Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Ilmiah Peuradeun Hasanuddin Law Review Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Indonesian Journal of International Law Jurnal Hukum dan Peradilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Mahfud Mahfud
Criminal Law Department, Faculty Of Law, Universitas Syiah Kuala Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam 23111
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar) Zia Zakiri; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.963 KB)

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, serta hambatan–hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pihak kepolisian secara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan represif yaitu dengan melakukan penanganan ketika kejahatan tindak pidana perdagangan orang terjadi. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah korban yang masih malu dan takut melapor serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap praktek-praktek perdagangan orang.Disarankan agarmasyarakat lebih berhati-hati dan tidak takut untuk melaporkan praktek perdagangan orang, dan kepada penegak hukum untuk lebih banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta disarankan kepada pihak pengadilan agar menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ancaman pidana dalam undang-undang.Kata Kunci : Tindak pidana, perdagangan, orang.. Abstract - This research purposed to explain factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons, law enforcement, human trafficking crime, and the obstacles to law enforcement crime of trafficking in persons. Based on the survey, results revealed that the factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons are environmental factors, economic, education, and socio-cultural factors. The law enforcement of human trafficking crime committed by the police preventively is to disseminate and repressive that is by handling when the crime occurred human trafficking. Obstacles in law enforcement is a human trafficking crime victims who are still ashamed and afraid to report as well as a lack of public awareness of the trade practices of people. It is highly recommended for the public to be more careful and not be afraid to report when they see the practice of trafficking in persons, and for the law enforcement authorities, to be more disseminating information and education to the general public because people are not aware of these crimes, and suggested to the court to make a decision in accordance with the stipulated in the aforementioned aprovision.Keywords : Crime, traffficking, human.
The Roles of Victims in the ICC: Victims’ Protection or the Accused’s Fair Trial Right Violation? Mahfud Jufri
Hasanuddin Law Review VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2019
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.019 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v5i1.1423

Abstract

The International Criminal Court (ICC) has provided the right to present victims views in the ICC’s proceeding. The objectives of this article are to identify to which extent the roles of victims in the ICC and to analyze whether victims’ participation would be a violation to the rights of a fair trial of the accused in the ICC or not. This is pure legal research meaning that the materials required in this article are available in libraries, archives and other databases. The article concludes that the victims, in the ICC, are allowed to participate and to seek reparation in accordance with Article 68 (3) of the Rome Statute. In addition, the participation would violate the due process rights of the defendants despite the fact at a particular case; the Appeal Chamber of the ICC decided that there is no such violation as aiming at ending individual impunity.
AN OVERVIEW OF STRICT LIABILITY OFFENCES AND CIVIL PENALTIES IN THE UK’S ENVIRONMENTAL LAW Mahfud Mahfud
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.9.1.2020.154-169

Abstract

The UK has incorporated the strict liability principle in dealing with the environmental offence in its legislations. However, the principle application has some detrimental impacts. This article aims to discuss strict liability crimes in the UK’s environmental legislations and civil penalties in the UK, the detrimental effects of applying its principle and the reasons for supplementing criminal penalties for environmental offences with civil penalties. This will be done through the adoption of a doctrinal legal research method. The incorporation of strict liability principle in the UK’s legislations can be found in the Environmental Protection Act 1990, the Water Resources Act 1991, Part 2A of the Environmental Protection Act 1990 and the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010 No. 675). The detrimental effects of the principle application are the ignorance of mens rea element, unfair trial, ineffective environmental damage prevention, and contradictory to release right. The reasons for applying civil penalties of criminal law violation in regard with violating environmental law are this punishment is possible to be imposed on companies, it strengthens another kind of non-criminal sentence sanction, it is a peaceful solution, a polluter may manage by himself to repair the damage, it has no stigma on the polluter and it has wider law enforcement form. There is a dearth of literature looking at the latest UK’s legislation incorporating strict liability principle application. This article will fill this literature gap. 
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/PID.B/2020/PN.YYK Tentang Tindak Pidana Memaksa Masuk Ke Rumah Orang Lain Dengan Melawan Hukum Husnul Rizal; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.Burhan Bungin, 2007, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Nina Maulany Herlan, Rahaditya, R., 2020, “Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/Pid/2019/PT.DKI)“ Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember.Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, 2018, Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Dopi Pranata; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian dilakukan untuk menjeslakan faktor-faktor yang penyebab, alasan hakim memberikan putusan yang relatif ringan terhadap anggota Polri, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia daam menjalankan tugas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut yaitu faktor kekeliruan menjalankan  Standar  Operasional Prosedur (SOP), pemahaman hukum dan  pecapaian target penyelesaian kasus. Alasan hakim memberikan putusan yang ringan terhadap terdakwa yaitu  pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan subjektif. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas yaitu tindakan yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif. Disarankan kepada pihak Kepolisian agar lebih giat melakukan sosialisasi pemberlakuan menjalankan  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang tepat terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya terkait penyidikan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugas.Kata Kunci: Tindak Pidana, Merampas Kemerdakaan Orang, Kematian, Polisi.
Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Bireuen) Mujibur Rahman; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak– Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana mengatur barang siapa yang membeli, menyewa sebagai hadiah sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Meskipun sudah dilarang namun di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen masih terjadi tindak pidana penadahan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan modus operandi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kendaraan bermotor roda dua, dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Bahan sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua karena harga yang terjangkau dan janji palsu pelaku yang akan memberikan surat setelah seminggu dibayar. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kendaraan bermotor roda dua adalah melaporkan kepada pihak berwajib, meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat, dan sosialisasi tentang pentingnya surat kendaraan bermotor, patroli rutin, dan upaya represif. Adapun faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua yaitu masyarakat lebih memilih membeli kendaraan yang lebih murah meskipun tidak memiliki kelengkapan surat dan sepeda motor sudah dibongkar serta tidak menyerupai bentuk aslinya. Disarankan perlunya kehati–hatian dan kesadaran masyarakat terhadap modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penadahan dan peningkatan kinerja pihak kepolisian dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penadahan, Kendaraan Bermotor
TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Amanda Humaira; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pendistribusian konten pornografi dengan media elektronik sebagai suatu tindakan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas UU Noor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk ancaman pidana ada pada Pasal 45 ayat (1) UU tersebut, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, pada realitanya masih ada tindakan melanggar atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, penerapan sanksi terhadap pelaku, dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pendistribusian konten pornografi melalui media elektronik. Data primer dalam penulisan artikel ini diterima menggunakan metode melaksanakan mewawancarai bersama responden beserta informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menganalisis bahan bacaan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Didasarkan atas hasil riset dikenali bahwasanya yang menjadi faktor yang menyebabkan adanya Tindak pidana tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan kesdaran hukum, kurangnya penghayatan agama, lingkungan, tidak terpenuhinya keinginan pelaku, dan sakit hati, penerapan sanksi terhadap pelaku dinilai sudah sejalan terhadap UU yang berlaku, yakni pidana penajara selama 2 (dua) tahun kepada pelaku pada kasus No. 195/Pid.B/2019/PN Lsk dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada pelaku pada kasus No. 69/Pid.Sus/2022/PN Lsk, upaya penanggulangan yang dilakukan adalah kegiatan JMS, penyedian hotline, dan melakukan upaya-upaya yang seharusnya ketika suatu tindak pidana terjadi. Disarankan kepada aparat pengegak hukum untuk dapat bekerja lebih maksimal dan optimal agar kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum benar-benar dapat dirasakan pada hidup masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pendistribusian, Pornografi
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang) Denisa Tri Saharani; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Satlantas Aceh Tamiang. Hasil penelitian bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh penyidik setelah adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Yang dilakukan sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum sehingga perkara tidak dilanjutkan. Faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif terdiri dari dua faktor yaitu penegak hukum dam hukum budaya masyarakat. Adapun faktor penegak hukum yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman Penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor budaya hukum masyarakat itu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan prilaku dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui keadilan restoratif. Kepada Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kabupaten Aceh Tamiang kiranya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap tata cara penangangan kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif. Sehingga penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas. Abstract  - This research aims to analyse the efforts and factors that influence the implementation of restorative justice to traffic accident cases at the Aceh Tamiang Police Traffic Unit. The results of this research showed that the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accident cases is conducted by the investigators after the initiation of settlement from the perpetrator and the victim's family. This is conducted before the investigator sends the Notification of the Commencement of Investigation (SPDP) to the Public Prosecutor in order to make the case will not be proceded anymore. Several factors that influence the application of restorative justice consist of two factors, namely law enforcement and community culture. The law enforcement factor is the investigator's lack of knowledge and understanding of the applicable laws and regulations. The legal culture factor of the community is related to the values, attitudes and behavior in people's lives so that it influence the decision making to resolve traffic accident cases they encountered through restorative justice. To the investigators of the Traffic Accident Unit, the Aceh Tamiang District Traffic Unit, it is recommended that they should increase their knowledge and understanding in regards of the procedures for managing traffic accidents through restorative justice. So that the application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases can be carried out in accordance with the procedure for resolving cases based on the provisions of the applicable laws and regulations.Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident.
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) El Farisy; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab dan modus operandi terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah Lubuk Pakam, upaya penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah Lubuk Pakam, dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hingga terjadinya disparitas dalam tindak pidana membawa senjata tajam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab dan modus operandi dari tindak pidana membawa senjata tajam terdiri dari faktor eksternal dan internal, faktor eksternalnya adalah faktor individu, kurangnya kesadaran hukum, keluarga, lingkungan, dan ekonomi, sedangkan faktor internalnya melakukan pengancaman, melakukan kekerasan dan menjaga diri. Modus operandinya adalah berjaga-jaga, mengancam, memalak dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam adalah dengan upaya preventif dan represif. Alasan terjadinya disparitas dalam putusan hakim ada dua yaitu alasan yang meringankan dan memberatkan, alasan yang memberatkannya adalah meresahkan masyarakat, sifat dari perbuatan itu sendiri, akibat dari perbuatan yang di timbulkan, pelaku sudah pernah dihukum, dan alasan yang meringankannya adalah belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan. Saran kepada pihak Kepolisian Resort Deli Serdang agar melakukan patroli dan razia sesering mungkin guna mencegah tindak pidana membawa senjata tajam agar tidak muncul korban-korban selanjutnya. Kepada masyarakat agar taat terhadap hukum yang berlaku saat ini jangan lagi membawa senjata tajam secara ilegal sesuai ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.Kata Kunci: Tindak Pidana, Membawa Senjata, Senjata Tajam. Abstract  - This research aims to analyse the causative factors and the modus operandi behind the occurrence of the crime of carrying sharp weapons in the Lubuk Pakam area, efforts to overcome the crime of carrying sharp weapons in the Lubuk Pakam area, and the Judge's considerations in making decisions until there is a disparity in the crime of carrying sharp weapons. The results of this research showed that the causative factors and the modus operandi of the crime of carrying sharp weapons consist of external and internal factors, the external factors are individual factors, lack of legal awareness, family, environment, and economy, while the internal factors are threats, violence and self-preservation. The modus operandi is to be on guard, to threaten, and so on. Efforts to overcome the crime of carrying sharp weapons are preventive and repressive efforts. There are two reasons for the disparity in the judge's decision, namely mitigating and aggravating reasons, the aggravating reasons are disturbing the community, the nature of the act itself, the consequences of the actions that have been caused, the perpetrator has been punished, and the mitigating reason is that he has never been punished, regrets his actions, admit his actions and behave politely in court. Suggestions to the Deli Serdang Resort Police should be carry out patrols and raids as often as possible to prevent criminal acts of carrying sharp weapons so that further victims will not appear. To the public should obey the current law, do not carry sharp weapons illegally in accordance with the provisions stipulated in the Emergency Law Number 12 of 1951. Keywords: Criminal Action, Carrying Weapon, Sharp Weapon.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN) Ariza Saputri; Mahfud Mahfud; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - artikel ini bertujuan dalam menjelaskan bentuk menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Bireuen, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris yakni  penelitian yang mengkaji aturan hukum positif dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di kabupaten Bireuen adalah pemenuhan hak-hak korban serta perlindungan hukum berupa penyidik memproses laporan dan pemberian informasi kepada korban, jaksa mewakili korban dalam proses peradilan, dan ganti kerugian. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindugan terhadap korban tindak pidana penggelapan adalah kendala yang berasal dari masyarakat atau korban itu sendiri, pengaturan hukum dan yang kendala dari aparat penegak hukumKata Kunci : viktimologi, penggelapan, kendaraan roda dua.                                                                                    Abstract – This article aims to explain the forms of protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency, as well as the challenges faced in providing protection to victims of motor vehicle theft. The research utilizes an empirical juridical method, which examines positive legal rules in relation to the realities in society. The research findings indicate that the protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency includes the fulfillment of victims' rights and legal protection in the form of investigators processing reports and providing information to the victims, prosecutors representing the victims in the judicial process, and compensation for damages. The challenges encountered in providing protection for victims of motor vehicle theft arise from the society or the victims themselves, legal arrangements as well as challenges stemming from law enforcement authorities.Keyword :victimology, embezzlement , two-wheeler. 
Co-Authors Ainal Hadi Ainon Marziah Amanda Humaira ANDRI KURNIAWAN Ariza Saputri Cut Finsa Rifatunisa Cut Sarah Nadia Denisa Tri Saharani Dhanapal, Saroja Dopi Pranata Efendi Efendi El Farisy Fikri Fikri Hamdi, Syaibatul Husnul Rizal Khairul Muammar M. Putra Iqbal Maulana Arif Fadli Maulidin Maulidin Merlita Yuli Safitri Muhammad Usyukur Mujibur Rahman Mukhlis Mukhlis Nazeri, Norbani Mohamed Nia Juwifa Rani, Faisal A Reza, T. Surya Rizanizarli, Rizanizarli Rizky Aditya A Said Hafidz Mahya Sautunnida, Lia Siti Farahsyah Addurunnafis Siti Rauzah Sri Muharani Syahbandir Syahbandir Tarmizi Tarmizi Teuku Ahmad Yani Zia Zakiri