Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) JOIV : International Journal on Informatics Visualization Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Civic Education Jurnal Public Policy Jurnal Pembangunan Nagari JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Science and Environmental Journals for Postgraduate JESS (Journal of Education on Social Science) Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Education, Cultural, and Politics YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya Publicness: Journal of Public Administration Studies Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development TOFEDU: The Future of Education Journal J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik) Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Alhadi, Zikri
Universitas Negeri Padang
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
KAPABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KENAGARIAN BATAHAN Mulki, Yuda; Alhadi, Zikri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3382

Abstract

Kajian ini berupaya mengkaji kapabilitas pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan dapat ditentukan dengan menggunakan enam indikator kapabilitas organisasi; tiga indikator yaitu kelembagaan, implementasi kebijakan, dan kepemimpinan telah berhasil dilaksanakan. Tiga indikator lainnya, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan logistik, masih di bawah standar. Minimnya anggaran, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di BPBD Kabupaten Pasaman Barat menghambat upaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan.
Efektivitas Peran Bpbd Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam Rizana, Wahyu; Alhadi, Zikri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2112

Abstract

This study intends to find out the effectiveness of the role of BPBD in the rehabilitation and reconstruction of community houses after the flood disaster that occured in Agam Regency, namely Jorong Galapung Nagari Tanjung Sani Tanjung Raya District. This research is motivated by the constraints found in the rehabilitation and reconstruction efforts of community houses carried out by BPBD Agam Regency, namely inaccurate data or information obtained in the field, lack of community participation in socialization related to rehabilitation and reconstruction, BPBD lacking in providing information regarding requirements and the timing of the rehabilitation and reconstruction, and lack of funds. In conducting this research, researcher used a qualitative approach using descriptive methods, then in determining the informants in this study the researcher used purposive sampling methods and techniques. Whereas in the data collection technique, researchers did it through interviews, observation and documentation. In testing the validity of the data, the researcher used the method triangulation technique. Meanwhile, in analyzing the data, the researcher used data reduction methods, data presentatin, and conclusions. The results of this study indicate that BPBD has been effective in carrying out the rehabilitation and reconstruction of community houses.
Efektivitas Tata Kelola Terminal Anak Air Untuk Optimalisasi Transportasi Publik di Kota Padang H. R, Azizah; Alhadi, Zikri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.313

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Terminal Anak Air di Kota Padang dibangun sebagai terminal tipe A yang diharapkan menjadi simpul integrasi antarmoda transportasi publik sesuai dengan Permenhub No. 32 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya, terminal ini belum mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan transportasi publik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas tata kelola Terminal Anak Air serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelola terminal, operator transportasi, pengguna jasa, serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola terminal terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya partisipasi operator AKDP/AKAP, belum tersedianya moda lanjutan secara terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen operasional. Selain itu, pembangunan terminal yang tidak mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat dan ketidaksiapan infrastruktur akses juga menjadi kendala utama. Dengan demikian, diperlukan reformulasi strategi tata kelola yang lebih kolaboratif, berbasis perilaku pengguna, dan didukung sistem manajemen yang adaptif agar optimalisasi transportasi publik di Kota Padang dapat tercapai melalui peran aktif Terminal Anak Air.
Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang Di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam Ilham, Fhadril; Alhadi, Zikri
Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2025): Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtrap.v9i2.167

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah nagari serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi bencana banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari menjalankan berbagai bentuk peran dimulai dari peran utama ditunjukkan melalui kepemimpinan tanggap Wali Nagari dalam pengambilan keputusan saat darurat bencana, seperti relokasi warga dan koordinasi cepat dengan BPBD. Peran tambahan tampak melalui inisiatif pemerintah nagari dalam mendukung keberlanjutan Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai aktor pendukung mitigasi. Peran formal dijalankan sesuai mandat kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan kepada instansi vertikal dan pengaktifan posko darurat. Di sisi lain, peran informal terefleksi dalam pengorganisasian relasi sosial dan pemanfaatan solidaritas masyarakat, seperti penempatan pengungsi di rumah saudara dan pelibatan warga dalam pemantauan sungai secara bergiliran. Peran sosial pemerintah tampak dari fungsi fasilitasi komunikasi risiko, walau belum optimal karena masih bersifat satu arah. Terakhir, peran kultural muncul dalam konteks integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong dalam upaya penanganan bencana meskipun masih belum terstruktur secara sistematis dalam kebijakan mitigasi. Pelaksanaan mitigasi dihadapkan pada tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk keterbatasan kewenangan teknis, keterlambatan realisasi kebijakan, minimnya logistik dan pelatihan berbasis risiko lokal, serta rendahnya literasi bencana dan hambatan kultural dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas pemerintah nagari melalui integrasi antara pendekatan ilmiah, kebijakan responsif, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Hal ini penting untuk membangun sistem mitigasi yang partisipatif, tanggap, dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana. Abstract This study aims to analyze the role of the nagari government and the challenges faced in efforts to mitigate flash flood disasters in Nagari Bukik Batabuah, Agam Regency, West Sumatra. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews. The results show that the nagari government performs various roles, starting from the main role demonstrated through the responsive leadership of the Wali Nagari in decision-making during emergency disasters, such as relocating residents and rapid coordination with the BPBD. Additional roles are evident through the initiatives of the nagari government in supporting the sustainability of the Kelompok Siaga Bencana(KSB) as supporting actors in mitigation.The formal role is carried out according to institutional mandates based on laws and regulations, including reporting to vertical agencies and activating emergency posts. On the other hand, the informal role is reflected in the organization of social relations and the utilization of community solidarity, such as placing refugees in the homes of relatives and involving residents in river monitoring on a rotating basis. The social role of the government is evident in the function of facilitating risk communication, even though it is not yet optimal as it remains one-way. Lastly, the cultural role emerges in the context of integrating local values such as mutual assistance in disaster management efforts, although it has not yet been systematically structured in mitigation policies. The implementation of mitigation faces structural and institutional challenges, including limitations in technical authority, delays in policy realization, a lack of logistics and training based on local risks, as well as low disaster literacy and cultural barriers in the community.
Supporting and Constraining Factors in the Implementation of Narcotics Rehabilitation Programs at the Class IIA Muaro Padang Correctional Institution Chania, Lutfiah; Alhadi, Zikri
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1641

Abstract

This study aims to examine various factors influencing the implementation of the Narcotics Rehabilitation Program for Correctional Inmates at the Class IIA Muaro Padang Correctional Institution, including both supporting and inhibiting factors. Rehabilitation programs for narcotics abusers constitute an essential component of the correctional system, as they focus on recovery processes, guidance, and the enhancement of inmates’ social capacities to enable them to function productively after completing their sentences. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with correctional officers and program administrators, direct observation of rehabilitation activities, and document analysis related to program implementation and policy. The findings indicate that program effectiveness is supported by the commitment and active involvement of correctional officers, the existence of internal regulations that promote rehabilitation activities, and coordination with relevant institutions in the implementation of inmate guidance. However, the study also identifies several obstacles, including the limited number of human resources with specialized competencies in narcotics rehabilitation, inadequate facilities and infrastructure, insufficient budgetary support, and limited quotas for inmate participation in the program. In addition, variations in inmates’ levels of motivation and awareness further complicate the implementation of rehabilitation activities. Based on these findings, this study emphasizes that the success of narcotics rehabilitation programs is strongly influenced by resource readiness, inter-institutional collaboration, and institutional capacity building to ensure that rehabilitation objectives can be achieved optimally and sustainably.
Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of the Kesatria Team in Maintaining Public Order in North Padang District, Padang City Sari, Melani Fitria Devita; Alhadi, Zikri
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1643

Abstract

Public order constitutes one of the compulsory functions of local governments and requires policies to be implemented in an effective and sustainable manner. The Padang Utara District in Padang City continues to experience persistent public order issues, including the presence of unauthorized street vendors, improper parking practices, and the inappropriate use of public spaces. In response to these challenges, the district government introduced a non-digital policy initiative through the establishment of the Kesatria Team. This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of the Kesatria Team in maintaining public order in Padang Utara District. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document review. The findings reveal that inter-agency coordination, strong leadership commitment, and clearly defined task allocation serve as key supporting factors in policy implementation. Conversely, low levels of public awareness, economic pressures, and limited supporting facilities remain the primary obstacles to effective policy execution.
Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of the Child Friendly City (KLA) Policy by the Padang City Government as a Special Cluster in Padang City Berliana, Hikmah Ainun; Alhadi, Zikri
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1644

Abstract

This study examines the factors influencing the implementation of the Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) policy in Padang City, focusing on the special protection cluster and drawing on George C. Edward III’s policy implementation framework. The KLA policy is a strategic public initiative aimed at fulfilling children’s rights and strengthening protection from violence, exploitation, neglect, and other forms of abuse. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document analysis involving officials from the Office of Women’s Empowerment and Child Protection, representatives of P2TP2A, and members of the Women and Children Protection Unit. The findings indicate that implementation is supported by a clear regulatory framework, institutional coordination, and the availability of child protection services. However, limited human and financial resources, weak cross-sectoral communication, low community participation, and uneven implementer commitment continue to hinder policy effectiveness. These factors significantly shape the performance of the special protection cluster in Padang City, underscoring the need to strengthen resources, enhance coordination, and improve institutional commitment.
Permasalahan yang Menghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kota Padang Salsa Nabila; Zikri Alhadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2863

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Kota Padang memikul tanggung jawab besar dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Walaupun penerapan kebijakan SPM telah dimulai sejak tahun 2023, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD Kota Padang, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga hambatan utama dalam implementasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Padang, yaitu: (1) belum tersedianya petunjuk teknis yang rinci dari pemerintah pusat, (2) keterbatasan anggaran serta ketidakpastian dalam prediksi terjadinya bencana, dan (3) persoalan administratif, terutama terkait dengan penerbitan Surat Keputusan status bencana dan legalitas kepemilikan tanah. Ketiga kendala tersebut mencakup aspek teknis, struktural, dan administratif yang perlu segera diatasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh korban bencana.
Efektivitas Strategi Pengelolaan Wisata Kebun Binatang Kandi Kota Sawahlunto Adib Ahmad Luthfi; Zikri Alhadi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.390

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan Taman Satwa Kandi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam mengembangkan destinasi wisata yang bersifat rekreatif, edukatif, dan berorientasi pada konservasi satwa. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek hiburan, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan kesadaran lingkungan kepada pengunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Taman Satwa Kandi dilakukan melalui penetapan tujuan pengembangan wisata edukatif, penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pelaksanaan berbagai program, seperti pengembangan atraksi edukasi satwa, pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan promosi wisata. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan. Namun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan teknis bagi pengelola satwa, serta promosi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan inovasi promosi berbasis digital guna mewujudkan Taman Satwa Kandi sebagai destinasi wisata edukatif yang berkelanjutan.
Strengthening Welfare-Oriented Local Regulation Through Deliberative Policy: Evidence From Nagari Singguliang Lubuk Alung, Indonesia Zikri Alhadi; Rahmadani Yusran; Fitri Eriyanti; Hasbullah Malau; Hendri Satria; Suryanef; Karjuni Maani
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.469

Abstract

This study examines how deliberative policy strengthens welfare-oriented local regulation in Nagari Singguliang Lubuk Alung, West Sumatra, Indonesia. The novelty of the study lies in integrating deliberative policy analysis, village-level policy capacity, and the distinctive institutional setting of Nagari governance, where formal village authority intersects with customary legitimacy and community-based public reasoning. Using a qualitative case-study design, the study draws on semi-structured interviews, focus group discussions, and document analysis, which were interpreted through an NVivo-informed thematic procedure. The findings show four concrete results. First, the main weakness of Nagari regulation is not the absence of formal authority, but the limited capacity to translate authority into legally coherent policy instruments. Second, stakeholder inclusion remains uneven) (customary leaders, religious figures, women representatives, youth, and community groups are recognized as important, but they are not yet systematically connected to policy drafting. Third, monitoring and feedback mechanisms remain weak, limiting policy learning after regulations are enacted. Fourth, deliberative policy is most needed in three welfare domains: peace and public order, community economic empowerment, and environmental cleanliness and sustainability. The study concludes that welfare-oriented local regulation requires simultaneous strengthening of legal drafting competence, participatory design, institutional coordination, and continuous policy learning.
Co-Authors Ade Lestari Adib Ahmad Luthfi Afrilla, Zilfaa Afriva Khaidir Al Mukholis Siagiaan Amelia Putri Wirasari Anisa Khairoza Annisa Devia Rahman Annisa Noviyani Aprilia, Mega Ari Rinaldo Arief Ivana Putra Artha Dini Akmal Arya Bagus Saputro Ash Shiddiqi, M. Hanif Azhari Syarief Azmarida, Fhadilla Basri, Zahari Berliana, Hikmah Ainun Bunga Ariski Chania, Lutfiah Dally Angraini Dasman Lanin Desi Marlina Desmawati Desmawati Dinda Nathalia Juita Eko Sammara Valentino Turnip Elsa Wulan Suci Engkizar, Engkizar Evan Albert Hubertus Samosir Fadhila, Putri Fairuz Fadhilah, Nabilah Fara Pricyla Fazira, Viona Febbyola Fitriwalni N Felix Dwi Artha Pakpahan Fery Kurniawan Fery Kurniawan Fikri Wilmananda Firza Firza Fitri Eriyanti Fitri Eriyenti H. R, Azizah Hadijah, Awan Hana Salsabila Handraini, Helti Harona, Riski Sri Hasbullah Malau Hayati A.S, Fadhla Hendra Hidayat Hendri Koeswara Hendri Satria Herol Govand Nesvagan Sigalingging Hidayat, Rizki Hidayatul Fajri Hisham, Muhammad Fazrul Ibrahim, Risnaldi Iip Permana Ilham, Fhadril Imrahmi, Fadhiah Indriansyah, Irvan Inggyu Muria Br. Hasibuan Iskandar, Mhd. Fadhel Adli Ismi Sifa Adila Isnarmi Moeis Iva Puti Syavira Jupadil Fajri Karida, Yovika Arfatul Karjuni Dt Maani Karjuni Maani Kessy Deajeng Sudirman Khairani Khairani Khairiyah Amalia Khairun Nisak, Sintya Khairunnisa Khairunnisa Liola Defitri M Lutfi Al Sahri M. Fachri Adnan Mandaita, Fathiaty Melisa Diah Mellanie Mellanie Mesi Aria Putri Meta Melani Fernandes Muhammad Agus Yussof Muhammad Alif Muhammad Azlan ZM Muhammad Rizky Wahyudi Muhardina Jelita Mulki, Yuda Nabilla, Intan Najmi Laila Nayoan Suandi Nesy Yulia Murni Ningrum, Nillam Martha Sonia Nizamuddin Nizamuddin Nofia Sari Yanti nurul annisa Nurul Azirah Nurul Fatdri Oktarina, Winda Ory Riandini Ory Riandini Parlina Parlina Patresia Berna, Qorry Pratama, Haikal Putri Putri, Putri Qorin Radesa Rammadani Yusran Randa Martha Zona Ratih Oktayuresti Ratonda, M. Rayhan Regina, Putri Riandini, Ory Rika Sabri rimala salwa Riski Sri Harona Risnaldi Ibrahim Rixsy Wily Fadila Rizana, Wahyu Rizka Ariyanti Roni Ekha Putera Roni Salambue Salsa Nabila Santi Nofria Ulfa Saputro, Arya Bagus Saputro, Arya Bagus Sari, Melani Fitria Devita Sepriza Elysa Septin, Septin Shizuka Nelsi, Yurike Singgih Tri Sulistiyono Siska Sasmita Siti Fatimah Siti Hafifah, Naflisa SUCI NURHIDAYATI Suci Rahmadhani Suryanef Syalva, Syiva Nabilla Syaria, Intan Triani, Mike Ulva Nurjannah Valentina Br. Pakpahan varisa kenia valery Wanda Gustri Yomi Yendra, Wahyu Yenti, Nofia Sri Yomi, Wanda Gustri Yomi, Wanda Gustri Yulenri Arief Hidayat Yuliarti Yurda Yurda Yussof, Muhammad Agus Zahari Basri Zona, Randa Martha