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa banyaknya warga binaan yang masih belum memahami hak-hak hukum mereka secara memadai, khususnya terkait pada proses persidangan dan pentingnya pendampingan hukum. Kegiatan ini mempertegas pentingnya kehadiran negara dalam menjamin bantuan hukum bagi kelompok marjinal serta perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang berbasis praktik memiliki dampak nyata secara positif dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan, serta menjadi langkah nyata secara konkret dalam mendorong sistem peradilan yang adil, inklusif, serta berorientasi kepada keadilan yang substantif.
Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study): Analisis Keabsahan Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana dan Implementasi Admisibilitasnya (Studi Putusan) Vanessa, Vanessa; Firmansyah, Hery
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 20 No. 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v20i4.1395

Abstract

General Background: The rapid expansion of digital technology has reshaped evidentiary practices in criminal proceedings, introducing electronic evidence with characteristics distinct from conventional physical proof. Specific Background: Despite the legal recognition of electronic evidence through the ITE Law and its amendments, its vulnerability to manipulation demands strict compliance with formal and material validity requirements, including authentication and digital forensic examination. However, Indonesian courts often differ in implementing these standards. Knowledge Gap: The inconsistency in applying formal requirements—particularly digital forensic authentication—creates uncertainty regarding the admissibility and evidentiary value of electronic evidence. Aims: This study analyzes the legal validity of electronic evidence in criminal trials and examines how admissibility is implemented in practice through case studies of Decisions No. 175/Pid.Sus/2024/PN Jmb and No. 60/Pid.B/2019/PN Drh. Results: Findings show that courts inconsistently apply authentication procedures; some accept electronic evidence without forensic verification, while others rely on comprehensive digital forensic analysis to establish authenticity and integrity. Novelty: This research offers a comparative doctrinal assessment demonstrating how differing implementations of formal and material requirements directly affect evidentiary certainty. Implications: Uniform technical guidelines for digital forensic standards and judicial assessment are essential to ensure legal certainty, safeguard due process, and strengthen the probative value of electronic evidence in Indonesia’s criminal justice system. Highlights: Electronic evidence requires both formal (authenticity, integrity) and material (relevance, reliability) validity to be legally admissible. Courts show inconsistent implementation, with some accepting electronic evidence without forensic authentication. Digital forensics strengthens evidentiary certainty by verifying data integrity and supporting judicial accuracy. Keywords: Electronic Evidence, Digital Forensics, Admissibility, Criminal Procedure, Authentication
A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION Charenitha, Aurellia; Firmansyah, Hery
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1910

Abstract

This study analyzes the criminal liability of perpetrators of child sexual exploitation conducted through online media under Indonesian criminal law. The research applies a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings reveal that perpetrators can be held criminally liable if proven to have committed the offense with culpability, as stipulated in the Indonesian Criminal Code, the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Pornography Law. Although the existing legal framework is relatively adequate, law enforcement remains hampered by difficulties in digital evidence collection, overlapping regulations, and low levels of public digital literacy. The study highlights the need for legal reform and preventive strategies focusing on digital literacy and child protection to strengthen the national legal system and ensure comprehensive protection for children in cyberspace in accordance with the best interest of the child principle.
Implementation of Educational Programs as a Strategy for Fulfilling Children’s Rights and Reducing Recidivism in Juvenile Correctional Institutions Patty, Thalia Rizq Aurora; Firmansyah, Hery
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1914

Abstract

This study analyzes the implementation of educational programs as a strategy for fulfilling children's rights and reducing recidivism within the Special Child Development Institution. The right to education is a fundamental mandate of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which ensures that children in conflict with the law continue to receive education, guidance, and skills training as part of their rehabilitation. However, the persistence of juvenile recidivism indicates a gap between legal norms and their practical execution. Employing a qualitative method with both normative juridical and empirical approaches, this research examines the effectiveness of educational program implementation in the Special Child Development Institution. Data were collected through interviews, observations, and a review of legal frameworks and relevant literature. The findings demonstrate that educational programs at the Special Child Development Institution contribute to fulfilling children’s rights by providing access to formal and non-formal education, character development, and vocational training. Nevertheless, their effectiveness in reducing recidivism remains limited due to inadequate facilities, insufficient professional educators, diverse psychosocial backgrounds of the children, and inconsistencies in the educational curriculum. The study affirms that education can serve as a significant instrument for preventing recidivism when supported by structured implementation, consistent mentorship, and strengthened psychosocial interventions. Therefore, optimizing educational programs in the Special Child Development Institution is a strategic step toward ensuring the protection of children’s rights and reducing repeated offending.
Analysis of Formal Errors in Visum et Repertum and Their Legal Consequences on the Evidential Value in Criminal Cases of Assault (Study of Decision No. 309/Pid.B/2024/PN. BJM) Sabrina, Najwa Maulida; Firmansyah, Hery
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48947

Abstract

The criminal act of assault is a prevalent offense in society and is regulated under Articles 351 to 354 of the Criminal Code (KUHP). In the evidentiary process of assault cases, the Visum et Repertum (VER) serves a critical role as both documentary evidence and expert testimony, as specified in Articles 133 and 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the admissibility of VER requires compliance with both formal and substantive standards in accordance with medical and legal norms. This study examines formal defects in VER and their legal implications for evidentiary value, using Case Decision No. 309/Pid.B/2024/PN BJM as a case study. The findings reveal that the VER was issued based on a Visum Request Letter (SPV) signed by an unauthorized investigator, and its contents failed to meet the requirements of the Indonesian Medical Competency Standards (SKDI). Despite these deficiencies, the court relied on the VER as the basis for conviction, even though the case lacked two valid pieces of evidence and no witness directly observed the alleged crime. This research concludes that formal defects in VER can undermine the principles of legality and legal certainty, and may violate the defendant's fundamental rights.
Peran Pemeriksaan BPK dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Delik Korupsi Sukur, Partermutios Susilo Putra; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51174

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh aparat penegak hukum dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai supreme audit institution, BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta menentukan adanya kerugian negara melalui pemeriksaan investigatif. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukannya sebagai alat bukti dan hubungan kewenangan antara BPK, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LHP BPK memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam pembuktian kerugian negara, namun pemanfaatannya harus dilakukan melalui mekanisme permintaan resmi oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan BPK. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga dalam proses penyidikan dan pembuktian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait tumpang tindih kewenangan dan perbedaan metodologi audit. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antara lembaga audit dan penegak hukum agar peran BPK dalam pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kepastian hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Susanto, Hugo Feris Tri; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51021

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap proses hukum. Meski berbagai aturan telah disusun, seperti UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, kenyataan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan semakin kompleks. Anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan, khususnya karena pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan dan literatur relevan untuk menjawab dua fokus utama, yaitu pengaturan hukum terkait perlindungan anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya cukup komprehensif, namun implementasinya belum optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pendampingan anak, mekanisme hukum yang belum sepenuhnya ramah anak, serta pelayanan pemulihan yang belum merata. Analisis juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan hukum agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru dan tetap mendukung pemulihan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan profesionalitas aparat, mekanisme pendampingan yang lebih responsif, serta kebijakan yang konsisten berpihak pada kesejahteraan anak.
Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan kepada Pelaku dan Anak Korban (Studi Putusan Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PN KAG) Liberty, Gavriel; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50826

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Restorative Justice dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag. Terdakwa M. Romi Rinaldi bin Haril Edward terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena melakukan hubungan dengan anak di bawah umur yang menyebabkan kehamilan. Meskipun ancaman pidananya berat, hakim menjatuhkan pidana bersyarat setelah mempertimbangkan adanya perdamaian dan rencana pernikahan antara terdakwa dan korban. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa pengadilan telah menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan korban. Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari retributif menuju pemulihan (restorative), serta menjadi contoh nyata penerapan keadilan yang humanis dalam perkara perlindungan anak.
Co-Authors Adeline, Laurencia Adriela, Jessica Zelma Ahmad Muzacky Aisyah Cahyani, Putri Amelia Abdullah Zimah Aprianes, Cesilia Audy, Viola Cendranita, Ivannia Cesilia Aprianes Charenitha, Aurellia Chrishans, Raffael Moreno Cintya, Sindhi Claudia, Jean Deryl Leeland Dianti, Anisa Rahma Edgar, Calvin Egieta Christy Tarigan Evangeline Amanta Chrisya Evelyn Natasha, Evelyn Fahmi Saputra, Ewaprilyandi Febiola, Stefany Florencia Fevernova, Fiona George Daniel Pangaribuan Gunawan, Angelene Vivian Harefa, Dany Hendra Jaya Harshita, Harshita Hasna, Nada Putri Henlindra, Roland Nofenick Gunther Hugo Feris Tri Susanto Hum, M. Indri Elena Suni Ivanca, Eveline Jean Ranice Siregar, Alynne Khoiroh, Aimmatul Kholim, Fellicia Angelica Kuistono, Caesar Andre Liberty, Gavriel Lim, Hamielly Cortez Madani, Irfan Syauqi Mandala, Azi Fachri Marbun, Jessica Marshanda, Talitha Mathiew Mahulette, Andrew Reinhard Matthew Mikha Sebastian Matondang Michelle, Grace Bernadette Mikael Rondo, Pieter Agustinus Mutiara Adival, Julisya Nadhir, Khibran Natashya, Natashya Naufal Wala, Gevan Ngadio, Gabriel Nugroho, Dryan Oemar, Erwin Natosmal Oktavina, Margaretha Andini Patty, Thalia Rizq Aurora Putra, Surya Dharma Putra, Verdy Cahyana Putri, Lisentia Putri, Nessya Monica Larasati Riyanto Prameswara, Dwi Sabrina, Najwa Maulida Sahrul, Farhan Ananda Sandini, Jessica Sealtiel, Marselly Siahaan, Shinta Aulia Sukur, Partermutios Susilo Putra Sun Lisyah, Lisyah Susanto, Hugo Feris Tri Tata Wijayanta Timothy Benaya, Marsahala Trinovada, Andrew Valedra Sitorus, Juan Vanessa Vanessa Walla, Mikhael Melvren Wang, Wesly Widagdo, Chanandika Dafri Widjaja, Jety