Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI JURNAL ILMIAH ADVOKASI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) Cakrawala Repositori Imwi Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Tunas Agraria Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Law Development Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Educatus Binamulia Hukum Dame Journal of Law Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Fokky Fuad
Universitas Al Azhar Indonesia
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kepastian Hukum dalam Penerapan Prinsip First To File: Studi Perbandingan Kasus Merek Elang Dua, Ikea dan Piti Di Indonesia Anis, Welly Sandri; Fuad, Fokky
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51136

Abstract

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem perlindungan merek di Indonesia yang menganut prinsip first to file, yaitu bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara sah kepada negara. Namun, dalam praktiknya prinsip ini tidak selalu menghasilkan keadilan, terutama ketika pendaftaran dilakukan tanpa itikad baik atau terhadap merek yang telah digunakan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip first to file dalam tiga sengketa merekElang Dua, IKEA, dan PITIuntuk menilai sejauh mana prinsip tersebut memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip first to file memberikan kepastian hukum administratif, ia belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif. Ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan cenderung mengutamakan asas itikad baik, penggunaan pertama, dan reputasi merek terkenal sebagai koreksi terhadap kekakuan sistem pendaftaran formal. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum harus ditafsirkan dalam konteks moralitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta membuka ruang bagi kemungkinan penerapan elemen konsep first to use untuk melengkapi sistem first to file sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam perlindungan merek di Indonesia.
Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum FAKHRI RIZKI ZAENUDIN; Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.2247

Abstract

Corruption is an extraordinary crime with broad impacts, weakening the national economy and public trust. The existing legal framework still relies on asset forfeiture through criminal convictions, resulting in lengthy processes and difficulties when offenders die, flee, or hide their assets. This article analyzes the urgency of enacting the Asset Forfeiture Bill as an instrument to optimize state loss recovery from corruption using a normative juridical method and Richard Posner’s Economic Analysis of Law (EAL). Through the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) mechanism, state assets can be recovered more effectively and efficiently, creating deterrent effects and economic benefits for national development.
Autentikasi dan Verifikasi Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Persidangan Perkara Perdata nugroho, dimas restu; Fuad, Fokky; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i2.1780

Abstract

Dalam era digital, dokumen elektronik menjadi bagian penting dalam proses pembuktian persidangan perkara perdata. Namun, keabsahan dan keaslian dokumen elektronik tersebut harus diverifikasi dan diotentikasi untuk memastikan kepercayaan dan integritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik dalam pembuktian persidangan perkara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode autentikasi dan verifikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan integritas dokumen elektronik, serta memfasilitasi proses pembuktian yang lebih efisien dan akurat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kelemahan dalam implementasi metode autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih efektif.
Perbandingan Peraturan Merek Terkenal antara Indonesia dan Filipina Triyanti; Fuad, Fokky
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/eehcnf44

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia dan Filipina. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, melalui analisis undang-undang, regulasi administratif, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menegaskan status well-known mark melalui mekanisme yudisial ex post berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016. Sebaliknya, Filipina menyediakan mekanisme administratif ex ante melalui RA 8293 dan IPOPHL Memorandum Circular No. 2025-009. Perbedaan ini membuat perlindungan di Indonesia cenderung kasuistik dan berbasis sengketa, sementara di Filipina lebih preventif dan terstruktur. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan di Indonesia cenderung kasuistik, memakan waktu dan biaya litigasi, sedangkan di Filipina lebih cepat, terstruktur, dan memberikan kepastian ex-ante bagi pemilik merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keduanya telah mengadopsi standar Paris Convention dan TRIPS, efektivitas perlindungan masih memerlukan penguatan regulasi dan konsistensi implementasi, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan digital dan lintas negara.
Land Redistribution After the Issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 on Acceleration of Agrarian Reform Implementation Azam Muhammad Jundi; Fokky Fuad; Sadino; Jamaluddin Mahasari
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1138

Abstract

Agrarian reform is one of the strategic programs of the Indonesian government to create social justice and improve people's welfare, especially in the agricultural sector. The issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform is an important momentum in this effort. This study aims to analyze the impact of this regulation on the implementation of agrarian reform in Indonesia, as well as to identify the challenges and opportunities that arise after its implementation. The research method used is a qualitative approach with data collection through literature studies, interviews with relevant stakeholders, and analysis of official documents. The data obtained will be analyzed descriptively to provide a comprehensive picture of the implementation of agrarian reform after the issuance of this regulation. This study also involves statistical analysis of the area of land that has been successfully distributed and the number of people who have access to agricultural land. The results of the study show that Presidential Regulation No. 62 of 2023 has provided a significant boost to the acceleration of land distribution, with a 25% increase in the number of beneficiaries compared to the previous year.
Perbandingan Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China dan Nigeria Ardiansyah, Nauefal; Fuad, Fokky
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1281

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena pelanggaran hak cipta dan tanggung jawab hukum terhadap suatu karya cipta dengan fokus pada analisis perbandingan regulasi hak cipta di Indonesia dengan beberapa negara lain, yaitu Amerika Serikat, Perancis, China, dan Nigeria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta analisis praktik penegakan hukum dalam berbagai kasus pelanggaran hak cipta dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju cenderung memiliki sistem penegakan hukum hak cipta yang lebih efektif dibandingkan negara berkembang karena terdapat keseimbangan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat. Amerika Serikat dan Perancis menempatkan hak cipta sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Sementara itu, China mengalami kemajuan signifikan melalui reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Sebaliknya, Indonesia dan Nigeria masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Penelitian ini menemukan bahwa upaya menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta memerlukan tiga elemen utama, yaitu penguatan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem hukum yang mampu mendukung pembangunan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
Profit-Sharing Agreements on Agricultural Land:  the Study of Socio Legal: Perjanjian Bagi Hasil di Lahan Pertanian: Studi Sosio-Legal Mulyono, Mulyono; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Dame Journal of Law Vol 2 No 1 (2026): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v2i1.87

Abstract

Profit sharing on agricultural land is common in rural communities in Indonesia. Profit sharing on agricultural land is generally carried out according to customary law in the form of mutual trust between landowners and cultivators. The purpose of this study is to analyze the legal culture in profit sharing on agricultural land for cultivators in Lamongan Regency and Kediri Regency. This study uses empirical legal research methods and the theory of Legal Culture. The researcher conducted field research in Lamongan Regency and Kediri Regency, East Java by conducting in-depth interviews for three months with respondents who are farmers and rice field owners who understand the Legal Culture of Farmers and Agricultural Cultivators. This study shows that agricultural land owners in Lamongan and Kediri show more profitable dominance than cultivators because of sustainable land ownership, which is a crucial production factor, while cultivators are vulnerable because they do not have land to meet their needs, even if they have land, the area is less than five hundred square meters.
Perkembangan Kurikulum di Indonesia: Adaptasi terhadap Perubahan Zaman dan Kebutuhan Masyarakat Denda Ginanjar; Fokky Fuad; Mohamad Abduh; Bayu Bagus Mulyana; Ari Muhamad Rahman; Hani Nuraeni
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 3 No. 3 (2025): September: GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v2i3.3980

Abstract

The curriculum serves as a guideline for the teaching and learning process in schools. In Indonesia, the curriculum continues to evolve in line with changes in time and societal needs. These changes aim to adapt to advancements in science and technology, address challenges within the education system, and achieve more effective learning outcomes. This research adopts a qualitative approach with a literature study method, drawing data from journal articles, books, research reports, and other documents. The findings illustrate the evolution of the national primary education curriculum from 1945 to the Merdeka Curriculum of 2022, depicting a lengthy journey of curriculum adaptation to Indonesia's educational dynamics. The implications of this research emphasize the importance of developing a curriculum that is responsive to both global and local developments, as well as the necessity for an adaptive education system to meet the needs of modern society.
Co-Authors Abdul Rosid Agil Aprilyanto Saputro Akhir, Muhammad Rhobiul Al Ajib, Hanny Alim Samad Amanatullah Rahdar, A. Habib Anas Lutfi Anis Rifai Anis, Welly Sandri Ardiansyah, Nauefal Ari Muhamad Rahman Aries Machmud Azam Muhammad Jundi Bayu Bagus Mulyana Burhanuddin, Sitti Khairunisa Cahyo, Bima Gavian Davai, Niki Dede Syaefudin Denda Ginanjar Desy Kasparian Djamaludin, Samsul Dodi Suhenda FAKHRI RIZKI ZAENUDIN Fauzan Rayendra, Fadhil Firdaus, Firman Fitriana, Raysa Fratiwi, Feby Handayani, Ika Apri Hani Nuraeni Harliani, Eni Henry Arianto Ida Ayu Putu Sri Widnyani Intan Zania Istiqomah Istiqomah Jamaluddin Mahasari L. Tobing, AS Leonardus Lutfi, Anas M. Abduh Abdullah M. Nazir Salim Machmud, Aris Maghucu, Prosper Maslihati Nur Hidayati Mohamad Abduh Muh Basri Muhammad Fitrah Yunus Muhammad Reza Muhammad Rhobiul Akhir Mulyono Mulyono Murniatun, Murniatun musmualim musmualim, musmualim Nia Sukmawati Nizla Rohaya nugroho, dimas restu Nur Suliantoro Octavia Sri Rezeki Parikesit, Bregas Pipyn Hidroga Sekti Pramana, Muhammad Aditya Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Primadana, Tubagus Akbar Satria Purnomo, Cahyo Qurniawan, Nafirdo Ricky Rahmadhiratri, Nadya Rahmadina, Wilsa Renald, Ferdinand Rijal, Nur Rimun Wibowo, Rimun Rizqullah, Umar RobbyHidayat, Dennis Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Rusji Rumbia Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Sanyoto, Edy Saputro, Agus Haryono Saraswati, Mardiana Sekar Wulandari Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Subono, Febi Sudiro, Amoury Adi Sumarna, Reza Suparji Suparji Susianto Susianto Tantan Bustanul Arifin Tardjono, Heriyono Tegar Gallantry Triyanti Tsaurah, Zahra Ats Ulwan, Muhamad Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasis Susetio Widhiawati, Premita Fifi Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zaprullah, Heri