Claim Missing Document
Check
Articles

Epistemologi Hukum Islam Kaum Tradisionalis: Menelisik Jejak Pemikiran Hukum Islam Intelektual Muda NU Situbondo: The Epistemology of Islamic Law among Traditionalists: Tracing the Intellectual Trajectory of Young Nahdlatul Ulama (NU) Scholars in Situbondo Ishaq, Ishaq
Fenomena Vol 6 No 2 (2007): FENOMENA: Journal of the Social Sciences
Publisher : LP2M UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v6i2.413

Abstract

-
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN LAGALIGO KOTA PALOPO Musrini, Musrini; Ishaq, Ishaq; Marola, Mutmaina Kasandra
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i3.49837

Abstract

Pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan di Kelurahan Lagaligo Kota Palopo akibat terbatasnya petugas kebersihan, sikap masyarakat yang kurang positif, serta sarana prasarana yang belum memadai. Kondisi ini menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan peran petugas, sikap masyarakat, dan sarana prasarana dengan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif cross sectional dengan sampel 80 responden yang dipilih secara purposive sampling dari 400 kepala keluarga. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis menggunakan Fisher’s Exact Test dengan tingkat signifikansi p < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara peran petugas dengan perilaku pengelolaan sampah (p = 0,027), sikap masyarakat dengan perilaku pengelolaan sampah (p = 0,002), serta sarana prasarana dengan perilaku pengelolaan sampah (p = 0,019). Sebagian besar responden menilai sarana prasarana tersedia dan layak (91,3%) dan 85% menunjukkan perilaku pengelolaan sampah yang baik. Kesimpulan: perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dipengaruhi secara signifikan oleh peran petugas, sikap masyarakat, serta sarana prasarana. Upaya penguatan fungsi petugas, peningkatan edukasi, dan penyediaan fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Design and Evaluation of Learning Management System Framework to Foster Self-Regulated Learning Through Islamic Analogical Thinking in Physics Rufaida, Salwa; Ishaq, Ishaq; Putria Dewi Sari, Melani
Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : SAINTIS Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33122/ejeset.v6i1.553

Abstract

Student-centered learning systems according to their individual needs and learning styles are rarely found in physics learning. This study aims to present the design and validation of a learning system development that collaborates self-regulated learning with Islamic analogical thinking that is packaged in a Learning Management System platform so that physics learning is more meaningful. This study uses a quantitative descriptive approach to describe the validity of the self-regulated learning model based on Islamic analogical thinking in the learning management system. Data were obtained through questionnaires and expert validation sheets and then analyzed descriptively to assess the feasibility of the content, construction, and integration of Islamic values. Based on expert validation, a CVI score of 0.93 was obtained based on the format and learning instruction aspects, a CVI score of 0.89 based on the content and content aspects of learning materials, a CVI score of 0.94 based on the flexibility and adaptability aspects, and a CVI score of 0.92 based on the grammar aspect of learning presentation from a maximum CVI score of 1.00. The findings indicate that the self-regulated learning system based on Islamic Analogical Thinking is valid for application in the physics learning process.
Pemberdayaan Tenaga Bimbingan Perkawinan Melalui Pelatihan Aspek Psikologi di KUA Kota Denpasar Rodiansyah, M Izzat; Ishaq, Ishaq; Faisol, Muhammad
Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v10i1.5525

Abstract

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, implementasinya di KUA Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam penyampaian materi psikologi keluarga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar dengan menggunakan pendekatan pendampingan yang meliputi tahap pembukaan, pelaksanaan, penutupan, dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi selama pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tahap pembukaan masih bersifat administratif, sementara pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya partisipatif. Materi psikologi keluarga seringkali tidak disampaikan secara maksimal karena keterbatasan waktu dan belum semua fasilitator memiliki sertifikat resmi. Tahap penutupan juga belum mencakup tindak lanjut pendampingan setelah pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan serta pengembangan metode yang lebih interaktif dan evaluatif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dan mendukung ketahanan keluarga di masa mendatang.
Penyuluhan Hukum Islam tentang Praktik Tajdidun Nikah Berdasarkan Teori Maslahah Al-Syathibi di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang Billah, A. Mu'tasim; Hefni, Wildani; Ishaq, Ishaq
Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v10i1.4777

Abstract

Pengabdian ini berfokus pada praktik sosial keagamaan tajdidun nikah (pembaharuan akad nikah) di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, yang secara lokal dikenal sebagai “nganyareh kabin”. Masyarakat melakukannya sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dan upaya memperkuat keharmonisan rumah tangga. Namun, praktik ini belum dipahami secara utuh dari perspektif hukum Islam, sehingga memunculkan perdebatan normatif dan potensi kesalahpahaman hukum. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan hukum Islam berbasis teori maslahah Imam Al-Syathibi, yang menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-naratif dan partisipatif-edukatif, melalui ceramah, dialog, simulasi akad, dan evaluasi pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman masyarakat terhadap praktik tajdidun nikah secara normatif, serta penguatan kesadaran hukum dan keagamaan yang lebih kontekstual dan maslahat. Program ini juga mendorong tokoh agama lokal menjadikan materi penyuluhan sebagai bagian dari pembinaan keagamaan rutin. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memperkuat peran hukum Islam yang adaptif dalam merespons dinamika sosial
Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.59

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.
Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia Ishaq, Ishaq; Razak, Abdul
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.147

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat “luka berpampas, mati berbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.169

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembilan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimassukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.
Criminal Sanctions for Corruption Crimes Based on Perspective Study of Renewal Law and the Relationship with Islamic Criminal Law Wahyuni, Fitri; Ishaq, Ishaq; Irawan, Aris
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.795

Abstract

The crime of corruption is an extra ordinary crime that damages the joints of the economy in a country. Therefore, the crime must be given a sanction that creates a deterrent effect so that the act can be minimized. However, in reality the sanctions against corruption crimes that have been drafted at this time in Indonesia need to be reformulated through the reform of criminal law in Indonesia. This study examines the granting of criminal sanctions for perpetrators of corruption according to Islamic Criminal Law in relation to Criminal Law Reform. The research method used is normative legal research, with data sources in the form of secondary data and primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis is in the form of descriptive qualitative. The criminal sanctions for perpetrators of corruption in Indonesia as stipulated in the corruption crime law are only in the form of imprisonment and fines. Thus, there is a need for reform of criminal law, specifically criminal law for corruption. These legal reform efforts sometimes originate from living laws besides Islamic law, including customary law as law that was applicable in Indonesian society before the entry of the Dutch criminal law. Therefore, the renewal of criminal sanctions for perpetrators of corruption crimes is currently a matter that needs to be reformulated considering the current sanctions have not provided a deterrent effect for perpetrators of corruption by reforming the law and incorporating Islamic values into the formulation of these sanctions, especially the values of justice in Islamic criminal law.
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect Effendi, Erdianto; Ardianto, Syaifullah Yophi; HB, Gusliana; Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1332

Abstract

The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims as suspects in the same case where the offender has been victimized. Real cases were used in this study, accompanied by secondary data and interviews with crucial policymakers. The findings show that designating victims of negligence in traffic accidents as a suspect should not be pursued. Consequently, the investigation process should be suspended when the victim is found to be responsible for the accident, as the incident does not meet the criteria for a criminal act.