Claim Missing Document
Check
Articles

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Krisis Air Bersih Akibat Musim Kemarau Di Kecamatan Sukosewu Desa Sumberjokidul Kabupaten Bojonegoro Suryandari, Heppy; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketersediaan air bersih sangat penting bagi masyarakat. Di Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, krisis air saat kemarau masih menjadi masalah utama yang berdampak pada kesejahteraan warga. Penelitian ini mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan teori peran Ryaas Rasyid: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator belum optimal, terlihat dari belum adanya Peraturan Desa khusus pengelolaan air bersih, minimnya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 17 Tahun 2019, serta ketiadaan alokasi anggaran khusus dalam APBDes yang menghambat keberlanjutan regulasi dan pengawasan. Sebagai dinamisator, terlihat dari adanya dialog dalam Musrenbang, namun belum ada program edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara sistematis, potensi Karang Taruna juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam peran fasilitator, pemerintah desa menyediakan infrastruktur air, tetapi belum didukung perencanaan anggaran yang berkelanjutan dan sistem distribusi yang adil. Hambatan internal seperti kapasitas aparatur yang terbatas dan anggaran yang minim, serta hambatan eksternal berupa lemahnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurangnya dukungan teknis, secara signifikan menghambat optimalisasi peran pemerintah desa. Saran penelitian ini antara lain: (1) Sebagai Regulator, pemerintah desa perlu menyusun Perdes khusus, manfaatkan UU No.17/2019 dan Perda No.5/2021, perkuat pengawasan, alokasikan anggaran, dan lakukan evaluasi berkala. (2) Sebagai Dinamisator, pemerintah desa harus inisiasi program edukasi dan pelibatan masyarakat, maksimalkan peran Karang Taruna, serta fasilitasi forum musyawarah rutin. (3) Sebagai Fasilitator, pemerintah desa perlu alokasikan dana APBDes untuk pemeliharaan infrastruktur, libatkan warga, dan jalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk dukungan teknis dan pendanaan.
Implementasi Pengembangan UMKM Perikanan Di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Tejoasri, Kabupaten Lamongan) Soraya Nur Azizah; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan UMKM perikanan di Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya daya saing dan kemandirian pelaku UMKM berbasis perikanan meskipun terdapat berbagai program pemberdayaan dari pemerintah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan di tingkat desa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa, pelaku UMKM, serta kelompok pembudidaya ikan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, transmisi informasi masih informal dan tidak merata, substansi belum dipahami secara menyeluruh, dan penyampaian belum konsisten. Pada aspek sumber daya, terdapat komitmen pelaksana namun kapasitas teknis masih terbatas, dukungan anggaran belum memadai, bantuan peralatan tidak merata, dan wewenang pelaksana belum diperkuat secara struktural. Disposisi pelaksana cukup baik dan responsif, namun belum inovatif dan belum ada pendampingan berkelanjutan. Struktur birokrasi masih bersifat informal tanpa SOP atau peraturan desa yang mendukung. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada penguatan komunikasi, sumber daya yang memadai, pelaksana yang proaktif, serta pembentukan struktur birokrasi yang resmi. Disarankan agar pemerintah desa memperbaiki sistem komunikasi, memperkuat akses sumber daya, membentuk tim pelaksana tetap, membuat SOP dan Perdes, mendorong inovasi lokal, dan menjalin kemitraan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, UMKM perikanan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Abstract This study aims to analyze the implementation of fishery-based MSME development policies in Tejoasri Village, Laren District, Lamongan Regency. The background of this research is the low competitiveness and independence of fishery-based MSME actors, despite various government empowerment programs. The focus is on how policy implementation is carried out at the village level. A descriptive qualitative approach was used, guided by George C. Edwards III’s policy implementation theory, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials, MSME actors, and fish farmer groups, as well as documentation. The findings reveal that implementation has not been optimal. In terms of communication, information transmission remains informal and uneven, the content is not fully understood, and dissemination is inconsistent. Regarding resources, while implementers are committed, their technical capacity is limited, budget support is insufficient, equipment assistance is not evenly distributed, and authority is not structurally supported. The disposition of implementers is positive and responsive, yet lacks innovation and consistent technical assistance. The bureaucratic structure remains informal without standard procedures or village regulations. In conclusion, successful policy implementation depends heavily on improved communication, sufficient resources, proactive implementers, and the formation of a formal administrative structure. It is recommended that the village government strengthen communication systems, strengthening access to resources, establish a permanent implementing team, developing SOPs and drafting village regulations about fisheries MSMEs, promote local innovation, and build cross-sector partnerships to support program sustainability. Keywords: Policy implementation, fishery MSMEs, communication, resources, disposition, bureaucratic structure.
Kualitas “Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)” Dalam Penerapan Pelayanan Digital Administrasi Kependudukan di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo Dwi Maharani, Salsabilla Ayu; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik adalah kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dianggap berkualitas bila masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan, karena hal tersebut merupakan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pemberian pelayanan publik di Indonesia terbilang belum optimal, tertera pada Laporan Ombudsman 2023 aduan terbanyak berasal dari sektor Administrasi Kependudukan menandakan urgensi perbaikan sistemik. Menjawab tantangan ini, selaras UU 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan pembuatan sistem database yang sejalan dengan kemajuan TIK guna memenuhi tuntutan pelayanan professional. PemKab Sidoarjo meluncurkan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo “SIPRAJA” inovasi berbasis E-Government untuk mewujudkan pelayanan cepat, mudah, dan transparan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan Kualitas “Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)” Dalam Penerapan Pelayanan Digital Administrasi Kependudukan di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Desa Kedungturi dengan subjek peneliti yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan instrument penelitian berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Kualitas SIPRAJA cukup tercapai pada Indikator Efisiensi, Keandalan, Pemenuhan, Privasi, Responsivitas, Kompensasi, dan Kontak. Aplikasi dinilai memudahkan pengurusan administrasi kependudukan secara digital, meski terdapat kendala teknis yang masih dalam batas wajar seperti lambat, tidak autosave, down sistem dikala lonjakan pengguna diwaktu bersamaan, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan operator. Pihak desa telah menunjukan respon tinggi dalam penanganan keluhan, namun kurangnya kanal komunikasi daring masih menjadi hambatan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas penerapan SIPRAJA di Desa Kedungturi dikatakan cukup optimal, meski perlu penguatan dari sisi layanan digital dan pihak desa. Saran dari penelitian ini perlunya peningkatan infrastruktur digital, pengadaan saluran komunikasi daring, serta penambahan staf pelayanan dan sosialisasi masyarakat guna terealisasikan pemerataan pemanfaatan SIPRAJA di Desa Kedungturi.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG Kirana, Hanif; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Administrasi kependudukan menjadi krusial dalam memastikan legalitas, perlindungan, keakuratan data penduduk. Penelitian ini dalam menganalisis menggunakan teori Parasuraman (SERVQUAL) terdiri dari 5 dimensi. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data diterapkan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemui permasalahan pelayanan seperti sebagian masyarakat masih belum memiliki dokumen adminduk secara lengkap. Berdasarkan (1) Bukti Fisik (tangible) fasilitas pendukung pelayanan belum memadai, termasuk belum adanya mesin antrian wireless untuk memudahkan pemohon memantau jalannya antrian (2) Keandalan (reliability) pegawai melakukan proses pengajuan dokumen sesuai SOP, namun jika sistem SIAK mengalami proxy maka harus ditunda terlebih dahulu (3) Daya tanggap (responsivenes) pegawai sudah merespon dan memberi pengarahan terkait kepengurusan dokumen, tetapi masih ada keluhan mengenai kinerjanya lama. Selain itu, informasi yang sudah disebarluaskan masih belum optimal (4) Jaminan (assurance) ketidakpastian waktu pengambilan dokumen yang sudah jadi apabila terjadi kendala pemeliharaan sistem (maintenance) (5) Empati (empathy) sikap pegawai ramah dalam menghadapi permintaan, kritik, dan saran yang diajukan masyarakat. Secara keseluruhan kualitas pelayanan di Disdukcapil Kota Malang sudah cukup baik, tetapi perlu peningkatan dalam efisiensi dan kecepatan pelayanan khususnya pegawai customer service untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan sebagai evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang diberikan mencakup perbaikan fasilitas fisik, optimalisasi sistem antrian, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan publik sesuai perkembangan birokrasi dan teknologi. Kata kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Malang
Analisis Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Bangkingan Kota Surabaya Firmansyah, Wildan; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the community services provided by the Bangkingan Village Office, an organization under the Surabaya City Government, is population administration. This study set out to characterize the level of population administration services provided by the Bangkingan Village Office in Surabaya City. Descriptive study using a qualitative approach is the methodology employed. Documentation, interviews, and observation are the methods used to gather data. The data is tested using data reduction, data display, data collection techniques, and conclusion drafting. The focus of this research uses indicators of the five dimensions of public service quality according to Zeithaml in (Hardiyansyah, 2018), namely tangibel, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results showed that the quality of service in the field of population administration at the Bangkingan Village Office in Surabaya City had fulfilled the four existing indicators. However, there is one indicator that is still not maximally fulfilled, namely tangibel. This is indicated in the aspect of the comfort of the population administration service place in Bangkingan Village which is still considered cramped, and the lack of provision of queuing chairs. Then in the aspect of ease of public access and the use of service aids, there is no signboard for other service rooms and computer facilities that still use old specifications.
Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan Badi'ah, Atha; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis collaborative governance antara pihak Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, PKK, serta WEHASTA. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi delapan aspek dalam collaborative governance menurut DeSeve dalam Sudarmo (2015). Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut, Struktur Jaringan memiliki tantangan yaitu adanya ketidakseimbangan kapasitas, terutama pada organisasi pemuda (Karang Taruna). Komitmen Bersama Terhadap Tujuan ditemukan fenomena menurunnya komitmen, partisipasi aktif mulai berkurang. Kepercayaan di antara Partisipan terdapat kebutuhan memperjelas peran, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Tata Kelola memiliki kendala yaitu keterbatasan forum partisipasi masyarakat. Akses Kewenangan dalam program pengelolaan sampah masih belum adanya SOP. Distribusi Tanggung Jawab kurang jelas. Berbagi Informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh pihak dapat memperoleh informasi yang akurat. Akses kepada Sumber Daya masih terbatas dalam hal pendanaan dan tenaga terampil yang memadai. Struktur Jaringan dapat ditingkatkan dengan melibatkan pemuda melalui kegiatan menarik seperti lomba video edukatif. Komitmen Bersama terhadap Tujuan dalam program pengelolaan sampah dapat disusun kesepakatan formal seperti MoU, dan memberikan penghargaan. Kepercayaan di antara Partisipan dapat membentuk forum transparasi kolaborasi, menyusun serta menyosialisasikan peran dan tanggung jawab tiap aktor. Tata Kelola dapat membentuk Forum Warga Peduli Sampah. Akses Kewenangan dapat menyusun SOP terpadu pengelolaan sampah untuk seluruh aktor. Distribusi Tanggung Jawab dapat menyusun peta peran. Berbagi Informasi dapat membangun sistem komunikasi terpadu, seperti grup WhatsApp dan papan informasi. Akses kepada Sumber Daya pada program pengelolaan sampah dapat melakukan regenerasi tim Bank Sampah dan menetapkan skema iuran sukarela warga.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KELURAHAN KERTAJAYA KOTA SURABAYA Arnita Maharani, Shafa; Prasetyo Isbandono
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan Kertajaya merupakan salah satu kelurahan dengan penduduk yang padat. Dengan jumlah penduduk yang banyak, kebutuhan akan dokumen kependudukan semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga timbul inovasi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inovasi yang dimaksud adalah Identitas Kependudukan Digital, di mana e-KTP yang awalnya berbentuk fisik akan digantikan oleh KTP digital yang terhubung dengan smartphone pengguna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pelayanan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Kertajaya Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Fokus penelitian menggunakan 7 indikator dari teori e-service menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Malhotra untuk menilai efektivitas dari program. Hasil penelitian berdasarkan teori e-service menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Malhotra yakni efisiensi yang telah menunjukkan capaian yang signifikan dibuktikan dengan sebagian besar warga menyatakan penggunaan aplikasi IKD mempermudah mereka dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital hanya melalui perangkat ponsel. Fulfillment yang telah berjalan cukup efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Reliabilitas yang terbukti cukup stabil dalam operasionalnya dan mampu digunakan tanpa hambatan yang berarti. Privasi yang telah cukup baik dengan mengupayakan berbagai mekanisme teknis dan kebijakan pendukung seperti penggunaan PIN. Responsivitas yang menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dalam mendukung keberhasilan program. Kompensasi yang telah diterapkan dengan efektif melalui pendekatan yang solutif. Kontak telah dilakukan dengan baik melalui pendekatan yang informal namun efektif. Mayoritas warga menyatakan bahwa mereka memiliki akses terhadap nomor kontak petugas kelurahan, terutama melalui aplikasi WhatsApp, yang disebarkan oleh pengurus RT/RW ke dalam grup-grup warga. Kata Kunci : efektivitas, pelayanan publik, identitas kependudukan digital, pelayanan ikd
Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ngagel Rejo Kota Surabaya Bahtiar Ikhsani; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan cara aparatur negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk layanan publik yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Puskesmas Ngagel Rejo merupakan bentuk upaya pemerintah menyediakan layanan dibidang kesehatan, dan Puskesmas yang memiliki akreditasi utama di Kota Surabaya, dan Puskesmas Ngagel Rejo mempunyai lebih dari 10 layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan fasilitas dan layanan kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngagel Rejo, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian terdapat pada kualitas pelayanan dengan menggunakan teori Zeithaml, dkk yang memiliki 5 (lima) indikator yakni, tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (kehandalan), assurance (jaminan), emphaty (empati). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, dimensi tangible yakni masih terdapat pasien yang merasa kurang puas dengan fasilitas ruang tunggu karena kurangnya alat pendingin ruangan, dimensi reliability telah dikatakan memenuhi indikator karena petugas telah memiliki kemampuan dalam menjalankan alat bantu dan pelayanan sesuai dengan stadar yang telah ditetapkan, dimensi responsiveness yakni merasakan kurang puas terhadap keluhan yang disampaikan belum terselesaikan dengan baik, dimensi assurance telah dikatakan memnuhi indikator karena petugas telah melakukan pemberian jaminan ketepatan waktu, biaya, maupun kerahasiaan dan keamanan data pasien dengan baik, dan dimensi emphaty yakni pasien masih mendapatkan perlakuan yang kurang memuaskan dari petugas. Kata Kunci: puskesmas, kualitas, pelayanan kesehatan
Strengthening Village Administrative Governance in Realizing Excellent Service Through the Kradinan Archives Digitalization System "SIKENAN": Penguatan Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Mewujudkan Excellent Service Melalui Sistem Digitalisasi Arsip Kradinan “SIKENAN” Lestari, Yuni; Isbandono, Prasetyo; Weni Rosdiana; Dian Arlupi Utami; Cindy Pramita Agustin; Aditya Pratiwi Fitrianingrum
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 13 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jkmp.v13i2.1938

Abstract

The advancement of technology has shifted archival practices from conventional to digital methods. The digitization of archives is necessary to facilitate efficient and smooth archiving activities. Currently, the archiving process at Kradinan Village Office, Dolopo District, Madiun Regency, remains traditional, relying on manual record-keeping through tables in ledgers. This manual system often results in important files being overlooked, and retrieving old documents is time-consuming due to the physical format. Furthermore, paper documents are prone to damage, making long-term storage inefficient. This study aims to assist the Kradinan Village Office by digitizing their archive data to simplify archiving tasks. The application was developed using Microsoft Access, chosen for its capabilities in data input and document search functions. The research employed the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) as the methodological framework. The needs assessment involved observation and interviews to gather content requirements. For hardware and software necessities, Microsoft Access and a Windows 10 laptop were utilized. The resulting archive management system, named SIKENAN, was designed to be user-friendly and tailored to the specific needs of the village office, with additional features anticipated as necessary. The application was implemented at the Kradinan Village Office and followed by evaluation to refine and optimize the system.
MODEL PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA BANDARA UDARA SEBAGAI PENGGANTI BANDARA JUANDA Harmanto, Harmanto; Isbandono, Prasetyo; Wardhono, Arie
Cakrawala Vol. 11 No. 1: Juni 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.1

Abstract

Salah bandara yang sangat padat di Jawa Timur adalah Juanda. Bandar Udara Internasional Juanda berada satu di kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo. Jumlah penumpang di Ba dara Juanda tahun 5n pada 201 mencapai 12 juta penumpang. Untuk itu diperlukan alternatif pengganti Juanda pada masa yang akan datang. Berdasarkan atas hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Telah ada aturan dapat mendukung Pembentukan Badan Pengelola Bandara Udara sebagai Pengganti Bandara Juanda ondisi lokasi alternatif sebagai Pengganti Bandara , (2) K Juanda saat ini Pengganti Bandara Juanda , yang paling siap adalah Lamongan, (3) yang paling banyak potensi dan peluangnya yaitu Sidoarjo dan Lamongan, (4) pModel pembentukan Badan Pengelola sebagai enggantiBandara Juanda terbaik yang adalah Badan Usaha Milik Daerah. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah (1) RTRW Provinsi Tahun 2011-2031 perlu segera diwujudkan dalam RTRW kabupaten/kota yang dijadikan sebagai lokasi pengembangan bandara, (3) Pemerintah Provinsi perlu mengambil peran yang lebih banyak dalam pengelolaan bandara agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan.
Co-Authors Abdillah Ahmad Hayato Abdulah, Mochamad Rifai Aditya Pratiwi Fitrianingrum Agus Prasetyawan AGUS PRASTYAWAN Agus Prastyawan Agustina, Nur Aini AINI, KHURROTUL amory, reiva Arie Wardhono Arnita Maharani, Shafa Audi Faradilla Rachman Aufa Anggarda, Achmad Badi'ah, Atha Bahtiar Ikhsani BIMA CAHAYA PUTRA Budiardjo, Dita Anggraini Cindy Pramita Agustin dellialvi, mezzaluna Dewi Anggraini Dhiah Ayu Pawastri DIAN ARLUPI UTAMI Dwi Maharani, Salsabilla Ayu Dwi, Melinda Eka Sugianti, Erliana Enggar Pradini Evita, Evita Dwiyanti Agustin Fadhilla, Faiza Berliana Febi Fauzan, Muhammad Firdhauzya, Rahajeng Amatul Firmansyah, Wildan Fitria Putri, Alvionita Gading Gamaputra Harmanto Harmanto Hidayatullah, M Syarif Hikmah, Dian Lailatul imron, huda maulana Isnaini Fitri Effendi Ita Mardiani Zain Karimah, Arzetya Fitri Al Ketut Prasetyo Kirana, Hanif Kunto Wibisono, Haryo Kusuma Wardani, Dinda Pramesti Kusumawardani, Audhy Sindhy Lestari, Cintya Cindy Ma?ruf, Muhammad Farid Ma’ruf, Muhammad Farid Maulana, Armanda Maulania, Maghfiroh Izzani Muhammad Farid Maruf Nabila Septia Rosa Naufal Hanif Ramadhan NOVIYANTI Noviyanti Noviyanti Noviyanti Noviyanti Noviyanti Noviyanti, Noviyanti Pawastri, Dhiah Ayu Prasetyawan, Agus Prastyawan , Agus Pratama Juliyanto, Andra Pratama, Wildan Cahya Purba, Iman Pasu Rachman, Audi Faradilla Rahmadian, Reza Rahmat ZamZamy, Mohammad Noor Renantanda Shah Alam Rizki, Vina SANTI ADELINA PURBA Selvia, Yusniati Soraya Nur Azizah Suryandari, Heppy Totok Suyanto VEBRIN PRASETYAN RAMADHAN WENI ROSDIANA Wibisono, Haryo Kunto Yanuariza, Brigita Delvi Yulian, Muhammad Wildan Yuni Lestari Yuni Lestari Yuni Lestari Zidan, Danuril