Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.885
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum Lex Generalis POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Wayan Novy Purwanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Konten Parodi Dalam Dimensi Kekayaan Intelektual A A Gede Cahya Pratama; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p11

Abstract

The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate the legal protections for parody content based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter Copyright Law) and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (hereinafter the Trademark Law and Geographical Indications), as well as sanctions that can be given to parties who violate the intellectual property of parody content groups. This paper uses a normative legal research method using a statutory approach, a concept approach and an analytical approach. The results of the study show that Warkop DKI gets protection under the Copyright regime as well as Trademarks. Protection in the Copyright regime is given automatically starting from the time a Work is manifested in a tangible form. Protection is also provided in the Trademark regime considering that Warkop DKI through the Dono Kasino Indro Coffee Shop Institute has registered the “Warung Kopi Dono Kasino Indro” brand in 2014. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan hukum atas konten parodi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya UU Merek dan Indikasi Geografis), serta sanksi yang dapat diberikan kepada para pihak yang melakukan pelanggaran atas kekayaan intelektual grup konten parodi . Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa Warkop DKI mendapatkan perlindungan dalam rezim Hak Cipta dan juga Merek. Perlindungan dalam rezim Hak Cipta diberikan secara otomatis terhitung sejak suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan juga diberikan dalam rezim Merek mengingat pihak Warkop DKI melalui Lembaga Warung Kopi Dono Kasino Indro telah mendaftarkan merek “Warung Kopi Dono Kasino Indro” pada tahun 2014.
Transformasi Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bali I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p10

Abstract

The purpose of this study is to explore land consolidation arrangements in Bali and explore in depth the transformation of Tri Hita Karana in land consolidation arrangements in Bali. This research method uses normative legal research. The approach used is the statutory approach, the concept approach and the facts approach. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that land consolidation arrangements in Bali must still refer to the Bali RTRWP Regional Regulation and the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 4 of 1991 concerning Land Consolidation. In relation to the transformation of Tri Hita Karana, the regulation of land consolidation in the BPN regulation must pay attention to the philosophical values ??adopted by the community in each region. Thus, land consolidation in Bali is inspired by Tri Hita Karana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan menelusuri secara mendalam tentang transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali harus tetap mengacu pada Perda RTRWP Bali dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Terkait dengan transformasi Tri Hita Karana, maka pelaksanaan konsolidasi tanah dalam peraturan BPN tersebut wajib memperhatikan nilai falsafah yang dianut oleh masyarakat di masing-masing daerah. Dengan demikian, konsolidasi tanah di Bali dijiwai oleh Tri Hita Karana.
Problematika Pengaturan Batas Usia Pendiri Dalam Pendirian Perseroan Perseorangan I Wayan Gede Pradnyana Widiantara; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p10

Abstract

The purpose of writing this article is to determine the setting of the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company and to analyze the legal implications of establishing an individual limited liability company by immature founders. Normative legal research methods with statutory approaches and conceptual approaches are used in this study. The results of this study indicate that the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company is regulated in Article 6 paragraph (2) PP No. 8 of 2021, which requires that Indonesian citizens be established with the lowest age of 17 (seventeen) years and are legally competent. Meanwhile, according to Article 330 of the Civil Code states that a person is considered mature if he is 21 (twenty one) years old or has (already been) married. Related to the legal implications of the establishment of an Individual Limited Liability Company by an immature founder reviewed based on the Civil Code, it is possible to cancel the legal act of establishing the Individual Limited Liability Company. Provisions of PP No. 8 of 2021, which regulates the age limit for the founder in the establishment of an Individual Limited Liability Company contains a norm conflict with legal norms above, namely the Civil Code, so it is very necessary to make adjustments to the implementing provisions in the establishment of Individual Limited Liability Company in Indonesia in order to create legal certainty in its application. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan, serta untuk menganalisa implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengacu pada pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan usia terendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa dianggap dewasanya seseorang jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah. Terkait implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa ditinjau berdasarkan KUHPerdata, adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum pendirian Perseroan Perorangan tersebut. Ketentuan PP No. 8 Tahun 2021 yang mengatur batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengandung konflik norma dengan norma hukum peraturan diatasnya yakni KUHPerdata, sehingga sangat perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia guna menciptakan kepastian hukum dalam penerapannya.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Shopee) Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bentuk serta upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam wanprestasi transaksi elektronik dan mengetahui hak serta tanggung jawab konsumen pada transaksi elektronik agar konsumen mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam suatu tranksaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum Empiris. Kemudian Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah Teknik pengumpulan data wawancara atau interview. Teknik pengolahan bahan hukum yang penulis gunakan ialah description technique. Analisis menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum konsumen dalam wanprestasi tranksaksi elektronik ditinjau memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada UU tersebut konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk meminta ganti rugi apabila pelaku usaha menjual barang yang rusak, pencemaran dan/atau kerugian konsumen karena mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi elektronik, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This study aims to provide an understanding of the forms and legal protection efforts for consumers in electronic transaction defaults and to know the rights and responsibilities of consumers in electronic transactions so that consumers know their rights and obligations in an electronic transaction. The research method that the author uses is an empirical legal research method. Then the approach that the author uses in this study uses the statutory approach and the fact approach. The data collection technique that the authors use is interview or interview data collection techniques. The legal material processing technique that the author uses is the description technique. The analysis shows that consumer legal protection in electronic transaction defaults is reviewed using Law Number 8 of 1999 Concerning Protection. Consumers are consumers who can sue business actors for compensation if the business actors sell damaged goods, pollution and/or consumer losses as a result of consuming goods and/or services produced or traded by business actors. Key Words: Legal Protection, Electronic Transactions, Responsibilities of Business Actors
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN PERSEROAN DALAM HAL PERSEROAN PERORANGAN MENGALAMI PAILIT Karangan, Yudha Noverto; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana ketentuan tentang organ pelaksana dalam Perseroan Perorangan di Indonesia serta bagaimana Pertanggungjawaban organ perseroan perorangan jika perseroan pailit. Dalam penelitian ini, metodologi yang gunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan undang-undang sebagai landasan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman serta analisis terhadap seluruh peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam penulisan jurnal ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan, didirikan dan dijalankan hanya oleh 1 orang, yang juga menjabat posisi direktur sekaligus merangkap sebagai pemegang saham tunggal tanpa adanya komisaris. Hal tersebut dikarenakan Perseroan Perorangan di Indonesia ini menganut sistem yang telah lama dikenal dan dianut oleh negara Anglo Saxon, yaitu disebut dengan one tier system. Selain itu, ketika Perseroan Perorangan di mohonkan pailit, maka direktur bertanggung jawab sebatas harta yang dimiliki Perseroan saja, tidak meliputi harta prbadinya. Namun, jika terbukti bahwa direktur beritikad buruk dalam menggunakan harta kekayaan Perseroan, sehingga berakibat pada tidak cukupnya harta kekayaan Perseroan untuk membayar utangnya, maka direktur harus bertanggungjawab meliputi harta pribadinya atas kepailitan Perseroan Perorangan tersebut. Selain itu, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, perseroan perorangan wajib menyetorkan laporan terkait kondisi keuangan perseroan setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahagunaan keuangan perseroan. Dengan begitu kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh perseroan perorangan akan selalu terjamin. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengaturan mengenai organ Perseroan Perorangan masih terjadi inkonsisten antara yang diatur dalam PP No. 8/2021 dengan peraturan diatasnya yakni Perppu Cipta Kerja. Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Organ Perseroan, Kepailitan, One Tier System, Direktur ABSTRACT The purpose of this study is to examine the laws governing implementing organs in Indonesian individual companies and how their organs' responsibility is applied in bankruptcy. The normative law methodology with a regulatory approach is employed as the foundation of this research. In this approach, all the relevant regulations related to the topic discussed in this paper are comprehensively analyzed and understood. Based on the study results, it was found that the Individual Company in Indonesia, which is established and run by only one person, also holds the position of director and is the sole shareholder without a commissioner. This is because the Individual Company in Indonesia adopts the one-tier system, which is widely used in Anglo-Saxon countries. Moreover, the director's accountability, if the Individual Company goes bankrupt, is limited to the company's assets alone and does not include their personal assets. However, if it is proven that the director acted with malicious intent in utilizing the company's resources, leading to insufficiency in paying off its debts, the director will be held accountable for the bankruptcy of the Individual Company, including their personal assets. Furthermore, according to PP No. 8/2021, an individual company is required to report an annual financial statement. This is to prevent the misuse of company funds. By doing so, public trust in the business management of the individual company will always be maintained. However, the issue is that the regulation regarding the body of the Individual Company is still inconsistent between what is regulated in PP No. 8/2021 and the regulation above it, namely the Perppu Cipta Kerja. Key Words: Individual Company, Company Organ, Bankruptcy, One Tier System, Director
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT ATAS KERUGIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN I Putu Arya Suarnata Wibawa; I Wayan Novy Purwanto
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1764

Abstract

The word law comes from the Arabic al-hukm with literally alhukm meaning a rule. In the trial program the judge can become a law, if there is no regulation in this case, it will be the responsibility of the judge to find the legal regulation. This research aims to find out how the legal protection for the loser is from punishing others, as well as finding out that his inheritance can be a guarantee of legal protection for the injured party for a crime committed by the party in buying protection for formal or material losses. The method used in this research is normative legal writing, the methods used are Case Approach and Statute Approach. The case method is carried out by examining cases related to the problems faced which have become court policies and have permanent legal force. The results of the research show that prosecution needs to be based on strong reasons and evidence if this action is an act that has violated the law, if the reasons and evidence cannot be held accountable so that the lawsuit is based on a prosecution that cannot be carried out by law in court. From this, legal protection is needed for the plaintiff who loses from the criminal action.
Pendaftaran Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusa Kadek Arya Oka Sumantara; I Wayan Novy Purwanto
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i1.747

Abstract

Song or Music Copyright with the provisions stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, explains that "Song copyrights can be used as Fidusa Guarantees, however in practice, banks refuse to process loans originating from songs and music because so far there are no songs and music that are guaranteed to get a loan, as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The purpose of this study is to (1) find out how the classification of song copyrights that can be registered as objects of fidusa guarantees, and (2) find out the model of legal arrangements for song copyrights that are registered as fidusa guarantee objects carried out by banks. The research used to examine this issue is of a normative juridical type and uses statutory and comparative approaches. Indonesian copyright law forms the basis of the legal information used in this research. Some of the data used in this study were collected from various journal papers on song copyright as well as findings from studies on copyright laws. The research findings show that (1) the Copyright Law does not sufficiently explain or describe the process for registering a song copyright as a fidusa guarantee and (2) the Bank's legal policy regarding song copyrights as a fidusa guarantee is based on Article 16 paragraph (3) of the Copyright Law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT ATAS KERUGIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN I Putu Arya Suarnata Wibawa; I Wayan Novy Purwanto
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1764

Abstract

The word law comes from the Arabic al-hukm with literally alhukm meaning a rule. In the trial program the judge can become a law, if there is no regulation in this case, it will be the responsibility of the judge to find the legal regulation. This research aims to find out how the legal protection for the loser is from punishing others, as well as finding out that his inheritance can be a guarantee of legal protection for the injured party for a crime committed by the party in buying protection for formal or material losses. The method used in this research is normative legal writing, the methods used are Case Approach and Statute Approach. The case method is carried out by examining cases related to the problems faced which have become court policies and have permanent legal force. The results of the research show that prosecution needs to be based on strong reasons and evidence if this action is an act that has violated the law, if the reasons and evidence cannot be held accountable so that the lawsuit is based on a prosecution that cannot be carried out by law in court. From this, legal protection is needed for the plaintiff who loses from the criminal action.
A Cyber Notary Based Notarial Deed Relating To The Obligation To Make An Authentic Deed Meylita Dewi, Vania; Novy Purwanto, I Wayan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.603

Abstract

The purpose of this research is to find out the regulations regarding cybernotaries in Indonesia and the validity of notarial deeds made through cyber notaries in relation to the obligation to make authentic deeds. This research uses a normative legal approach because of conflict norms, by analyzing legal concepts and legislative approaches, and using qualitative methods whose results are presented descriptively. Based on the analysis, it is known that regulations regarding cyber notaries in Indonesia are regulated in the UUJN. The validity of a cyber notary's notarial deed in issuing an authentic deed is considered valid if it complies with Article 16 paragraph (1) letter m and Article 38 UUJN and Article 1868 of the Civil Code.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Tindakan Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan I Made Chossy Narayanan; I Wayan Novy Purwanto
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.2310

Abstract

The motivation behind this paper is to decide the game plan of business relations that outcome in the detainment of a laborer's confirmation by the organization as far as Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Utilization of a confirmation as an assurance of work in the work arrangement between the organization and the provisional laborers. This study utilizes a standardizing legitimate technique and this examination will utilize three ways to deal with break down the issue, to be specific the legal methodology, the applied methodology, and the recorded methodology. This kind of exploration is standardizing juridical examination. This examination is an exploration on lawful synchronization. In this review, the creators utilized library research. Wellsprings of information utilizing essential information, optional information, and tertiary information. The creator gathers information utilizing different libraries, print broad communications, and web media.
Co-Authors A A Gede Cahya Pratama AA Mira Crysinta Ardiyanti AA. Gede Romi Antika agung Indra Pradnyana Ambara, Gede Dwi Ambara Amelia Gea Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Ayu Yonika Prabandari Anak Agung Istri Dewi Permatasari Anak Agung Made Diah Mahasuari Anak Agung Ngurah Agung Purnama Putra Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Satria Pratama Annisa Calista Maharani Ari Yulianingsih Ariana, I Kadek Dwi Ayu Atha Diva Daniswara Bagus Nanda Yuda Prasetya Bayu Mahardika Putra Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna Brody Made Kariarta Cokorda Istri Agung Indira Rahayu Dea Haq devi indrayanti Dewa Ayu Indra Dewi Dewa Gede Agung Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dharma Santana Putra Gede Denna Singandana Gede Eka Prasetya Dewantara Gusti Agung Dharma Setiawan Gusti Agung Putri Krisya Dewi Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Sri Krisnayanti Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama I Gede Ardiawan I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Mahadama Wisnawa I Gede Ngurah Mas Wiranata I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari I Gusti Ayu Hary Swandewi I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Siddhi I Gusti Ngurah Indra Semara Putra I Gusti Nyoman Agung I Kadek Renown Pranatha I Ketut Wilantika I Made Ade Hendrawan I Made Chossy Narayanan I MADE DEDI SURYATMAJA I Made Ferry Gunawadi I Made Sena I Made Udiana I Nengah Budi Arjana I Nyoman Darmadha I Nyoman Oka Wiranatha I Nyoman Rekya Adi Jayadinata I Nyoman Suyatna I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan I Putu Agus Dharma Wijaya I Putu Agus Setiawan I Putu Arya Suarnata Wibawa I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya I Putu Leo Suryadipa I Putu Surya Samudra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Kharismawan I Wayan Ndala Stanaya I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON I Wayan Sudiartha I Wayan Wahyu Putra Utama Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Dea Pradnya Dewi Ida Ayu Maharani Chintya Anjani Ida Ayu Mirah Bijas Swari Ida Ayu Putu Krisna Yanthi Ida Bagus Astiti Bakti Ida Bagus Mas Surya Negara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Rama Pramana Ida Bagus Yoga Adi Putra Ida Bagus Yoga Raditya Idayati, Ns. Dewa Ayu Made Irvan . Irvan Christanto Sipayung Ivindo Brena Tarigan Jaya Suastika, I Made Kadek Arya Oka Sumantara Karangan, Yudha Noverto Kobi Wayan Kariarta KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA Komang Restiawan komang Widiana Purnawan Luh Putu Rina Laksmita Putri Made Angga Bagaskara Made Putra Darma Yasa Made Rama Prawira Made Yudha Wismaya Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Maria Cynthia Sesa Maryono Maysha Uri Vatriska Mbiliyora, Putri Permatasari Meylita Dewi, Vania Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi Ni Kadek Diana Setya Yundari Ni Kadek Dwi Ariartini Ni Kadek Dwita Sri Andy Ni Komang Ayu Citra Devi Ni Komang Debbi Trisna Maharani Ni Komang Dewita Ayu Prameswari Ni Made Dewi Sukmawati Ni Made Gunarini Ni Made Irma Nirmala NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Aprilia Surya Dewi Ni Putu Ayu Bunga Sasmita Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Diana Putri Febryani Ni Putu Ekasari Nila Purnama Ni Putu Nadia Puspita Dewi Nyoman Angga Pandu Wijaya Olivia Chandra Halim Pratama, I Wayan Dion Sanjaya Putri, Ni Made Nita Pradnyaning Putu Agus Fajar Budi Dewantara Putu Ayu Gayatri Putu Berliana Justicia Wijaya Putu Devya Chevya Awatari Putu Eka Yulia Ambarawati Putu Gede Wahyu Santika Pratama Putu Inten Andhita Dewi Putu Megabalinda Pradnya Wijayani PUTU NUGRAHA WIDIARTA Reyno Iksan Derizky Santika, I Wayan Remi Saputra, Halilintar Giri Sari, Putu Sattvika Suka Arta Nesa, I Made Adi Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wibawa, Made Anjas Satria Windhu Gunartha Wirawan, I Putu Gede Yohanes Setiadi