Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum AMANNA GAPPA Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-'Adl Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Gorontalo Law Review Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Mulawarman Law Review Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Amsir Law Jurnal (ALJ) JHCLS JAPHTN-HAN Bina Hukum Lingkungan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara Archipelago: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Ternate Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan HUKUM EKONOMI ISLAM Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Pradana, Syafa’at Anugrah
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : AMANNA GAPPA

 1 
Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah Muh. Hasrul; Syafa’at Anugrah Pradana
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6957

Abstract

Staf ahli kepala daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami kedudukan dan tugas staf ahli dalam struktur pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; serta mengetahui dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini menggunakan seinwijsenschaff atau penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris yang mengkaji aturan positif yang berlaku (literature research) dan dilanjutkan dengan penelitian di lapangan (field research). Data dianalisis dengan cara kualitatif dan dipaparkan serta disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan staf ahli dalam struktur pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, staf ahli berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli antara lain: faktor rekrutmen jabatan, pendidikan, pengalaman, hubungan antar unsur perangkat daerah, dan budaya organisasi.
Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan H. Syafa’at Anugrah Pradana; Muh. Andri Alvian
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu aspek penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menopang kestabilan perekonomian Indonesia ialah dengan memaksimalkan sumber pendapatan negara salah satunya melalui sektor pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yang diharmonisasikan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sistem hukum Indonesia yang berpegang teguh sebagai negara Civil Law menjadikan eksistensi Omnibus Law di Indonesia menjadi hal wajar jika dipertanyakan. Sebab, mekanisme tersebut lahir dari negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common Law. Penyesuaian dengan prosedur dan karakteristik sistem hukum Indonesia menjadi pedoman dasar untuk mengetahui kedudukan Omnibus Law di Indonesia. Secara materiil terdapat beberapa materi muatan yang perlu dikritisi dalam undang-undang ini. Adanya materi muatan yang terkandung dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang memberikan legitimasi kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada subjek pajak yang masuk dalam kategori wajib pajak, sehingga tujuan undang-undang ini justru tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.
Co-Authors Abdul Hafid Abdul Samad Achmad, Dirga Adriana, Sri Agus Muchsin Ahmad Ahmad Ahmad Daufal Alvian, Muh. Andri Alvian, Muhammad Andri Anjasuma, Rhandi Annisa, Arini Nur ARIS ARIS, ARIS ARIZAL, HENDRIKO Arqam, Arqam David Aprizon Putra, David Aprizon Eki Furqon Eriansyah, Surya Faiz Algifari, Muhammad Gusreyna, Lisa Aprillia Haq, Muhammad Imam Dhiya’ul Hasim, Hasanuddin Hasrul, Muhammad Helmi Chandra SY Husni Husni Iffan, Ahmad Indah Fitriani Sukri Kairuddin Karim Karsa, Pipih Ludia Mahyuddin Mahyuddin Mannan, Khaerul Mirdedi Muh. Andri Alvian Muh. Andri Alvian Muhammad Imam Dhiya’ul Haq Muhammad Safaat Gunawan Mustafid Mustary, Emilia Nasaruddin Umar Nur Ahmad Fauzan Nurhakki, Nurhakki Nurkidam, A. Nurul Khalifah Orin Gusta Andini Pikahulan, Rustam M. Pikahulan, Rustam Magun Prayudi Prayudi Puji Purnama Sari Rahman, Aulia Audri Reska, Nurul Alfita Rosita Rosita Shah, Jalihah Md Sih Natalia Sukmi Sudirman L Sudirman L, Sudirman Sudirman, Rusdianto Sunandar Syah, Muh Aslam Thamrin, Azlan Umaima Umaima Wiwin Zainal Said