Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.885
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum Lex Generalis POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Wayan Novy Purwanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL Ni Putu Diana Putri Febryani; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5fshws56

Abstract

Aspek hukum yang diteliti mengenai pembentukan BPI Danantara sebagai superholding BUMN dengan fokus pada legalitas, efektivitas pengawasan, dan risiko korupsi. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif dengan sovereign wealth fund internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa meski pembentukan BPI Danantara memiliki dasar hukum kuat yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025. Tantangan muncul dari terbatasnya wewenang BPK dan KPK dalam pengawasan serta kompleksitas struktur pengawasan yang rawan tumpang tindih. Risiko korupsi tinggi ditemukan dalam proses investasi dan transaksi pihak ketiga akibat potensi moral hazard. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, penerapan teknologi anti-fraud berbasis AI, dan pembangunan budaya integritas. Kontribusinya adalah menyusun peta jalan hukum untuk pengelolaan superholding yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sesuai konstitusi.
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Ni Kadek Dwi Ariartini; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 3 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/r3nn4e16

Abstract

Dalam pembuatan akta otentik dan pemberian kepastian hukum, seorang Notaris memiliki peranan penting. Namun, dalam pelaksanaannya peran seorang notaris ini juga memiliki dampak hukum yang besar hal ini disebabkan karena setiap kesalahan yang timbul dalam pembuatan akta dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius. Penelitian ini memiliki bertujuan untuk menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang prakteknya dalam pembuatan akta otentik serta akibat hukum jika terjadi pelanggaran dalam proses tersebut. Dalam pelaksanaannya penelitian ini, penelitian dilaksanakan dengan metode hukum normative dan menggunakan juga pendekatan undang-undangan yang konseptual dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris bersifat pribadi dan melekat pada jabatan publik yang dijalani, sehingga setiap kelalaian dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi jika terdapat cacat hukum akibat kelalaian notaris, akta tersebut dapat turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Maka dari itu, penerapan prosedur yang tepat, kehati-hatian, dan integritas tinggi menjadi faktor utama untuk menjamin keaslian dan kekuatan hukum akta yang dibuat.
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH WARISAN MELALUI MEDIASI: KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEPEMILIKAN BERSAMA (GEMEENSCHAP) Anak Agung Made Diah Mahasuari; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 3 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/38vp5878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa waris tanah melalui mekanisme mediasi dalam konteks hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemilikan bersama (gemeenschap). Sengketa waris tanah kerap terjadi akibat perbedaan persepsi di antara para ahli waris mengenai hak atas bagian warisan, pembagian proporsi kepemilikan, serta ketidakjelasan batas atau status kepemilikan bersama atas objek tanah yang diwariskan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada hubungan kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena mengedepankan prinsip musyawarah, dialog, dan kesepakatan sukarela antar pihak. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mekanisme mediasi mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Namun demikian, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada adanya itikad baik dari para pihak serta pemahaman yang memadai terhadap konsep gemeenschap dalam hukum perdata.
IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PARA PIHAK DALAM SUROGASI KOMERSIAL (SURROGATE MOTHER) Ni Putu Ekasari Nila Purnama; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 3 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/85gyf537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pembatasan asas kebebasan berkontrak terhadap perlindungan hak para pihak dalam praktik surogasi komersial di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada tiga pihak utama yang terlibat, yaitu ibu pengganti, pasangan peminta jasa, dan anak yang dilahirkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik surogasi komersial tidak dapat diterapkan secara mutlak, melainkan harus dibatasi oleh asas kesusilaan, ketertiban umum, dan kemanusiaan. Pembatasan tersebut berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak para pihak. Bagi ibu pengganti, pembatasan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar kontrak tidak menimbulkan eksploitasi biologis. Bagi pasangan peminta jasa, pembatasan menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum terhadap status anak. Sedangkan bagi anak, pembatasan menjadi penting untuk menjamin hak atas status hukum, nasab, dan perlindungan kesejahteraan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam konteks surogasi komersial harus dipahami dalam kerangka kebebasan yang terbatas (limited freedom) dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, bukan semata-mata pada kebebasan transaksi kontraktual.
REORIENTASI PENGADAAN TANAH: GANTI KERUGIAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN FENOMENA ALIH FUNGSI LAHAN DI BALI Dharma Santana Putra; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p04

Abstract

  Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis ketentuan hukum mekanisme mengganti kerugian dalam pengadaan tanah guna kepentingan umum di Indonesia serta mengkaji reorientasinya sebagai instrumen perlindungan dalam menekan alih fungsi lahan di Bali. Metode penelitian memanfaatkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian memperoleh secara normatif mekanisme ganti kerugian telah diatur secara komprehensif dan bertujuan memberikan kompensasi yang layak dan adil. Namun, dalam praktiknya masih berorientasi pada aspek ekonomis sehingga belum efektif menjamin keadilan substantif, padahal mekanisme ini dapat dan sah digunakan sebagai sarana atau instrument perlindungan guna mengendalikan atau menekan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi mekanisme ganti kerugian dari sekadar instrumen kompensasi pembangunan menjadi instrumen perlindungan, melalui peran aktif negara dalam menjaga fungsi lahan, khususnya pada kawasan strategis. Reorientasi ini bersifat sebagai upaya pelengkap dan perlu diintegrasikan dengan kebijakan preventif lainnya agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. ABSTRACT This study aims to analyze the legal framework governing the compensation mechanism in land acquisition for public purposes in Indonesia and to examine its reorientation as an instrument of legal protection to mitigate land use conversion in Bali. The research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials obtained through library research. The findings indicate that, from a normative perspective, the compensation mechanism has been comprehensively regulated and is intended to provide fair and adequate compensation. However, in practice, it remains predominantly oriented toward economic considerations and has not effectively ensured substantive justice. In fact, this mechanism can legitimately be utilized as a protective legal instrument to control and reduce land use conversion. Therefore, a reorientation of the compensation mechanism is required, shifting its function from a mere instrument of development compensation to an instrument of legal protection, through the active role of the state in preserving land functions, particularly in strategic areas. Such reorientation serves as a complementary measure and must be integrated with other preventive policies to ensure that the control of land use conversion is carried out in a more effective, equitable, and sustainable manner.
SUBPOENA AS A FORM OF DEVELOPER'S LEGAL EFFORT TO CONSUMERS IN CANCELING PROPERTY RESERVATIONS Putu Gede Wahyu Santika Pratama; I Wayan Novy Purwanto
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 2 (2024): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i2.1067

Abstract

This study aims to investigate whether subpoenas can serve as a legal recourse for developers in the cancellation of property reservations and to comprehend the process of issuing subpoenas to consumers for canceling property reservations in Badung Regency. The research methodology employed is empirical legal research without statutory approaches, relying on factual analysis. Primary information was gathered through interviews with respondents and informants, while secondary data sources included literature, journals, and internet legislation. Data collection techniques involved documentation studies, and analysis was conducted through descriptive analysis. The research findings indicate that subpoenas can be utilized as a legal remedy by developers for consumers canceling property orders. Subpoenas are issued by delivering appeals and warnings through familial and economic approaches regularly. This legal effort aims to prevent financial losses for developers in the Badung district resulting from consumer order cancellations.
Upaya Hukum Developer dalam Pemberian Somasi Kepada Konsumen Terkait Dengan Pembatalan Pemesanan Properti I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Siddhi; I Wayan Novy Purwanto
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami somasi dapat sebagai upaya hukum bagi developer dalam pembatalan pemesanan properti dan mengatahui serta memahami upaya hukum developer untuk meneyelesaikan pembatalan pemesanan properti di Kabupaten Badung. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primernya didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan perundang-undangan literatur, jurnal dan internet. Teknik pengunmpulan data memakai studi dokumen dan pengolahan datanya dilakukan dengan deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yakni somasi dapat dijadikan sebagai upaya hukum oleh developer kepada konsumen dalam pembatalannya memesan properti. Sedangkan Upaya hukum yang dapat di tempuh pihak developer atau penjual properti untuk menyelesaikan pembatalan pemesanan properti adalah dengan cara memberikan peringatan dalam bentuk somasi secara resmi dari perusahaan dan dalam memberikan somasi kedua tersebut dilakukan tindakan negosiasi antara developer dengan pemesan untuk mencegah terjadinya pembatalan perjanjian pemesanan. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh developer yaitu memberikan penawaran solusi yang terbaik untuk kepentingan developer dan kepentingan calon pembeli.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Film yang Dibajak Sebagai Cuplikan di Bioskop Gede Denna Singandana; I Wayan Novy Purwanto
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan dan penyiaran langsung karya cipta film di bioskop tanpa izin pemegang hak cipta, serta mengevaluasi perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan dan penyiaran langsung film di bioskop dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam penegakan hukum. Tindakan ini berdampak pada kerugian materiil dan immateriil bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Perlindungan hukum terhadap karya sinematografi dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Namun, jika terjadi sengketa antara pencipta dan pembajak, diperlukan upaya penyelesaian sengketa yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta karya sinematografi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan penyadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.
PELEKATAN SIDIK JARI DALAM MINUTA AKTA NOTARIS: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA BAGI AKTA OTENTIK Ida Ayu Ari Mahayani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p10

Abstract

Urgensi pelekatan sidik jari para penghadap dalam minuta akta notaris sebagai upaya memperkuat keabsahan akta otentik dan mengurangi potensi sengketa hukum. Praktik ini didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengamanatkan notaris untuk melampirkan sidik jari penghadap sebagai bagian dari minuta akta. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dasar hukum, implementasi di lapangan, serta dampak hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelekatan sidik jari bukan hanya formalitas administratif, tetapi memiliki fungsi penting dalam pembuktian kehadiran dan identitas para pihak dalam proses pembuatan akta. Ketiadaan sidik jari dalam minuta dapat berpotensi menurunkan nilai kekuatan pembuktian akta sebagai akta otentik, bahkan membuka celah pembatalan atau gugatan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, pelekatan sidik jari harus dipahami sebagai kewajiban substantif yang tidak dapat diabaikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut serta peningkatan pemahaman notaris dan masyarakat Urgency of attaching the fingerprints of the parties in the minutes of notarial deeds as an effort to strengthen the validity of authentic deeds and reduce the potential for legal disputes. This practice is based on the provisions of Article 16 paragraph (1) letter c of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, which mandates notaries to attach the fingerprints of the parties as part of the minutes of the deed. Through a normative legal approach, this study analyzes the legal basis, implementation in the field, and legal impacts if these provisions are not met. The results of the analysis show that attaching fingerprints is not just an administrative formality, but has an important function in proving the presence and identity of the parties in the deed-making process. The absence of fingerprints in the minutes can potentially reduce the value of the deed's evidentiary value as an authentic deed, even opening up the opportunity for cancellation or lawsuits in the future. Therefore, attaching fingerprints must be understood as a substantive obligation that cannot be ignored. This study recommends strengthening supervision of the implementation of these obligations and increasing the understanding of notaries and the public regarding the importance of this aspect in legal protection.
LEGALITAS KONTRAK DAN PERAN NOTARIS DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Ni Komang Debbi Trisna Maharani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p02

Abstract

Penelitian ini menganalisis legalitas kontrak serta fungsi notaris dalam pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Studi ini mengevaluasi implementasi peraturan hukum melalui pendekatan normatif dengan analisis literatur, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313 dan 1320) serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang memenuhi syarat legalitas dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban serta mengurangi risiko sengketa. Peran notaris sebagai penyusun dan pengesah akta otentik sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah konflik antar pihak. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyusunan pedoman kontrak standar dan peningkatan kapasitas notaris guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. ABSTRACT This study analyzes the legality of contracts and the role of notaries in the development of tourism destinations in Indonesia. Using a normative juridical method through a literature review, the research examines the implementation of regulations such as the Civil Code (Articles 1313 and 1320) and Law No. 10 of 2009 on Tourism. The results indicate that contracts meeting legal requirements can ensure the certainty of rights and obligations while reducing the risk of disputes. The role of notaries as drafters and authenticating officials is crucial for providing legal protection and preventing conflicts among parties. The recommendations include the formulation of standard contract guidelines and enhancing the capacity of notaries to support sustainable tourism development.
Co-Authors A A Gede Cahya Pratama AA Mira Crysinta Ardiyanti AA. Gede Romi Antika agung Indra Pradnyana Ambara, Gede Dwi Ambara Amelia Gea Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Ayu Yonika Prabandari Anak Agung Istri Dewi Permatasari Anak Agung Made Diah Mahasuari Anak Agung Ngurah Agung Purnama Putra Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Satria Pratama Annisa Calista Maharani Ari Yulianingsih Ariana, I Kadek Dwi Ayu Atha Diva Daniswara Bagus Nanda Yuda Prasetya Bayu Mahardika Putra Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna Brody Made Kariarta Cokorda Istri Agung Indira Rahayu Dea Haq devi indrayanti Dewa Ayu Indra Dewi Dewa Gede Agung Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dharma Santana Putra Gede Denna Singandana Gede Eka Prasetya Dewantara Gusti Agung Dharma Setiawan Gusti Agung Putri Krisya Dewi Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Sri Krisnayanti Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama I Gede Ardiawan I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Mahadama Wisnawa I Gede Ngurah Mas Wiranata I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari I Gusti Ayu Hary Swandewi I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Siddhi I Gusti Ngurah Indra Semara Putra I Gusti Nyoman Agung I Kadek Renown Pranatha I Ketut Wilantika I Made Ade Hendrawan I Made Chossy Narayanan I MADE DEDI SURYATMAJA I Made Ferry Gunawadi I Made Sena I Made Udiana I Nengah Budi Arjana I Nyoman Darmadha I Nyoman Oka Wiranatha I Nyoman Rekya Adi Jayadinata I Nyoman Suyatna I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan I Putu Agus Dharma Wijaya I Putu Agus Setiawan I Putu Arya Suarnata Wibawa I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya I Putu Leo Suryadipa I Putu Surya Samudra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Kharismawan I Wayan Ndala Stanaya I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON I Wayan Sudiartha I Wayan Wahyu Putra Utama Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Dea Pradnya Dewi Ida Ayu Maharani Chintya Anjani Ida Ayu Mirah Bijas Swari Ida Ayu Putu Krisna Yanthi Ida Bagus Astiti Bakti Ida Bagus Mas Surya Negara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Rama Pramana Ida Bagus Yoga Adi Putra Ida Bagus Yoga Raditya Idayati, Ns. Dewa Ayu Made Irvan . Irvan Christanto Sipayung Ivindo Brena Tarigan Jaya Suastika, I Made Kadek Arya Oka Sumantara Karangan, Yudha Noverto Kobi Wayan Kariarta KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA Komang Restiawan komang Widiana Purnawan Luh Putu Rina Laksmita Putri Made Angga Bagaskara Made Putra Darma Yasa Made Rama Prawira Made Yudha Wismaya Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Maria Cynthia Sesa Maryono Maysha Uri Vatriska Mbiliyora, Putri Permatasari Meylita Dewi, Vania Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi Ni Kadek Diana Setya Yundari Ni Kadek Dwi Ariartini Ni Kadek Dwita Sri Andy Ni Komang Ayu Citra Devi Ni Komang Debbi Trisna Maharani Ni Komang Dewita Ayu Prameswari Ni Made Dewi Sukmawati Ni Made Gunarini Ni Made Irma Nirmala NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Aprilia Surya Dewi Ni Putu Ayu Bunga Sasmita Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Diana Putri Febryani Ni Putu Ekasari Nila Purnama Ni Putu Nadia Puspita Dewi Nyoman Angga Pandu Wijaya Olivia Chandra Halim Pratama, I Wayan Dion Sanjaya Putri, Ni Made Nita Pradnyaning Putu Agus Fajar Budi Dewantara Putu Ayu Gayatri Putu Berliana Justicia Wijaya Putu Devya Chevya Awatari Putu Eka Yulia Ambarawati Putu Gede Wahyu Santika Pratama Putu Inten Andhita Dewi Putu Megabalinda Pradnya Wijayani PUTU NUGRAHA WIDIARTA Reyno Iksan Derizky Santika, I Wayan Remi Saputra, Halilintar Giri Sari, Putu Sattvika Suka Arta Nesa, I Made Adi Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wibawa, Made Anjas Satria Windhu Gunartha Wirawan, I Putu Gede Yohanes Setiadi