Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti Hasanah; Lukman Lukman
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.142 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v3i02.545

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Aspek-aspekatau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan konsep penyalahgunaan wewenang adalah, pertama; definisi wewenang, kedua; Sumber Wewenang, dan yang ketiga; pembatasan wewenang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganilisis konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terhadap konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pemecahan atas isu hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap sanksi pengembalian kerugian negara adalah mengajukan permohonan pengujian ada tidak adanya unsur Penyalahgunaan Wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015.  
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sahrul Sahrul; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) dan Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.
PENGENALAN LINGKUNGAN KEPADA ANAK USIA DINI PADA DESA REMPE KECAMATAN SETELUK SUMBAWA BARAT Ibrahim Ibrahim; Nurul Huda; Harry Irawan Johari; Sukuryadi Sukuryadi; Joni Safaat Adiansyah; Nurhayati Nurhayati; Mas’ad Mas’ad; Kamaluddin Kamaluddin; Mintasrihardi Mintasrihardi; Siti Hasanah; Mardiyah Hayati; Abdul Wahab; Mahsup Mahsup; Agus Herianto; Sintayana Muhardini; Irma Setiawan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 2 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i2.15523

Abstract

ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai bentuk usaha dalam pengenalan lingkungan pada anak usia dini sebagai estapet generasi dalam melestraikan lingkungan asri ditingkat lingkungan desauntuk menuju lingkungan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengenalan lingkungan kepada anak usia dini pada Desa Rempe Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat. Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, Pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada minggu, 10 April 2023.  Kegiatan pengenalan lingkungan melalui penanaman pohon pada anak usia dini. Pelaksanaan kegiatan ini memiliki dampak positif terhadap pengenalan lingkungan sejak dini dan membangun kesadaran untuk mampu peduli terhadap lingkungan asri di masa depan.  Kata Kunci: lingkungan; penanaman pohon; usia dini; lingkungan asri ABSTRACTThis community service activity is a form of effort in introducing the environment to early childhood as a generational relay in preserving a beautiful environment at the village level towards a sustainable environment. This community service activity aims to increase environmental awareness for early childhood in Rempe Village, Seteluk District, West Sumbawa. The dedication method used in this activity is socialization, implementation, and activity evaluation. This service activity was carried out on Sunday, April 10, 2023. Activities to introduce the environment through tree planting in early childhood. The implementation of this activity has a positive impact on environmental recognition from an early age and builds awareness to be able to care for a beautiful environment in the future. Keywords: environment; tree planting; early childhood; beautiful environment
Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Pembagian Masker Di Pusat Ekonomi Kreatif Wisata Sade Lombok Teng Ibrahim Ibrahim; Agus Herianto; Kamaluddin Kamaluddin; Mas’ad Mas’ad; Djunadi AM Djunadi AM; Mintasrihardi Mintasrihardi; Arsyad Abd. Gani; Muhammad Ali; Siti Hasanah; Sri Rejeki; Mardiyah Hayati; Nurin Rochayati
Abdimas Mandalika Vol 1, No 1 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v1i1.6785

Abstract

Abstract: The Corona Virus (COVID 19) pandemic has had an impact on the low number of visits to the Sade tourism village. The purpose of this community service is to analyze the prevention of Covid-19 transmission through the distribution of masks at the center of the creative economy of Sade Lombok, Central Lombok. From the implementation of socialization to the movement of distributing masks. The socialization and distribution of masks around the Sade tourism village community can be concluded that the mask distribution activity in Sade tourism has enthusiasm from the surrounding community and has great benefits for people who want to travel by maintaining the Health protocol.Abstract: Bencana pendemi Virus Corona (COVID 19) memberikan dampak terhadap rendahnya jumlah kunjungan desa wisata sade. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk menganalisis pencegahan penularan covid-19 melalui pembagian masker di pusat ekonomi kreatif wisata sade lombok tengah. Dari pelaksanaan sosialisasi dengan gerakan pembagian masker. Kegiatan sosialisasi dan pembagian masker sekitar masyarakat desa wisata sade ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembagian masker pada wisata sade memiliki antusias dari masyarakat sekitar dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yang ingin berwisata dengan menjaga protocol Kesehatan.
Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif) Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.527

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tentang sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum disetiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Brasil dan Filipina. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif murni dan adapun pendekatan penelitiannya terdiri dari Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan. Jenis dan sumber data pada penelitian adalah menggunakan data primer dan data skunder dengan mengunakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan dan tehnik analisis data ialah deskriptif kualitatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketan pemilihan umum pada negara yang menganut system demokrasi terhadap masalah yang dialami dalam pemilihan umum yang dimana peneyelesaian akan dibawa ke lembaga peradilan tertinggi dari setiap negara. Masalah penyelenggaraan pemilu karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau menyangkut pelanggaran pidana dan administrasi yang mempengaruhi hasil pemilu. Dimana sengketa pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tangung jawab dan wewenang sesuai supremesi hukum guna memberikan keputusan terkait hasil pemilihan umum.
PEMBERDAYAAN PEDAGANG DUREN MELALUI STRATEGI PROMOSI INOVATIF PADA DESA KEKAIT LOMBOK BARAT Ibrahim Ibrahim; Agus Kurniawan; Mas'ad Mas'ad; Mintasrihardi Mintasrihardi; Abdul Wahab; Siti Hasanah; Vera Mendalina; Syaharuddin Syaharuddin; Agus Herianto; Mahsup Mahsup; Sintayana Muhardini; Mardiyah Hayati; Febrita Susanti; Muslimin Muslimin; Ilham Ilham; Muhammad Khalis Ilmi; Asma Azizah; Burhanuddin Burhanuddin; Muhammad Saleh; M. Sobry; Akhmad Syafruddin; Muhammad Salahuddin; Syaifuddin Iskandar; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 3, No 2 (2023): Volume 3, Nomor 2 (2023) DESEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v3i2.20952

Abstract

Masih rendah ketrampilan pedagang dalam mempromosikan hasil bumi duren. Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya pemberdayaan pedagang duren melalui strategi inovatif pada desa kekait Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi  pada pedagang.  Hasil Pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa antusias dari pedagang dalam memperkenalkan media social sebagai media promosi dagangan kepada umum. Keberadaan program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan hasil penjualan duren dari waktu ke waktu. Kedepan diperlukan event skala nasional dan internasional dengan membuat duren sebagai icon kekait sebagai hasil bumi di tanah Lombok khususnya Desa Kekait Gunung Sari. 
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Lukman Lukman
Journal of Community Empowerment Vol 1, No 2 (2022): Desember
Publisher : Journal of Community Empowerment

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                                                                                                          Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatar-belakangi oleh situasi dan kondisi desa mitra yang memiliki hambatan dalam mengatasi permasalahan maraknya penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk   pembangunan kepentingan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa mitra dalam menemukan solusi terkait permasalahan  yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum terkait  Pengadaan Tanah untuk  Kepentingan Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Mitra dalam kegiatan adalah Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara, dalam pelaksanaan kegiatan peserta yang dilibatkan terdiri dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat.  Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 6 Juni 2022, yang berkontribusi memberikan beberapa output positif terhadap mitra seperti: 1) ditemukan solusi  terkait kendala penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum, 2) masyarakat memahami aturan dan prosedur pembebasan lahan/tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) masyarakat mengetahui dampak positif pembangunan kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Kepentingan Umum  ABSTRACT This community service activity is backgrounded by the situation and condition of partner villages which have obstacles in overcoming the problem of the rampant rejection of land/land acquisition by the community for public interest development. This activity aims to assist partner village governments in finding solutions to the problems faced. The method used in this activity is legal counseling related to Land Acquisition for the Public Interest Based on Law Number 2 of 2012. Partners in the activity are the Lendang Nangka Utara Village Government, in the implementation of the activities the participants involved consist of elements of the village government, representatives of community leaders.  The activity has been carried out on June 6, 2022, which contributes to providing several positive outputs to partners such as: 1) solutions are found related to the obstacles to the rejection of land/land acquisition by the community for the development of the public interest, 2) the community understands the rules and procedures for land/land acquisition for the public interest based on the applicable laws and regulations, 3) the community knows the positive impact of public interest development to improve community welfare. Keywords: Land Acquisition, Development of public interest
The concept of administrative efforts in resolving village apparatus disputes in Ptun (Study decision number: 25/g/2019/ptun. mtr jo. number: 199/b/2019/pt.tun.sby) Jumawal Jumawal; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
Journal of Law Science Vol. 6 No. 1 (2024): January : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i1.4510

Abstract

The purpose of this research is to find out and understand the concept of administrative efforts to resolve Village Apparatus disputes in PTUN related to Decision Number: 25/G/2019/PTUN.Mtr Jo Decision Number: 199/B/2019/PT.TUN.Sby. The research method used in this research is a type of normative legal research, with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The technique for collecting and retrieving legal materials used in this research is library research. The data obtained is analyzed using qualitative data analysis, where the presentation of qualitative data can be in the form of narrative text (in the form of field notes), then the data will be organized and arranged in a relationship pattern which will be easier to understand. From the research results the following conclusions can be drawn: 1) Concept administrative efforts understood and implemented by the Mataram State Administrative Court (PTUN) and the Surabaya State Administrative Court (PTTUN) in Decision Number: 25/G/2019/PTUN.MTR Jo. Number: 199/B/2019/PT.TUN.SBY regarding dispute resolution for Village Officials in South Setanggor Village which turns out to be different from each other. The difference lies in whether the implementation of administrative efforts in resolving Village Apparatus disputes is mandatory or optional; 2) Since the publication of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, gives rise to the paradigm that the regulation of administrative efforts requires the integration of the administrative justice system with administrative efforts.
MERAKIT PLURALISME MELALUI SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI DI NUSA TENGGARA BARAT Hasanah, Siti; Arzhi Jiwantara, Firzhal
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas permintaan mitra yang ingin mengupayakan terciptanya kondusifitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara geografis provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa, yang dihuni oleh 3 (tiga) suku mayoritas yaitu suku sasak, samawa, dan mbojo. Keberagaman suku dan budaya tentu berdampak terhadap perbedaan sudut pandang dalam memaknai hakekat demokrasi khususnya dalam Pilkada. Keberagaman ini rentan mematik konflik. Atas alasan tersebut perlu dilakukan upaya atau strategi antisipatif, seperti memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar bisa memaknai hakekat keberagaman atau pluralisme dalam berdemokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik selama masa Pilkada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah FGD (Focus Group Discussion) yang bermitra dengan Polda Nusa Tenggara Barat. Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 11 November Tahun 2024, dan menghasilkan output positif seperti memberikan solusi dan strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah selama proses Pilkada, dan masyarakat (peserta) memahami hakekat keberagaman serta pluralism dalam berdemokrasi.
Legal studiesWomen's political representation in the regional people's representative council based on law number 7 of 2017 concerning elections in Indonesia Komalasari, Dewi; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Hasanah, Siti
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5954

Abstract

Women and men have the same position in politics, Women's involvement has the significance of participating in parliament in the process of policy-making and development participation as well as to enrich the perspectives and experiences that shape public policy. The purpose of this study is to find out how women are represented in political affairs in legislative elections in Indonesia. The method used in this study is a normative research method with a statute approach and a conceptual approach in a qualitative descriptive analysis, the data used in this study is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and library research results from various references. The results of the study show that women's representation is increasing, in line with expectations for existing policies on women's representation because there are many issues related to women that require women's representation in legislative institutions. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has expressly stipulated that every political party is obliged to nominate at least 30% of women.