Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Ketut Markeling
Udayana Of University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN DI KOTA DENPASAR Ni Komang Lina Permatasari; I Ketut Markeling; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.685 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul Efektivitas Undang-undang Nomor 56/prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dalam Jual Beli Hak Milik atas Tanah Pertanian di Kota Denpasar, disusun berdasarkan hasil penelitian Hukum secara yuridis [1]empiris adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketentuan Peraturan mengenai pemindahan dan peralihan hak milik atas tanah pertanian dapat dilihat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.56/prp/1960 yang menyebutkan pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali warisan, dilarang apabila pemindahan hak mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Berdasarkan adanya penetapan batas minimum dua hektar maka pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali karena pewarisan, dilarang apabila hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang lusanya kurang dari dua hektar. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui efektivitas Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan luas Tanah Pertanian dalam jual beli hak milik atas tanah pertanian di kota denpasar,untuk mengetahui tata cara jual beli hak milik atas tanah pertanian melalui pemecahan, di kota Denpasar. metode yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat. Hasil penelitian yang didapat adalah Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 mengatur bahwa pihak-pihak yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi batas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut kecuali dengan izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun ketentuan tersebut masih sangat sulit dikendalikan mengingat hasil penjualan atas tanah tersebut sebagian besar digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah Efektivitas Undang-undang Nomor 56/prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Dalam Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Pertanian di Kota Denpasar belum sesuai dengan amanat ketentuan tersebut. Syarat Jual beli Hak Milik Tanah Pertanian yang mengakibatkan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 dilakukan dengan Pemecahan, Notaris dengan meminta ijin ke Badan Pertanahan Nasional selanjutnya ijin akan diberikan jika alasan alasan yang diberikan dapat diterima oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga proses pengikatan jual beli tanah pertanian dapat diproses yang dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli. Untuk menjaga efektifitas hukum, Badan Pertanahan hendaknya memberikan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Tentang Undang-undang No. 56/prp/1960 Kata Kunci : Efektivitas Undang-Undang, Jual Beli, Batas Luas Tanah Pertanian. Hak Milik Atas Tanah
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA DENPASAR TERHADAP PEKERJA TETAP PADA PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CABANG RENON I Kadek Yoga Semarayana; I Ketut Markeling; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.424 KB)

Abstract

Persaingan yang ketat diantara para pencari pekerja, dikarenakan sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia apabila dibandingkan dengan jumlah job seeker, oleh karena itulah yang membuat posisi pencari kerja. Dengan lemahnya posisi pencari kerja perusahaan memanfaatkan situasi tersebut dalam meningkatkan efektivitas perusahaan salah satu caranya adalah dengan memberikan upah dibawah upah minimum. Salahsatu contohnya adalah PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar, yang didalam pemberian gaji/upah kepada karyawannya dibawah ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh Gubernur Bali yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penelitian ini di lakukan di PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan Upah Minimum Kota Denpasar dan faktor apa yang mempengaruhi terhadap pelaksaanan Upah Minimum Kota Denpasar terhadap Pekerja Tetap PT. Prudential. Jenis penelitian didalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam memperoleh data guna menunjang penelitian ini menggunakan studi dokumen, wawancara dan observasi. Data yang didapat baik data kepustakaan maupun melalui wawancara kemudian diolah secara kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Setelah data itu diolah secara lengkap baru kemudian dianalisa secara defkriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon Denpasar belum melaksanakan ketentuan UMK Kota Denpasar Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota secara efektif kepada para pekerja tetapnya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksnaan Upah Minimum pada PT. Prudential Life Insurance Cabang Renon adalah Faktor budaya mempengaruhi terhadap pelaksanaan upah minimum tersebut di karenakan ingin memaksimalkan pemasukan perusahaan serta meminimalisir pengeluaran.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI HARD ROCK CAFE KABUPATEN BADUNG Nittya Satwasti Sugita; I Ketut Markeling; I Ketut Sandi Sudarsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.518 KB)

Abstract

The study is titled "Implementation of the Law for the Protection of Women Workers Working at Night in Hard Rock Cafe Badung regency". This paper aims to find out in depth about the implementation of the law protection and factors that affect the implementation of the legal protection for women workers who work at night at Hard Rock Cafe Badung regency. This type of research is empirical legal research, which examines issues or facts occurring in the field is based on legislation. Techniques of data collection using observation, interview, and documentation. In this case the owner or entrepreneur café is quite effective to implement the provisions stipulated in the Indonesian Republik act number 13 of 2003 but one thing that can not be implemented, namely the shuttle vehicle which is infact on the ground most of the workers themselves who objected to the rule.
TANGGUNG JAWAB PT. PALAPA WISATA INDONESIA TOUR AND TRAVEL DENPASAR TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI KECELAKAAN I Gede Agus Ngurah Gede; I Ketut Markeling; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.666 KB)

Abstract

Negara Indonesia bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Perkembangan pariwisata provinsi Bali memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan didaerah ini. Mengingat kepariwisataan adalah suatu industri terpadu yang digerakkan untuk mengeksplorasi segala potensi alam yang tidak akan pernah ada habisanya. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk membahas permasalahan hukum tanggung jawab PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar sebagai biro jasa perjalanan terhadap penumpang pada angkutan tour and travel. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengelolaan angkutan pariwisata atau travel agent sebagai salah satu unsur dalam perjalanan wisata memiliki peran yang sangat strategis. Dimana pengelolaan angkutan wisata atau travel agent yang memiliki peran menjaga kenyamanan perjalanan wisata disetiap wisatawan yang berkunjung menggunakan jasa travel PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar. Setiap pengelolaan angkutan pariwisata dituntut dapat memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan agar perjalan wisata mereka dapat memberikan kesan yang baik. Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar adalah mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada perjanjian antara penumpang dengan travel agent terdapat perjanjian dengan klausul asuransi atau tanpa asuransi. Dalam perjanjian dengan klausul asuransi maka pihak dari travel agent bertanggung jawab untuk mengurus klaim asuransi yang menjadi hak penumpang, pihak travel agent akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penumpang. Apabila pada perjanjian tanpa klausul asuransi maka dalam hal ini pihak dari travel agent tidak memiliki tanggung jawab secara hukum, melainkan hanya memberikan dukungungan moril saja seperti membesuk dan membawakan parcel. Bila PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan maka penumpang bisa menempuh upaya hukum untuk mendapatkan haknya dalam menggunakan jasa travel dimana dalam pengoprasiannya terjadi kecelakaan yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi) atau melalui jasa di luar pengadilan (non-litigasi). Kata kunci: Tanggung Jawab, Travel and Tour, wisatawan
EKSISTENSI SURAT PERINGATAN KREDITUR KEPADA DEBITUR TERKAIT KREDIT MACET DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG Ni Made Shinta Teja Paramitha; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.827 KB)

Abstract

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam memberikan kredit perbankan akan dilakukan dengan hati-hati dan melalui analisis mendalam. Permasalahannya tidak semua kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan dengan baik atau dapat dikatakan menuju arah kemacetan. Surat peringatan merupakan bukti tertulis kreditur yang digunakan sebagai upaya non litigasi yang diberikan terhadap debitur sebelum dinyatakan wanprestasi, tetapi dalam prakteknya seringkali debitur tidak mengakui menerima surat peringatan dari kreditur yang dapat mempengaruhi proses lelang, maka untuk mengetahui pengaruh dan eksistensi surat peringatan terhadap legalitas eksekusi hak tanggungan melalui lelang, digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap aspek hukum perbankan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan data yang diperoleh surat peringatan memberikan pengaruh yang sangat penting dalam dunia perkreditan sebagai salah satu syarat dokumen khusus dalam permohonan penetapan lelang yang hingga saat ini masih digunakan sebagai salah satu alat tagih oleh kreditur kepada debitur bermasalah. Kata Kunci: Kredit macet, Lelang, Surat Peringatan
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MEBEL DAN PATUNG KAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 PADA PERUSAHAN SUNARTA WOOD CARVER I Wayan Jeffry Arya Putra; I Made Sarjana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.329 KB)

Abstract

Pelanggaran hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sangat sering terjadi didunia kerja, perusahaan hanya mementingkan keuntungan dibandingkan keselamatan dan kesehatan pekerja, perusahaan sering kali tidak menyediakan alat-alat keselamatan dan keamanan di tempat kerja, sehingga kecelakaan kerja sering terjadi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak bagi pekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaanterhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap para pekerjanya adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan tidak menyediakan alat-alat pelindung diri di tempat kerja dan perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan social tenaga kerja.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PADA KAPAL PESIAR YANG DISALURKAN MELALUI PT. WATERFRONT DI DENPASAR Sagung Istri Mas Mahadiani; I Ketut Markeling; A. A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.286 KB)

Abstract

Employment opportunities abroad are still open with adequate wages, thisreality has become a main attraction for Indonesian workers to seek employmentabroad. Thus the placement of Indonesian workers to work abroad is an attempt torealize the equal rights and opportunities for workers to get a job and a decent incomein the implementation should be done with attention to the dignity, human dignity andthe protection of the law. Indonesian workers to be placed overseas go through the ofthe placement company of Indonesian workers As a distributor overseas executiveplacement must be able to perform the placement and protection for workers who aredistributed in accordance with the applicable provisions.
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG FIKTIF Ni Luh Dery Suanjani; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.803 KB)

Abstract

Suatu penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia dipilih karena objek yang dapat digunakan, dijadikan, dan dibebani dengan jaminan fidusia merupakan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, dan bergerak atau tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan dengan hak tanggungan dan hipotik. Apabila penjamin fidusia memberikan jaminannya berupa piutang maka terdapat kemungkinan bahwa piutang yang diberikan oleh debitur merupakan piutang fiktif karena pada dasarnya debitur tidak ingin melunasi hutang atau beritikad tidak baik pada pinjaman yang diberikan. Bila hal-hal seperti pemeriksaan secara dengan mendetail tidak dilakukan oleh kreditur terhadap benda jaminan maka akan dipastikan kreditur akan mendapatkan kerugian yang maksimal akibat perbuatan tidak baik dari debitur. Oleh karena itu dibutuhkan suatu langkah pencegahan untuk menyelesaikan adanya piutang fiktif. Kata Kunci : Kredit Macet, Jaminan Fidusia, Piutang Fiktif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK TERTANGGUNG DALAM ASURANSI DEMAM BERDARAH PADA PT. ASURANSI CENTRAL ASIA Darmadi Charisma Putra; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.434 KB)

Abstract

Insurance is an agreement in which the parties committed themselves to the insured and receive a premium to provide reimbursement to the insured for losses arising from an uncertain events as well as written in the deed called the policy,therefore the author will explain how the legal protection given to the insured and remedies that can be taken to get insured in an insurance claim for the loss of dengue inPT. Asuransi Central Asia or the ACA. Study is a juridical empirical legal research. Legal protection given to the insured in the insurance dengue in the ACA that do not have a policy does not expressly provided in the Act , the legal protection given by theconsensual nature of the insurance agreement and remedies that can be taken to get the insurance claim insured dengue is to file a lawsuit before a court , arbitration or mediation body , the insured must bear all costs in its efforts to obtain compensation ,which according to article 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang or KUHDinsurer must bear all the costs of the insured.
PELAKSANAAN PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PADA PT. SPA SUKSES PRATAMA KUTA (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG) I Gst Ngr Agung Septyadi; I Ketut Markeling; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.013 KB)

Abstract

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Di wilayah Kabupaten Badung perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, salah satunya PT.SPA Sukses Pratama. Penggunaan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama dikaji dengan bentuk-bentuk pengawasan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, serta diimbangi dengan kebijakan pengenaan dana retribusi terhadap perusahaan penyerta tenaga kerja asing disetiap perpanjangan ijin tenaga kerjanya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah. Penulis mengkaji mengenai bentuk pengawasan oleh Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Badung terhadap pelaksanaan pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dan kendala-kendala pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama Kuta oleh Dinas Sosil dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung adalah berdasarkan pendekatan hukum preventif dan represif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kasus dan tindak lanjut dari dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut berdasarkan bentuk pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengenaan retribusi perijinan tertentu yang tidak luput dari kendala-kendala yang merugikan tenaga kerja lokal dan daerah, serta upaya hukum baik administratif maupun pidana yang dikenakan sehingga tujuan dari pengenaan retribusi perpanjangn ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dapat terwujud di dalam aktifitas ketenagakerjaaan dan pembangunan daerah.
Co-Authors A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A. Sagung Agung Sintia Maharani A.A.GA Dharmakusuma Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Gede Agung Anak Agung Istri Gita Kharisma Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra Angelina Putri Suhartini Aryuda Pramana Surya Ayu Putu Eltarini Suksmananda Cokorda Gde Wiyarta Darmadi Charisma Putra Dewa Ayu Made Nita Fitrianingrat Dewa Gde Rudy Dewa Gede Tisna Agung Mahadita Dwi Kardri Pramita Eka Prasetya Purnomo Ely Kristina Wulandari Fajar Dewantoro Gede Bayu Wicaksana Gusti Ayu Krisma Aryastuti Hesti Hardiyanti I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Angga Dananjaya I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Siwananda Putra A.K I Gst Ngr Agung Septyadi I Gusti Bagus Oka Budi Sudarma I Gusti Nyoman Agung I Kadek Yoga Semarayana I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Alit Adi Saputra I Ketut Candra Wistara I Ketut Hendra Winata I Ketut Sandi Sudarsana I Ketut Tjukup I Komang Cri Khrisna I Made Aria Kurniawan I Made Dedy Priyanto I Made Pujawan I Made Ratha Arianta I Made Sarjana I Made Surya Adhitthana I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Farry Indra Prawira I Nyoman Mudana I Nyoman Putra Purnama Yasa I Nyoman Satya Wicaksana I Putu Hendra Ardyawan I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Jeffry Arya Putra Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Putu Bayu Kumara Manuaba Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Putu Wira Aditya Ida Bagus Surya Darmajaya Kadek Dedy Sanistya Kadek Hita Kartika Sari Kadek Octa Santa Wiguna Kadek Surya Diatmika Kadek Sutrisna Dewi Ketut Nihan Pundari Komang Giri Arta Komang Widiana Purnawan Luh Intan Permatasari Luh Putu Diah Mahayusti Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati Made Diah Sekar Mayang Sari Made Mahayu Mas Dianastiti Ngakan Ketut Dunia Ngurah Manik Sidartha Ni Ketut Arfeni Ni Ketut Sri Utari Ni Komang Lina Permatasari Ni Luh Chintya Pratiwi Ni Luh Dery Suanjani Ni Luh Pramita Dewi Ni Made Shinta Teja Paramitha Ni Nyoman Triari Puri Ni Nyoman Trisnawati Ni Putu Ayu Ika Budha Yanthi Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Sunari Dewi Ni Putu Yayi Laksmi Nittya Satwasti Sugita Nyoman A Martana Nyoman Mya Ariastuti Dewi Nyoman Riela Pricilia Nyoman Satyayudha Dananjaya Pande Sudirja S. Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Gde Aditya Wangsa Ragil Prawira Ramadhan Sagung Istri Mas Mahadiani Selvi Marcellia Yudha Tri Dharma Iswara