Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Jatiswara Journal of Law Science Al-Adl : Jurnal Hukum IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF Indonesia Berdaya Journal of Government and Politics (JGOP) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Abdimas Mandalika JP-Publik Journal of Community Empowerment
Siti Hasanah
Department Of Law Master, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti Hasanah; Lukman Lukman
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.142 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v3i02.545

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Aspek-aspekatau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan konsep penyalahgunaan wewenang adalah, pertama; definisi wewenang, kedua; Sumber Wewenang, dan yang ketiga; pembatasan wewenang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganilisis konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terhadap konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pemecahan atas isu hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap sanksi pengembalian kerugian negara adalah mengajukan permohonan pengujian ada tidak adanya unsur Penyalahgunaan Wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015.  
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sahrul Sahrul; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) dan Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.
HAKEKAT INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nasution Nasution; Siti Hasanah; Imran Imran; Firzhal Arzhi Jiwantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari intevensi pihak manapun dalam menegakkan kebenaran dan keadilan substantive dalam sistem ketatanegaraan negara republik indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Indenpendensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat yang sangat penting bagi hakim dalam menjalankan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Indenpendensi kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, kehormatan, martabat, dan kewibawaan hakim. Jika tidak, maka akan terjadi manipulasi dan mafia hukum di lembaga peradilan, yang bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga membuat para hakim menyalahgunakan jabatannya dan menjadi sulit tersentuh hukum dan menunjukan bahwa independensi Kekuasaan kehakiman dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sikap hakim dalam proses persidangan akan amat menentukan objektivitas dalam memutuskan suatu perkara. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim.
PENGENALAN LINGKUNGAN KEPADA ANAK USIA DINI PADA DESA REMPE KECAMATAN SETELUK SUMBAWA BARAT Ibrahim Ibrahim; Nurul Huda; Harry Irawan Johari; Sukuryadi Sukuryadi; Joni Safaat Adiansyah; Nurhayati Nurhayati; Mas’ad Mas’ad; Kamaluddin Kamaluddin; Mintasrihardi Mintasrihardi; Siti Hasanah; Mardiyah Hayati; Abdul Wahab; Mahsup Mahsup; Agus Herianto; Sintayana Muhardini; Irma Setiawan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 2 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i2.15523

Abstract

ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai bentuk usaha dalam pengenalan lingkungan pada anak usia dini sebagai estapet generasi dalam melestraikan lingkungan asri ditingkat lingkungan desauntuk menuju lingkungan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengenalan lingkungan kepada anak usia dini pada Desa Rempe Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat. Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, Pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada minggu, 10 April 2023.  Kegiatan pengenalan lingkungan melalui penanaman pohon pada anak usia dini. Pelaksanaan kegiatan ini memiliki dampak positif terhadap pengenalan lingkungan sejak dini dan membangun kesadaran untuk mampu peduli terhadap lingkungan asri di masa depan.  Kata Kunci: lingkungan; penanaman pohon; usia dini; lingkungan asri ABSTRACTThis community service activity is a form of effort in introducing the environment to early childhood as a generational relay in preserving a beautiful environment at the village level towards a sustainable environment. This community service activity aims to increase environmental awareness for early childhood in Rempe Village, Seteluk District, West Sumbawa. The dedication method used in this activity is socialization, implementation, and activity evaluation. This service activity was carried out on Sunday, April 10, 2023. Activities to introduce the environment through tree planting in early childhood. The implementation of this activity has a positive impact on environmental recognition from an early age and builds awareness to be able to care for a beautiful environment in the future. Keywords: environment; tree planting; early childhood; beautiful environment
Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Pembagian Masker Di Pusat Ekonomi Kreatif Wisata Sade Lombok Teng Ibrahim Ibrahim; Agus Herianto; Kamaluddin Kamaluddin; Mas’ad Mas’ad; Djunadi AM Djunadi AM; Mintasrihardi Mintasrihardi; Arsyad Abd. Gani; Muhammad Ali; Siti Hasanah; Sri Rejeki; Mardiyah Hayati; Nurin Rochayati
Abdimas Mandalika Vol 1, No 1 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v1i1.6785

Abstract

Abstract: The Corona Virus (COVID 19) pandemic has had an impact on the low number of visits to the Sade tourism village. The purpose of this community service is to analyze the prevention of Covid-19 transmission through the distribution of masks at the center of the creative economy of Sade Lombok, Central Lombok. From the implementation of socialization to the movement of distributing masks. The socialization and distribution of masks around the Sade tourism village community can be concluded that the mask distribution activity in Sade tourism has enthusiasm from the surrounding community and has great benefits for people who want to travel by maintaining the Health protocol.Abstract: Bencana pendemi Virus Corona (COVID 19) memberikan dampak terhadap rendahnya jumlah kunjungan desa wisata sade. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk menganalisis pencegahan penularan covid-19 melalui pembagian masker di pusat ekonomi kreatif wisata sade lombok tengah. Dari pelaksanaan sosialisasi dengan gerakan pembagian masker. Kegiatan sosialisasi dan pembagian masker sekitar masyarakat desa wisata sade ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembagian masker pada wisata sade memiliki antusias dari masyarakat sekitar dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yang ingin berwisata dengan menjaga protocol Kesehatan.
Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif) Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.527

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tentang sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum disetiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Brasil dan Filipina. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif murni dan adapun pendekatan penelitiannya terdiri dari Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan. Jenis dan sumber data pada penelitian adalah menggunakan data primer dan data skunder dengan mengunakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan dan tehnik analisis data ialah deskriptif kualitatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketan pemilihan umum pada negara yang menganut system demokrasi terhadap masalah yang dialami dalam pemilihan umum yang dimana peneyelesaian akan dibawa ke lembaga peradilan tertinggi dari setiap negara. Masalah penyelenggaraan pemilu karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau menyangkut pelanggaran pidana dan administrasi yang mempengaruhi hasil pemilu. Dimana sengketa pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tangung jawab dan wewenang sesuai supremesi hukum guna memberikan keputusan terkait hasil pemilihan umum.
EKSISTENSI PROGRAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI DPRD NTB Efendi Kusnandar; Siti Hasanah; Imran Imran; Firzhal Arzhi Jiwantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p09

Abstract

Tujuan dari penulisan untuk menganalisis eksistensi program legislasi peraturan daerah di DPRD NTB dan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. The purpose of the writing is to analyze the existence of local regulation legislation programs in the NTB DPRD and use normative legal methods with a legislative approach. Preparation of Local Regulation Formation Program as Planning Instrument and Urgency of Local Regulation Formation Program. In the formation of laws and regulations, stages have been determined that must be passed by the organs forming laws and regulations so that the resulting laws and regulations fulfill formal aspects, ignoring the stages that have been determined can result in a formally defective legislation. The Planning stage is the initial stage of the process of forming laws and regulations. Based on the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, it is stated that the Formation of Legislation is the making of Legislation which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or determination, and promulgation. Regional Regulation Formation Program/Regional Legislation Program is a planning instrument for the formation program of Provincial Regional Regulations or Regency/City Regional Regulations that is prepared in a planned, integrated, and systematic manner.
PELATIHAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS WISATA BUDAYA PADA DESA MANTAR Ibrahim Ibrahim; Mas’ad Mas’ad; Mintasrihardi Mintasrihardi; Agus Herianto; Sintayana Muhardini; Mahsup Mahsup; Sri Rejeki; Siti Hasanah; Abdul Wahab; Zainuddin Zainuddin; Mardiyah Hayati; Asma Azizah; Burhanuddin Burhanuddin; M. Saleh; M. Sobry; Akhmad Syafruddin; Muhammad Salahuddin; Erwansyah Erwansyah
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 3 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i3.17404

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mantar sudah terbentuk, namun masih memiliki kendala dalam pelaksanaan program. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memotivasi melalui pelatihan pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa berbasis wisata budaya pada Desa Mantar.  Metode yang digunakan adalah sosialisasi berupa penyampaian materi dan tanya jawab. Hasil  Pengabdian kepada Masyarakat ini diketahui bahwa melalui pelatihan pembentukan dan pengembangan BUMDes sudah berjalan lancar dan memiliki dampak positif terutama peningkatan SDM dan sarana pengembangan dalam mengembangkan potensi desa. hasil Kedepan diperlukan program lanjutan yang bersifar aksi nyata dan sumber pendanaan yang mampu membantu BUMDes dapat berjalan dan mengembangkan program secara berkelanjutan.  Kata kunci: pelatihan; pembentukan; pengembangan; dan BUMDes ABSTRACTThe existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Mantar Village has been formed, but still has problems in implementing the program. The purpose of this activity is to motivate through training the formation and development of cultural tourism-based village-owned enterprises in Mantar Village. The method used is socialization in the form of delivery of material and questions and answers. The results of this Community Service show that through training the formation and development of BUMDes has been running smoothly and has a positive impact, especially increasing human resources and development facilities in developing village potential. In the future, a follow-up program is needed that is real action and a source of funding that is able to help BUMDes run and develop programs in a sustainable manner. Keywords: training; formation; development; and BUMDes
PEMBERDAYAAN PEDAGANG DUREN MELALUI STRATEGI PROMOSI INOVATIF PADA DESA KEKAIT LOMBOK BARAT Ibrahim Ibrahim; Agus Kurniawan; Mas'ad Mas'ad; Mintasrihardi Mintasrihardi; Abdul Wahab; Siti Hasanah; Vera Mendalina; Syaharuddin Syaharuddin; Agus Herianto; Mahsup Mahsup; Sintayana Muhardini; Mardiyah Hayati; Febrita Susanti; Muslimin Muslimin; Ilham Ilham; Muhammad Khalis Ilmi; Asma Azizah; Burhanuddin Burhanuddin; Muhammad Saleh; M. Sobry; Akhmad Syafruddin; Muhammad Salahuddin; Syaifuddin Iskandar; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 3, No 2 (2023): Volume 3, Nomor 2 (2023) DESEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v3i2.20952

Abstract

Masih rendah ketrampilan pedagang dalam mempromosikan hasil bumi duren. Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya pemberdayaan pedagang duren melalui strategi inovatif pada desa kekait Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi  pada pedagang.  Hasil Pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa antusias dari pedagang dalam memperkenalkan media social sebagai media promosi dagangan kepada umum. Keberadaan program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan hasil penjualan duren dari waktu ke waktu. Kedepan diperlukan event skala nasional dan internasional dengan membuat duren sebagai icon kekait sebagai hasil bumi di tanah Lombok khususnya Desa Kekait Gunung Sari. 
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Lukman Lukman
Journal of Community Empowerment Vol 1, No 2 (2022): Desember
Publisher : Journal of Community Empowerment

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                                                                                                          Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatar-belakangi oleh situasi dan kondisi desa mitra yang memiliki hambatan dalam mengatasi permasalahan maraknya penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk   pembangunan kepentingan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa mitra dalam menemukan solusi terkait permasalahan  yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum terkait  Pengadaan Tanah untuk  Kepentingan Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Mitra dalam kegiatan adalah Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara, dalam pelaksanaan kegiatan peserta yang dilibatkan terdiri dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat.  Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 6 Juni 2022, yang berkontribusi memberikan beberapa output positif terhadap mitra seperti: 1) ditemukan solusi  terkait kendala penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum, 2) masyarakat memahami aturan dan prosedur pembebasan lahan/tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) masyarakat mengetahui dampak positif pembangunan kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Kepentingan Umum  ABSTRACT This community service activity is backgrounded by the situation and condition of partner villages which have obstacles in overcoming the problem of the rampant rejection of land/land acquisition by the community for public interest development. This activity aims to assist partner village governments in finding solutions to the problems faced. The method used in this activity is legal counseling related to Land Acquisition for the Public Interest Based on Law Number 2 of 2012. Partners in the activity are the Lendang Nangka Utara Village Government, in the implementation of the activities the participants involved consist of elements of the village government, representatives of community leaders.  The activity has been carried out on June 6, 2022, which contributes to providing several positive outputs to partners such as: 1) solutions are found related to the obstacles to the rejection of land/land acquisition by the community for the development of the public interest, 2) the community understands the rules and procedures for land/land acquisition for the public interest based on the applicable laws and regulations, 3) the community knows the positive impact of public interest development to improve community welfare. Keywords: Land Acquisition, Development of public interest
Co-Authors -, Ibrahim - -, Mintasrihardi - Abdul Wahab Absori Absori Adi Supriyadi Agus Herianto Agus Kurniawan Akhmad Syafruddin Akhmad Syafruddin Amelia, Fitriani Anwar Efendy Arsyad Abd. Gani Asidah, Erwin Asri asri Azizah, Asma Baiq Silvia Yustiari Burhanuddin Burhanuddin Dewi Komalasari Djunadi AM Djunadi AM Efendi Kusnandar Erwansyah Erwansyah Erwin, Yulias Febrita Susanti Firzhal Arzhi Jiwantara Firzhal Arzhi Jiwantara Fitriani Amelia Guntur Ilman Putra Harry Irawan Johari Harun Harun Idea Islami Parasatya Idhar Idhar Ilham Ilham Imran Imran Irma Setiawan, Irma Joni Safaat Adiansyah Jumawal Jumawal Junaidi A.M Junaidi Am Kamaluddin Kamaluddin Kaspul Hadi Lalu Rakhmat Suryaningrat Lukman Lukman Lukman Lukman Lukman M. Saleh M. Sobry Mahsup Mahsup Mardiyah Hayati Mas'ad Mas'ad Mas,ad, Mas,ad Muhammad Ali Muhammad Khalis Ilmi Muhammad Salahuddin Muhammad Saleh Muslimin Muslimin Nasaruddin Nasution Nasution Nurhayati, Nurhayati Nurin Rochayati Nurjannah S Nurul Huda Primasari, Shinta Saddam Saddam Sahrul Sahrul Shinta Primasari Sinta Muhardini Sintayana Muhardini Sri Rejeki Sukuryadi, Sukuryadi Syafruddin Syafruddin Syaharuddin Syaharuddin Syaifuddin Iskandar Syarifuddin Syarifuddin Taufiqurrahman Taufiqurrahman Usman Munir Veithzal Rivai Zainal Vera Mendalina Wijatono, Setia Zainuddin Zainuddin Zedi Muttaqin