Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERAN DP3AKB) PADA PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA TANJUNGHARJO Kusumawardani, Audhy Sindhy; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan ASN BerAKHLAK Dalam Mendukung Profesionalisme Pegawai Di Surabaya (Study Kasus: BKPSDM Kota Surabaya) Abdulah, Mochamad Rifai; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya Core Values ASN BerAKHLAK ini sebagai intisari dari berbagai nilai dasar yang ada di Instansi Pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negra dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penerapan ASN BerAKHLAK Dalam mendukung Profesionalisme Pegawai Di Surabaya (Study kasus: BKPSDM Kota Surabaya) Dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, fokus penelitian pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Nilai-Nilai Core Values ASN BerAKHLAK, Lokasi penelitian ini berada di BKPSDM Kota Surabaya sumber data yang digunakan peneliti sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan penerapan ASN BerAKHLAK sudah baik dari setiap tujuh indikator diantaranya Berorientasi Pelayanan BKPSDM Kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan pegawai dengan terbuka ketika diberi saran. Akuntabel, pegawai di BKPSDM Kota Surabaya dapat mengemban amanat dan kepercayaan yang telah diberikan. Kompeten, pegawai di BKPSDM mampu meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar maupun mengikuti pelatihan diklat. Harmonis, BKPSDM Kota Surabaya mampu menghargai setiap pegawai yang berbeda latar belakang dan mampu membangun lingkungan kerja yang kondusif serta tidak adanya sistem feodal. Loyal, BKPSDM Kota surabaya telah memberikan sosialiasi agar terciptanya brainstorming bagi pegawai untuk mengingat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai ASN supaya dapat menumbuhkan sikap loyal pada diri setiap pegawai. Adaptif, pegawai di BKPSDM Kota Surabaya mampu memberikan ide kreatifnya untuk menciptakan inovasi. Kolaboratif. BKPSDM Kota Surabaya mampu saling bersinergi dalam bekerja sama
EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL DALAM MENANGANI HOAX PASCA PILPRES 2024 (STUDI KASUS HUMAS BAWASLU KOTA SURABAYA) Agustina, Nur Aini; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media sosial menciptakan ruang virtual di mana pengguna dapat terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain di seluruh dunia. Ketika media elektronik terus berkembang dan didukung oleh internet, banyak media sosial yang dapat digunakan oleh orang-orang untuk berbagai tujuan. Setelah menyadari fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai mempertimbangkan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan mempromosikan layanan mereka kepada pemilih mereka. Menguasai komunikasi publik adalah salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi di dunia politik, dan saat ini salah satu chanel yang efektif adalah media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk pengambilan data; pendekatan lapangan dan kajian kepustakaan digunakan, dan sumber penelitian adalah primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan konten analisis. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna media sosial, serta relawan atau tim paslon. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam menguji kredibilitas penelitian adalah triangulasi, Ada tiga metode analisis yang digunakan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalan untuk menentukan seberapa efektif media sosial dalam kampanye politik selama pemilihan umum Indonesia tahun 2024.
Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Aplikasi Katalog Elektronik Lokal (Studi Kasus: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik) Yulian, Muhammad Wildan; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi katalog elektronik lokal adalah aplikasi belanja online yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan. Hadirnya aplikasi tersebut diharapkan menjadi solusi dalam proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, transaparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik lokal di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum terlaksana dengan baik, salah satu standar keberhasilannya yaitu dari besaran jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang mendaftar katalog elektronik. Namun, jumlahnya belum mencapai target. Sumber daya belum terlaksana dengan baik, jumlah ketersediaan pegawai yang terlibat belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi sudah terlaksana dengan baik, komunikasi internal dan eksternal berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Karakteristik badan pelaksana sudah terlaksana dengan baik, para implementor sudah memiliki kompetensi yang memadai, adanya dukungan kebijakan, serta tanggapan positif dari penerima kebijakan. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi sudah terlaksana dengan baik. Terkait lingkungan sosial, pelaku usahanya memahami manfaat dan memberikan dukungan. Terkait lingkungan politik, birokrasi menjadi lebih optimal dan juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Terkait lingkungan ekonominya membantu menciptakan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan penghasilan. Disposisi/sikap para pelaksana sudah terlaksana dengan baik, pemahaman implementor terhadap kebijakan, arah respon, dan intensitas respon, semuanya menunjukkan hasil yang positif.
Analisis Kebutuhan Diklat Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Surabaya Rahmat ZamZamy, Mohammad Noor; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan atau diklat ASN merupakan aspek penting dalam mendorong kompetensi setiap pegawai untuk mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan PP RI No. 101 Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan BKPSDM Surabaya sebagai akibat dari belum maksimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan diklat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian merujuk pada Peraturan Kepala BKN nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat Teknis, meliputi tahap penyusunan profil kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi pengelola kepegawaian, serta penentuan kebutuhan diklat teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pertama yaitu penyusunan profil kompetensi jabatan, instansi BKPSDM Surabaya telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang diputuskan melalui Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/388/436.1.2/2022, dimana setiap poin yang tertuang selanjutnya digunakan sebagai acuan wawancara kompetensi kepada tiap pegawai. Indikator selanjutnya yaitu pemetaan kompetensi pengelola pegawai, ditemukan bahwa terdapat beberapa kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan BKPSDM Surabaya, dibuktikan dengan hasil wawancara kompetensi yang telah dilakukan, beberapa pegawai masih belum memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Indikator terakhir yaitu penentuan kebutuhan diklat teknis, dilakukan penentuan kebutuhan diklat teknis sesuai dengan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan efektivitas pekerjaan setiap pegawai.
Analisis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus pada DSOP) Zidan, Danuril; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Kedudukannya sangat strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) . Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan program penyusunan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada tahapan Persiapan Penyusunan SOP, Penilaian Kebutuhan SOP, Pengembangan SOP, Penerapan SOP, dan Monev SOP. Teknik analisis data meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persiapan Penyusunan SOP sudah sesuai dengan peraturan yang menjelaskan perlunya pembentukan tim dan kelengkapannya. Penilaian Kebutuhan SOP sudah sesuai dengan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menyelaraskan kompetensi antara organisasi pelaksana dan program pemerintah. Pengembangan SOP masih memerlukan revisi berkelanjutan untuk memastikan keabsahan dan relevansi. Penerapan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur masih belum efektif, memerlukan upaya intensif untuk memastikan tujuan tercapai. Monev SOP sudah sesuai dengan harapan, walaupun proses implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun saran dari penelitian ini adalah diharapkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas dan responsivitas dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi SOP, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik secara keseluruhan.
Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pengurusan Kartu Keluarga di Kelurahan Mojo Kota Surabaya Budiardjo, Dita Anggraini; Prasetyo Isbandono
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Keluarga di Kelurahan Mojo, Kota Surabaya. Dalam beberapa tahun terakhir, kelurahan tersebut telah berupaya memperbaiki layanan administrasi untuk memenuhi harapan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan seperti yang dinyatakan oleh Zeithaml, Berry, dan Parasuraman: bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), empati (empathy), dan jaminan (assurance). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kualitas pelayanan di kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukti fisik (tangibles): fasilitas dan sarana pendukung di Kelurahan Mojo dinilai cukup memadai, namun beberapa masyarakat mengeluhkan penataan ruang dan navigasi yang kurang jelas. Kehandalan (reliability): proses pengurusan kartu keluarga sebagian besar berjalan cepat dan tepat waktu, meskipun ada variasi dalam kecepatan pelayanan yang disebabkan oleh lonjakan permintaan. Daya tanggap (responsiveness): sebagian besar masyarakat merasa puas dengan respon cepat dari petugas, namun gangguan kecil seperti waktu tunggu yang lebih lama saat pegawai sibuk masih menjadi kendala. Empati (empathy): pegawai kelurahan dianggap ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun ada ruang untuk peningkatan dalam memahami kebutuhan khusus warga. Jaminan (assurance): masyarakat merasa cukup percaya diri dan aman dalam menerima pelayanan, berkat sikap profesional dari petugas dan informasi yang diberikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Mojo telah melakukan banyak perbaikan dalam kualitas pelayanan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penataan ruang, konsistensi kecepatan pelayanan, dan kejelasan informasi terkait persyaratan administrasi. Saran yang diajukan meliputi peningkatan pengelolaan antrian, pelatihan lanjutan bagi pegawai, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan.
Efektivitas Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Karah Enggar Pradini; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi layanan kependudukan berbasis elektronik yang menampilkan data pribadi seperti KTP dan KK dalam aplikasi digital untuk memberikan kemudahan, keamanan dan efisiensi dalam penggunaan identitas kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program aktivasi IKD di Kelurahan Karah Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan Teori Duncan dengan indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program aktivasi IKD di Kelurahan Karah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan perangkat dan preferensi warga terhadap KTP fisik menjadi kendala. Sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai cara, namun belum merata, sehingga masih terdapat warga yang belum memahami manfaat IKD. Sarana prasarana cukup memadai, namun gangguan sistem SIAK menjadi hambatan. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum, waktu pelayanan yang telah diatur secara efisien, prosedur yang mudah, serta responsivitas petugas dan sarana prasarana yang memadai. Faktor penghambat antara lain tantangan dalam menjangkau warga lanjut usia dan kurang terbiasa dengan teknologi, minimnya pemahaman masyarakat, dan gangguan sistem SIAK. Saran dalam penelitian ini yaitu peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai IKD, memberikan edukasi mengenai kesetaraan legalitas IKD dengan KTP fisik dan mendorong kerja sama lintas instansi agar IKD mulai diakui dalam layanan publik, serta gangguan sistem SIAK dapat dilaporkan secara berkala.
Implementasi Program Pelayanan Malam Dalam Pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Made Kota Surabaya Maulana, Armanda; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya, khususnya Kelurahan Made yang tidak memiliki waktu luang pada jam kerja reguler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Pelayanan Malam di Kelurahan Made serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari Lurah, Kepala Seksi, staf pelaksana, dan masyarakat penerima layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pelayanan malam di Kelurahan Made cukup berjalan baik ditinjau dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut teori dari George C. Edwards III. Namun, ditemukan kendala seperti: minimnya dokumentasi tertulis, visualisasi informasi, dan partisipasi masyarakat (komunikasi); belum adanya pelatihan teknis, keterbatasan fasilitas, serta ketiadaan anggaran khusus (sumber daya); absennya surat tugas resmi dan sistem insentif yang terstruktur (disposisi); serta rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya media informasi, dan terbatasnya personel pendukung (struktur birokrasi). Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya optimalisasi dari sumber daya dan penguatan koordinasi antar pihak agar Program Pelayanan Malam dapat berjalan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Peneliti menyarankan adanya pengadaan fasilitas tambahan, pelatihan berkala, serta sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur.
Peran Kepala Desa Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Fadhilla, Faiza Berliana; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Kepala Desa Dalam Program Pengelolaan sampah yang ada di Desa Kediren.Pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan sampah rumah tangga menjadi masalah besar di desa. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui peran kepala desa dalam mengatasi masalah sampah di desa, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.Pengelolaan sampah yang baik merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalahmenurut Tjokroamindjojo yang terdiri dari 3 indikator antara lain Motivator, Fasilitator, Mobilisator. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan Peran Kepala Desa sebagai Motivator, kepala desa kurang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat desa mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dalam melakukan program pengelolaan sampah. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat serta perbedaan karakter dan individu warga yang mengakibatkan tidak efektifnya program.Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, upaya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terbatas. Hambatan dalam pelaksanaan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa yang mengakibatkan kurangnya fasilitas yang memadai. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator, keberadaan tengkulak yang masih memasuki desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Ketidaktegasan kepala desa menyebabkan tengkulak masih aktif memasuki desa untuk melakukan penukaran sampah dengan masyarakat. Saran dari penelitian ini ialah sebagai Motivator, kepala desa dapat lebih proaktif sebagai motivator dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagai Fasilitator, kepala desa dapat menyusun program pelatihan lanjutan yang terstruktur dan berkelanjutan. kepala desa dapat menyusun rencana anggaran yang lebih komprehensif swngan mengalokasikan dana khusus untuk pembelian fasilitas yang lebih mendukung. Sebagai Mobilisator, Kepala desa dapat mengambil langkah yang lebih tegas dan tersetruktur untuk mengatasi keberadaan tengkulak yang masih mengganggu sistem bank sampah.
Co-Authors Abdillah Ahmad Hayato Abdulah, Mochamad Rifai Aditya Pratiwi Fitrianingrum Agus Prasetyawan AGUS PRASTYAWAN Agus Prastyawan Agustina, Nur Aini AINI, KHURROTUL amory, reiva Arie Wardhono Arnita Maharani, Shafa Audi Faradilla Rachman Aufa Anggarda, Achmad Badi'ah, Atha Bahtiar Ikhsani BIMA CAHAYA PUTRA Budiardjo, Dita Anggraini Cindy Pramita Agustin dellialvi, mezzaluna Dewi Anggraini Dhiah Ayu Pawastri DIAN ARLUPI UTAMI Dwi Maharani, Salsabilla Ayu Dwi, Melinda Eka Sugianti, Erliana Enggar Pradini Evita, Evita Dwiyanti Agustin Fadhilla, Faiza Berliana Febi Fauzan, Muhammad Firdhauzya, Rahajeng Amatul Firmansyah, Wildan Fitria Putri, Alvionita Gading Gamaputra Harmanto Harmanto Hidayatullah, M Syarif Hikmah, Dian Lailatul imron, huda maulana Isnaini Fitri Effendi Ita Mardiani Zain Karimah, Arzetya Fitri Al Ketut Prasetyo Kirana, Hanif Kunto Wibisono, Haryo Kusuma Wardani, Dinda Pramesti Kusumawardani, Audhy Sindhy Lestari, Cintya Cindy Ma?ruf, Muhammad Farid Ma’ruf, Muhammad Farid Maulana, Armanda Maulania, Maghfiroh Izzani Muhammad Farid Maruf Nabila Septia Rosa Naufal Hanif Ramadhan NOVIYANTI Noviyanti Noviyanti Noviyanti Noviyanti Noviyanti Noviyanti, Noviyanti Pawastri, Dhiah Ayu Prasetyawan, Agus Prastyawan , Agus Pratama Juliyanto, Andra Pratama, Wildan Cahya Purba, Iman Pasu Rachman, Audi Faradilla Rahmadian, Reza Rahmat ZamZamy, Mohammad Noor Renantanda Shah Alam Rizki, Vina SANTI ADELINA PURBA Selvia, Yusniati Soraya Nur Azizah Suryandari, Heppy Totok Suyanto VEBRIN PRASETYAN RAMADHAN WENI ROSDIANA Wibisono, Haryo Kunto Yanuariza, Brigita Delvi Yulian, Muhammad Wildan Yuni Lestari Yuni Lestari Yuni Lestari Zidan, Danuril