Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE Effida, Dara Quthni; Prastia, Neli; Trisna, Nila; Yuana, Adella
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11793

Abstract

Mediasi di pengadilan negeri merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara serta menghasilkan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Suka Makmue masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue dan untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Suka Makmue, hakim mediator dan para pihak yang terlibat dalam mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue belum efektif, ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal, hanya 5 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 28 perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Suka Makmue atau hanya mencapai 17,85% dalam 3 tahun terakhir. Faktor penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue disebabkan oleh ego para pihak, kurangnya pemahaman mediasi dari para pihak, kurangnya jumlah mediator baik yang berasal dari hakim maupun non hakim, dan peran pengacara yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue melakukan evaluasi berkala terhadap proses mediasi, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mediator, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mediasi baik secara internal maupun eksternal.
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP NIKAH SIRI (Studi Penelitian di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue) Muliyanti, Novi; Effida, Dara Quthni
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i2.11604

Abstract

Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan harus memahami betul aturan hukum perkawinan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan. Namun, di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Lasikin dari tahun 2020-2023 masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan siri, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum melaksanakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Siri. Hambatan dalam implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin adalah hambatan dari segi prosedur administrasi, kurangnya penyuluhan/sosialisasi hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan masyarakat serta sulitnya mengurus perceraian. Dengan demikian, saran kepada masyarakat agar dapat melaksanakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Nikah Siri agar perkawinan mereka memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih teliti dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum di setiap desa dan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pencatatan perkawinan agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan diharapkan kedepannya dapat meminimalisir praktek perkawinan siri.
Socialization and Legal Assistance on Intellectual Property Rights: A Risk Mitigation Strategy for MSMEs in West Aceh through Trademark Protection Effida, Dara Quthni; Kemalasari, Putri; Yuana, Adella
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 5 Issue 3, November 2025
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v5i3.3420

Abstract

Introduction: West Aceh Regency in 2025 recorded a total of 2,011 MSMEs. However, not all of them have utilized intellectual property rights, particularly trademarks, which could provide legal protection for these businesses. Based on this condition, the implementation of this community engagement initiative is considered highly important to provide legal protection for MSMEs in West Aceh.Purposes of The Devotion: The purpose of this article is to provide outreach and legal assistance on intellectual property as a risk mitigation strategy for MSMEs in West Aceh through trademark protection. Method of The Devotion: The method of community engagement includes risk mitigation outreach through trademark legal protection, training on completing trademark registration forms, assistance with the registration process, and the application of technology through online consultations to monitor the progress of submitted trademark registrations.Results Main Findings of the Devotion: The results of the community engagement program indicate a significant increase in participants' understanding of trademark rights. Prior to the outreach activity, only 15% of participants were aware of the trademark registration procedures; following the program, this figure rose to 90%. The main obstacles identified include limited financial resources, similarity in brand names, lack of legal information and literacy, and restricted access to legal services. The post-activity improvement in legal awareness demonstrates that this community engagement initiative has had a positive impact on the legal consciousness of MSME actors.