Claim Missing Document
Check
Articles

Modernisasi Asas Publisitas dalam Lelang: Urgensi Penggantian Pengumuman Surat Kabar dengan Media Digital Ummi Maskanah; Faulin Hasna Dalilah; Sisca Rizky Agustina; Fitri Aprilia Rasyid
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i2.1659

Abstract

Kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR dan Vendu Reglement merupakan manifestasi asas publisitas yang lahir pada era kolonial, ketika surat kabar menjadi satu-satunya media komunikasi massa yang tersedia. Seiring perkembangan era digital, relevansi kewajiban tersebut semakin dipertanyakan mengingat penetrasi surat kabar cetak yang terus menurun sementara pengguna internet di Indonesia telah melampaui 200 juta jiwa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah membuka ruang bagi penggunaan media elektronik, namun belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan normatif antara regulasi teknis lelang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar di era digital serta merumuskan urgensi modernisasi asas publisitas dalam sistem hukum lelang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas publisitas dalam lelang tidak secara inheren mensyaratkan surat kabar sebagai medium, melainkan mensyaratkan keterjangkauan dan aksesibilitas informasi yang luas kepada publik. Dengan demikian, modernisasi pengumuman lelang melalui portal resmi lelang.go.id dan media digital multi-kanal tidak hanya konstitusional, tetapi juga merupakan kewajiban normatif yang mendesak demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan lelang
Perbandingan Praktik Lelang Eksekusi Dalam Perspektif Kenotariatan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Ummi Maskanah; Agus Murianto; Febry Nurtriandany Purnomo
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4573

Abstract

Penelitian ini membahas praktik lelang eksekusi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian utang dan eksekusi hak jaminan di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada peran kenotariatan (notariat) atau profesi sejenis dan aspek perlindungan hukum bagi pihak‑terlibat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan (comparative law). Hasil menunjukkan terdapat kesamaan prinsip dasar (lelang publik, transparansi, pemberitahuan), namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal regulasi, prosedur, pengawasan notaris atau pejabat lelang, serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang dan debitur. Tulisan mengemukakan rekomendasi agar sistem Indonesia lebih meningkatkan kepastian hukum dan profesionalisme notaris/lelang berdasarkan praktik AS.
Tinjauan Yuridis Perbandingan Regulasi Lelang Di Indonesia Dan Singapura Ummi Maskanah; Dennice Augustine; Nira Melodia Pasha; Wida Yuningsih
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4596

Abstract

Globalisasi dunia dengan perkembangan pergaulan internasional yang pesat serta adanya perkembangan teknologi informasi menjadikan kebutuhan untuk mengetahui hukum dari sistem hukum lain di dunia ini semakin terasa. Kenyataan menunjukkan bahwa perban­dingan hukum berkembang pesat. Perbandingan hukum (comparative law) dapat dipahami sebagai suatu pengetahuan dan metode yang mempelajari ilmu hukum dengan menin­jau lebih dari satu sistem hukum. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang bertetangga dan tergabung di Asia Tenggara, meski bertetangga kedua negara tersebut memilik perbedaan dalam sistem hukum. Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan belanda menjadi memiliki sistem hukum eropa kontinental (civil law). Sedangkan Singapura memiliki sistem hukum common law yaitu suatu adat kebiasaan (custom) yang bersifat umum bukan hanya adat kebiasaan setempat/lokal. Bahwa karena Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan sistem hukum maka keduanya memiliki aturan yang berbeda, salah satunya adalah aturan mengenai lelang. Tentunya kedua negara mempunyai aturan tersendiri dalam pelaksanaan lelangnya sehingga memiliki perbedaan mengenai aturan yang mengatur lelang. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi masalah terkait bagaimana perbandingan hukum regulasi lelang di Indonesia dengan Singapura. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Tahap penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diolah dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Indonesia memiliki sistem hukum eropa kontinental (civil law), sedangkan Singapura memiliki sistem hukum common law, artinya antara Indonesia dengan Singapura mempunyai sistem hukum yang berbeda. Aturan pelaksanaan di Indonesia dan Singapura memeliki perbedaan yang signifikan, yang menjadi perbedaan adalah nilai pajak yang dikenakan di Indonesia jauh lebih besar di banding yang terjadi di Singapura, kemudian pelaksana lelang jika di Indonesia dikelola oleh negara melalui kementerian sedangkan Singapura pelaksanaan lelang diselenggarakan oleh swasta.
Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan Pasca Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah Wildan Ashar; Ummi Maskanah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3767

Abstract

The implementation of restorative justice at the investigation stage reflects a development in the Indonesian criminal justice system that emphasizes recovery rather than mere punishment. This study examines the mechanism for implementing restorative justice during the investigation stage and its relation to the presumption of innocence principle. The study aims to analyze the legal basis and implementation of restorative justice in the investigation process. The research method used is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of restorative justice at the investigation stage has obtained a legal basis through Police Regulation Number 8 of 2021 as well as the provisions of Article 79 and Article 83 of criminal procedural law. The mechanism is carried out through an agreement between the victim and the offender facilitated by investigators. Its implementation must still uphold the presumption of innocence, protection of the parties’ rights, and proper supervision to ensure legal certainty and substantive justice.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Peserta Lelang Elektronik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jenni Jenni; Rani Fitriani; Sharon Jeanice Samuel; Ummi Maskanah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 8 (2026): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i8.4003

Abstract

The digitalization of auction processes through electronic auction (e-auction) systems offers efficiency and broad reach. However, this mechanism also introduces new risks of misuse and data breaches of participants' personal data. This study aims to analyze: (1) the legal framework for protecting personal data of electronic auction participants under Indonesian positive law; (2) the alignment of current auction regulations with the principles of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) and (3) the forms of liability of electronic auction organizers in the event of a data breach. The method employed is normative juridical research with statute and conceptual approaches. The results indicate that sectoral auction regulations have not fully integrated UU PDP principles, particularly regarding data retention, consent clauses and privacy by design. Auction organizers, as Personal Data Controllers, may be held administratively, civilly, and criminally liable in the event of data protection failure.
Efektivitas Penerapan Lelang Elektronik dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Lelang Negara di Indonesia Ummi Maskanah; Abdullah Gimnastiar; Arfa Maulana; Tami Rai Intan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.4126

Abstract

This study examines the effectiveness of electronic auction implementation in promoting transparency and accountability of state auction services in Indonesia through the lelang.go.id platform managed by the Directorate General of State Assets. Using normative juridical research. Tthe discussion shows that auction digitalization enhances information disclosure, accessibility and digital documentation (audit trail) that strengthen oversight. However, transparency and accountability are not automatically achieved through technology alone, but depend on regulatory quality, organizer competence, infrastructure readiness and public digital literacy. The study concludes that strengthening institutional governance and internal control remains necessary to optimize the effectiveness of electronic auctions.
Co-Authors Abdullah Gimnastiar Adla Salsabila Lathif Afrizal Muhamad Fauzy Agus Murianto Alexander Triastanto Andhika Wijaya Pratama Anggoro Nur Faqih Aprilia Maharani Sule Ardisia Rahma Susetyo Arfa Maulana Aulia, Puspa Hygea Avif Prasetyo Avshary, Muhammad Akhmal Az Zahra, Nisa Azhar, Muhammad Adhadin Barus, Theresia Juliana Ngarakken Bova Akbar Ismail Dayan Budiman, Seno Aziz Burhanuddin, Sisca Ferawati Cicin Nurpasha Dea Putri Aprilian Dennice Augustine Dessy Normawati Dewi, Citra Rakhmawati Dimas Dwi Putra Ellen Valerian Esmeralda Magdalena Faulin Hasna Dalilah Febriana Miharja Febry Nurtriandany Purnomo Fikri Ahmad Anwari Fitri Aprilia Rasyid Fuazi, Afif Gilza Azzahra Lukman Guspita, Anggun R Herlani, Lisa Herlani Hidayati, Tara Devilia Imanuel Santoso, Debora Irawan, Hagi Muhamad Fauzan Isfardy Isfardy Jenni Jenni Johan Firmansyah Joserando, Jodi Jordan Khoerunnisa, Alsa Mala Kusmawan, Edy Levina Abigail Chandra Maudy Nurwidianti Mazwa, Refizma Poltica Md Nor, Mohd Zakhiri Melinda Lorenza Meutia, Irviana Mohammad Faridz Fathurrohman Muhamad Rizaldi Salas Muhammad Adhadin Azhar Muhammad Afif Muhammad Azka Izzaturrahman Zulkarnain Muhammad Hasbi R Mukhamad Bahyudin Mulyana, Dodo Musthofa, Hanna Noviana Noer Narsudin, Udin Nia Kania Winayanti Nira Melodia Pasha Norika Manurung Nugraha, Rais Rahmat Nurdianti, Rini Nurlianda, Vina Nursafrudin, Dansyah Putri, Claudia D. Samhara Raden Khemal Hadda Sudjadiningrat Raja Raditya Ferialdi Ramadhan, Muhammad Willy Rangkoly, Mavelda Regina Rani Fitriani Rishki Yuky Restu Rohmani, Rodiah Rosmiati, Rina Rusaedi, Attansya Rafli Rusmana, R. Anggi Gilang Ryandi, Gialdes Evan Safriani, Vini Nurul Salsabila, Ainul Mardiyah Saraswati, Nabila Trina Saumah Setiawati, Yeti Sharon Jeanice Samuel Sisca Rizky Agustina Siti Nurhasanah Siti Pujiastuti Suhartini Subrata, Nabila Djuliana Suria Subrata Suci Rahmawati, Suci Sugandi, M. Fajri Reznandya Suhartini, Siti Pujiastuti Suherman, Dafina Nurulita Sukamto, Ika Sumiyarsi SUSILAWATI, SUSI Syifa, Awalia Tami Rai Intan Tarigan, Notora Tiara Rachmawati Tita Apriliani Tubagus Langlang Buana Varta Kusuma, Raden Nugraha Darmawan Varta Kusuma Wida Yuningsih Widya Anggraeni Wiguna, Ervan Wijaya, Melliana Wildan Wildan Ashar Yossi Prasetiyo Yudistira, Dika Eka Yusep Mulyana Zaenudin, KM Ibnu Shina Zulaeha, Tuti