Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PRODUK MAKANAN TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL ]]>
<![CDATA[Angelina Putri Suhartini]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.465 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal”. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan keamanan produk makanan yang kini telah beredar secara bebas. Tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga jaminan kehalalan produk. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, tetapi masih saja ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya produk makanan tidak bersertifikasi halal. Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta keterhadapan asas-asas hukum berkaitan dengan pemberian label halal pada produk makanan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hasil analisa yang didapat adalah perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, sedangkan akibat hukum yang diterima pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikasi halal yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran dan sanksi pidana berupa denda. Kata Kunci : Akibat Hukum, Produk Makanan, Sertifikasi Halal]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Komang Cri Khrisna]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.883 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang beranjak dari kesenjangan antara das sollen ( law in book ) dan das sein ( law in action ) dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta ( fact approach ), pendekatan Perundang-undangan ( the state approach ). Kehilangan kendaraan pasti saja terjadi di lapangan karna kelalaian dari pihak juru parkir atau konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar apabila kehilangan kendaraan adalah perlindungan hukum represif, yang dilakukan dengan mengikuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelengaraan Perparkiraan kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sitem Penyelenggaraan Perparkiraan yang mengenai santunan kepada konsumen yang kehilngan kendaraannya di tempat parkir. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir. Dan Hambatan yang dihadapi dalam memberikaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir Kurangnya kesadaraan masyarakat atau konsumen terhadapap kemanaan kendaraannya sendiri seperti halnya sering kali ditemukannya kunci yang masi menyantel di stop kontak kendaraannya yang sering kali menimbulkan kehilangan kendaraan di parkiran]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM AKTA PERJANJIAN JUAL-BELI ]]>
<![CDATA[Yudha Tri Dharma Iswara]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.315 KB)
<![CDATA[Peristiwa hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu mengadakan perjanjian, dimana perjanjian tersebut berasal dari kesepakatan para pihak. Perjanjian yang paling sering terjadi di masyarakat yaitu perjanjian jual-beli, baik itu menggunakan akta autentik ataupun surat di bawah tangan, namun apabila terjadi masalah dalam hal pembuktian tidak semua masyarakat mengetahui tentang kekuatan hukum dari surat di bawah tangan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas tentang bagaimana kekuatan hukum dalam hal pembuktian surat di bawah tangan dari akta perjanjian jual-beli dan bagaimana kita mengetahui perbedaan dari legalisasi dan waarmerking dalam hal konteks surat di bawah tangan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini agar mendapatkan pemahaman mengenai pembuktian surat di bawah tangan dalam akta perjanjian jual-beli. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan bahan hukum primer sebagai acuan dan bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan undang-undang dan pendekatan analisis hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti surat di bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, kekuatan surat di bawah tangan akan memiliki kekuatan hukum apabila pihak-pihak yang bersangkutan membenarkan bahwa para pihak bertandatangan di surat tersebut, legalisasi merupakan pengesahan tandatangan di hadapan notaris dan waarmerking merupakan sebuah pendaftaran untuk surat tersebut. Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Surat Di Bawah Tangan, Perjanjian]]>
<![CDATA[TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[I Nyoman Satya Wicaksana]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.399 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p05
<![CDATA[Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang “pekerja” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja. Metode yang digunakan didalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja pekerja wajib membayar ganti rugi sebesar sisa perjanjian kerja dikali gaji setiap bulannya. Dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tata cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dapat menempuh jalur di luar pengadilan hubungan industrial (non litigasi) dan dapat juga menempuh di jalur pengadilan hubungan industrial (litigasi). Kata Kunci : Perselisihan, Perjanjian Kerja, Pekerja]]>
<![CDATA[BENTUK KEBIJAKAN YANG DIPEROLEH INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Tisna Agung Mahadita]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sri Utari]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.952 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kebijakan yang diberikan kepada investor pada saat melakukan penanaman modal di Indonesia. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan dalam menyusun kerangka konsepsional digunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penulisan ini adalah bentuk kebijakan yang diperoleh investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 4 mengenai kebijakan dasar penanaman modal, pasal 6 pemerintah memberikan perlakuan yang sama semua penanam modal, pasal 7 pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi, pasal 8 penanaman modal dapat mengalihkan aset, dan pasal 18 pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEGIATAN INVESTASI MENGGUNAKAN VIRTUAL CURRENCY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.739 KB)
<![CDATA[Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik sebagai investasi, namun menggunakan digital currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi (cryptocurrency). Untuk penggunaan Virtual Currency yakni Bitcoin, telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia akan tetapi ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi virtual currency riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (cybercrime). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Virtual Currency termasuk instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi (UU Perdangangan Berjangka). Dan Investasi ini dilindungi dengn perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Virtual Currency]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYAAKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA ]]>
<![CDATA[I Putu Hendra Ardyawan]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (50.783 KB)
<![CDATA[This writing is in accordance with the impact of termination of employment as a result of breach of employment agreement that may lead to disputes. Furthermore, it is necessary to set up expressly for the protection and guarantee the rights and obligations of employers and workers / laborers in the event of termination of employment as a result of breach of employment agreement. Through a normative approach, refers to the study of literature and legislation, in terms of employers cutting jobs on the basis of violations of labor agreements, then the employer must not act arbitrarily and must remain guided by the Employment Agreements and Legislation. Thus, workers / laborers laid off are entitled to protection of their rights in accordance of its work in the form of severance pay, gratuity, cash compensation, and severance payment. Furthermore, to minimize conflict, employers are obliged to make efforts to provide guidance to the prevention of layoffs, laying off workers and provide a transparent explanation to workers / laborers.]]>
<![CDATA[KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PADA PT. MARDIKA GRIYA PRASTA DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Adhitya Prayoga D]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.263 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p11
<![CDATA[Pekerja tentu menjadi bagian yang sangat di butuhkan dalam menjalankan perusahaan. Tetapi keselamatan pekerja itu sendiri masih belum dapat perhatian khusus terhadap setiap perusahaan. Salah satu faktor yang sering kali lalai dalam penerapannya adalah tetang penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang sangat penting bagi para pekerjanya. Supervisor yang bertugas di perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan tersebut. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah pihak perusahaan lalai akan penerapan alat-alat keselamatan kerja kepada para pekerjanya, sehingga menyalahi Undang-Undang No. 1 Tahun Tahun 1970 di Pasal 12. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta atau juga disebut metode penelitian hukum empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah supervisor pada PT. Mardika Griya Prasta masih belum efektif, pengawasan terhadap pekerjanya masih sering kali lalai akan penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas bagi para pekerjanya agar terhindar dari kecelakaan kerja. Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Pekerja, Alat-alat Keselamatan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN OUTSOURCING DI LEMBAGA KONSERVASI BALI ZOO ]]>
<![CDATA[Ni Putu Eva Yunita]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.038 KB)
<![CDATA[Theme of this writing is application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency, it aims to determine the application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency. Within this writing, the method that used is empirical legal research that examines the application / implementation of the statutory provisions on the practice field. The conclusion that can be drawn is that the application of outsourcing in Bali Zoo Conservation Society is not in accordance with the provisions of the law as it applied in the field of animal keeper which is a main job and it can not be applied to the outsourcing.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 01/PDT.SUS-PHI/2015/PN.DPS ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Oka Budi Sudarma]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.064 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pdt.Sus-Phi/2015/Pn.Dps”. Suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh seringkali tidak sejalan seperti apa yang diharapkan, sehingga sering menimbulkan perselisihan. Seperti salah satunya PHK yang dialami oleh I Kadek Agus Mulyawan, terhadap PT. Ocean Beach Hotel. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian PHK di Pengadilan Negeri Denpasar atas Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Dps berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 dan mengetahui akibat hukum dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Dps. Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Proses penyelesaian PHK pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Denpasar telah melalui tahap non litigasi dan litigasi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2004 dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu pekerja dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.]]>
