Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TRANSPARENCY Karya Ilmiah S.1 Ilmu Keperawatan Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ) Wahana Sekolah Dasar Jurnal Sekolah Dasar (JSD) Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran (JINOTEP) Kajian dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran Jurnal EduHealth JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan) Jurnal Mahasiswa Mengabdi (JIMAWAbdi) Jurnal Psikologi Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia
Tri Murti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MICRO BANKING UNIT GUNUNG PUTRI BOGOR Qhairul Manurung; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.277 KB)

Abstract

Untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaan, khususnya kredit perbankan. Program pemerintah pada saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan UMKM dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. Namun, pada praktiknya, sebaik apapun proses penyalurannya, bank tidak akan terlepas dari risiko kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Micro Banking Unit Gunung Putri Bogor hanya dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Peraturan Penyalur KUR terkait restrukturisasi.dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat bermasalah.   Kata Kunci : Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Micro Banking Unit Gunung Putri Bogor
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM ILEGAL TERKAIT INVESTASI ILEGAL DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT SECARA ILEGAL Tania Siregar; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.509 KB)

Abstract

Pengawasan koperasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keangotaan koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan koperasi Masyarakat diminta waspada dan tidak tergiur dengan bunga tinggi jika berinvestasi di sebuah koperasi. Peringatan itu disampaikan Kementeriaan Koperasi dan UKM disebabkan karena kegiatan investasi illegal yang melibatkan pengurus koperasi. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang upaya pengawasan Otoritas Jasa keuangan dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam illegal serta Usaha Mikro Kecil Menengah dan peran OJK dalam memberikan perlindungan konsumen yang melakukan investasi pada koperasi illegal. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dengan hanya mengelola dan menggunakan data-data sekunder yaitu data yang terdiri dari kajian yang digunakan terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitiaan diketahui bahwa kemudahan izin mendirikan koperasi menjadi salah satu faktor yang membuat koperasi menjadi salah satu faktor yang membuat investasi illegal menggunakan nama koperasi. Istilah koperasi yang sudah lama di masyarakat membuat investasi berkedok koperasi lebih mudah diterima, dibandingkan sejumlah produk investasi di perbankan atau pasar modal. Legalitas dan skema investasi yang tidak jelas,dengan bunga tinggi yang mengiurkan. Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam Ilegal, Investasi illegal
KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PAILIT PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Studi Putusan No.4/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) Febrian Rosadi; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.971 KB)

Abstract

Kepailitan dalam masyarakat Indonesia bukan lagi hal yang tidak biasa, terutama bagi masyarakat yang memiliki usaha ataupun bagi perusahaan. Kepailitan sering terjadi dalam suatu perusahaan karena ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kebutuhan para kreditur.Permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peranOtoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan perusahaan asuransi. Bagaimana akibat hukum terhadap kepailitan perusahaan asuransi.Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pailit No.04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode kualitatif. Peran OJK dalam kepailitan perusahaan asuransi, ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK. Akibat hukum terhadap kepailitan perusahaan asuransi dapat berupa akibat yuridis yaitu secara khusus. Akibat yuridis berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu (a) Berlaku demi hukum dimana beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum baik setelah pernyataan pailit maupun sesudah berakhirnya kepailitan maka pernyataan pailit masih tetap mempunyai kekuatan hukum. (b) Berlaku secara Rule of Reason dimana bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan-alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pertimbangan Hakim  dalam Putusan terhadap Permohonan Pailit  pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya No. 04/ PDT – SUS -  PAILIT /2015/ PN .Niaga .JKT .PST bahwa pada dasarnya apabila dalam suatu pemeriksaan perkara telah selesai, sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan terlebih dahulu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang di mana pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut. Saran dalam penelitian yaitu harus ada ketentuan lain setelah OJK memberikan sanksi administratif sebelum mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan kreditur Kata Kunci : Pailit, Perusahaan Asuransi[1] *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Pembimbing I ***Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara II
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK BURUH DALAM KEPAILITAN PT. J AND J GARMENT INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Sri Rosa; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.926 KB)

Abstract

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat kaitannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengertian tentang kepailitan sendiri lebih jelas terdapat dalam UUKPKPU No.37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1. Namun permasalahan yang selalu muncul berkaitan dengan hak-hak pekerja bila perusahaan dinyatakan pailit adalah kesulitan perusahaan dalam membayar hak-hak normatif pekerja. Pada saat perusahaan tidak membayar gaji karyawannya, maka perusahaan tersebut menjadi debitur dari karyawan dan dapat digugat pailit apabila memenuhi syarat-syarat kepalitan. Berdasarkan hal ini, maka masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaturan Kepailitan di Indonesia, Kedudukan Karyawan terhadap boodel Pailit, Akibat Hukum Kepailitan PT. J and J Garment Indonesia terhadap karyawan.Adapun metode yang dipakai dalam menyelesaiakan penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif atau doktrinal, dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif. Akibat putusan hukum pailit hak-hak menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kedudukan karyawan perusahaan yang pailit termasuk dalam kreditur preferen atau yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan pasal 95 ayat (4) Serta memberikan perlindungan terhadap hak dari setiap karyawan dalam perusahaan. Akibat hukum kepailitan PT. J and J Garment Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terhadap karyawan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PPU-XI/2003.   Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum Kepailitan, Karyawan
IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI BANK (STUDI PADA PT BANK BNI CABANG KABANJAHE) Theofeni Yudea; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.691 KB)

Abstract

Di tengah era globalisasi yang berkembang pesat seperti saat ini, dunia bisnis juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Pemikiran manusia yang semakin maju juga mendorong dirinya untuk semakin banyak melakukan hubungan bisnis dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh keuntungan. Dalam hubungan tersebut, sering kali muncul masalah dan sengketa yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itulah, penelitian ini membahas bagaimana asas proporsionalitas berperan untuk meminimalisir masalah dan sengketa yang mungkin terjadi.   Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, namun juga menggunakan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi yang dilakukan di PT Bank BNI Cabang Kabanjahe. Dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas, penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan implementasi dari asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit modal kerja yang dibuat di Bank BNI. Sehingga dapat dikatakan, penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan.   Tujuan dan makna dari penerapan asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak ialah untuk memberikan perlindungan terhadap keseimbangan posisi tawar antara para pihak. Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang berkontrak dapat terjamin sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa dimasa yang akan datang. Ada beberapa klausula penting yang ditetarapkan dalam kontrak kredit yang tidak dimiliki oleh kontrak yang lain. Perjanjian kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT Bank BNI Cabang Kabanjahe dengan debitur X belum menerapkan asas proporsionalitas secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal-pasal atau klausula-klausula yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada bank sebagai kreditur untuk mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan debitur atau penerima kredit. Hal ini dianggap memberatkan debitur dan membuat hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang.   Kata Kunci : Asas Proporsionalitas, Perjanjian Kredit Modal Kerja.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK. KANTOR WILAYAH JAKARTA KOTA (STUDI PADA DIVISI CORPORATE UNIVERSITY PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK.) Nurul Rahmadhani; Bisamr Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.528 KB)

Abstract

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan, karena di negara Indonesia ada Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR oleh Perusahaan. Selain untuk mematuhi Undang-undang, CSR dilakukan juga karena kesadaran perusahaan dalam membantu negara mengentaskan  kemiskinan. Secara normatif CSR telah dinyatakan sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUPT. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor wilayah Jakarta Kota mempunyai banyak program dalam melaksanakan CSR. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan peraturan perundang-undangan mengenai program CSR yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, bentuk program CSR yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program CSR.. Program CSR Studi pada Divisi Corporate University PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jakarta Kota merupakan salah satu bentuk kewajiban perusahaan dalam menerapkan CSR. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur corporation social responsibility. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, Kantor Wilayah Jakarta Kota telah melaksanakan program Corporate Sosial Responsibility (CSR), dengan menetapkan 6 bidang yang menjadi fokus kegiatan CSR, yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, kegiatan keagamaan, bantuan bencana dan pelestarian alam.Manfaat dari Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan bisa membuat PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jakarta Kota terus aktif dalam kegiatan CSR untuk menghapus kemiskinan sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur di Negara Republik Indonesia..   Kata Kunci : CSR, Program , PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jakarta Kota
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH USAHA PERGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BARU) Melati Fitri; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.308 KB)

Abstract

Perekonomian masyarakat semakin berkembang secara dinamis  membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian msayarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah nasabah melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut usaha gadai. Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, perlindungan hukum bagi nasabah dalam praktik pergadaian swasta di Kecamatan Medan Baru berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 adalah tidak mendapatkannya perlindungan hukum dari pihak pelaku usaha pergadaian karena pihak pelaku usaha pergadaian tidak melakukan perizinan dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016, sehingga nasabah merasa dirugikan serta tidak mendapatkan perlindungan dan ketidak nyamanan pada saat menggadaikan barangnya. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Nasabah, Gadai.
KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Raditya Riandy; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.296 KB)

Abstract

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.Adapun permasalahan dalam penelitian ini pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten. Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 10, Pasal 71 Ayat (2). PP No 47 tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (9). Keuangan Desa yang diatur dalam UU Desa maupun peraturan lain belum mengatur secara jelas yang berkaitan dengan standar kwitansi pembelian barang dan jasa untuk Desa. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten, pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna. Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut UU Desa, yaitu perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.   Kata Kunci :Penyalahgunaan, Dana Desa, Aparat Desa
PERTANGGUNGJAWABAN UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PT. PUTRA MAPAN SENTOSA) Annisa Rizki; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.69 KB)

Abstract

PT. Putra Mapan Sentosa mengalami pailit dalam kondisi insolvensi setelah terkena kasus penipuan Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif, yang kemudian menyebabkan kewajiban perpajakannya masih belum terpenuhi atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak yang harus dilunasi. Apabila PT mempunyai utang pajak maka dilakukanlah penagihan agar dapat dilunasi oleh wajib pajaknya. Namun, perseroan yang dipailitkan dalam kondisi insolvensi artinya sudah tidak mempunyai lagi aset untuk membayar kewajibannya. Sesuai dengan Pasal 21 dalam hubungannya dengan Pasal 32 UUKUP, berdasarkan kepentingan publik, PT harus melunasi semua hutang yang berada dalam pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni : Pertama, bagaimana status keberadaan utang pajak dalam kepailitan PT. Putra Mapan Sentosa?Kedua, bagaimana pengaruh putusan pailit dalam membatasi hak negara dalam menagih utang pajak Perseroan Terbatas? Ketiga, bagaimana pertanggungjawaban utangpajakPT.Putra Mapan Sentosa setelah dinyatakan pailit? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun bahan yang dijadikan sumber penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Direksi dalam menjalankan tugasnya adalah atas nama dan untuk Perseroan, namun dalam hal utang pajak, hanya direksi yang menjadi subyek penagihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Artinya Direktorat Jenderal Pajak menuntut pertanggungjawaban atas persona seorang Direksi, dikarenakan UU KUP mengenal istilah penanggung pajak. Dalam hal ini, PT diwakili oleh direksi sesuai dengan Pasal 98 ayat [1] Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain pertanggungjawabannya ada pada direksi sebagai penanggung pajak. karena direksi adalah wakil PT, otomatis direksi yang bertanggung jawab atas utang pajak. Kata Kunci : Kepailitan, utang pajak, PT.Putra Mapan Sentosa
ASPEK HUKUM ASURANSI TERHADAP PRODUK DALAM PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN PRODUKSI PT. DAMAI ABADI ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRY Rifka Dameyanti; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.971 KB)

Abstract

Banyak perusahaan pengiriman barang didirikan dengan berbagai layanan, mulai dari pengiriman barang secara regular hingga layanan one day service (seperti: DHL, TNT, UPS, dsb) maupun perusahaan pengiriman barang lainnya. Semakin banyak dan berkembangnya perusahaan pengiriman barang ini, berkembang pula kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan timbul dalam oleh karena pengirimannya. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan asuransi terhadap produk dalam pengiriman barang, hambatan dalam pengiriman barang produksi oleh PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry, pertanggungjawaban PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry terhadap pengiriman barang berasuransi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan Penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui wawancara sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry juga membuat suatu perjanjian untuk tanggung jawab atas pengiriman barang. Akibat adanya perjanjian antara para pihak yaitu perusahaan angkutan dengan pengirim akan timbul suatu perikatan, dimana perusahaan angkutan umum wajib mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang. Hal ini tercantum dalam Pasal 166 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan, perusahaan wajib melaksanakan pengangkutan tersebut.Sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang.Oleh karena itu perusahaan pengangkutan bertanggung jawab kepada pengirim atas barang yang diangkutnya.Tanggung jawab pengangkut terhadap barang kiriman adalah dimulai saat barang kiriman diterima oleh pengangkut dari si pengirim hingga saat barang kiriman tersebut sampai di tempat tujuan yang disepakati dengan selamat dan aman.   Kata Kunci : Asuransi, Klaim Asuransi, Hambatan dan Tanggung jawab
Co-Authors Ahmad Fachruddin Ainun Jariah Alessandro Golfried ANGGI RAMADHANI Anika, Ruri Annisa Rizki Aprilli Dayanti Asngari, Muhammad Muhtar Bisamr Nasution Bismar Nasution Chaidir, Riri Rimbun Anggih Chessa Stefany Dini Permata Sari Elyas Franklin Esti Untari Evelyn Evelyn Ezra Cyntia Febrian Rosadi Franto Bitmen Gabriel Damanik Gunawan Sembiring Hana Fairuz Hanim Nurlatifah Hejar Abdul Rahman Herni Johan Ismonah - Jeni JAudria Loviana Junita Junita Junita Lubis Junita Sari Sari Kusumawati, Retno Kwartaria Gultom lia kamelia Lismar Wahyuni Lucy Karenina Lusy Sri Mahmul Siregar Maruly Agustinus Mega Riana Melati Fitri Melissa Simanjuntak Mismoyo, Parindra Muhammad Hanafiah Juni Nandawika, Itvianoke Jihan Nevara, Gita Addelia Ningsih, Laini Rahayu Nisa, Hoirun Nurul Rahmadhani Nurunnisa Azzahra Priscila Patricia Qhairul Manurung Raditya Riandy Rafly Timothy Rifka Dameyanti Riomaulana Siddik Riris Fatmawati Rohayu, Andini Cindy Rohmah, Aim Mauludzatur Salmiah M.S Serly Marliana Siti Lam'ah Nasution Siti Mas’ula Sri Rosa Suhel Madyono Sukarja, Detania Sunarm Sunarm Sunarmi Susilowati, Reni Tahi Sitorus Tania Siregar Theofeni Yudea Wahyudi Ikhwal Widodo, Adji Wigrha Tommy Wulandari Meikawati Yunanto, Kuncono