Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.017
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tekno - Pedagogi : Jurnal Teknologi Pendidikan Legal Opinion DE JURE FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of English Language and Education Interdisciplinary Social Studies Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi USRATY : Journal of Islamic Family Law Madania: Jurnal Kajian Keislaman Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)
Johari Johari
Perencanaan Subag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1   2 
Tindak Pidana Pemilu yang Dilakukan Oleh Calon Legislatif Siregar, Arya Parnaungan; Nuribadah, Nuribadah; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21738

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemilu berupa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu serta mengidentifikasi kendala dan upaya penegakan hukumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pemilu. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan masih banyak ditemukan, seperti di tempat ibadah, fasilitas umum, jalan protokol, dan pepohonan, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasangan APK masih minim dan belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu umumnya terbatas pada pemanggilan calon legislatif dan penertiban APK, tanpa diikuti dengan sanksi tegas. Kendala utama yang dihadapi antara lain terbatasnya tindak lanjut hukum setelah pencabutan APK serta rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan edukasi kepada peserta pemilu terkait aturan dan konsekuensi hukum pelanggaran kampanye.
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Indayani, Juwita; Johari, Johari; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22736

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang diperberat dengan keadaan atau cara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Namun demikian, kejahatan ini masih sering terjadi dan cenderung berulang, yang menunjukkan lemahnya upaya pencegahan dan penanggulangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori-teori kriminologi untuk mengkaji pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana saat ini belum optimal dalam memberikan efek jera, tidak sebanding dengan kerugian serta keresahan masyarakat, dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti lemahnya penegakan hukum, putusan hakim yang tidak maksimal, kondisi sosial ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kurang optimalnya rehabilitasi narapidana, korupsi, serta pendekatan hukum yang terlalu represif. Teori-teori kriminologi berperan penting dalam memberikan dasar bagi kebijakan preventif melalui pendidikan moral, penguatan ikatan sosial, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Selain itu, penerapan pendekatan rehabilitatif dan restoratif perlu diutamakan agar pelaku dapat kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum lebih serius dalam menjatuhkan sanksi pidana yang adil dan tegas, serta pemerintah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, akses pendidikan, dan penguatan nilai sosial guna menekan angka kriminalitas.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGURUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 158/PID.B/2022/ PN LSM) Sabani, Nazwa; Johari, Johari; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm telah mencerminkan prinsip keadilan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Begitu juga dengan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencederai integritas sistem birokrasi. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif, sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan Perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi sejak tahun 2016 hingga 2021 dan menyebabkan kerugian yang besar bagi para korban. Namun pertimbangan hakim tidak mencerminkan keadilan pada putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm yang menjatuhkan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini menimbulkan kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak proposional dan belum mencerminkan prinsip keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
KEDUDUKAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN ACEH UTARA Naluri, Akbar; Hatta, Muhammad; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10237

Abstract

Pasal 69 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh diantaranya menyatakan setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan Kawasan Hutan, serta dilarang melakukan penggunaan Kawasan Hutan secara illegal dalam berbagai bentuk. Qanun ini mewajibkan kepada penanggung jawab tindakan itu guna melunasi ganti rugi berdasarkan tingkat kerusakan atau dampak yang dimunculkan kepada negara, bagi dana rehabilitasi, penyembuhan situasi hutan, atau perbuatan lain yang dibutuhkan. Tetapi pada pelaksanaan hukumnya atas perusakan kawasan hutan Aceh Utara tidak pernah dilakukan penjatuhan sanksi pidana denda yang bisa di pakai guna menyembuhkan situasi hutan dampak penebangan liar itu.Tujuan pengkajian skripsi ini yaitu guna mengetahui mengetahui aturan kedudukan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara, guna mengetahui implementasi penjatuhan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara.Metode penelitian skripsi ini yakni pengkjian hukum yuridis normatif yang memakai sumber data sekunder yang dihimpun dari studi kepustakaan (Library Research) selaku data pokok.Hasil pengkajian menyimpulkan bahwasanya aturan hukum kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara yakni dimuat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yaitu pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku apabila dalam proses pemeriksaannya terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan. Kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan Aceh Utara belum berlangsung dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya tiga unsur sistem hukum yaitu bentuk hukum, isi hukum dan budaya hukum yang tidak terpenuhi dengan baik. Artinya, adanya denda untuk mengembalikan kondisi hutan yang dirusak di lapangan sebenarnya tidak mempan bagi pelaku perusakan hutan seperti yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.Disarankan kepada petugas pelaksana hukum supaya memaksimalkan  kinerja pada upaya represif (penanggulangan) dan upaya preventif (pencegahan) tindak pidana perusakan hutan, kepada pemerintah lewat lembaga bersangkutan supaya senantasa meningkatkan penyuluhan perlindungan hutan dengan memaksimalkan kinerja lembaga-lembaga yang berwenang.
Co-Authors Adfiyanti Fadjar Afdhol Rinaldi Agustina, Ningsih Ahmad Maulidizen Ahmad, Arimuliani Akbarizan Akbarizan Akmal, Syarifah AR, Muh. Ahmad Ridha Budi Bahreisy Chalirafi, Chalirafi Deddy Satria M Diana Diana Dona Skd, Khairil Fahmi, Asrul Fatahillah, Fatahillah Fauzi Ahmad Muda Ferdy Saputra Fitri Ayu Hakim, Fhaorozhe Rezky Hasan Basri Haviza Ananda, Cut Hidayatullah Ismail, Hidayatullah hilmi, fauzi Husni Husni Ilham, M. Iman, Muhammad Zailani Indayani, Juwita Irwansyah, Defi Julistia, Rini Jumni Nelli Kori, Hendri Maghfirah Maghfirah Malahayati Malahayati Mardhotillah, Dayu Annisa mauludi, mauludi Muchtahami, Catur Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin N. Nazaruddin Naldi, Dafri Naluri, Akbar ND, Muhammad Authar Nur Ainun Nuribadah, Nuribadah Palinge, Suarlan Datu Rahman Rahman Reza Pahlevi Ginting Rizapoor, Habiburrahman Romi Asmara Roosiani, Aulia Puspita Sabani, Nazwa Saifuddin Muhammad Jalil Sailun, Betty Salsabila, Intan Syazwina Saputri, Opa Aulia Selamat Meliala Setiawan, Yopi Siregar, Arya Parnaungan Subaidi, Joelman Syahpawi Syahpawi Teuku Yudi Afrizal Tumangger, Riska Andriani Wahidin Wahidin Yulianto Yulianto Yusrizal Yusrizal Zainal Abidin Zikri, Ahmad Zul Akli Zulfan Zulkifli Zulkifli