Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Pelecehan Seksual begal Payudara, Upaya Kepolisian Resor Langsa Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Begal Payudara,Upaya Kepolisian Resor Langsa Dalam Penanganan Kejahatan Seksual Begal Payudara Rahayu, Puri; Krisna, Liza Agnesta; Aldino, Hanri
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.2017

Abstract

Abstract The rampant phenomenon in Indonesia of sexual harassment, particularly breast groping, has become a serious problem in Langsa City and threatens the safety and comfort of the community. This not only causes victims to feel fear and trauma, but also makes them feel that their dignity and integrity have been violated. This study aims to examine the efforts of the Langsa Police in preventing and handling this crime. The method used is empirical jurisprudence to collect data through interviews and analysis of official documents. The results show that the police have taken various preventive measures, such as routine patrols and legal counseling through the Community Police (Bhabinkamtibmas) in Gampong-Gampong. However, major challenges remain, particularly regarding the public's reluctance to report incidents. Data shows that there are more cases of sexual abuse that go unreported, indicating that current laws are insufficient to protect victims and that efforts to date have not been enough to convince victims to come forward. The importance of this study lies in the need for advice to the police on how to deal with crimes of sexual abuse. This research is expected to provide useful insights to strengthen future prevention and legal handling efforts, considering issues such as social stigma and lack of legal knowledge among the public. Keywords: Police, Prevention, Legal Handling, Breast Mugging
Legal Policy Dalam Noodwer Exces Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan : (Studi Kasus di Polres Langsa) Murhadi, Murhadi; Krisna, Liza Agnesta; Aldino, Hanri
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 4 (2026): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i4.955

Abstract

Noodweer (pembelaan terpaksa) dalam hukum pidana Indonesia adalah alasan pemaaf yang melepaskan seseorang dari pidana saat terpaksa melakukan tindakan melawan hukum untuk membela diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan penerapan hukum menurut KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan kepolisian/penyidik dalam KUHP serta untuk menjelaskan penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan due process of law, dalam menentukan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri menuntut pemahaman dan penerapan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai penyidik. Hal ini karena Pasal 49 KUHP serta Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional telah mengatur secara tegas syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah (noodweer) atau pembelaan yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa (noodweer exces), yang masing-masing berimplikasi pada penghapusan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Legal policy noodweer exces terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan.
COASTAL WOMEN AS PERPETRATORS OR VICTIMS: AN ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST WOMEN IN CASES OF MARINE ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN EAST ACEH Rika Afrida Yanti; Muhammad Natsir; Liza Agnesta Krisna
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 11, No 1: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v11i1.1277

Abstract

This study examines two central issues concerning coastal women in cases of marine environmental destruction in East Aceh: (1) how environmental criminal law normatively constructs women as perpetrators, and (2) how law enforcement can incorporate substantive and restorative justice principles. Using a normative juridical method supported by analysis of legislation and judicial practice, the research finds that although the Environmental Protection and Management Law formally requires proof of fault (mens rea) for individuals, its application often remains formalistic and result-oriented. The law does not adequately differentiate between primary actors and structurally vulnerable participants, leading to the disproportionate criminalization of coastal women. The study argues that achieving genuine environmental justice requires a contextual and gender-sensitive approach, including proportional assessment of culpability and the selective application of restorative justice mechanisms. Legal reform is therefore necessary to align environmental protection with substantive justice and gender equality principles in coastal communities.
PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBINGAN GURU DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR Rini Fitriani; Zulfiani Zulfiani; Liza Agnesta Krisna; Fachrizal Fachrizal; Zuleha Zuleha
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 12 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v%vi%i.%p

Abstract

Masa kanak-kanak, dikenal sebagai "the golden age," periode penting dalam tumbuh kembang anak. Masa itu, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna mengoptimalkan potensi diri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan fokus pada perkembangan fisik, kecerdasan, emosi, komunikasi, dan spiritual anak. Peran PAUD sangat krusial karena perkembangan anak selama periode ini berdampak signifikan pada kehidupan masa depannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan kepada guru PAUD dapat memberikan layanan pendidikan bermutu kepada para anak. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pembimbingan kepada para guru PAUD kecamatan simpang jernih. Setelah itu dalam kegiatan PKM ini juga dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dengan harapan para guru PAUD dan orang tua memahami tentang pemenuhan hak pendidikan anak di usia dini.