Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM JURNAL LITIGASI (e-Journal) Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Diponegoro Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan SIASAT Journal Journal of Social and Policy Issues AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum MAQASIDI MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Quthni Effida, Dara
Law Study Program, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Teuku Umar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penyuluhan Hukum Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Aceh Di Kabupaten Nagan Raya Adella Yuana; Dara Quthni Effida; Ilka Sandela; Nila Trisna; Putri Kemala Sari
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 3 Nomor 2, September 2023
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v3i2.1714

Abstract

Introduction: The domestic dispute in Nagan Raya Regency have become a serious problem, as the number of such cases remains high every year. Qanun Number 9 of 2008 converning The Development of Customery and Traditional Life regulates domestic dispute that can be resolved through customary in Nagan Raya Regency takes into consideration the lack of information related to this matterPurposes of Devotion: The purpose of the research providing a legal understanding of dispute resolution in domestic affairs through customary court based on Qanun Number 9 of 2008 concerning The Development of Customery and Traditional LifeMethod of Devotion: The method used id legal counseling to the community of Gampong Bumi Sari, Nagan Raya Regency, through panel discussions where speakers present the material and then continue with question and answer session between the speakers and participantsResults of the Devotion: Qanun Number 9 of 2008 concerning The Development of Customery and Traditional Life regulates dispute within households that can be resolver through Indigenous Judiciary. Its implementation prioritizes peace and balance to achieve a sense of justice for all parties involved. The high number of disputes within household in Nagan Raya Regency is attributed to the lack of awareness many communities, especially in Gampong Bumi Sari, about this law, and the mistrust of the Indigenous Judiciary, which is feared to provide subjective decisions. Preventive efforts to reduce the number of disputes are being carried out, including legal education activities that must be conducted continuously.
THE KONSEPSI KEPEMILIKAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PALA KABUPATEN ACEH SELATAN Dara Quthni Effida; Eza Aulia; Jefrie Maulana
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol. 24 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian GIs is still little than of their leading commodities that have the potential to receive legal protection as GIs. One of them is South Aceh's nutmeg as leading commodities. The research question revolves around the concept of social ownership within the legal protection framework of South Aceh Nutmeg's geographical indication and how its legal protection operates. This study aims to elucidate the concept of social ownership concerning the legal protection potential of South Aceh Nutmeg's geographical indication. This research employs a normative juridical method using legislative analysis and a conceptual approach. The registration of geographical indications is vital for securing legal protection concerning social ownership rights and the product's regional origin. Geographical indications serve as instruments to protect products possessing unique geographical characteristics, acting as a claim to social ownership for the communities producing these goods. There are four fundamental principles in developing the concept of social ownership: active participation, sustainable management, responsibility in preservation, and equitable benefit-sharing. The development of social ownership concepts is anticipated to resolve issues related to the deserving and fair legal protection of the South Aceh Nutmeg Geographical Indication. Keyword: Social Ownership, Geographical Indication, Nutmeg, South Aceh.
Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Gunawan, Rifqi Candra; Effida, Dara Quthni
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2064

Abstract

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai 18 perkara tindak Pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui perdilan adat gampong, kewenangan lembaga adat yang diatur dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008, Untuk mendukung mekanisme adat, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Dalam hal ini peradilan adat diberikan kewenangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Proses penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Bumi Sari diselesaikan melalui proses adat namun dalam prosesnya masih belum Efektiv dapat dilihat dari adanya tindak pidana ringan yang terulang, fluktuatifnya angka tindak pidana ringan, dilakukan oleh pelaku yang sama dengan tindak pidana yang sama, serta tidak adanya saksi yang berbeda yang di terapkan bagi pelaku yang mengulanggi tindak pidana yang serupa. Penyebab terjadinya ketidak Efektivan hukum pidana adat di Gampong Bumi Sari diakibatkan oleh: Tidak adanya dokumen pertinggal mengenai kasus yang terjadi di gampong, tidak adanya partisipasi masyarakat, hanya sekedar mengakui hukum adat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi lapangan.
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE Putri, Putri Kemala Sari; Nila Trisna; Dara Quthni Effida
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7382

Abstract

Kegiatan pertambangan membawa dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan tambang mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Namun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hadirnya ketentuan UU Minerba yang baru tersebut mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang yang memiliki izin konsensi tambang (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan wajib mencapai 100% dan adanya penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang memiliki IUP apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberika gambaran dan jawaban tentang bentuk - bentuk tanggung jawab perusahaan pemegang IUP dalam melaksana reklamasi dan pascatambang yang harus mencapai tingkat keberhasilan 100%, kemudian kendala yang dialami perusahaan tambang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengawasi jalannya tanggung jawab oleh perusahaan pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip good mining practice. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan ada berupa kewajiban pemberian uang jaminan reklmasi dan pascatambang yang dihitung dari luas area yang terkena dampak pengelolaan pertambangan dan berupa tujuh bentuk tanggung jawab yang lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Tambang Yang Baik. Kata Kunci: Tambang, Batu Bara, Reklamasi, Tanggung Jawab
Implementation Of Central Aceh Regency Government Policy In Ecotourism Development Maulana, Jefrie; Eza Aulia; Dara Quthni Effida; Ilka Sandela
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.8903

Abstract

The Aceh Tengah Regency ecotourism development policy is based on the Qanun RIPPARDA since 2018-2025. On its way, the development of ecotourism over the past five years has not had a significant impact. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Aceh Tengah regency government policy in the development of ecotourism and what are the obstacles faced by the Aceh Tengah regency government in implementing the policy. The aim in this this research are to find out and explain the implementation of the policy of the Central Aceh district government in the development of ecotourism and provide an overview of the obstacles experienced by the Central Aceh district government in implementing policies on ecotourism development. This research is a qualitative research by applying descriptive analysis method and empirical juridical approach. The results showed that the ecotourism development policy in Central Aceh Regency has not been supported by separate implementing regulations such as regulations within the scope of tourism destinations, tourism industry, marketing and tourism institutions based on the provisions of tourism legislation. Constraints faced in policy implementation include, among others, a regulatory vacuum that has an impact on the emergence of illegal businesses, the non-absorption of local revenue in the field of tourism to the maximum, and the emergence of ecotourism businesses that do not rely on environmental protection, the high cost of licensing administration in the field of environmental impact control and the behaviour of people who are not friendly to tourists
Beach Clean Up: Sebuah Pemasaran Sosial Guna Meningkatkan Kesadaran Pengelolaan Lingkungan Pesisir Husna, Asmaul; Fahrimal, Yuhdi; Effida, Dara Quthni; Ramadhani, Ramadhani; Fitri, Ainal
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 5, No 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v5i1.6606

Abstract

Batee Puteh Beach, West Aceh Regency is a beach tourism object that has historical value, but in recent years this beach has had quite a serious problem with trash around its coast. Therefore it is deemed necessary to carry out a community service program in the form of joint action to clean up the Batee Puteh Beach area by knowing Beach Clean Up which can involve various elements including students, tourists, the youth community who are environmentalists, and local residents who are willing to be involved as volunteers. The implementation of this service began with the delivery of material on social marketing, the concept of Coastal Cleanup, followed by dividing the participants into several small groups consisting of 6 people and distributing them to several points around the coast of Batee Puteh Beach. Each group will clear the area for 30 meters. After the activity, service participants understood the importance of cleanliness and management of the coastal environment, and as many as 90 percent of participants also stated that the quantity of waste and pollution had been visibly reduced.
Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas Dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Maulana, Jefrie; Quthni Effida, Dara; Asmaul husna; Aulia, Eza; Rotin Djusfi, Apri; Fahrimal, Yuhdi
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (Desember 2023)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v2i2.2242

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang berkualitas dengan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi kebutuhan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu yang berkualitas tidak terlepas dari sistem pengawasan untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan sengketa yang mungkin muncul selama pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya kapasitas sumber daya manusia panitia pengawas pemilihan umum hingga level kecamatan menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) memberikan transfer pengetahuan terkait pengawasan pemilihan umum kepada panitia pengawas di Kabupaten Aceh Barat dan (2) menyusun rencana tindak lanjut sebagai komitmen mendorong pemilihan umum yang berkualitas. Mitra dalam kegiatan ini adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat dengan kelompok sasaran 36 (tiga puluh enam) panitia pengawas di tingkat kecamatan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan positif peserta mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis pelanggaran pemilu menjadi lebih baik. Selanjutnya dengan adanya kegiatan ini, kompetensi para peserta meningkat sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dijalankan secara optimal. Pemaparan dari narasumber diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi peserta dalam mengawal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Barat tahun 2024.
DIVORCE SETTLEMENT THROUGH MEDIATION PROCESS IN LHOKSEUMAWE SHARIA COURT Faisal, Faisal; Said, Muhammad Helmi MD; Manfarisyah, Manfarisyah; Jumadiah, Jumadiah; Herinawati, Herinawati; Effida, Dara Quthni
Diponegoro Law Review Vol 9, No 1 (2024): Diponegoro Law Review April 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.9.1.2024.153-166

Abstract

This study examines the effectiveness of mediators in resolving divorce cases based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures and the function of mediators to reduce divorce rates. The type of research is empirical juridical, and primary data, and secondary adopts a juridical approach.. This research reveals that the implementation of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 at the Lhokseumawe Sharia Court has not been maximized so it is necessary to strengthen the education of the judges-mediator regarding how judges handle mediation. In addition, a persuasive approach is needed so that mediation can be run effectively to prevent divorce. The mediator has to maximize his role in reconciling the litigants in the Court so that the parties do not consider mediation as a mere formality. Socialization is needed in the community regarding the importance of resolving disputes peacefully as determined under supreme court regulation.
PERUM DANAREKSA SEBAGAI HOLDING BUMN TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Nurkhaerani, Ema; Effida, Dara Quthni
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.13389

Abstract

The transformation of BUMN is an important part of national development that is oriented towards the welfare of the people. Perum Danareksa was appointed as the holding company in the financial sector through Government Regulation Number 113 of 2021. This transformation is strengthened by Law Number 1 of 2025 concerning SOEs which adopts the principle  of business judgment rule. The Holding structure is expected to be able to create efficiency, synergy, and increase the competitiveness of state corporations. However, when viewed from the perspective of sharia business law, BUMN governance is not enough to only emphasize profits, but also must fulfill the principles of justice (al-'adl), trust, usefulness (maslahah), and avoid the practice of riba, gharar, and maysir. This research uses a normative juridical approach with a legal and conceptual approach. The results of the study show that Danareksa's holding model is legally positive and benefits the efficiency of state assets. However, part of the portfolio is still placed in conventional interest-bearing instruments, which in sharia it is considered problematic. This poses a challenge so that the management of state assets is in line with Islamic values that emphasize justice and benefits. By strengthening  the Sharia Governance framework, increasing transparency, and expanding sharia instruments such as sukuk and sharia mutual funds, Danareksa has the potential to become a model of BUMN governance that is not only modern, but also ethical and in accordance with Islamic principles.
Peningkatan Kapasitas Panwaslih dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Daya Husna, Asmaul; Maulana, Jefrie; Aulia, Eza; Effida, Dara Quthni; Fahrimal, Yuhdi
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 6, No 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v6i2.9315

Abstract

The practice of violating electoral rules is a phenomenon that often occurs in the election process, especially during the campaign period. All violations that occur must be responded to by taking action through law enforcement in accordance with applicable laws and regulations in order to maintain the implementation of democratic elections and strengthen popular sovereignty. One of the institutions that has the authority in terms of law enforcement against election violations is the Election Supervisory Committee (Panwaslih). However, the low capacity, knowledge, and understanding of field supervisory officers make it difficult to take action against election violations during the campaign period. This community service activity aims to increase the capacity of field supervisory officers in Southwest Aceh Regency so that they have knowledge and understanding related to election supervision so that they can work optimally. The service activities were carried out through lectures and focus group discussions with a statute approach and case study approach. Participants in this activity were all field supervisory officers in Southwest Aceh Regency. The results obtained from this service are (1) participants understand and can identify potential election violations during the campaign period and (2) participants understand the legal basis and identify articles that can be imposed for each election violation during the campaign period. This activity will be a provision for election supervisors in Southwest Aceh Regency and they will apply this understanding in carrying out their duties and functions as supervisors of the implementation of elections in realizing a democratic party that is based on direct, general, free, confidential, honest and fair.
Co-Authors Adella Yuana Ainal Fitri, Ainal Akmal, M. Al Chaidar Ali, Saifullah Apri Rotin Djusfi Arfriani Maifizar Asmaul Husna Asmaul Husna Assy'ra Assy'ra Aulia, Eza Ema Nurkhaerani Erfita Ramadhani Etty Susilowati Eza Aulia Eza Faisal Faisal Faisal Faisal Fauzah Nur Aksa Gunawan, Rifqi Candra Herdi Sahrasad Herinawati, Herinawati Ilka Sandela Jefrie Maulana JURAIDA, IRMA Kemalasari, Putri Lestari, Rachmatika Lestari, Yeni Sri Luh Putu Ratna Sundari M Akmal M. Akmal M. Akmal M. Akmal Manfarisyah, Manfarisyah Maulana, Jefrie Muliyanti, Novi Nanda Amalia Nanda Amalia Nanda Amalia Nila Trisna Nila Trisna Phoenna Ath Thariq Prastia, Neli Putri Kemala Sari Ramadhani Ramadhani Ramaniatun Ramaniatun Said, Muhammad Helmi MD Saifullah Ali Saifullah Ali Saifullah Ali Saputra, Ferdy Trisna, Nila Yuana, Adella Yuhdi Fahrimal