Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Ketut Markeling
Udayana Of University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
TANGGUNG JAWAB PROVIDER DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN YANG MENIMPA PELAKU OLAHRAGA KEDIRGANTARAAN MICROLIGHT/AUTOGYRO Nyoman Riela Pricilia; Dewa Gde Rudy; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.919 KB)

Abstract

Aero sport has been a trending sport in Indonesia since January 17, 1972 when thissport has attracted people to established Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) to held,guide, and leads other people who interested in aero sport there are still so manyquestions about the course of aero sport under FASI which is also including about theirresponsibility of damages, and losses for the athletes and/or the third party. This paperalso describes how FASI, as the provider will handle those damages and losses which ishappen to those athletes or third party by using empirical juridical approach and notethat the responsibility of the FASI against sports people is in terms of aerospaceguidance, supervision, and implementation as well as the loss of a third party FASItackle the problem of losses suffered by third parties to talk about it, weighed together,and declare whether the third party is eligible to get compensation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI YAYASAN PUSPADI BALI I Gede Siwananda Putra A.K; I Ketut Markeling; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3062.612 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p04

Abstract

Di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah diatur perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diatur seperti, perlindung upah, jaminan sosial, fasilitas kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja cacat, tenaga kerja anak, dan tenaga kerja perempuan. Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk pekerja penyandang disabilitas di Puspadi Bali, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana bentuk, pelaksanaan dan hambatan yang terdapat dalam yayasan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan perlindungan hukum bagi pekerja dilindungi oleh Peraturan Perundang – undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan adalah sistem pengupahan, istirahat atau cuti, keselamatan, kesehatan kerja, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, penempatan kerja yang adil, proposional, dan bermartabat. Hambatan yang dihadapi tidak adanya transportasi antar jemput, serta masih minimnya akses jalan dan transportasi umum yang menunjang penyandang disabilitas. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Pekerja, Penyandang Disabilitas
PERLINDUNGAN HUKUM DARI PT ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI BALI A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.175 KB)

Abstract

In tourist traveling in indonesia in Bali becomes very important. It involves the safety of your tour. such conditions has earlier handled by travel agency. Travelers against accidents oftenoccur especially at tourist object in Bali, especially in tourism activities. Relationsship between PT insurance Jasaraharja with travel agents in carrying out this insurace agreementbasically describes the rights and obligations between the two parties. parties commited themselves to indemnify or pay the premiums to the insurer. Which this paper titled legalprotection of PT insurance jasaraharja putera towards tourists who had an accident in Bali.This paper aims to understand the form of legal protection. The results showed that the PT insurace Jasaraharja Putera so its easier to get right to lighte the conditions to be met bytravel to obtain compensation or redress. Study is a form of research data interview the data directly on an agency or institution wich is the object of research.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN BARANG DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN OBJEK PENGANGKUTAN PADA TIKI Ida Bagus Putu Bayu Kumara Manuaba; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.707 KB)

Abstract

Pengiriman barang yang dilakukan oleh Perusahaan Pengiriman Barang PT. Citra Van Titipan Kilat atau yang dikenal dengan Tiki di Indonesia telah menempuh 40 tahun sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1970 H. Soeprapto dan Ibu Hj. Nuraini. Sejalan dengan itu, Tiki sebagai perusahaan pengiriman barang terkemuka di Indonesia selalu meningkatkan eksistensinya di masyarakat dengan berbagai macam pelayanan hingga memberikan ganti rugi terhadap tuntutan yang diberikan atasnya. Penyusunan jurnal ini mengacu pada dua rumusan masalah yakni pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam hal terjadi kerusakan barang pada pengangkutan melalui Tiki? Dan kedua, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak Tiki dalam hal terjadinya kerusakan barang pengangkutan?. Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan jasa pengiuriman barang melalui Tiki Indonesia dalam perspektif hukum pengangkutan; serta mendeskirpsikan bentuk pertangungjawaban atas kerusakan barang yang terjadi pasca menggunakan jasa pengiriman barang melalui Perusahaan Tiki sesuai dengan peraturan maupun kebijakan yang berlaku. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan yang didapatkan ialah bahwa pertama, Tiki telah memberlakukan kebijakan yang memberikan peluang bagi para konsumen untuk mengajukan klaim ganti rugi; serta kedua, Tiki memberikan ganti rugi dengan cara mengganti kerugian secara utuh bagi pihak yang mengasuransikan barangnya serta membayar 10 kali biaya pengiriman barang yang tidak melampaui nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kata Kunci: Ganti Rugi Tiki, Pengangkutan Darat, Pengiriman Barang, Tiki.
INDIKASI DISKRIMINASI HARGA DERAJAT II PADA PASAR TRADISIONAL Nyoman Mya Ariastuti Dewi; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.206 KB)

Abstract

Diskriminasi harga derajat II adalah salah satu bentuk diskriminasi harga yang acap kali dilakukan oleh pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah, karena adanya tekanan ekonomi yang berasal dari suatu kebijakan tertentu atau adanya tekanan ekonomi dari pelaku usaha lainnya. Diskriminasi harga derajat II dapat merebut sebagian surplus konsumen menjadi keuntungan pengusaha monopoli. Diskriminasi harga derajat II dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga perlu diketahui gejala-gejala diskriminasi harga derajat II pada pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Hasil penelitian akan diolah secara kualitatif. Indikasi diskriminasi harga derajat II yaitu pemberian bonus yang menyebabkan jalur penjualan pesaing macet karena bonus tersebut diberlakukan untuk jangka panjang dan dilakukan oleh pelaku usaha yang kuat di pasar. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan diskriminasi harga yaitu dengan pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Antimonopoli. Kata kunci: Indikasi, Diskriminasi Harga Derajat II, Pasar Tradisional
TANGGUNG JAWAB KURATOR PADA TENAGA KERJA YANG DI – PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT DARI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT Ayu Putu Eltarini Suksmananda; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.392 KB)

Abstract

The background of this writing in a company bankruptcy caused thetermination of employment relationships (LAYOFFS) and of course give rise tobarriers to the Curators in the fulfillment of rights – the rights of workers. In the caseof a company that is experienced in bankruptcy, labor should have precedence ofpayment, wages of workers often occur unnoticed by Curators. The purpose of thiswriting is to know the responsibility of the curator on manpower in – LAYOFFS in alimited liability company that was declared bankrupt. So from that research will bediscussed regarding the barriers – barriers that will be faced by curators in takingcare of and deal with property in bankruptcy related to the wage labor is in – layoffsand the responsibility of the curator of the workforce at the company's bankrupt onLAYOFFS –. In this study the juridical normative research methods used to comparethe provisions of laws – an invitation to the Laws Number 37 of 2004 aboutbankruptcy and Suspension of payment with the Laws Number 13 Year 2013 aboutEmployment. Conclusion in this writing to know the barriers – barriers curator intaking care of and deal with property in bankruptcy and to determine theresponsibility of the curator of the workforce laid off at a limited liability companythat was declared bankrupt.
PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PADA BALI SAFARI AND MARINE PARK Kadek Dedy Sanistya; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.566 KB)

Abstract

Pekerja memiliki peranan penting dalam pembangunannasional dengan meningkatnya tantangan serta resiko yangdihadapinya, maka perlu diberikan perlindungan sebagai dasaruntuk memenuhi kebutuhan minimum bagi pekerja. Adakalanyaperusahaan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaansebagai perlindungan terhadap pekerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiperlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum emperisyang dapat diamati dalam kehidupan nyata.Perlindungan pekerja terkait pelaksanaan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial ketenagakerjaan pada Bali safari and marine parksesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggaraan Jaminan Sosial, belum sesuai, karena hanyapekerja tetap dan kontrak saja yang di daftarkan sedangkankhususnya pekerja harian lepas (daily worker) belum diikut sertakandalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan, Karena masa kerja yang hanya 1-3 bulan saja, danbel um tentu juga akan diperpanjang karena sudah ada pekerja tetapatau pun kontrak di bidangnya.Kata Kunci : Perlindungan Pekerja, BPJS ketenagakerjaan
KEDUDUKAN UTANG UPAH PEKERJA DALAM KEPAILITAN Kadek Sutrisna Dewi; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.721 KB)

Abstract

Kepailitan ialah suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan adanya sita umum terhadap kekayaan debitur. Ketika terjadinya suatu kepailitan, hak pekerja harus tetap diperhatikan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menempatkan pekerja sebagai kreditur yang haknya harus didahulukan pembayarannya. Namun Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur bahwa pekerja mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya. Hal ini tentu mengakibatkan ketidakpastian kedudukan pekerja dalam memperoleh pembayaran utang upahnya. Penulisan ini secara khusus membahas mengenai kedudukan utang upah pekerja ketika terjadinya kepailitan, serta membahas mengenai kedudukan utang upah pekerja dalam hal terjadinya kepailitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Penulis membahas permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Melalui metode penelitian hukum normatif, penulis mengkaji lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan. Adanya pertentangan norma dalam kedua undang-undang tersebut mengakibatkan ketidakpastian kedudukan pekerja sebagai kreditur yang harus didahulukan pembayaran utang upahnya ketika terjadinya kepailitan suatu perusahaan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mempertegas kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa yang harus didahulukan pembayaran utang upahnya dari kreditur lain ketika terjadi kepailitan. Kata Kunci: Kepailitan, Pekerja, Utang
PELAKSANAAN KETENTUAN PEKERJA ASING SEBAGAI PEKERJA PADA ALILA VILLA’S ULUWATU Ragil Prawira Ramadhan; I Ketut Markeling; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.492 KB)

Abstract

Indonesia sebagai Negara hukum memerlukan pembangunan guna mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) selain membatasi jabatan serta bidang kerja, juga membatasi perihal waktu kerja mereka di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 4 UUK, tenaga kerja asing di Indonesia hanya bekerja untuk jabatan dan waktu tertentu. Pasal 56 ayat 2 UUK memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang salah satunya dibuat berdasarkan jangka waktu. Dengan demikian tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia dengan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),pendekatan fakta (The Fact Approach ), serta Pendekatan Analisa Konsep Hukum (Analitical & Conceptual Approach) dalam rangka pemecahan terhadap suatu isu hukum yang berkembang di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2015 tentang cara penggunaan Tenaga Kerja Asing dan data lapangan. Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian hukum ini, berdasarkan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian kerja tertentu yang didasarkan atas jangka waktu paling lama yaitu selama 3 tahun. Namun dalam pelaksanaan masa kerja waktu tertentu pekerja asing yang ada di alila villa’s uluwatu tidak sesuai dengan pengaturan yang ada yaitu salah satu pekerja asing telah bekerja selama 4 tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA (STUDI KASUS : PT. BALI DANA SEJAHTERA DENPASAR) Kadek Surya Diatmika; I Made Sarjana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.633 KB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu perusahaan outsourcing menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga hak pekerja dibatasi tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pekerja, dalam pembuatan perjanjian kerja tidak berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perjanjian kerja dengan sistem outsourcing terdapat keseimbangan hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh di PT. BALI DANA SEJAHTERA DENPASAR dan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam sistem kerja outsourcing di PT. BALI DANA SEJAHTERA DENPASAR. Hasil analisis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, bahwa pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat sudah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pekerja merasa tidak dirugikan secara ekonomi dan sosial. Perlindungan hukum terhadap pekerja perjanjian kerja outsourcing tidak ada keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh terhadap perusahaan, peraturan perusahaan yang dipakai adalah peraturan yang di keluarkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja atas kesepakatan bersama, bukan dari perusahaan pemberi kerja. Kata kunci : Outsourcing,Tenaga Kerja, Perusahaan
Co-Authors A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A. Sagung Agung Sintia Maharani A.A.GA Dharmakusuma Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Gede Agung Anak Agung Istri Gita Kharisma Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra Angelina Putri Suhartini Aryuda Pramana Surya Ayu Putu Eltarini Suksmananda Cokorda Gde Wiyarta Darmadi Charisma Putra Dewa Ayu Made Nita Fitrianingrat Dewa Gde Rudy Dewa Gede Tisna Agung Mahadita Dwi Kardri Pramita Eka Prasetya Purnomo Ely Kristina Wulandari Fajar Dewantoro Gede Bayu Wicaksana Gusti Ayu Krisma Aryastuti Hesti Hardiyanti I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Angga Dananjaya I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Siwananda Putra A.K I Gst Ngr Agung Septyadi I Gusti Bagus Oka Budi Sudarma I Gusti Nyoman Agung I Kadek Yoga Semarayana I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Alit Adi Saputra I Ketut Candra Wistara I Ketut Hendra Winata I Ketut Sandi Sudarsana I Ketut Tjukup I Komang Cri Khrisna I Made Aria Kurniawan I Made Dedy Priyanto I Made Pujawan I Made Ratha Arianta I Made Sarjana I Made Surya Adhitthana I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Farry Indra Prawira I Nyoman Mudana I Nyoman Putra Purnama Yasa I Nyoman Satya Wicaksana I Putu Hendra Ardyawan I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Jeffry Arya Putra Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Putu Bayu Kumara Manuaba Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Putu Wira Aditya Ida Bagus Surya Darmajaya Kadek Dedy Sanistya Kadek Hita Kartika Sari Kadek Octa Santa Wiguna Kadek Surya Diatmika Kadek Sutrisna Dewi Ketut Nihan Pundari Komang Giri Arta Komang Widiana Purnawan Luh Intan Permatasari Luh Putu Diah Mahayusti Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati Made Diah Sekar Mayang Sari Made Mahayu Mas Dianastiti Ngakan Ketut Dunia Ngurah Manik Sidartha Ni Ketut Arfeni Ni Ketut Sri Utari Ni Komang Lina Permatasari Ni Luh Chintya Pratiwi Ni Luh Dery Suanjani Ni Luh Pramita Dewi Ni Made Shinta Teja Paramitha Ni Nyoman Triari Puri Ni Nyoman Trisnawati Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Sunari Dewi Ni Putu Yayi Laksmi Nittya Satwasti Sugita Nyoman A Martana Nyoman Mya Ariastuti Dewi Nyoman Riela Pricilia Nyoman Satyayudha Dananjaya Pande Sudirja S. Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Gde Aditya Wangsa Ragil Prawira Ramadhan Sagung Istri Mas Mahadiani Selvi Marcellia Yudha Tri Dharma Iswara