Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.579
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Hasanuddin Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling International Journal of Applied Business and International Management Journal of the Community Development in Asia Innovative: Journal Of Social Science Research
Ronny A. Maramis
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Sengketa Pengadaan Tanah Tanpa Konsinyasi Melalui Pengadilan Negeri Deiby Rifka Purwanti Wagiran; Ronny A. Maramis; Jemmy Somdakh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2207

Abstract

Sengketa pengadaan tanah tanpa konsinyasi merujuk pada perselisihan atau konflik yang timbul dalam proses pengambilalihan tanah oleh pihak pemerintah atau pihak swasta tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari pemilik tanah yang terdampak. Tujuan penyelesaian sengketa pengadaan tanah tanpa konsinyasi adalah untuk menjaga kestabilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penting untuk mencari solusi yang seimbang antara kepentingan publik dalam pembangunan dan perlindungan hak-hak pemilik tanah yang terdampak dalam konteks pengadaan tanah tanpa konsinyasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa pengadaan tanah tanpa konsinyasi melalui pengadilan negeri dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi mahasiswa S2, praktisi hukum, serta pihak terkait lainnya dalam menghadapi sengketa pengadaan tanah tanpa konsinyasi dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik tanah yang terdampak.
Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ronny A. Maramis; Brandon Ridle Julio Tumanduk; Dani R. Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2286

Abstract

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarat daerah itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah membentuk suatu badan usaha milik daerah untuk menunjang sumber pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan daerah dan nasional. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Daerah dalam hal ini bisa melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaiman yang tercantum dalam Pasal 304 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah harus memperhatikan dalam menetapkan suatu badan usaha milik daerah dari segi perencanaan dan dari segi pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dari pendirian badan usaha milik daerah.
Pemberian Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Era Otonomisasi Yusak M. Papendang; Ronny A. Maramis; Dani R. Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2642

Abstract

Keberadaan Pancasila khususnya Sila ke Lima bersama Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18, Pasal 33 telah menjamin eksistensi otonomi daerah terutama pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga segala bentuk ketimpangan yang dirasakan oleh daerah terhadap hilangnya kewenangan dalam pemanfaatannya merupakan sebuah pelanggaran. Saat ini pemberian izin pertambangan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang luas wilayahnya kurang dari 2000 km2 seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara mendapat penolakan dari warga masyarakat terdampak sehingga berujung gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Manfaat penelitian ini adalah memberikan alternatif pemikiran sebagai sebuah sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini bertipe penelitian yuridis normatif bersama beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual juga teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia Ronny A. Maramis; Meylicia Vinolitha Kamagi; Natalia Lengkong
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2719

Abstract

Zaman modern mempengaruhi perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi kejahatan di dunia maya juga ikut bertambah, salah satunya kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui media online yang dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Saat ini penegakan kasus KBGS menggunakan aturan yang lebih baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) namun karena aturan ini baru saja disahkan, penanganan kasus KBGS masih menggunakan aturan yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam bentuk pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa aturan yang lama belum berfokus ke perlindungan korban sehingga UU TPKS hadir sebagai pelengkap aturan yang lama, namun penegakan kasus KBGS masih menemui kendala dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya kapasitas penyidik, fasilitas untuk kepentingan penyidikan yang belum memadai, kesulitan mengumpulkan barang bukti digital serta korban yang umumnya merupakan perempuan tidak terlalu terbuka dalam memberikan informasi terkait kejadian yang dialami disebabkan adanya perasaan takut juga malu dikarenakan hal ini bersifat sangat intim.
Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi Arthur Piri; Ronny A. Maramis; Friend H. Anis
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.2785

Abstract

Eksistensi kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di bidang perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi adalah hal yang penting untuk menjaga integritas dan efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan. Di bawah hukum Indonesia, penyidikan perkara pidana biasanya merupakan tugas dari kepolisian, namun, terdapat pengecualian dalam beberapa sektor, termasuk sektor perbankan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengecualian bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan independensi jaksa dalam melaksanakan tugas penyidikan di sektor perbankan yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara-perkara pidana di sektor perbankan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan adil. Kewenangan jaksa dalam penyidikan di sektor perbankan juga mencakup tindakan penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan pihak terkait untuk membantu dalam penyelidikan dan proses pengumpulan bukti.   Kata Kunci : Penyidikan Perkara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, UU No.16 Tahun 2004
Pengawasan Produk Bahan Makanan Beku (Frozen Food) Yang Beredar Di Masa Pandemi Dan Sesudahnya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Preisy C.J. Mokoagouw; Wulanmas A.P.G. Frederik; Ronny A. Maramis
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3543

Abstract

Tren makanan beku (frozen food) di kalangan masyarakat semakin meluaskarena gaya hidup masyarakat modern saat ini yang serba sibuk sehingga lebih memilih makanan yang praktis, cepat saji, dan sekaligus enak. Fenomena ini terlihat dengan banyaknya dijumpai makanan olahan yang berasal dari frozen food sejak masa pandemi hingga sesudahnya. Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi agar tidak merugikan konsumen. Akan tetapi, masih terdapat beberapa konsumen yang tidak memperhatikan mengenai izin edar pangan, serta masih adanya pelaku usaha yang bersikap tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan izin edar produk pangan. Bentuk pengawasan terhadap makanan olahan ini, dipertanyakan pengawasannya karena menyangkut dengan perlindungan konsumen. Sehingga pada penelitian ini, berfokus pada Upaya pemerintah dalam mengawasi makanan olahan. Penelitian ini menitik beratkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normative untuk menemukan Upaya pemerintah dalam mengawasi makanan olahan sehingga aman sampai pada konsumen atau masyarakat. Hasil penelitian menujukan Ijin edar makanan dan minuman beku merupakan kewenangan kementerian Kesehatan dan kementerian perdagangan dan semua kewenangan itu telah dilimpakan kepada BPOM untuk memeriksa produk makanan dan minuman beku yang layak diedarkan kepasar ditengah masa pandemi dan penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku usaha produsen makanan dan minuman beku yang melanggar aturan dan standart mutu Kesehatan.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Roger Hermanus; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis adalah suatu pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penipuan bisnis. Tujuan utama dari Restorative Justice adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi. Penerapan Restorative Justice dalam kasus penipuan bisnis dapat membantu menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, serta memberikan peluang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam memulihkan situasi dan menjaga hubungan yang lebih baik di masa depan. Penting untuk melibatkan mediator yang berpengalaman dalam Restorative Justice untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penipuan dengan latar belakang bisnis di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara) akan mengikuti prinsip-prinsip dasar Restorative Justice dengan melibatkan Kejaksaan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum.
Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Menjadi Hak Milik Pandelaki, Glenn Richard; Maramis, Ronny A.; Soeikromo, Deasy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 5 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas kajian hukum mengenai perubahan hak atas tanah negara bekas Eigendom Verponding menjadi Hak Milik di Indonesia. Eigendom Verponding merupakan warisan hukum pertanahan kolonial Belanda yang memberikan hak milik tetap atas tanah, namun dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia saat ini, hak tersebut harus dikonversi agar selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Penelitian ini menguraikan aturan hukum yang mengatur proses konversi tersebut, peran strategis Kantor Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan konversi, termasuk penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik tanah dalam menghadapi potensi sengketa dan penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan yuridis normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi konversi cukup jelas, dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif, kurangnya sosialisasi, dan sengketa kepemilikan akibat tumpang tindih hak. Peningkatan digitalisasi administrasi pertanahan, reformasi kebijakan penyederhanaan prosedur, serta peningkatan layanan bantuan hukum dinilai krusial untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal. Kata kunci: Eigendom Verponding, konversi hak atas tanah, Hak Milik, Kantor Pertanahan Nasional, perlindungan hukum, Undang-Undang Pokok Agraria.
Co-Authors A. Valentino Sinaga Abdullah Marlang Abdurrahman Konoras Abdurrahman Konoras Abraham Agung Poputra Adysto Dea Aminuddin Ilmar Arthur Piri Betsy A. Kapugu Brandon Ridle Julio Tumanduk Cahya Shinta Sakti Christian Christmas Sihombing Dani R. Pinasang Dani R.Pinasang Deasy Soeikromo, Deasy Deiby Rifka Purwanti Wagiran Dwi F. Mokoagow Elko Lucky Mamesah Emma V.T Senewe Equino Mikael Makadolang Febiola V Katiandagho Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Giofani Omega Damar Grace H. Tampongangoy Grace tampongangoy Grace Yurico Bawole Helben Gainau Inggrid Feinsiela Bawotong Ixel Meilissa Greymona Maramis J. Ronald Mawuntu Jastinra Paula Megaputri Mamalu Jeany Anita Kermite Jemmy Somdakh Justisi Devli Wagiu Kania Indah Putri Kesek Karmenita Sendi Bawinto Lendy Siar Lifking Novian Kandow Maarthen Y. Tampanguma Maarthen Youseph tampanguma Marthin L. Lambonan Martquery Herman Lewar Maryam Laomo Mercy M. M. Setlight Meylicia Vinolitha Kamagi Momuat, Yulia Vera Natalia Lengkong Nataly Desnia Syaloomita Mukuan Pandelaki, Glenn Richard Petra J. Pelle Preisy C.J. Mokoagouw Priscilla Sheren Sondakh Rielly Lontoh Roger Hermanus Rolando Ngenget Ryan Renova SABRINA SARAH SUMENDAP Sarah D. L. Roeroe Serina Soriton Sinta Lamria Yulianti Siagian Theodorus Hendrik Willem Lumunon Thessalonika Gloria Kalalo Timotius Moris Tiwow Toar Neman Palilingan Waha, Caecilia J. J. Yusak M. Papendang