Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TRANSPARENCY Karya Ilmiah S.1 Ilmu Keperawatan Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ) Wahana Sekolah Dasar Jurnal Sekolah Dasar (JSD) Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran (JINOTEP) Kajian dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran Jurnal EduHealth JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan) Jurnal Mahasiswa Mengabdi (JIMAWAbdi) Jurnal Psikologi Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia
Tri Murti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
AKIBAT HUKUM BAGI PENJAMIN UTANG YANG DINYATAKAN PAILIT STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 808 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 Gunawan Sembiring; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya era globalisasi sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Khusus di bidang ekonomi, berkembangnya era globalisasi semakin mendongkrak daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha ataupun pengembangan di bidang usaha. Dalam pengembangan usaha tersebut dibutuhkan modal yang cukup yang dapat dipenuhi secara diri sendiri atau bahkan melakukan pinjaman dengan lembaga keuangan. Dalam proses pemenuhan dana tersebut perusahaan sering melakukan pinjaman ke kreditur dengan menambahkan perjanjian accessoir yaitu menambahkan penjamin utang/Guarantor untuk meyakinkan kreditur bahwa piutangnya akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Namun sering kali dalam proses pembayaran utang  tersebut menemui kendala gagal bayar dan kreditur sebagai pihak yang memberikan utang dengan menggunakan haknya dapat mengajukan Kepailitan kepada debitur utama dan Guarantor. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana pengaturan kepailitan dalam sistem hukum Indonesia? 2) Bagaimana kedudukan hukum penjamin utang dalam kepailitan? 3) Bagaimana akibat hukum bagi penjamin utang yang dinyatakan pailit? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis datanya adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan penjamin utang/gurantor dalam kepailitan adalah penjamin juga sama kedudukannya dengan debitor utama apabila penjamin telah melepaskan hak-hak istimewa yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena penjamin adalah seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan pailitnya para penjamin, maka berlaku akibat hukum kepailitan, yaitu debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.   Kata Kunci : Penjamin Utang , Guarantor, Kepailitan.
ANALISIS YURIDIS PAILIT AKIBAT DITOLAKNYA RENCANA PERDAMAIAN DALAM PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn) Maruly Agustinus; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan menolak perdamaian terkait dalam Pasal 285 ayat 2 a,b dan c. Permasalahan dalam penelitian ini pengaturan mengenai Rencana Perdamaian dalam PKPU menurut UU 37 Tahun 2004. Perlindungan terhadap debitur terkait Penolakan rencana perdamaian dalam PKPU.Akibat ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU terkait Putusan No 6/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Sifat penelitian deskriptif.Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka.Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif. Pengaturan mengenai rencana perdamaian dalam proses PKPU menurut UU Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 265 hingga 294. Jika harta pailit telah dinyatakan insolven, maka tertutup kemungkinan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian untuk kedua kalinya.Perlindungan terhadap debitur dalam PKPU menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni debitur dapat mengajukan PKPU ke pengadilan. Terhadap Chapter 11 Bankruptcy Code didalamnya ada mengatur mengenai proses restrukturisasi utang, debitur memiliki kendali penuh (Debtor in Possession) terhadap proses restrukturisasi utangnya. sedangkan di dalam UU Kepailitan dan PKPU dalam proses restrukturisasi utang debitur tidak memegang kendali penuh. Akibat hukum ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN NIAGA MDN), Dalam Pasal 289 UUK PKPU bahwa debitor langsung dijatuhi putusan dengan segala akibat hukumnya oleh majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri serta harta debitor langsung jatuh kedalam keadaan insolvensi. Berdasarkan Pasal 292 UUK PKPU, putusan dalam kasus ini bersifat final and binding. Maka akibat hukum ditolaknya Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan PT Good Luck (dalam PKPU), oleh karena itu PT. Good Luck Resort selaku debitur berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.   Kata Kunci: Pailit, Akibat, Ditolaknya Rencana Perdamaian, PKPU
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIBUKANYA KEMBALI PERKARA PAILIT ATAS GUGATAN LAIN LAIN (Studi Putusan 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor: 44/Pdt.Sus-PKPU/2012 Mega Riana; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya suatu kendala dalam proses pemberesan harta pailit sering kali terjadi, sehingga suatu kepailitan tidak semata-mata selesai setelah putusan pailit tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Niaga. Banyaknya kekeliruan dan ketidakpastian hukum yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu membuat perlunya ada wadah penyelesaian dalam proses pemberesan harta pailit setelah putuan pailit itu dinyatakan. Apabila pengurusan terhadap harta pailit tidak benar-benar dilakukan dengan baik, maka akan berakibat banyak hal seperti digugatnya kurator hingga dimohonkan kembali dibuka perkara kepailitan yang telah lama selesai melalui gugatan lain-lain. Berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaturan gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan? Bagaimana proses gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan? Bagaimanapertimbangan hakim terkait gugatan lain-lain? Adapun metode yang dipakai dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data bahan hukum primer, data bahan hukum sekunder, dan data bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah putusan kepailitan seringkali dalam prosesnya tidak sesuai atau bahkan menciderai hak pihak lain,khususnya terkait pemberesan harta pailit. Untuk itu dengan adanya pengaturan gugatan lain-lain yang diatur dalam Pasal 3 UUKPKPU maka para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain-lain yang diatur lebih jelasnya dalam bagian Penjelasan pasal tersebut. Maka dari itu disarankan agar analisis yuridis terkait upaya mengajukan gugatan lain-lain dalam memohonkan membuka kembali kepailitan dapat dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 230 jo Pasal 192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dengan kemampua penafsiran hukum yang baik   Kata Kunci: Gugatan Lain-lain, Dibukanya Kepailitan
ANALISIS YURIDIS PAILIT AKIBAT DITOLAKNYA RENCANA PERDAMAIAN DALAM PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn Alessandro Golfried; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan menolak perdamaian terkait dalam Pasal 285 ayat 2 a,b dan c. Permasalahan dalam penelitian ini pengaturan mengenai Rencana Perdamaian dalam PKPU menurut UU 37 Tahun 2004. Perlindungan terhadap debitur terkait Penolakan rencana perdamaian dalam PKPU. Akibat ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU terkait Putusan No 6/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif. Pengaturan mengenai rencana perdamaian dalam proses PKPU menurut UU Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 265 hingga 294. Jika harta pailit telah dinyatakan insolven, maka tertutup kemungkinan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian untuk kedua kalinya. Perlindungan terhadap debitur dalam PKPU menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni debitur dapat mengajukan PKPU ke pengadilan. Terhadap Chapter 11 Bankruptcy Code didalamnya ada mengatur mengenai proses restrukturisasi utang, debitur memiliki kendali penuh (Debtor in Possession) terhadap proses restrukturisasi utangnya. sedangkan di dalam UU Kepailitan dan PKPU dalam proses restrukturisasi utang debitur tidak memegang kendali penuh. Akibat hukum ditolaknya rencana perdamaian dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN NIAGA MDN), Dalam Pasal 289 UUK PKPU bahwa debitor langsung dijatuhi putusan dengan segala akibat hukumnya oleh majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri serta harta debitor langsung jatuh kedalam keadaan insolvensi. Berdasarkan Pasal 292 UUK PKPU, putusan dalam kasus ini bersifat final and binding. Maka akibat hukum ditolaknya Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan PT Good Luck (dalam PKPU), oleh karena itu PT. Good Luck Resort selaku debitur berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.   Kata Kunci: Pailit, Akibat, Ditolaknya Rencana Perdamaian, PKPU
KAJIAN HUKUM TERHADAP ACTIO PAULIANA SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MELINDUNGI HAK KREDITOR (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn.) Evelyn Evelyn; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kepailitan, tidak jarang Debitor berusaha mengurangi harta pailit dengan melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailitnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Untuk melindungi hak Kreditor, actio pauliana merupakan suatu instrumen yang diberikan oleh undang-undang yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan Pasal 41 sampai Pasal 50 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.  Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membahas bagaimana hak Kreditor di kepailitan, bagaimana kedudukan actio pauliana dalam melindungi hak Kreditor, dan bagaimana kajian hukum terhadap actio pauliana sebagai instrumen untuk melindungi hak kreditor pada Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn). Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (document study) atau penelitian kepustakaan (library research) yang mana data-data yang disajikan diambil dari sumber data sekunder, yaitu bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah actio pauliana merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak Kreditor dalam kepailitan. Akibat hukum putusan actio pauliana adalah dinyatakan batal demi hukum dan objek gugatan tersebut harus dikembalikan kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Dalam kepailitan, Kreditor memiliki hak yang sama kecuali ada Kreditor pemegang hak jaminan dan hak istimewa yang wajib didahulukan. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn), Majelis Hakim telah melindungi hak Kreditor dengan mengabulkan gugatan actio pauliana yang diajukan Kurator (in casu Penggugat). Menggunakan ketentuan actio pauliana sebagaimana diatur dalam pasal 41 sampai pasal 49 UUK PKPU dan pasal 1341 KUH Perdata dalam menjatuhkan putusannya.   Kata Kunci : Actio pauliana, Kreditor.
ASPEK LEGALITAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM OPERASIONAL BANK WAKAF MIKRO (BWM) (STUDI PADA PESANTREN MAWARIDUSSALAM DELI SERDANG) Junita Junita; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan pesantren Mawaridussalam masih mengalami permasalahan finansial terutama dalam bentuk permodalan.Masyarakat belum mampu mengakses lembaga keuangan formal.Adanya lembaga keuangan formal seperti bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan memberikan kisaran bunga utang yang cukup tinggi.Hadirnya Bank Wakaf Mikro menjadi akses jasa keuangan yang ada di pesantren untuk memberikan kemudahan masyarakat pelaku usaha mikro.Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui legalitas pelaksanaan sistem operasional Bank Wakaf Mikro di pesantren Mawaridussalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan proses pengumpulan data secara studi pustaka (library research), penelitian lapangan dan wawancara pada Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem operasional Bank Wakaf Mikro tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dimana izin serta pelaksanaan Bank Wakaf Mikro pesantren Mawaridussalam sudah sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Maka dari itu Bank Wakaf Mikro pesantren Mawaridussalam sudah sepenuhnya memiliki izin legalitas.Diharapkan Bank Wakaf Mikro pesantren Mawaridussalam pengoperasiannya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lebih ditingkatkan lagi dalam pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro.     Kata Kunci : Legalitas, Sistem Operasional, Bank Wakaf Mikro
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSONAL GUARANTOR DALAM HAL DIKABULKANNYA PERMOHONAN PKPU (STUDI PUTUSAN NO. 165/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST) Rafly Timothy; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak akan terlepas dari tersedianya sumber dana sebagai penggerak kegiatan usaha. Setiap organisasi ekonomi membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi secara diri sendiri atau bahkan melakukan pinjaman dengan lembaga keuangan. Dalam proses pemenuhan dana demi keberlangsungan kegiatan usaha yang lancar sering kali organisasi ekonomi melakukan pinjaman ke lembaga keuangan dengan ditambahkannya penjamin pribadi/Personal Guarantor untuk meyakinkan kreditur bahwa piutangnya akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Namun sering kali dalam proses pembayaran utang tersebut menemui kendala gagal bayar dan kreditur sebagai pihak yang memberikan utang dengan menggunakan haknya dapat mengajukan PKPU kepada debitur utama dan Personal Guarantor. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana proses pengajuan permohonan PKPU di pengadilan niaga? 2) Bagaimana kewajiban personal guarantor sebagai utang yang dapat dimohonkan pailit? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap personal guarantor dalam hal dikabulkannya permohonan PKPU? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis datanya adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan permohonan PKPU diatur dalam UUK-PKPU yakni di Pasal 224. Dalam hal Personal Guarantor yang dituntut dalam pembayaran utang dalam proses permohonan PKPU, secara hukum Personal Guarantor wajib turut serta membayar utang yang diikatkan kepadanya dalam hal pembayaran, namun dengan memperhatikan hak-hak istimewa Personal Guarantor itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1847, Pasal 1848, Pasal 1849 KUH Perdata. Akibat hukum terhadap Personal Guarantor dalam hal dikabulkannya permohonan PKPU adalah Personal Guarantor turut serta secara hukum untuk ikut membayar semua utang debitur utama yang pembayarannya diikatkan kepada Personal Guarantor itu sendiri, namun juga dengan memperhatikan hak-hak istimewanya, selain itu pengurusan harta kekayaan Personal Guarantor dan debitur utama juga diurus oleh kurator dan pengurus sesuai dengan putusan pengadilan. Kata Kunci : Personal Guarantor, Penjamin Pribadi, PKPU.
Hubungan Karakteristik Individu dengan Perilaku SADARI pada Mahasiswi di Masa Pandemi COVID-19 Hoirun Nisa; Serly Marliana; Tri Murti; Nurunnisa Azzahra
JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan) Vol 7, No 3 (2022)
Publisher : Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jumantik.v7i3.11486

Abstract

Breast cancer remains the leading cause of death for women globally. In Indonesia, breast cancer is the most prevalent cancer and the incidence continuous to increase. Breast self examination (BSE) is considered the most practical preventive measure for breast cancer with many advantages. The purpose of this study was to determine the factors associated with BSE behavior among university students of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta during the pandemic COVID-19. The study was conducted using cross-sectional design. The number of respondents were 354 female students, selected using purposive sampling. Data were analyzed using chi-square test for categorical variables and t-test for continuous variables. A total of 57% respondents performed BSE. There was a relationship between age and BSE behavior (p=0.006), while BMI, age at menarche, level of knowledge, attitudes, and family history were not associated with BSE behavior. This study recommended BSE for university students for early detection of breast cancer.
Pelatihan Hidup Mandiri sebagai Kunci Sukses Berkarya Pada Yayasan Komunitas Maestro 2012 Widodo, Adji; Kamelia, Lia; Ningsih, Laini Rahayu; Susilowati, Reni; Anika, Ruri; Murti, Tri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdi Vol. 1 No. 1 (2021): [April s.d. Juli] Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdi (JIMAWAbdi)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jmab.v1i1.10097

Abstract

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mahasiswa ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota Yayasan Komunitas Maestro2012 yang beralamat di Komplek Permata Pamulang,  Ruko Blok I-2 No. 13 RT 001/ RW 03 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Adapun  Metode kegiatan ini adalah mendatangi Yayasan tersebut dan memberikan pelatihan dan diskusi mengenai kemandirian adalah salah satu kunci sukses berkarya. Hasil dari kegiatan tersebut adalah  para peserta menjadi lebih mengerti makna kemandirian adalah salah satu kunci sukses berkarya. Yayasan Komunitas Maestro 2012 adalah salah satu bentuk kegiatan mandiri dalam berkarya dalam masyarakat. Ke depan diharapkan Komunitas ini akan lebih meningkatkan dalam pengelolaan usaha koperasi agar dapat memberikan  kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat. Kata Kunci :  Kemandirian; Berkarya
Development of Interactive Learning Media Kersosmi Bunisa Social Science Class IV Elementary School Nandawika, Itvianoke Jihan; Murti, Tri; Mas'ula, Siti
Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um031v9i32022p227

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian dan pengembangan ini yaitu menghasilkan media pembelajaran interaktif Kersosmi Bunisa (Keragaman Sosial, Ekonomi, Budaya, Etnis, dan Agama) aplikasi android yang valid menurut ahli materi, ahli media, dan guru, serta praktis menurut peserta didik. Model penelitian dan pengembangannya menggunakan R&D oleh Borg dan Gall dengan tahapan potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan  produksi massal. Hasil dari ahli materi sebesar 91,7 persen, ahli media sebesar 87,5 persen, dan guru sebesar 92,8 persen. Semuanya dengan kriteria sangat valid dan dapat digunakan tanpa revisi. Hasil angket respons peserta didik tentang kepraktisan pada uji coba produk skala kecil sebesar 100 persen dan uji coba pemakaian skala besar sebesar 94,2 persen dengan kriteria sangat praktis dan dapat digunakan tanpa revisi.Media pembelajaran interaktif Kersosmi Bunisa direkomendasikan untuk meningkatkan minat belajar siswa, menunjang efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu pembelajaran IPS kelas IV.Abstract: The goal of this research and development was to create Android applications for Kersosmi Bunisa (Social, Economic, Cultural, Ethnic, and Religious Diversity) that are valid in the eyes of material experts, media experts, and teachers, as well as practical in the eyes of students. Potential and difficulties, data collecting, product design, product validation, product revision, product testing, product revision, user trial, product revision, and mass manufacturing are all steps in the Borg and Gall research and development paradigm. Material specialists scored 91.7 percent, media experts scored 87.5 percent, and educators scored 92.8 percent. These belong to very valid criterion and can be employed without revision. The findings of the student response questionnaire on practicality in small-scale product testing were 100 percent, and large-scale usage trials were 94.2 percent, which means very practical and may be used without revision. Kersosmi Bunisa interactive learning media is recommended for class IV social studies learning to boost student interest in learning, support effectiveness, efficiency, and improve quality.
Co-Authors Ahmad Fachruddin Ainun Jariah Alessandro Golfried ANGGI RAMADHANI Anika, Ruri Annisa Rizki Aprilli Dayanti Asngari, Muhammad Muhtar Bisamr Nasution Bismar Nasution Chaidir, Riri Rimbun Anggih Chessa Stefany Dini Permata Sari Elyas Franklin Esti Untari Evelyn Evelyn Ezra Cyntia Febrian Rosadi Franto Bitmen Gabriel Damanik Gunawan Sembiring Hana Fairuz Hanim Nurlatifah Hejar Abdul Rahman Herni Johan Ismonah - Jeni JAudria Loviana Junita Junita Junita Lubis Junita Sari Sari Kusumawati, Retno Kwartaria Gultom lia kamelia Lismar Wahyuni Lucy Karenina Lusy Sri Mahmul Siregar Maruly Agustinus Mega Riana Melati Fitri Melissa Simanjuntak Mismoyo, Parindra Muhammad Hanafiah Juni Nandawika, Itvianoke Jihan Nevara, Gita Addelia Ningsih, Laini Rahayu Nisa, Hoirun Nurul Rahmadhani Nurunnisa Azzahra Priscila Patricia Qhairul Manurung Raditya Riandy Rafly Timothy Rifka Dameyanti Riomaulana Siddik Riris Fatmawati Rohayu, Andini Cindy Rohmah, Aim Mauludzatur Salmiah M.S Serly Marliana Siti Lam'ah Nasution Siti Mas’ula Sri Rosa Suhel Madyono Sukarja, Detania Sunarm Sunarm Sunarmi Susilowati, Reni Tahi Sitorus Tania Siregar Theofeni Yudea Wahyudi Ikhwal Widodo, Adji Wigrha Tommy Wulandari Meikawati Yunanto, Kuncono