Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM JURNAL LITIGASI (e-Journal) Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Diponegoro Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Yuridis Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan SIASAT Journal Journal of Social and Policy Issues AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum MAQASIDI POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Quthni Effida, Dara
Law Study Program, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Teuku Umar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE Putri, Putri Kemala Sari; Nila Trisna; Dara Quthni Effida
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7382

Abstract

Kegiatan pertambangan membawa dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan tambang mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Namun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hadirnya ketentuan UU Minerba yang baru tersebut mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang yang memiliki izin konsensi tambang (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan wajib mencapai 100% dan adanya penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang memiliki IUP apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberika gambaran dan jawaban tentang bentuk - bentuk tanggung jawab perusahaan pemegang IUP dalam melaksana reklamasi dan pascatambang yang harus mencapai tingkat keberhasilan 100%, kemudian kendala yang dialami perusahaan tambang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengawasi jalannya tanggung jawab oleh perusahaan pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip good mining practice. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan ada berupa kewajiban pemberian uang jaminan reklmasi dan pascatambang yang dihitung dari luas area yang terkena dampak pengelolaan pertambangan dan berupa tujuh bentuk tanggung jawab yang lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Tambang Yang Baik. Kata Kunci: Tambang, Batu Bara, Reklamasi, Tanggung Jawab
Implementation Of Central Aceh Regency Government Policy In Ecotourism Development Maulana, Jefrie; Eza Aulia; Dara Quthni Effida; Ilka Sandela
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.8903

Abstract

The Aceh Tengah Regency ecotourism development policy is based on the Qanun RIPPARDA since 2018-2025. On its way, the development of ecotourism over the past five years has not had a significant impact. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Aceh Tengah regency government policy in the development of ecotourism and what are the obstacles faced by the Aceh Tengah regency government in implementing the policy. The aim in this this research are to find out and explain the implementation of the policy of the Central Aceh district government in the development of ecotourism and provide an overview of the obstacles experienced by the Central Aceh district government in implementing policies on ecotourism development. This research is a qualitative research by applying descriptive analysis method and empirical juridical approach. The results showed that the ecotourism development policy in Central Aceh Regency has not been supported by separate implementing regulations such as regulations within the scope of tourism destinations, tourism industry, marketing and tourism institutions based on the provisions of tourism legislation. Constraints faced in policy implementation include, among others, a regulatory vacuum that has an impact on the emergence of illegal businesses, the non-absorption of local revenue in the field of tourism to the maximum, and the emergence of ecotourism businesses that do not rely on environmental protection, the high cost of licensing administration in the field of environmental impact control and the behaviour of people who are not friendly to tourists
Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas Dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Maulana, Jefrie; Quthni Effida, Dara; Asmaul husna; Aulia, Eza; Rotin Djusfi, Apri; Fahrimal, Yuhdi
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (Desember 2023)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v2i2.2242

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang berkualitas dengan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi kebutuhan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu yang berkualitas tidak terlepas dari sistem pengawasan untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan sengketa yang mungkin muncul selama pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya kapasitas sumber daya manusia panitia pengawas pemilihan umum hingga level kecamatan menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) memberikan transfer pengetahuan terkait pengawasan pemilihan umum kepada panitia pengawas di Kabupaten Aceh Barat dan (2) menyusun rencana tindak lanjut sebagai komitmen mendorong pemilihan umum yang berkualitas. Mitra dalam kegiatan ini adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat dengan kelompok sasaran 36 (tiga puluh enam) panitia pengawas di tingkat kecamatan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan positif peserta mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis pelanggaran pemilu menjadi lebih baik. Selanjutnya dengan adanya kegiatan ini, kompetensi para peserta meningkat sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dijalankan secara optimal. Pemaparan dari narasumber diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi peserta dalam mengawal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Barat tahun 2024.
DIVORCE SETTLEMENT THROUGH MEDIATION PROCESS IN LHOKSEUMAWE SHARIA COURT Faisal, Faisal; Said, Muhammad Helmi MD; Manfarisyah, Manfarisyah; Jumadiah, Jumadiah; Herinawati, Herinawati; Effida, Dara Quthni
Diponegoro Law Review Vol 9, No 1 (2024): Diponegoro Law Review April 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.9.1.2024.153-166

Abstract

This study examines the effectiveness of mediators in resolving divorce cases based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures and the function of mediators to reduce divorce rates. The type of research is empirical juridical, and primary data, and secondary adopts a juridical approach.. This research reveals that the implementation of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 at the Lhokseumawe Sharia Court has not been maximized so it is necessary to strengthen the education of the judges-mediator regarding how judges handle mediation. In addition, a persuasive approach is needed so that mediation can be run effectively to prevent divorce. The mediator has to maximize his role in reconciling the litigants in the Court so that the parties do not consider mediation as a mere formality. Socialization is needed in the community regarding the importance of resolving disputes peacefully as determined under supreme court regulation.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE Effida, Dara Quthni; Prastia, Neli; Trisna, Nila; Yuana, Adella
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11793

Abstract

Mediasi di pengadilan negeri merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara serta menghasilkan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Suka Makmue masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue dan untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Suka Makmue, hakim mediator dan para pihak yang terlibat dalam mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue belum efektif, ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal, hanya 5 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 28 perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Suka Makmue atau hanya mencapai 17,85% dalam 3 tahun terakhir. Faktor penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue disebabkan oleh ego para pihak, kurangnya pemahaman mediasi dari para pihak, kurangnya jumlah mediator baik yang berasal dari hakim maupun non hakim, dan peran pengacara yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue melakukan evaluasi berkala terhadap proses mediasi, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mediator, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mediasi baik secara internal maupun eksternal.
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP NIKAH SIRI (Studi Penelitian di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue) Muliyanti, Novi; Effida, Dara Quthni
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i2.11604

Abstract

Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan harus memahami betul aturan hukum perkawinan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan. Namun, di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Lasikin dari tahun 2020-2023 masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan siri, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum melaksanakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Siri. Hambatan dalam implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin adalah hambatan dari segi prosedur administrasi, kurangnya penyuluhan/sosialisasi hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan masyarakat serta sulitnya mengurus perceraian. Dengan demikian, saran kepada masyarakat agar dapat melaksanakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Nikah Siri agar perkawinan mereka memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih teliti dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum di setiap desa dan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pencatatan perkawinan agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan diharapkan kedepannya dapat meminimalisir praktek perkawinan siri.
Socialization and Legal Assistance on Intellectual Property Rights: A Risk Mitigation Strategy for MSMEs in West Aceh through Trademark Protection Effida, Dara Quthni; Kemalasari, Putri; Yuana, Adella
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 5 Issue 3, November 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v5i3.3420

Abstract

Introduction: West Aceh Regency in 2025 recorded a total of 2,011 MSMEs. However, not all of them have utilized intellectual property rights, particularly trademarks, which could provide legal protection for these businesses. Based on this condition, the implementation of this community engagement initiative is considered highly important to provide legal protection for MSMEs in West Aceh.Purposes of The Devotion: The purpose of this article is to provide outreach and legal assistance on intellectual property as a risk mitigation strategy for MSMEs in West Aceh through trademark protection. Method of The Devotion: The method of community engagement includes risk mitigation outreach through trademark legal protection, training on completing trademark registration forms, assistance with the registration process, and the application of technology through online consultations to monitor the progress of submitted trademark registrations.Results Main Findings of the Devotion: The results of the community engagement program indicate a significant increase in participants' understanding of trademark rights. Prior to the outreach activity, only 15% of participants were aware of the trademark registration procedures; following the program, this figure rose to 90%. The main obstacles identified include limited financial resources, similarity in brand names, lack of legal information and literacy, and restricted access to legal services. The post-activity improvement in legal awareness demonstrates that this community engagement initiative has had a positive impact on the legal consciousness of MSME actors.
THE KONSEPSI KEPEMILIKAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PALA KABUPATEN ACEH SELATAN Effida, Dara Quthni; Aulia, Eza; Maulana, Jefrie
LITIGASI Vol. 24 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v24i2.9663

Abstract

Indonesian GIs is still little than of their leading commodities that have the potential to receive legal protection as GIs. One of them is South Aceh's nutmeg as leading commodities. The research question revolves around the concept of social ownership within the legal protection framework of South Aceh Nutmeg's geographical indication and how its legal protection operates. This study aims to elucidate the concept of social ownership concerning the legal protection potential of South Aceh Nutmeg's geographical indication. This research employs a normative juridical method using legislative analysis and a conceptual approach. The registration of geographical indications is vital for securing legal protection concerning social ownership rights and the product's regional origin. Geographical indications serve as instruments to protect products possessing unique geographical characteristics, acting as a claim to social ownership for the communities producing these goods. There are four fundamental principles in developing the concept of social ownership: active participation, sustainable management, responsibility in preservation, and equitable benefit-sharing. The development of social ownership concepts is anticipated to resolve issues related to the deserving and fair legal protection of the South Aceh Nutmeg Geographical Indication. Keyword: Social Ownership, Geographical Indication, Nutmeg, South Aceh.
PERUM DANAREKSA SEBAGAI HOLDING BUMN TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Ema Nurkhaerani; Dara Quthni Effida
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.13389

Abstract

The transformation of BUMN is an important part of national development that is oriented towards the welfare of the people. Perum Danareksa was appointed as the holding company in the financial sector through Government Regulation Number 113 of 2021. This transformation is strengthened by Law Number 1 of 2025 concerning SOEs which adopts the principle  of business judgment rule. The Holding structure is expected to be able to create efficiency, synergy, and increase the competitiveness of state corporations. However, when viewed from the perspective of sharia business law, BUMN governance is not enough to only emphasize profits, but also must fulfill the principles of justice (al-'adl), trust, usefulness (maslahah), and avoid the practice of riba, gharar, and maysir. This research uses a normative juridical approach with a legal and conceptual approach. The results of the study show that Danareksa's holding model is legally positive and benefits the efficiency of state assets. However, part of the portfolio is still placed in conventional interest-bearing instruments, which in sharia it is considered problematic. This poses a challenge so that the management of state assets is in line with Islamic values that emphasize justice and benefits. By strengthening  the Sharia Governance framework, increasing transparency, and expanding sharia instruments such as sukuk and sharia mutual funds, Danareksa has the potential to become a model of BUMN governance that is not only modern, but also ethical and in accordance with Islamic principles.
Peningkatan Kapasitas Panwaslih dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya Asmaul Husna; Jefrie Maulana; Eza Aulia; Dara Quthni Effida; Yuhdi Fahrimal
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 6, No 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v6i2.9315

Abstract

The practice of violating electoral rules is a phenomenon that often occurs in the election process, especially during the campaign period. All violations that occur must be responded to by taking action through law enforcement in accordance with applicable laws and regulations in order to maintain the implementation of democratic elections and strengthen popular sovereignty. One of the institutions that has the authority in terms of law enforcement against election violations is the Election Supervisory Committee (Panwaslih). However, the low capacity, knowledge, and understanding of field supervisory officers make it difficult to take action against election violations during the campaign period. This community service activity aims to increase the capacity of field supervisory officers in Southwest Aceh Regency so that they have knowledge and understanding related to election supervision so that they can work optimally. The service activities were carried out through lectures and focus group discussions with a statute approach and case study approach. Participants in this activity were all field supervisory officers in Southwest Aceh Regency. The results obtained from this service are (1) participants understand and can identify potential election violations during the campaign period and (2) participants understand the legal basis and identify articles that can be imposed for each election violation during the campaign period. This activity will be a provision for election supervisors in Southwest Aceh Regency and they will apply this understanding in carrying out their duties and functions as supervisors of the implementation of elections in realizing a democratic party that is based on direct, general, free, confidential, honest and fair.
Co-Authors Adella Yuana Adella Yuana Ainal Fitri Akmal, M. Al Chaidar Ali, Saifullah Apri Rotin Djusfi Asmaul Husna Assy'ra Assy'ra Aulia, Eza Eka Aria Mawar Ema Nurkhaerani Erfita Ramadhani Etty Susilowati Eza Aulia Eza Aulia Eza Faisal Faisal Faisal Faisal Fauzah Nur Aksa Gunawan, Rifqi Candra Herdi Sahrasad Herinawati, Herinawati Ilka Sandela Jefrie Maulana JURAIDA, IRMA Kemalasari, Putri Lestari, Rachmatika Lestari, Yeni Sri M Akmal M. Akmal M. Akmal M. Akmal Manfarisyah, Manfarisyah Maulana, Jefrie Muliyanti, Novi Nanda Amalia Nanda Amalia Nanda Amalia Nila Trisna Nila Trisna Phoenna Ath Thariq Prastia, Neli Putri Kemala Sari Putri Kemalasari Ramadhani Ramadhani Ramaniatun Ramaniatun Said, Muhammad Helmi MD Saifullah Ali Saifullah Ali Saifullah Ali Saputra, Ferdy Trisna, Nila Yuana, Adella Yuhdi Fahrimal