Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.738
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Interpretasi Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Wayan Novy Purwanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN PERSEROAN DALAM HAL PERSEROAN PERORANGAN MENGALAMI PAILIT Karangan, Yudha Noverto; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana ketentuan tentang organ pelaksana dalam Perseroan Perorangan di Indonesia serta bagaimana Pertanggungjawaban organ perseroan perorangan jika perseroan pailit. Dalam penelitian ini, metodologi yang gunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan undang-undang sebagai landasan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman serta analisis terhadap seluruh peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam penulisan jurnal ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan, didirikan dan dijalankan hanya oleh 1 orang, yang juga menjabat posisi direktur sekaligus merangkap sebagai pemegang saham tunggal tanpa adanya komisaris. Hal tersebut dikarenakan Perseroan Perorangan di Indonesia ini menganut sistem yang telah lama dikenal dan dianut oleh negara Anglo Saxon, yaitu disebut dengan one tier system. Selain itu, ketika Perseroan Perorangan di mohonkan pailit, maka direktur bertanggung jawab sebatas harta yang dimiliki Perseroan saja, tidak meliputi harta prbadinya. Namun, jika terbukti bahwa direktur beritikad buruk dalam menggunakan harta kekayaan Perseroan, sehingga berakibat pada tidak cukupnya harta kekayaan Perseroan untuk membayar utangnya, maka direktur harus bertanggungjawab meliputi harta pribadinya atas kepailitan Perseroan Perorangan tersebut. Selain itu, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, perseroan perorangan wajib menyetorkan laporan terkait kondisi keuangan perseroan setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahagunaan keuangan perseroan. Dengan begitu kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh perseroan perorangan akan selalu terjamin. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengaturan mengenai organ Perseroan Perorangan masih terjadi inkonsisten antara yang diatur dalam PP No. 8/2021 dengan peraturan diatasnya yakni Perppu Cipta Kerja. Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Organ Perseroan, Kepailitan, One Tier System, Direktur ABSTRACT The purpose of this study is to examine the laws governing implementing organs in Indonesian individual companies and how their organs' responsibility is applied in bankruptcy. The normative law methodology with a regulatory approach is employed as the foundation of this research. In this approach, all the relevant regulations related to the topic discussed in this paper are comprehensively analyzed and understood. Based on the study results, it was found that the Individual Company in Indonesia, which is established and run by only one person, also holds the position of director and is the sole shareholder without a commissioner. This is because the Individual Company in Indonesia adopts the one-tier system, which is widely used in Anglo-Saxon countries. Moreover, the director's accountability, if the Individual Company goes bankrupt, is limited to the company's assets alone and does not include their personal assets. However, if it is proven that the director acted with malicious intent in utilizing the company's resources, leading to insufficiency in paying off its debts, the director will be held accountable for the bankruptcy of the Individual Company, including their personal assets. Furthermore, according to PP No. 8/2021, an individual company is required to report an annual financial statement. This is to prevent the misuse of company funds. By doing so, public trust in the business management of the individual company will always be maintained. However, the issue is that the regulation regarding the body of the Individual Company is still inconsistent between what is regulated in PP No. 8/2021 and the regulation above it, namely the Perppu Cipta Kerja. Key Words: Individual Company, Company Organ, Bankruptcy, One Tier System, Director
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT ATAS KERUGIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN I Putu Arya Suarnata Wibawa; I Wayan Novy Purwanto
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1764

Abstract

The word law comes from the Arabic al-hukm with literally alhukm meaning a rule. In the trial program the judge can become a law, if there is no regulation in this case, it will be the responsibility of the judge to find the legal regulation. This research aims to find out how the legal protection for the loser is from punishing others, as well as finding out that his inheritance can be a guarantee of legal protection for the injured party for a crime committed by the party in buying protection for formal or material losses. The method used in this research is normative legal writing, the methods used are Case Approach and Statute Approach. The case method is carried out by examining cases related to the problems faced which have become court policies and have permanent legal force. The results of the research show that prosecution needs to be based on strong reasons and evidence if this action is an act that has violated the law, if the reasons and evidence cannot be held accountable so that the lawsuit is based on a prosecution that cannot be carried out by law in court. From this, legal protection is needed for the plaintiff who loses from the criminal action.
Upaya Hukum Developer dalam Pemberian Somasi Kepada Konsumen Terkait Dengan Pembatalan Pemesanan Properti Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa; Purwanto, I Wayan Novy
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami somasi dapat sebagai upaya hukum bagi developer dalam pembatalan pemesanan properti dan mengatahui serta memahami upaya hukum developer untuk meneyelesaikan pembatalan pemesanan properti di Kabupaten Badung. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primernya didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan perundang-undangan literatur, jurnal dan internet. Teknik pengunmpulan data memakai studi dokumen dan pengolahan datanya dilakukan dengan deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yakni somasi dapat dijadikan sebagai upaya hukum oleh developer kepada konsumen dalam pembatalannya memesan properti. Sedangkan Upaya hukum yang dapat di tempuh pihak developer atau penjual properti untuk menyelesaikan pembatalan pemesanan properti adalah dengan cara memberikan peringatan dalam bentuk somasi secara resmi dari perusahaan dan dalam memberikan somasi kedua tersebut dilakukan tindakan negosiasi antara developer dengan pemesan untuk mencegah terjadinya pembatalan perjanjian pemesanan. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh developer yaitu memberikan penawaran solusi yang terbaik untuk kepentingan developer dan kepentingan calon pembeli.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Film yang Dibajak Sebagai Cuplikan di Bioskop Singandana, Gede Denna; Purwanto, I Wayan Novy
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan dan penyiaran langsung karya cipta film di bioskop tanpa izin pemegang hak cipta, serta mengevaluasi perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan dan penyiaran langsung film di bioskop dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam penegakan hukum. Tindakan ini berdampak pada kerugian materiil dan immateriil bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Perlindungan hukum terhadap karya sinematografi dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Namun, jika terjadi sengketa antara pencipta dan pembajak, diperlukan upaya penyelesaian sengketa yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta karya sinematografi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan penyadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.
Pendaftaran Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusa Kadek Arya Oka Sumantara; I Wayan Novy Purwanto
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i1.747

Abstract

Song or Music Copyright with the provisions stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, explains that "Song copyrights can be used as Fidusa Guarantees, however in practice, banks refuse to process loans originating from songs and music because so far there are no songs and music that are guaranteed to get a loan, as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The purpose of this study is to (1) find out how the classification of song copyrights that can be registered as objects of fidusa guarantees, and (2) find out the model of legal arrangements for song copyrights that are registered as fidusa guarantee objects carried out by banks. The research used to examine this issue is of a normative juridical type and uses statutory and comparative approaches. Indonesian copyright law forms the basis of the legal information used in this research. Some of the data used in this study were collected from various journal papers on song copyright as well as findings from studies on copyright laws. The research findings show that (1) the Copyright Law does not sufficiently explain or describe the process for registering a song copyright as a fidusa guarantee and (2) the Bank's legal policy regarding song copyrights as a fidusa guarantee is based on Article 16 paragraph (3) of the Copyright Law.
APPLICATION OF THE LIABILITY PRINCIPLE IN THE LAND SALE AS JOINT PROPERTY BEFORE A NOTARY Bujangga, I Komang Wisnu Adi; Purwanto, I Wayan Novy
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 4 (2022): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v1i4.433

Abstract

This study aims to comprehend the legal basis for selling land as joint property before a notary as well as to know and comprehend the application on principle liability as joint property before a notary. An empiric legal research approach was applied for this study. This study uses statutory approach and fact approach. In this study, primary data was sourced from interviews and secondary data came from the civil code, marriage law, literature, journals and the internet. Data processing is done by qualitative descriptive. The findings of this research indicate that a clause that prohibits the sale of land from joint property without the approval of the wife is incorporated in the agreement that governs the sale of land as joint property. In this case, the liability principle is applied in accordance with the agreement made by the husband as the seller of the land with the buyer. The husband was to blame for the agreement since he neglected to involve his wife in the business transaction involving the land seller. Therefore, according to the principle of liability, responsibility must fall on the shoulders of the seller.
JURIDICAL STATUS OF STOCK EXCHANGE AND INVESTOR LEGAL PROTECTION IN FORCED DELISTING Daniswara, Ayu Atha Diva; Purwanto, I Wayan Novy
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 4 (2022): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v1i4.464

Abstract

The Stock Exchange has a role as a regulator of securities trading in the capital market. The Stock Exchange works for profit which is then aimed at developing securities trading activities in the capital market. Meanwhile, there is no form of legal protection for investors in the capital market which is specifically regulated in the law. The purpose of this study is to examine the juridical status of the stock exchange and to determine the legal protection for investors in the implementation of forced delisting. This study uses a normative legal research method, which is sourced from the Legislation by using a library research method. The results reveal that the Juridical status of the Stock Exchange is a company that has its own working rules, so it has differences compared to companies in general, and there is no form of protection for stock investors who experience forced delisting of issuers on the stock exchange. Investors are only given the opportunity to make sales in the negotiated market whose time is determined by the exchange. The findings of this research provide an explanation of the legal protections afforded to investors in the event that forced delisting is implemented.
NOMINEE AGREEMENT: A SOLUTION FOR FOREIGNERS TO CONTROL LAND IN BALI Sudharsana, Tjokorda Gde Rai Y. Ary; Purwanto, I Wayan Novy
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 4 (2022): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v1i4.473

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal basis of the nominee agreement and to find out the nominee agreement that is used as a solution by foreigners in controlling land in Bali. This research method uses the type of empirical legal research. The legal basis for the nominee agreement is Article 21 and Article 26 of the Basic Agrarian Law (BAL). In addition, there are also other legal bases, namely Articles 1320 and 1313 of the Civil Code. Juridically, the nominee agreement cannot be used as a solution by foreigners to control land in Bali. Land tenure that can be taken by foreigners is with usufructuary rights and rental rights.
LEGITIMACY OF A FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT BASED ON REMOTE WORK CONCEPT FROM THE PERSPECTIVE OF THE JOB CREATION ACT Madia, Putu Bella Mania; Bagiastra, I Nyoman; Purwanto, I Wayan Novy
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 4 (2022): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v1i4.485

Abstract

Labor issues are a social, political and economic phenomenon in modern countries, including Indonesia, and require a way that is no longer conventional in improving the system in employment. As such, remote working can be the solution. The implementation of Remote Working in Indonesia depends on three legal aspects, namely the Criminal Code, the Job Creation Act along with the Labor Law, and the ITE Law. This study aims to analyze the Fixed-Term Employment Contract (PKWT) work relationship based on remote work concept from the perspective of the job creation act and find out the implementation and problems of Fixed-Term Employment Contract. This study employs a normative legal research technique derived from laws and regulations employing a library research technique. According to the findings of this study, Fixed-Term Employment Contract with the Remote Working concept must also adhere to the Labor Law and the Job Creation Act. Besides, the parties who engages on the Fixed-Term Employment Contract must also consider a number of additional legal factors in order to ensure the agreement's legitimacy and the protection of each party's rights and obligations. Despite the passage of the Job Creation Act, it turns out that there are still several issues that require attention.
LEGAL PROTECTION OF PATENT RIGHTS AS FIDUCIARY GUARANTEES IN BANKING CREDIT Winata, I Gede Surya; Purwanto, I Wayan Novy
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i1.549

Abstract

This study aims to identify and understand the legal protection of patents as fiduciary guarantees in bank credit and how to measure the economic value of patents as fiduciary guarantees. In addition, the study will investigate how to measure the legal protection of patents as fiduciary guarantees. This is a normative legal research using statutory approach, in this case Law Number 13 of 2016 concerning Patents and the Legal Concept Analysis Approach. This study includes primary legal material in the form of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Law Number 10 of 1998 concerning Banking as well as secondary legal material that is not binding but explains the primary legal material. The findings revealed that in granting credit, clearly there is a guarantee that must be given by the debtor to the creditor. Hence, for the purpose of guaranteeing credit, the form of guarantee that is most appropriate to use in this case is to use a fiduciary guarantee. Further, fiduciary guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.
Co-Authors A A Gede Cahya Pratama AA Mira Crysinta Ardiyanti AA. Gede Romi Antika Adilla Putri, Ni Putu Winda agung Indra Pradnyana Ambara, Gede Dwi Ambara Amelia Gea Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Ayu Yonika Prabandari Anak Agung Istri Dewi Permatasari Anak Agung Ngurah Agung Purnama Putra Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Satria Pratama Annisa Calista Maharani Ari Yulianingsih Ariana, I Kadek Dwi Ayu Atha Diva Daniswara Bagus Nanda Yuda Prasetya Bayu Mahardika Putra Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna Bhismananda, I Made Bagus Brody Made Kariarta Bujangga, I Komang Wisnu Adi Cokorda Istri Agung Indira Rahayu Daniswara, Ayu Atha Diva Danyati, Ayu Putu Laksmi Dea Haq devi indrayanti Dewa Ayu Indra Dewi Dewa Gede Agung Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dharmika Yogiswari, Ni Made Gede Eka Prasetya Dewantara Gusti Agung Dharma Setiawan Gusti Agung Putri Krisya Dewi Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama I Gede Ardiawan I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Mahadama Wisnawa I Gede Ngurah Mas Wiranata I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari I Gusti Ayu Hary Swandewi I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara I Gusti Ngurah Indra Semara Putra I Gusti Nyoman Agung I Kadek Renown Pranatha I Ketut Wilantika I Made Ade Hendrawan I Made Chossy Narayanan I MADE DEDI SURYATMAJA I Made Ferry Gunawadi I Made Sena I Made Udiana I Nengah Budi Arjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Oka Wiranatha I Nyoman Rekya Adi Jayadinata I Nyoman Suyatna I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan I Putu Agus Dharma Wijaya I Putu Agus Setiawan I Putu Arya Suarnata Wibawa I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya I Putu Leo Suryadipa I Putu Surya Samudra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Kharismawan I Wayan Ndala Stanaya I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON I Wayan Sudiartha I Wayan Wahyu Putra Utama Ida Ayu Dea Pradnya Dewi Ida Ayu Maharani Chintya Anjani Ida Ayu Mirah Bijas Swari Ida Ayu Putu Krisna Yanthi Ida Bagus Astiti Bakti Ida Bagus Mas Surya Negara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Rama Pramana Ida Bagus Yoga Adi Putra Ida Bagus Yoga Raditya Idayati, Ns. Dewa Ayu Made Irvan . Irvan Christanto Sipayung Ivindo Brena Tarigan Jaya Suastika, I Made Kadek Arya Oka Sumantara Karangan, Yudha Noverto Karina Subandi, Dewa Ayu Ari Dwi Kobi Wayan Kariarta KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA Komang Restiawan Krisna, I Putu Bagus Arya Luh Putu Rina Laksmita Putri Made Angga Bagaskara Made Rama Prawira Made Yudha Wismaya Madia, Putu Bella Mania Mahayana, Destri Ayu Larasati Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Maria Cynthia Sesa Maryono Maysha Uri Vatriska Mbiliyora, Putri Permatasari Meylita Dewi, Vania Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi Ni Kadek Diana Setya Yundari Ni Kadek Dwita Sri Andy Ni Komang Ayu Citra Devi Ni Komang Dewita Ayu Prameswari Ni Made Dewi Sukmawati Ni Made Gunarini Ni Made Irma Nirmala NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Aprilia Surya Dewi Ni Putu Ayu Bunga Sasmita Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Nadia Puspita Dewi Nyoman Angga Pandu Wijaya Olivia Chandra Halim Pratama, I Wayan Dion Sanjaya Pratama, Putu Gede Wahyu Santika Putri, Ni Made Nita Pradnyaning Putu Agus Fajar Budi Dewantara Putu Ayu Gayatri Putu Berliana Justicia Wijaya Putu Devya Chevya Awatari Putu Eka Yulia Ambarawati Putu Inten Andhita Dewi Putu Megabalinda Pradnya Wijayani PUTU NUGRAHA WIDIARTA Sanjaya Putra, Adi Mas Santika, I Wayan Remi Saputra, Halilintar Giri Sari, Putu Sattvika Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Singandana, Gede Denna Sudharsana, Tjokorda Gde Rai Y. Ary Suka Arta Nesa, I Made Adi Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wibawa, Made Anjas Satria Winata, I Gede Surya Windhu Gunartha Wirawan, I Putu Gede Yohanes Setiadi Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana