Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Ketut Markeling
Udayana Of University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Ely Kristina Wulandari; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.235 KB)

Abstract

Bankruptcy of a company is impact on the working relationship between workers and employers. Legal consequences arising after the company cut off bankruptcy should be known by each party in the company, both the workers and the employers. So that when the company actually experienced bankruptc, neither party feels aggrieved and prepare for the possibility of it.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBATPEKERJA MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DI KOPERASI SAMUAN AMERTHA DENPASAR I Gede Jiyestha Rika Putra; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.047 KB)

Abstract

Denpasar is the provincial capital of Bali so the position is as a center ofthe economy. Various businesses including cooperatives are often found in thecity of Denpasar and among these cooperatives is KoperasiSamuanAmerthaDenpasar who was never a case of employment termination unilateral in the sensethat the cooperative is to fire one of its employees without giving advancewarning, and without giving severance pay for employees who are laid off. It isknown by the data pre-study. There fore, I'm interested to write ajournal bylifting the title "Employment Termination Due to Breach Covenant WorkersDoing Work In KoperasiSamuanAmertha Denpasar"
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BORAKS PADA BAKSO Komang Giri Arta; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.07 KB)

Abstract

Globalisasi dan pasar bebas mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan perekonomi khususnya dibidang industri makanan sehingga perlu adanya peningkatan terhadap perlindungan konsumen. Hal tersebut dijadikan obyek bisnis oleh pelaku usaha, dalam proses produksi seringkali pelaku usaha mengesampingkan hak-hak dari para konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, maka penulis ingin membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan zat kimia boraks pada bakso dan bagaimana peran dari BPOM terkait dengan maraknya makanan yang sekarang ini mengandung zat kimia berbahaya. Metode penelitian jurnal ilmiah ini yaitu bersifat empiris dimana penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari hasil wawancara (interview) dan bahan hukum sekunder berupa peraturan yang berlaku, bacaan atau literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah adapun tanggung jawab pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumen dari hasil produknya yaitu berupa ganti rugi yang paling lambat diberikan 7 (tujuh) hari setelah proses transaksi dan dalam hal ini peran BPOM sangatlah penting terkait dengan pembinaan, standarisasi, dan pengawasan terhadap suatu produk makanan yang beredar di masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Boraks; Bakso
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA JASA AKOMODASI TIMESHARE TERHADAP KONSUMEN (STUDI PADA PT. ROYAL RESORT INTERNATIONAL)? Anak Agung Istri Gita Kharisma; I Ketut Markeling; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.864 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Jasa Akomodasi Timeshare Terhadap Konsumen (Studi Pada PT. RRI). Di Indonesia perkembangan pariwisata pada saat ini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai jenis sarana akomodasi, salah satunya yaitu jasa akomodasi timeshare. Tetapi dengan berkembang sangat pesatnya jasa timeshare tersebut, di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus mengenai timeshare yang dibuat oleh pemerintah, sehingga untuk saat ini pranata hukum yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak untuk saling mengikat. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari pihak jasa akomodasi timeshare dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen apabila tidak mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. yaitu masalah diangkat, dikaji dan ditinjau berdasarkan teori/ketentuan hukum serta menggunakan bahan hukum seperti Undang-Undang. Maka Sebagai bentuk perlindungan atas hak yang tidak didapatkan sesuai keinginan konsumen maka PT. Royal Resort International memberikan ganti rugi pengembalian uang atau penggantian jasa sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak dan Di PT. Royal Resort International berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan apabila terjadi permasalahan antara pihak konsumen dengan perusahaan penyelesaian yang digunakan oleh para pihak yaitu melalui penyelesaian secara berdamai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Akomodasi Timeshare, Perjanjian, Pelaku Usaha.
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA PADA HOTEL RAMADA BALI SUNSET ROAD KUTA Cokorda Gde Wiyarta; I Ketut Markeling; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.052 KB)

Abstract

Upaya pembangunan bangsa Indonesia bertumbuh menjadi tantangan beserta tuntutan penanganan berbagai masalah yang belum terpecahkan. Maka itu ,dirasa perlu adannya Jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja. Menurut Iman soepomo Hukum ketenagakaerjaan yang dahulu dikenal dengan hukum perburuhan adalah himpunan perturan , baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang di tujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab akibat, seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun (56 tahun). Didalam pelaksaannya piha***k perusahaan yang kali ini adalah Hotel Ramada Bali sunset road wajib mengikut sertakan setiap pekerjanya dalam program jaminan hari tua. Sebagaimana sebagai perusahaan memiliki tugas yang penting dalam menjalankan program ini agar dapat berjalan dengan lancar , yang menjadi pokoknya adalah dengan melakukan pembayaran iuran pekerja setiap bulannya dengan tepat waktu . karena apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara pada Hotel Ramada Bali Sunset Road dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum.Konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta program jaminan hari tua adalah, Perusahaan yang diverifikasi untuk lalai oleh BPJS Ketenagakerjaan, akan menerima konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi administratif. Sanksi hukum terhadap perusahaan yang terlambat membayar iuran bulanan dari program tabungan hari tua yaitu, perusahaan yang terlambat akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda. upaya antisipasi pemerintah dalam menegakkan hukum telah dilakukan. penundaan pembayaran kontribusi kepada majikan selain dari administrator negara dikenakan denda 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan dihitung dari kontribusi yang harus dibayarkan oleh majikan selain dari administrator negara. "Denda keterlambatan pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh majikan selain negara dan pembayaran dilakukan bersamaan dengan kontribusi bulan depan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan ,Jaminan sosial , Program Jaminan Hari Tua.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING CV. ARBY JAYA, NUSA DUA, BALI I Ketut Alit Adi Saputra; I Made Udiana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.16 KB)

Abstract

Dunia usaha yang semakin berkembang di Indonesia mengalami persaingan yang ketat, sehingga membuat para pemilik perusahaan di Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan untuk mencapai kinerja yang efektif serta efisien dengan memperkerjakan tenaga kerja Outsourcing. Maraknya perkembangan dibidang tenaga kerja khususnya penggunaan pekerja/buruh outsourcing selama ini menimbulkan berbagai macam penyimpangan - penyimpangan seperti pelanggaran terhadap hak – hak normative pekerja/buruh. Terhadap penyimpangan yang terjadi tersebut maka diperlukan upaya perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Dalam penulisan ini metode yang diguunakan ialah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan fakta.Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa CV. Arby Jaya, Nusa dua, Bali belum mengimplementasikan UU No.13 th.2003 tentang ketenagakerjaan dalam penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan pekerjanya. Pekerja juga Tidak mengetahui apa yang menjadi haknya setelah dikontrak kerja melebihi 3 (tiga ) tahun oleh perusahaan tersebut. Dan juga Terdapat ketidak sesuaian dalam penerapan persyaratan waktu kerja pada CV. Arby Jaya, Nusa Dua, Bali sehingga perusahaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Outsourcing
PEMBERIAN UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU YANG DIBERHENTIKAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI I Kadek Yudhi Pramadita; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.41 KB)

Abstract

The employment agreement is an agreement whereby the unity ( labor ) , bind themselves to work for a wage of both parties that the employer , and the employer binds itself to employ workers by paying wages . The employment agreement applies to contract workers , contract workers not only work on the company but also in government agencies , therefore the author will explain how the legal protection for a certain period of contract workers who were laid off and the provision of severance pay to a certain time contract workers who were laid off at the Department of plantation Bali Province . Study is a juridical empirical legal research . Legal protection for a certain period of contract workers who were laid off at the Plantation Office of BaliProvince is not fully implemented and the granting of severance pay to contract workers who were laid off at a certain time Plantation Office of Bali Province is not implemented.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEISTIMEWAAN BAGI PELAKU USAHA KECIL TERKAIT DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Ngurah Manik Sidartha; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.465 KB)

Abstract

Paper titled “Judicial Analysis Concerning Privileges for the Small BusinessActors Related to Unfair Business Competition“, using normative writing methodtrough statute approach. Issues that raised in this paper is concerning privileges for thesmall business actors related to unfair business competition. Form of privileges forsmall business actors related to unfair competition, has been regulated in Act No.5 Year1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair BusinessCompetition Article 50, the exception for small business actors from the entry into forceof the Act No.5 Year 1999. It’s because there is a perception that small business actorsstill need of protection in order to grow, and also the social reason that the weakposition of small business actors that would not have not been assessed monopolyactivities.
PAKSA BADAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK Ni Ketut Arfeni; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.351 KB)

Abstract

This paper entitled "Gijzeling against Tax Insurer in Tax Billing Process". The method used inthis research is normative research methods and comparative approaches. Tax laws do not onlyrecognize the existence of corporal punishment for committing criminal acts taxes, but alsoknown, a detention upon the taxpayer or the person in taxes as a consequence of theimplementation of the action forced letter. The detention upon the tax payer or the personreferred to as the "Gijzeling". Therefore, this paper will explain how hostage-taking in taxcollection occurs. In addition, this paper also explains how the influence of administrativesanctions against the taxpayer. Detention upon the tax payer or insurer is called "gijzeling". Itcan only be made to the person who does not pay off tax debts after the expiration of 14 daysfrom the date of Letter of Force informed to the tax payer. Gijzeling is conducted to the TaxPayers who have tax debts of at least Rp.100.000.000, 00 and doubted for his good faith tosettle the tax debts. The administration facts in the form of interests, penalties, or the increaseimposed on the taxpayer might be deducted or eliminated. In addition, there are reduction andelimination of administrative sanctions against the taxpayer in a variety of legislation.
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dwi Kardri Pramita; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.042 KB)

Abstract

This paper is titled “THE APPOINTMENT OF VILLAGE’S SECRETARY INTO REGIONAL’SCIVIL SERVANT”. This paper used analytical normative method with the case approach and thefact approach. The interests regarding the governance affair will be handled by the governance’sservants or the civil servants, especially the village’s governance which is led by head man andthe village’s government staff. The Village’s Secretary is one of the village’s government staffwhich is a Regional’s Civil Servant. The Act Number 8 of 1974 on the Principals of Officialdomand its alteration the Act Number 43 of 1999 on the Alteration of the Act Number 8 of 1974 onthe Principals of Officialdom become the guidance on the appointment of Regional’s CivilServant, especially the explanation of the Article 16 paragraph 1 which is included in it. Theissues that writer raised are the procedures of appointing the Regional’s Civil Servant and theregulation of the Village’s Secretary into a Regional’s Civil Servant. The conclusion is theappointment of a Village’s Secretary into Regional’s Civil Servant can be done according to thesupporting criteria of national’s interest. The appointment of the village’s secretary intoRegional Civil Servant can be appointed directly without test, but should be fulfilling therequirement which has been determined because not all the village’s secretaries can be aRegional’s Civil Servant.
Co-Authors A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A. Sagung Agung Sintia Maharani A.A.GA Dharmakusuma Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Gede Agung Anak Agung Istri Gita Kharisma Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra Angelina Putri Suhartini Aryuda Pramana Surya Ayu Putu Eltarini Suksmananda Cokorda Gde Wiyarta Darmadi Charisma Putra Dewa Ayu Made Nita Fitrianingrat Dewa Gde Rudy Dewa Gede Tisna Agung Mahadita Dwi Kardri Pramita Eka Prasetya Purnomo Ely Kristina Wulandari Fajar Dewantoro Gede Bayu Wicaksana Gusti Ayu Krisma Aryastuti Hesti Hardiyanti I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Angga Dananjaya I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Siwananda Putra A.K I Gst Ngr Agung Septyadi I Gusti Bagus Oka Budi Sudarma I Gusti Nyoman Agung I Kadek Yoga Semarayana I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Alit Adi Saputra I Ketut Candra Wistara I Ketut Hendra Winata I Ketut Sandi Sudarsana I Ketut Tjukup I Komang Cri Khrisna I Made Aria Kurniawan I Made Dedy Priyanto I Made Pujawan I Made Ratha Arianta I Made Sarjana I Made Surya Adhitthana I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Farry Indra Prawira I Nyoman Mudana I Nyoman Putra Purnama Yasa I Nyoman Satya Wicaksana I Putu Hendra Ardyawan I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Jeffry Arya Putra Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Putu Bayu Kumara Manuaba Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Putu Wira Aditya Ida Bagus Surya Darmajaya Kadek Dedy Sanistya Kadek Hita Kartika Sari Kadek Octa Santa Wiguna Kadek Surya Diatmika Kadek Sutrisna Dewi Ketut Nihan Pundari Komang Giri Arta Komang Widiana Purnawan Luh Intan Permatasari Luh Putu Diah Mahayusti Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati Made Diah Sekar Mayang Sari Made Mahayu Mas Dianastiti Ngakan Ketut Dunia Ngurah Manik Sidartha Ni Ketut Arfeni Ni Ketut Sri Utari Ni Komang Lina Permatasari Ni Luh Chintya Pratiwi Ni Luh Dery Suanjani Ni Luh Pramita Dewi Ni Made Shinta Teja Paramitha Ni Nyoman Triari Puri Ni Nyoman Trisnawati Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Sunari Dewi Ni Putu Yayi Laksmi Nittya Satwasti Sugita Nyoman A Martana Nyoman Mya Ariastuti Dewi Nyoman Riela Pricilia Nyoman Satyayudha Dananjaya Pande Sudirja S. Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Gde Aditya Wangsa Ragil Prawira Ramadhan Sagung Istri Mas Mahadiani Selvi Marcellia Yudha Tri Dharma Iswara