Articles
<![CDATA[HUKUM INTERVENSI PASAR (PRICE FIXING) DALAM JUAL BELI MENURUT TINJAUAN TEORI MAṢLAḤAH ]]>
<![CDATA[Nahara Eriayanti]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1293
<![CDATA[Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual bisa jadi dengan sengaja menaikkan harga barang, atau bisa juga karena mekanisme pasar yang alamiah. Dalam kondisi, ulama masih berbeda pendapat tentang pemerintah mengintervensi pasar (price fixing) dalam menentukan standar harga. Salah satu ulama yang concern dalam masalah ini adalah Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Al-Qaraḍāwī cenderung membolehkan pemerintah mengintervensi pasar, hal ini justru berbeda dengan jumhur ulama yang melarangnya. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar dalam jual beli? bagaimana dalil dan metode istinbāṭ yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī?, dan bagaimana pula pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut dilihat dari teori maṣlaḥah? Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data penelitian dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (price fixing atau tas’īr) dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu intervensi pasar terlarang (tas’īr al-mamnū’), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena supplay dan demand. Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (tas’īr masyrū’), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah ta’lili dan istishlahi. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang intervensi pasar (price fixing) sudah sesuai dengan teori maslahah. Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk mashlahah al-dhaririyah, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan mashlahah mu’tabarah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO ]]>
<![CDATA[Nahara Eriyanti]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1299
<![CDATA[Pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad Mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut Ngawali Koro di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya Pembagian keuntungan dari hasil Ngawali koro hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil Ngawali Koro , serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Tungel, Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama Ngawali Koro tidak sesuai dengan konsep mudharabah dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI ]]>
<![CDATA[Nahara Eriyanti]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2008
<![CDATA[Aceh Singkil memiliki sumber daya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih di sektor pertanian dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani dari kalangan menengah ke bawah. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan tingkatan harga yang berbeda menjadi hal yang lumrah terjadi. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi dan sistem pengalokasiannya untuk petani di Aceh Singkil, tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil pada penjualan pupuk subsidi di kios-kios resmi pengecer, dan kebijakan pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi dalam perspektif tas’ir al-jabari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani (hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja) disebabkan oleh faktor, yaitu: jumlah alokasi yang terbatas, kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDKK, penjualan pupuk subsidi kepada pihak lain, dan ketidaksesuaian antara alokasi dengan jumlah RDKK. Tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Sistem pengalokasiannya juga masih kondisional.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi juga belum sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari karena bertolak belakang dengan tujuan awalnya, yaitu menetapkan harga yang adil serta mengurangi tingkat kelangkaan demi kemaslahatan bersama.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA ONLINE SHOPEEPAY LATER ]]>
<![CDATA[Safira Mustaqila]]>;
<![CDATA[Nahara Eriyanti]]>;
<![CDATA[Atika Rizkiyanda]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 4 No 1 (2023): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut konsep Fikih Muamalah utang piutang disebut dengan qardh, akad qardh menjadi salah satu alternatif paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat dengan adanya e-commerce yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Shopee merupakan salah satu marketplace yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga PT. Commerce Finance. Dalam akad qardh tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui ShopeePay Later dan bagaimana tinjauan Fikih muamalah tentang akad qardh terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui ShopeePay Later. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik belanja online menggunakan ShopeePay Later ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighat akad, aqid, ma’qud alaih dan tujuan akad.]]>
<![CDATA[Nilai dan Kualitas Emas Dinar pada Komunitas Magnet Rezeki Banda Aceh dalam Tinjauan Syarat Objek Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah ]]>
<![CDATA[Nida Ufairah]]>;
<![CDATA[Bukhari Ali]]>;
<![CDATA[Nahara Eriyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Investasi Islam Vol 9 No 1 (2024): Jurnal Investasi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[FEBI IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/jii.v9i1.9268
<![CDATA[Dinar Khoirur Roziqiin is a Magnet Rezeki community product. Although the quality standard of this dinar is in accordance with LBMA regulations, the existence of value and quality is still a concern among people outside Magnet Rezeki because people still doubt the quality standards. Therefore, empirical evidence is needed so that the standard and quality can be recognized by all circles and in accordance with the provisions of Fiqh Muamalah. Based on these problems, this research was conducted with the aim of examining the value and quality of dinars among Magnet Rezeki in reviewing the terms of the object of sale and purchase according to Fiqh Muamalah. This research uses qualitative methods with descriptive analysis type of research. The results of this study indicate that the value and quality of dinars Khoirur Roziqiin's are in accordance with the provisions of the terms of the object of sale and purchase in Fiqh Muamalah. The parties involved in production, certification and sale have ensured that the value and quality of this dinar is maintained. Therefore, the results of this study are expected to provide empirical information to all groups regarding the value and quality of this dinar. As a result, it’s expected to increase the trust and interest of Magnet Rezeki members and the public to invest in dinar Khoirur Roziqiin. The author suggests that the dinar Khoirur Roziqiin company carefully ensure the transparency of the value and quality of dinar. In addition, the company must conduct vigorous education to the wider community about the benefits of dinar investment.]]>
<![CDATA[Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyus Suami ]]>
<![CDATA[Khairuddin, Khairuddin]]>;
<![CDATA[Eriyanti, Nahara]]>;
<![CDATA[Mabrina, Amalia]]>
<![CDATA[ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.8597
<![CDATA[Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah kasus nusyuz. Namun sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu nusyuz suami yang merupakan suami yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, sebagaimana telah tersirat di dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada tiga: pertama, apakah faktor-faktor terjadinya kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Kedua, bagaimana peran tokoh masyarakat Gampong Jeulingke dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami? Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya nusyuz suami ada empat yaitu faktor selingkuh, faktor emosi, faktor ekonomi dan suami yang tidak tertarik lagi pada istri. Peran yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke untuk penyelesaian kasus nusyus suami dengan menjadi hakam (juru damai) yaitu Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyatakat lainnya dengan cara menasihati, perdamaian atau mediasi apabila tidak dapat mencapai keputusan maka diselesaikan di pengadilan. Menurut perspektif hukum Islam penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S Al-Imran ayat 104 dan Q.S At-Tahrim ayat 6.]]>
<![CDATA[Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya) ]]>
<![CDATA[Sa'dan, Saifuddin]]>;
<![CDATA[Eriyanti, Nahara]]>;
<![CDATA[Safira, Nurma Novi]]>
<![CDATA[ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.10251
<![CDATA[Seorang wali yang melalaikan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Mahkamah Syar’iyyah, Pernyataan pencabutan hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan sebagaimana didasarkan oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana kewajiban seorang wali yaitu merawat, mendidik dengan sebaik-baiknya, mewakili si anak dalam segala tindak perdata dan lainnya. Putusan Majelis Hakim di Mahkamah Syar’iyyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak kepada wali yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan I’tikad tidak baik. Oleh sebab itu tulisan ini akan melihat apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak tersebut dan kesesuaian putusan hakim ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Hasil pertimbangan Hakim yaitu tetap memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu) berdasarkan Undang-undang No.1 Pasal 49 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah sudah tepat dalam memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu). Hakim dalam memutuskan perkara perwalian anak disini beralih kepada aturan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan dan dikarenakan penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya dan beri’tikad tidak baik kepada anak yang berada dibawah perwaliannya serta dengan tetap mengutamakan kemaslahatan pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.]]>
<![CDATA[The Alimony Obligation of a Civil Servant and Non-Civil Servant Father towards Children Post-Divorce (The Study on Aceh Syar'iyyah Court Decision Study of 2019) ]]>
<![CDATA[Djawas, Mursyid]]>;
<![CDATA[Eriyanti, Nahara]]>;
<![CDATA[Yulia, Anita]]>;
<![CDATA[Fauzan, Faisal]]>
<![CDATA[ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.9493
<![CDATA[This research was motivated by two decisions of the Aceh Syar'iyah Court, namely decision Number 75/Pdt.G/2019/MS. Aceh in determining the child's sustenance after divorce, distinguished by the amount that must be given by civil servant and non-civil servant fathers. However, these two decisions are different from the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI), in which the Compilation of Islamic Law (KHI) does not mention the number of child support provisions. This is the focus of this research, in which two research questions were administered to answer the research inquiries First; what is the judge's consideration in determining the obligation of a civil servant and a non-civil servant father? Second; how does the Islamic law determine the obligations of a civil servant and non-civil servant father to children after a divorce from the study of the 2019 Aceh Syar'iyah Court judge’s decision? This is a library research investigating cases on strategies used by judges in solving various cases. The study reveals that the judge’s considerations in determining the level of child maintenance rights are differed between the judge’s decision Number 75/Pdt.G/2019/MS.Aceh and decision Number 70/Pdt.G/2019/MS.Aceh. The study suggests that the judge has different ways of determining the legal decision. The civil servant fathers are entitled to comply by article 8 PP No. 10 of 1983 jo. PP No. 45 of 1990, while the non-civil fathers are referred to the recommendation of the Compilation of Islamic Law (KHI), which is seen from the ability of the father. This is found to have been in compliance with the Islamic law. Therefore, according to the author, the difference in determining the level of income for children after divorce is relevant to Imam Syafi'i's opinion that income has a certain size. The rich father should pay two mud, middle-class fathers pay one and a half mud and the low-income fathers pay one mud.]]>
<![CDATA[THE USE OF SCALES IN THE KOTA FAJAR’S VILLAGE FISH MARKET ACEH SELATAN FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH : The Analysis of the Tadlis Elements’s Existence ]]>
<![CDATA[Eriyanti, Nahara]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/iqtishadiah.v3i2.2364
<![CDATA[Market is one of the means used to carry out buying and selling transactions. Buying and selling that took place at the village of Kota Fajar fish market involved traders using scales that were not suitable for use, causing the fish to be weighed not according to their proper weight. Scales are important equipment that must be owned by traders who aim to find out the exact size of the fish being traded. Traders in the fish market generally use spring scales in buying and selling because they are very easy to use. This study aims to find out how the practice of buying and selling fish and the mechanism of traders in the fish market in using scales and how to use scales in the village of Kota Fajar fish market in the perspective of fiqh muamalah in terms of the tadlis elements’s existence. In this study, the authors used a descriptive analysis method with primary data obtained from field research and secondary data obtained from library research. The results of the study showed that the practice of buying and selling at the village of Kota Fajar fish market is that traders sell fish by using a spring scale as a weighing device, but there are also some traders selling fish by stacking it. The use of scales by fish traders is not fully follow fiqh muamalah and there is an element of tadlis in quantity which causes trading to be invalid, where fish traders still use spring scales which are rusty and the springs are weak which causes the measurements to be inaccurate, and there is the intentional element is carried out by the fish trader even though he knows that the scales used are not suitable for use, resulting in the buyer experiencing a loss.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN MURABAHAH FINANCING: In The Mitra Niaga Sejahtera ]]>
<![CDATA[Eriyanti, Nahara]]>;
<![CDATA[Salsabila, Tiara]]>;
<![CDATA[Khalidi, Muhadi]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/iqtishadiah.v5i1.5251
<![CDATA[One of the financial institutions that contributes effectively to channeling business capital financing in the Aceh Besar area is the Mitra Niaga Sejahtera Sharia Consumer Cooperative. This institution is supervised by the Sharia Supervisory Board which is tasked with supervising the operations and practices of LKS so that it adheres strictly to sharia principles. This article examines the murabahah financing mechanism and analyzes the extent of supervision by the Sharia Supervisory Board at the Mitra Niaga Sejahtera Sharia Consumer Cooperative regarding the financing mechanism. The research method used is qualitative research and produces data in the form of descriptive analysis. Data collection techniques use field interview techniques and documentation. The results of the author's analysis show that the initial mechanism for becoming a member/potential member of murabahah financing is by submitting an application for murabahah business capital financing with predetermined conditions, ensuring that the murabahah financing meets the target, carrying out inspections of pillars such as contracts, transacting parties, The object, purpose and benefits of the financing and the form of supervision carried out by the DPS regarding murabahah financing is conducting visits to cooperatives to check the correctness of the contracts, objects and accurate evidence, and ensuring procedures or Standard Operating Procedures (SOP) are in accordance with sharia rules. The supervisory practices carried out by DPS regarding murabahah financing in this cooperative are in accordance with the applicable supervisory mechanism because it assesses all forms of practices carried out in accordance with the applicable SOP and established by DSN as a reference. This research offers the role of DPS in each sharia financial institution after the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions]]>
