Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.047
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTEKNA Jurnal Fisika FLUX JURNAL PENDIDIKAN FISIKA Jambe Law Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Batoboh : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal GEOSAPTA Jurnal Penelitian IPTEKS SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Bearing : Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Graha Pengabdian Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Community Empowerment Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran Nurse and Holistic Care Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS) Attaqwa:Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Journal of Social Work and Science Education JREP Academia Open
Ishaq Ishaq
STAIN Kerinci
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pemberdayaan Tenaga Bimbingan Perkawinan Melalui Pelatihan Aspek Psikologi di KUA Kota Denpasar Rodiansyah, M Izzat; Ishaq, Ishaq; Faisol, Muhammad
Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v10i1.5525

Abstract

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, implementasinya di KUA Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam penyampaian materi psikologi keluarga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar dengan menggunakan pendekatan pendampingan yang meliputi tahap pembukaan, pelaksanaan, penutupan, dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi selama pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tahap pembukaan masih bersifat administratif, sementara pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya partisipatif. Materi psikologi keluarga seringkali tidak disampaikan secara maksimal karena keterbatasan waktu dan belum semua fasilitator memiliki sertifikat resmi. Tahap penutupan juga belum mencakup tindak lanjut pendampingan setelah pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan serta pengembangan metode yang lebih interaktif dan evaluatif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan dan mendukung ketahanan keluarga di masa mendatang.
Penyuluhan Hukum Islam tentang Praktik Tajdidun Nikah Berdasarkan Teori Maslahah Al-Syathibi di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang Billah, A. Mu'tasim; Hefni, Wildani; Ishaq, Ishaq
Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v10i1.4777

Abstract

Pengabdian ini berfokus pada praktik sosial keagamaan tajdidun nikah (pembaharuan akad nikah) di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, yang secara lokal dikenal sebagai “nganyareh kabin”. Masyarakat melakukannya sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dan upaya memperkuat keharmonisan rumah tangga. Namun, praktik ini belum dipahami secara utuh dari perspektif hukum Islam, sehingga memunculkan perdebatan normatif dan potensi kesalahpahaman hukum. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan hukum Islam berbasis teori maslahah Imam Al-Syathibi, yang menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-naratif dan partisipatif-edukatif, melalui ceramah, dialog, simulasi akad, dan evaluasi pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman masyarakat terhadap praktik tajdidun nikah secara normatif, serta penguatan kesadaran hukum dan keagamaan yang lebih kontekstual dan maslahat. Program ini juga mendorong tokoh agama lokal menjadikan materi penyuluhan sebagai bagian dari pembinaan keagamaan rutin. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memperkuat peran hukum Islam yang adaptif dalam merespons dinamika sosial
Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.59

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.
Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia Ishaq, Ishaq; Razak, Abdul
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.147

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat “luka berpampas, mati berbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.169

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembilan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimassukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.
Criminal Sanctions for Corruption Crimes Based on Perspective Study of Renewal Law and the Relationship with Islamic Criminal Law Wahyuni, Fitri; Ishaq, Ishaq; Irawan, Aris
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.795

Abstract

The crime of corruption is an extra ordinary crime that damages the joints of the economy in a country. Therefore, the crime must be given a sanction that creates a deterrent effect so that the act can be minimized. However, in reality the sanctions against corruption crimes that have been drafted at this time in Indonesia need to be reformulated through the reform of criminal law in Indonesia. This study examines the granting of criminal sanctions for perpetrators of corruption according to Islamic Criminal Law in relation to Criminal Law Reform. The research method used is normative legal research, with data sources in the form of secondary data and primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis is in the form of descriptive qualitative. The criminal sanctions for perpetrators of corruption in Indonesia as stipulated in the corruption crime law are only in the form of imprisonment and fines. Thus, there is a need for reform of criminal law, specifically criminal law for corruption. These legal reform efforts sometimes originate from living laws besides Islamic law, including customary law as law that was applicable in Indonesian society before the entry of the Dutch criminal law. Therefore, the renewal of criminal sanctions for perpetrators of corruption crimes is currently a matter that needs to be reformulated considering the current sanctions have not provided a deterrent effect for perpetrators of corruption by reforming the law and incorporating Islamic values into the formulation of these sanctions, especially the values of justice in Islamic criminal law.
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect Effendi, Erdianto; Ardianto, Syaifullah Yophi; HB, Gusliana; Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1332

Abstract

The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims as suspects in the same case where the offender has been victimized. Real cases were used in this study, accompanied by secondary data and interviews with crucial policymakers. The findings show that designating victims of negligence in traffic accidents as a suspect should not be pursued. Consequently, the investigation process should be suspended when the victim is found to be responsible for the accident, as the incident does not meet the criteria for a criminal act.
The Tradition of Nyadokaken Pengantin in Osing Tribe Marriages in Indonesia: An 'Urf Perspective Ansori, Moh. Khoirur Rizqi; Dahlan, Moh; Ishaq, Ishaq
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 1 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i1.10817

Abstract

This study examines the Nyadokaken pengantin tradition in the marriage of the Osing tribe in Kemiren Village, Banyuwangi, emphasizing its origins, execution, and legal standing under Islamic law. This research utilizes a qualitative methodology, encompassing participant observation, in-depth interviews, and recording while adopting a normative framework that integrates Pierre Bourdieu's habitus theory as an analytical instrument. Research suggests that Nyadokaken began as a method for conflict settlement aimed at preserving familial unity. It possesses considerable societal significance, as families that renounce it encounter stigma and less social acknowledgment. From a fiqh standpoint, the tradition is classified as ‘urf shahih, as it conforms to Al-‘Adah Muhakkamah, meeting the standards of recognized customary practice in Islamic jurisprudence. This study enhances Islamic family law by examining how ‘urf shahih might incorporate local traditions into modern Islamic legal frameworks. Utilizing a sociocultural approach reconciles normative Islamic law with actual practices, providing insights into the adaptive characteristics of Islamic legal principles in Indonesia,
Budaya Carok Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Syaputra, Muhamad Ilham; Ishaq, Ishaq
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i2.9835

Abstract

Ideally, conflicts are resolved through legal channels that uphold justice. However, in reality, the Madurese community often resorts to the tradition of carok, particularly in cases involving honor, which frequently result in fatalities. This raises legal issues, especially regarding criminal accountability for carok perpetrators under both state law and Islamic law. This study aims to analyze the carok tradition, which leads to death, from the perspective of Islamic criminal law, including criminal accountability, the application of Islamic law to carok, and specific conditions where carok is committed out of necessity or self-defense. This article is a library-based study with a juridical-normative approach. The methodology employed is descriptive-analytical. The findings reveal that carok perpetrators are criminally responsible for their actions that cause death. In Islamic law, carok is categorized as an act of murder with specific sanctions, except when it is carried out in self-defense or in defense of one's family.
The Al-Qur’an Learning Evaluation Concept Rofiudin, M. Rizal; Ishaq, Ishaq; Mukaffan, Mukaffan
Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Vol. 5 No. 3 (2023): Pendidikan Islam dan Multikulturalisme
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/scaffolding.v5i3.3791

Abstract

The purpose of this study is to describe the evaluation of learning from the perspective of the Qur'an. This research is qualitative with a library research approach. Data collection techniques are done with documentation. Then, analyze the data with data reduction, presentation, conclusion drawing, and verification. Based on the description and research results above in Islamic education, several basic terms are always connoted with the term evaluation, such as al-Qadha, al-Bala', al-Hisab, al-Imtihan, and al-Fitnah. Although these terms have different orientations of meaning, all five have similar functions in education. The primary evaluation process measures the achievement of learning or educational programs in schools and outside schools. Learning evaluation serves to identify the achievement of learning objectives and provide information on what should be done to overcome the weaknesses obtained in the activities that have been carried out.
Co-Authors Abdul Razak Abdul Waris Abdulah Hamdi Achmad Walif Rizqy Ahmad Junaidi Ainul Yaqin Salam Akhmad Faisal Alexander Kurniawan Sariyanto Putera Ansori, Moh. Khoirur Rizqi Atika, Nur Billah, A. Mu'tasim bin Ahmad Nadzri, Amirulhakim Busriyanti Busriyanti, Busriyanti Dodik Hartono Erdianto Effendi Fachry Abda El Rahman Fatmawati, Fatmawati Fitri Wahyuni Gusliana HB Handayani, Erna Hisam, Moh. Abqariyyin Irawan, Aris Isdaryanti, Isdaryanti Ishaq, Fadhli Muhaimin Jannah, Lailatu Jufri, Moh Kamal, Kamal Laela, Samina Luthfi, Wahdan Arrizal Mandrigau, Tiara Septia Mansur, Muhammad Abu Marola, Mutmaina Kasandra Martoyo Martoyo, Martoyo Moh Dahlan Moh. Lutfi Nurcahyono Muhammad Agus Muljanto Muhammad Faisol Muhammad Faisol Muhammad Yusuf Mukaffan Mukaffan Munir, Muhammad Sirajul Musrini, Musrini Nasution, Gilang Real Juhandra Noor, Mukhlisin Nurhalizah, Nurhalizah Prasetyanto, Deny - Putra, Efendi Pratama Rafid Abbas Rezka Arina Rahma Ritonga, A. Husein Rodiansyah, M Izzat Rofiudin, M. Rizal Rudy Hendrawan Noor Saudi, Akbar Indrawan Sigit Hartono Siregar, Aswi Sartina Sriyono, Grido Handoko Suhar, Suhar Syaifullah Yophi Ardiyanto Syaputra, Muhamad Ilham Tonny, Harry Irfan Totok Wianto Triana, Titin Wardi, Ahmad Helmi Zaki Wildani Hefni