Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso Mansur, Muhammad Abu; Ishaq, Ishaq; Martoyo, Martoyo
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i4.3592

Abstract

Tradisi atatolong atau mudah di kenal dengan pendanaan pernikahan di masyarakat Bondowoso sangatlah penting, sebab tidak hanya sumbangan berbentuk materiil, adakalanya dedikasi yang diberikan bias berupa tenaga serta fikiran. Namun muncul sebuah permasalahn apabila orang yang memiliki tanggungan dalam tradisi atatolong tidak membayar kembali apa yang mereka terima. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait fenomena yang terjadi dalam tradisi atatolong dengan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi, serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Fokus Penelitian ini yakni 1.) Bagaimana Konstruksi sistem tradisi Atatolong dalam acara pernikahan pada Masyarakat Bondowoso? 2). Bagaimana Penyelesaian problem pada tradisi Atatolong dalam acara pernikahan masyarakat Bondowoso?. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Konstruksi sistem tradisi atatolong masyarakat Bondowoso berpandangan bahwa tradisi tersebut berasal dari leluhur, yang mayoritas masih mendukung terhadap tradisi tersebut karena tradisi telah banyak membantu masyarakat Bondowoso selama pengalamannya. 2). Penyelesaian problem pada tradisi atatolong di Bondowoso dapat terselesaikan dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan musyawarah, adanya pihak ketiga, tawar menawar, dan kompromi dalam menacari jalan tengah dalam bentuk win-win solution.
Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember Laela, Samina; Ishaq, Ishaq; Nurcahyono, Moh. Lutfi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i4.2388

Abstract

Meskipun pada dasarnya Mahkamah Agung tidak pernah tinggal diam untuk membuat kebijakan yang terbaik demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun masih banyak ditemukan putusan pengadilan yang tidak memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak). Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember membentuk Layanan Inovasi Yaumuna sebagai langkah maju untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan, Yaumuna menjadi layanan inovasi terbaik dalam acara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Award Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat strategi baru yang digunakan Yaumuna serta implikasinya dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember.
Fenomena Praktik Nikah Mut'ah di Kalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso Munir, Muhammad Sirajul; Ishaq, Ishaq; Junaidi, Ahmad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i4.3593

Abstract

Hukum nikah mut’ah yang menjadi topik central perdebatan dikalangan para ulama ahlussunnah wal jamaah dengan ulama syiah sendiri telah terjadi berabad belas tahun lamanya. Sampai saat inipun kontroversi itu tetap hangat dan tidak pernah basi untuk dibahas. Terkait hal ini ulama Sunni berargumen jika nikah mut’ah tidak sah atau batal jika dilangsungkan, sementara ulama Syi’ah melegalkan jenis pernikahan mut’ah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi yakni mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan yang didapatkan dari subyek peneliti kemudian dianalisis secara mendalam. Praktik nikah mut’ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh kalangan santri Sunni yang notabene bukan hanya melarang tetapi mengharamkan bahkan pelakunya dianggap melanggar agama, selain itu wanita dan anak hasil nikah mut’ah menjadi korban dalam hal ini. Berlandaskan hal tersebut fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik nikah mut’ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana bentuk penafsiran ulang kalangan santri sunni terhadap konsep nikah mut’ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?. Hasil Penelitian ini yakni pertama Praktik nikah mut’ah di Desa Jambesari terindikasi terbawa pengaruh Kampung Arab yang terletak satu wilayah di Kabupaten Bondowoso. Santri sunni tersebut merupakan salah satu dan satu-satunya santri alumni Pondok Pesantren berfaham Sunni yang tidak diakui oleh Pondoknya. Kedua, Bentuk penafsiran salah satu santri Sunni yang terpapar Syiah di Desa Jambesari terkait nikah mut’ah yang ada di Desa Jambesari hanya sebatas penafsiran akal semata, tidak melihat pengaruhnya kepada perempuan. Kaidah Dharurat yang digunakan juga salah jika ditempatkan pada nikah mut’ah. Batasan darurat: menurut imam al Suyuti dan disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kematian saja.
Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama Noor, Mukhlisin; Ishaq, Ishaq; Nurcahyono, Moh. Lutfi; Abbas, Rafid
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 1 : Al Qalam (Januari 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i1.3131

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam KHI pada Pasal 181 dan Pasal 182 tentang kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum. Kekaburan norma ini telah menuntut para hakim Peradilan Agama untuk melakukan upaya agar penerapan cita keadilan dalam putusannya menjadi lebih maksimal. Masalah ini menarik karena putusan dan upaya yang dilakukan para Hakim kontradiktif dan berdampak pada penerapan cita keadilan perkara waris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis. Penelitian ini menyimpulkan 1) bahwa upaya hakim Peradilan Agama dalam menerapkan cita keadilan pada kasus kedudukan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan saudara almarhum dilakukan dengan dua hal. Pertama dengan menafsirkan kekaburan makna anak pada Pasal 181 dan Pasal 182 melalui metode dan pendekatan yang berbeda. Kedua, mengaitkan pada living waris yang hidup dan berkembang pada masyarakat Muslim Indonesia. Ketiga, mengkorelasikan substansi makna anak melalui penelusuran asbabun nuzul. 2.) Penggunaan metode dan pendekatan yang variatif ini telah berimplikasi pada kualitas penerapan cita keadilan di setiap putusan hakim di Pengadilan Agama. Adapun putusan yang dianggap lebih mengakomodir cita keadilan adalah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan anak perempuan bisa menghijab kewarisan saudara almarhum. Hal demikian karena keputusan MA dianggap lebih sesuai fakta, sistem, dan tradisi kewarisan bilateral yang hidup pada masyarakat Muslim Indonesia.
OPTIMIZATION OF BUMDES MANAGEMENT THROUGH PRODUCT MARKETING ASSISTANCE BASED ON E-COMMERCE IN PONOROGO DISTRICT Rahma, Rezka Arina; Sucipto, Sucipto; Ishaq, Ishaq
Jurnal Graha Pengabdian Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um078v5i12023p44-54

Abstract

Abstrak: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah usaha yang dibangun oleh pemerintah sebagai wujud peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam usaha ini pengelolaan dan kepemilikan modal dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes didasarkan oleh Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan hal tersebut, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang (UM) memberikan solusi untuk mengoptimalisaskan pengelolaan BUMDes dalam hal pemasaran produk, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan eksitensi dari BUMDes di Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian adalah partisipasi aktif. Metode ini melibatkan pengelola BUMDes mulai dari penentuan prioritas masalah yang akan ditangani, pelatihan optimalisasi pengelolaan pemasaran, pengumpulan data atau informasi, hingga perancangan lapak online di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, JD.ID dan Blibli. Gambaran IPTEK yang dilaksanakan meliputi empat tahapan, yaitu: (a) analisis kebutuhan; (b) persiapan; (c) pelaksanaan program; dan (d) pendampingan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, adanya kegiatan optimalisasi pengelolaan BUMDes ini berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, terutama dalam hal upgrading pengelolaan BUMDes. Selain itu juga dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan anggota BUMDes dalam bidang pemasaran digital. Dengan demikian, masyarakat desa dapat menggerakkan roda perekonomian serta mampu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera. Abstract: Village-Owned Enterprises (BUMDes) are businesses built by the government to increase the financial capacity of village governments in administering government and increasing community income. In this effort, the village government and the community carry out the management and ownership of capital. The establishment of BUMDes is based on Regulation of Minister of Home Affairs Number 39/2010 concerning Village-Owned Enterprises. Based on this, the implementing team for community service at the Universitas Negeri Malang (UM) provides a solution to optimize the management of BUMDes in terms of product marketing so that it is expected to maximize the existence of BUMDes in Ponorogo Regency. The method used in the implementation of the service is active participation. This method involves BUMDes managers starting from determining the priority of problems to be handled, training in optimizing marketing management, collecting data or information, to designing online stalls in e-commerce such as Shopee, Bukalapak, Lazada, JD.ID, and Blibli. The description of science and technology carried out includes four stages, namely: (a) needs analysis; (b) preparation; (c) program implementation; and (d) assistance. From the results of the activity, the optimization of BUMDes management has succeeded in having a positive impact on village communities, especially in terms of upgrading the management of BUMDes. In addition, it can improve the management skills of BUMDes members in the digital field. Thus, rural communities can move the wheels of the economy and can create conditions for a more prosperous society.
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect Effendi, Erdianto; Ardianto, Syaifullah Yophi; HB, Gusliana; Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1332

Abstract

The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims as suspects in the same case where the offender has been victimized. Real cases were used in this study, accompanied by secondary data and interviews with crucial policymakers. The findings show that designating victims of negligence in traffic accidents as a suspect should not be pursued. Consequently, the investigation process should be suspended when the victim is found to be responsible for the accident, as the incident does not meet the criteria for a criminal act.
Budaya Carok Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Syaputra, Muhamad Ilham; Ishaq, Ishaq
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i2.9835

Abstract

Ideally, conflicts are resolved through legal channels that uphold justice. However, in reality, the Madurese community often resorts to the tradition of carok, particularly in cases involving honor, which frequently result in fatalities. This raises legal issues, especially regarding criminal accountability for carok perpetrators under both state law and Islamic law. This study aims to analyze the carok tradition, which leads to death, from the perspective of Islamic criminal law, including criminal accountability, the application of Islamic law to carok, and specific conditions where carok is committed out of necessity or self-defense. This article is a library-based study with a juridical-normative approach. The methodology employed is descriptive-analytical. The findings reveal that carok perpetrators are criminally responsible for their actions that cause death. In Islamic law, carok is categorized as an act of murder with specific sanctions, except when it is carried out in self-defense or in defense of one's family.
Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.35 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.59

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.
Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia Ishaq, Ishaq; Razak, Abdul
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.505 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.147

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat “luka berpampas, mati berbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.564 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.169

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembilan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimassukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.