Claim Missing Document
Check
Articles

PENGARUH GREEN INTELLECTUAL CAPITAL DAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN AKUNTANSI TERHADAP SUSTAINABLE PERFORMANCE UMKM DI KABUPATEN KARAWANG Rahayu, Sintia Ayuandira; Mulyadi, Dedi; Yanti, Yanti
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 1 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i1.10464

Abstract

This study aims to evaluate and examine the effect of green intellectual capital and accounting entrepreneurial competency on sustainable performance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Karawang regency. This study uses a quantitative methodology with primary data collection. The population of this study consisted of micro, small and medium enterprises (MSMEs). The number of samples in this study were 100 respondents. This research focuses on MSMEs in Karawang Regency. This research model uses PLS using SmartPLS 4.0 software. The findings of this study indicate that green human capital, green structural capital, green relational capital and accounting entrepreneurial competence have a significant positive effect on sustainable performance.
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sekolah dan UMKM Berbasis Syariah di Cisarua Kabupaten Bandung Fadhli, Rahmat; Haryadi, Yudi; Muhtadin, Muhtadin; Huda, Miftahul; Mulyadi, Dedi
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i1.8533

Abstract

Background: Manajemen pengelolaan keuangan merupakan dasar yang harus diterapkan dalam setiap organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, pengelolaan organisasi terutama pengelolaan keuangan secara syariah belum secara maksimal diterapkan di Desa Pasirlangu. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar warga masyarakat Desa Pasirlangu, Cisarua Kabupaten Bandung mampu mengelola keuangan sekolah dan UMKM secara profesional dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang syariah. Metode: Metode pelaksanaan terdiri dari: 1) perencanaan, kegiatan perencanaan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan kepala desa Pasirlangu dan pengelola UMKM di lingkungan Desa Pasirlangu. 2) Pelaksanaan, kegaiatan dilaksanakan di Desa Pasirlangu pada bulan Februari 2020 dengan melibatkan semua stakholder masyarakat. 3) Evaluasi dilakukan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sehingga kegiatan dapat berjalan terus menerus dan konsisten. Hasil: Kegiatan pengabdian masyarakat ini terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dari semua lapisan masyarakat, yang terdiri dari tenaga kependidikan di sekolah dan pelaku UMKM. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 70% pelaku UMKM telah berkategori baik dan sisanya 30% berkategori cukup. Sementara itu dalam hal pengelolaan keuangan berbasis syariah, persentasenya adalah kriteria baik sebesar 60%, dan 40% berkategori cukup. Kesimpulan: Peserta aktif mengikuti kegiatan dan mampu meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan organisasi dan keuangan.
Pemberdayaan Petani Hortikultura melalui Sosialisasi dan Pendampingan Budidaya Cabai Varietas Neno Tahan Virus di Desa Benai Kecil, Kabupaten Kuantan Singingi Yunandra; Julita Saidi; Dian Rakhmad; Dedi Mulyadi; Alltop Amri Ya Habib; Rizki Oktavian; Elisa Apriliani; M. Joehari Jamili
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v7i1.2807

Abstract

National chili demand continues to increase, but productivity at the farmer level remains low due to attacks by the whitefly (Bemisia tabaci Genn.) virus. Benai Kecil Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency, Riau, is a horticultural center with low chili productivity (4–5 tons/ha), far below the potential of commonly used superior varieties. This community service activity aims to improve farmers' knowledge and skills in chili cultivation by initiating the use of the superior virus-resistant Neno variety. The program was implemented for five months with stages of socialization, field practice, mentoring, monitoring, evaluation, and follow-up. The results of the activity indicated that farmers improved their understanding and skills in chili cultivation techniques, including seeding, soil cultivation, maintenance, and pest and disease control. The evaluation showed that the Neno chili variety has the potential to be developed because it is adaptive to dynamic climate change and effectively reduces the risk of curly virus attacks. In addition, the use of virus-resistant varieties can also support environmentally friendly pest and disease control. This program demonstrates that the development of the superior Neno variety has the potential to be a sustainable strategy for increasing chili production while simultaneously strengthening food security and farmer welfare.
Green Hedging: Diplomasi Energi Terbarukan Indonesia Dan Transformasi Strategis Acwa Power Dalam Proyek PLTS Terapung Saguling 2025 Pajri, Holil; Hidayat, Sandi; Mulyadi, Dedi; Agni, Cep; Budiman, Budiman; Rizki, Diah Pitaloka
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/20hgm784

Abstract

Transisi energi global telah menggeser fokus diplomasi internasional dari sekadar pengamanan jalur pasokan fosil menuju penguasaan teknologi hijau dan likuiditas modal berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dinamika diplomasi energi bilateral Indonesia-Arab Saudi melalui studi kasus PLTS Terapung Saguling (92 MWp). Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan kerangka teoretis Energy Statecraft serta Hedging Strategy, penelitian ini berargumen bahwa proyek ini bukan sekadar instalasi infrastruktur, melainkan instrumen "Green Hedging" bagi Indonesia untuk menjaga otonomi strategis di tengah polarisasi pendanaan antara blok Barat (G7-JETP) dan dominasi teknologi China. Bagi Arab Saudi, proyek ini merupakan manifestasi Saudi Vision 2030 dalam memitigasi risiko stranded assets di era pasca-minyak. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi ini menciptakan paradigma baru dalam Kerja Sama Selatan-Selatan yang berbasis pada transfer teknologi tinggi, solidaritas identitas, dan stabilitas geopolitik di kawasan ASEAN.  
Critical Legal Studies: The Omnibus Law Method In the Formulation of Local Regulations on Local Taxes and Levies Ismail, Taufiq; Nurul Huda, Uu; Mulyadi, Dedi
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46703

Abstract

This article examines the application of the Omnibus Law method in the formation of Regional Regulations on Taxes and Levies in Cianjur Regency through the lens of Critical Legal Studies (CLS). CLS, as a school of critical legal thought, challenges the assumption that law is neutral and objective and critically examines its relationship to political and economic power. This study aims to analyse the mechanism for drafting regional regulations using the Omnibus Law method and to assess the legal implications of its application in the absence of a clear technical framework. The research employs a normative approach, with conceptual and historical analyses of national regulations, particularly Law Number 12 of 2011 and its amendments, as well as case studies in Cianjur Regency. The findings indicate that, although the Omnibus Law has been codified in Law Number 13 of 2022, there are still insufficient technical regulations governing the formation of regional legal products under the Omnibus framework. This creates the risk of formal defects in the establishment of regional rules, potentially undermining their legal validity. Therefore, the application of the Omnibus Law method at the regional level requires careful study, and the principles of CLS can serve as a critical analytical tool for evaluating legislative processes heavily influenced by political and economic interests.
Dari Desentralisasi ke Digitalisasi Tuntutan: Viralitas sebagai Penggerak Kebijakan dalam Kerangka Otonomi Daerah Agustina, Yolanda; Maryani, Desi Asri; Mulyadi, Dedi; Mulyana, Aji
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 7, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i2.237

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena viralitas di media sosial memengaruhi pola pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan harapan tercipta pelayanan publik yang responsif dan efektif. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika tersebut. Banyak kebijakan pemerintah daerah saat ini lebih bersifat reaktif terhadap isu-isu viral di media sosial dibandingkan berdasarkan prosedur hukum dan perencanaan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta berita daring, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan fenomena viralitas dengan teori otonomi daerah dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas isu di media sosial berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik baru yang mampu mendorong pemerintah daerah merespons lebih cepat berbagai permasalahan, seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Namun, respons reaktif yang semata-mata mengikuti tekanan digital berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak terencana, populis, dan mengabaikan prinsip hukum serta perencanaan strategis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa otonomi daerah kini menghadapi tantangan transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan publik. Agar tetap relevan, responsif, dan akuntabel, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kebijakan yang adaptif terhadap ruang digital, tetapi tetap berlandaskan hukum, transparansi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
Sosialisasi Budidaya dan Pencegahan Serangan Virus Gemini pada Tanaman Cabai di Gapoktan Beken Jaya Desa Benai Keci Kabupaten Kuantan Singingi Yunandra, Yunandra; Saidi, Julita; Rakhmad, Dian; Mulyadi, Dedi; Habib, Altop Amri Ya; Oktavian, Rizki; Apriliani, Elisa; Jamili, M. Joehari
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.87-93

Abstract

This community service program aims to improve farmers' knowledge and skills in cultivating chili plants and preventing geminivirus infection, a major constraint in production. The activity was carried out through outreach activities covering the stages of land cultivation, virus infection prevention techniques, whitefly population control as a vector, land clearing of weeds that are hosts of geminivirus, sanitation of infected plants, and proper pesticide use. In addition, participants were also introduced to the use of chili varieties resistant to the yellow geminivirus as an alternative sustainable solution. The results of the activity showed an increase in farmers' understanding of healthy cultivation strategies and integrated pest control, with an average score increasing from 45% to 85%, with the vector control aspect increasing from 30% to 90%. This outreach is expected to reduce the level of virus infection and increase chili productivity.
Perlindungan Hukum Bagi Guru Honorer Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nurdiansyah, Andri; Kirana Utami, Tanti; Mulyadi, Dedi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i2.5285

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for honorary teachers within the Cianjur Regency Education Office and to identify various obstacles in their implementation. Honorary teachers play a strategic role in the provision of education; however, they are often in a vulnerable position due to uncertain employment status, low welfare, and limited legal protection guarantees. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to labor, education, and the state civil apparatus, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and relevant research findings. The results of the study indicate that legal protection for honorary teachers has not been fully optimized. Normatively, there are provisions in the National Education System Law, the State Civil Apparatus Law, and various implementing regulations that provide a basis for protection; however, their implementation still faces several challenges, including limited regional budgets, the absence of proper wage standards, and unclear mechanisms for appointment as state civil servants. In addition, weak supervision and uneven regional policies further exacerbate the condition of honorary teachers. The conclusion of this study emphasizes that legal protection for honorary teachers in Cianjur Regency requires the strengthening of more specific regulations, increased commitment from local governments, and policy harmonization between central and regional governments. These efforts are essential to ensure legal certainty, justice, and welfare for honorary teachers as an integral part of the national education system.
DEATH PENALTY IN DRUG CRIMES: Analysis of Constitutional Court Decisions from a Human Rights Perspective Rahayu, Anisa Fuji; Sahara, Anisa; Chatlina, Chiara Belva; Putra, Muhammad Irsyad Irman; Sari, Puput Intan Permata; Mulyadi, Dedi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5588

Abstract

The application of the death penalty for narcotics crimes in Indonesia remains controversial because it involves a conflict between the state’s authority to impose criminal sanctions and the protection of the fundamental right to life guaranteed by the 1945 Constitution and international human rights instruments. This study aims to analyze the Constitutional Court’s legal reasoning regarding the constitutionality of the death penalty for narcotics crimes, examine international human rights perspectives, and evaluate its proportionality in modern criminal law. This research uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The analysis is based on Constitutional Court decisions related to the Narcotics Law and relevant international human rights instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The results show that the Constitutional Court maintains the constitutionality of the death penalty by classifying narcotics crimes as extraordinary crimes, while emphasizing that its application must be limited as an ultimum remedium. However, international human rights standards increasingly criticize the death penalty for drug crimes because it does not meet the category of “most serious crimes.” This study concludes that although constitutionally permissible, the death penalty for narcotics crimes raises concerns regarding proportionality and compatibility with international human rights standards.
Co-Authors Afisa, Hilda Nur Afryani, Diah Kartika Agni, Cep Agustin, Karmila Agustina, Yolanda Ahmad Hunaeni Zulkarnaen Aji Mulyana Alltop Amri Ya Habib Andreansyah, Amir Anggi Ramadani Anggita Larasati Anisa, Ayu Apriliani, Elisa Asyifa, Asyifa Atsila Nur Marda Sofwa Aulia Budiman, Eva Bobby M. Saragih Budiman Budiman Chatlina, Chiara Belva dadang hidayat Deka Putri Lestari Dendi Gusnadi Desi Tri Wahyuni Dian Rakhmad Dyah Maharani EKO WAHYUDI Elfianis, Rita Elisa Apriliani Fetmi Silvina Firmansyah, Alif Habib, Altop Amri Ya Haryadi, Yudi Himawan, Anggi Adhistya Hoeriah, Hoeriah Irfandri, Irfandri Jamili, M Joehari Joni Irawan, Joni Julita Saidi Kirana Utami, Tanti Leny Megawati M. Amrul Khoiri M. Joehari Jamili Malika Hayatun Nisa Maryani, Desi Asri Miftahul Huda Moch Oghin Hegar Al Hamar MUHAMMAD ALI Muhtadin Muhtadin Nadiyana, Delis Nia Ninik Marera Nurdiansyah, Andri Nurhidayah, T. Nurmalasari, Elsa Nurul Fadillah Nurul Huda, Uu Oktavian, Rizki Padilah, Nureli Pajri, Holil Putra, Jamal Handitia Putra, Muhammad Irsyad Irman Putri, Dian Meiliya Putri, Salsabila Septiani Rahayu, Anisa Fuji Rahayu, Kintan Rahayu, Sintia Ayuandira Rahmat Fadhli Rakhmad, Dian Ramadhini, Mutiara Rizki Oktavian Rizki, Diah Pitaloka Rizkia Izriani Maliek Rosilawati Roy Ibrahim Sabila, Amani Sahara, Anisa Salma Wirahma, Nadiyah Sandi Hidayat, Sandi Sandi, Santi Pertiwi Hari Santi Pertiwi Hari Sandi Saptaning Ruju Paminto Sari, Puput Intan Permata Silvi Anggraeni Suhardi, Hanibah Miftahul Janah Sukma, Tiwi Umaydatul Febianty Sungkono Sungkono Sungkono Supriadi, Encep Syifa Aulia Dewi Tasya Tania Putri Taufiq Ismail Trizayuni, Riska Yanti Yanti Yanti Yunandra Zafitra, Zafitra