Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Executive and legislative authority in the administration of local government based on the principles of good governance Wijatono, Setia; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5955

Abstract

The implementation of local government in the application of Good Governance principles is a demand from the community to the government, One of the forms of  good governance is the image of democratic governance.The purpose of this study is to explain and analyze the authority of the Regional Government and the Regional Representative Council in realizing good governance. This study uses a normative juridical methodwith a statute approachand a conceptual approachin a qualitative descriptive analysis, the data used in this study is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and library research results from various references.The results of the study show that in carrying out their duties and functions, even though the position is parallel between the Regional Government and the DPRD. Supervision continues to run as the DPRD's duty always supervises both the government in running the wheels of government and including supervision in public services andlocal governments must not act by abusing authority and exceeding authority, or without authority, so as to realize the state goals (local governments) of welfare in order to implement the principles of good governance.
PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Hasanah, Siti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14740

Abstract

Perubahan nomenklatur penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipengaruhi oleh pergeseran dinamika politik. Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang dianggap ketinggalan zaman karena adanya perubahan keadaan, ketatanegaraan, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Presiden sebagai kepala pemerintahan) dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat dan dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum berdasarkan asas Dekonsentrasi. 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG UPAYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA SURABAYA UTARA KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti Hasanah; Lukman
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i3.2954

Abstract

This Community Service activity is motivated by the situation and condition of North Surabaya Village, Sakra Timur District, East Lombok Regency as a partner, which is still rampant in cases of drug trafficking among the youth of the area. Therefore, this is a common problem that must be solved, because the researcher's observations of Narcotics Crime Prevention Efforts will certainly provide understanding and knowledge to the community, especially the youth of North Surabaya Village to minimize the rise of Narcotics Crime crimes which are very negative for the next generation of the nation. This is where the role of the North Surabaya Village government is needed to be a protector and can provide positive activities to village youth through its Karang Taruna institution. The purpose of this study is to find out what factors influence the prevalence of narcotics crime. The type of research used in this research is qualitative research. The nature of the research is descriptive-analytic. Sources of data used are primary data sources obtained from interviews with the village government of North Surabaya, secondary data sources obtained from books and other sources related to research and tertiary data sources. And data collection techniques through observation, interviews and documentation. This study found several factors and regulations for land acquisition for the public interest, as well as the role of the North Surabaya Village government in efforts to prevent narcotics crimes
ANTISIPASI BULLYING DILINGKUNGAN SEKOLAH DASAR AISYIYAH I MATARAM MELALUI PENYULUHAN HUKUM UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Hasanah, Siti; Amelia, Fitriani; Asidah, Erwin; Asri, Asri
Journal of Community Empowerment Vol 4, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jce.v4i1.32330

Abstract

ABSTRAK                                                                            Bullying atau perundungan merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam lingkungan pendidikan. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan anak. Di usia sekolah dasar, anak-anak berada dalam tahap perkembangan karakter yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Untukmewujudkan kondisi tersebut perlu upaya penguatan pemahaman hukum terkait perlindungan anak terhadap pihak-pihak terkait baik guru sebagai penanggung jawab pendidikan anak disekolah maupun orang tua siswa saat anak-anak berada dalam lingkungan keluarga. Pola penguatan tersebut dilakukan melalui program penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi tindakan bullying di lingkungan solah Aisyiyah. Kegiatan terselenggara atas kerjasama LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Kepala Sekolah dan TIM Guru SD Aisyiyah I Mataram. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal Tanggal 16 Mei Tahun 2025, yang dihadiri oleh  unsur Guru, wali murid, dan tokoh pendidikan. Penyampaian materi dilakukan dengan metode  ceramah interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bentuk-bentuk bullying serta konsekuensi hukum serta solusi antisipatif dalam mencega terjadnya bullying.  Kegiatan ini juga mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih peduli terhadap perlindungan hak anak. Sosialisasi hukum secara berkelanjutan diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan meminimalisasi kasus bullying di sekolah dasar. Kata kunci: antisipasi; bullying; penyuluhan hukum ABSTRACT Bullying is a form of violence that often occurs in educational settings. This behavior not only affects victims physically, but also psychologically and socially, which can hinder children's learning and development. At the elementary school age, children are in a stage of character development that is vulnerable to environmental influences, so it is important to create a safe and comfortable learning environment. To achieve this, efforts are needed to strengthen legal understanding regarding child protection among relevant parties, including teachers as educators responsible for children's education at school and parents when children are in the family environment. This strengthening is carried out through legal awareness programs aimed at preventing bullying in the Aisyiyah school environment. The activity was carried out in collaboration with the Research and Community Service Center (LPPM) of Muhammadiyah University of Mataram, the School Principal, and the Teacher Team of Aisyiyah I Elementary School in Mataram. The activity took place on May 16, 2025, and was attended by teachers, parents, and education figures. The presentation of materials was conducted using an interactive lecture method and question-and-answer sessions. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the forms of bullying, legal consequences, and preventive solutions to prevent bullying from occurring. This activity also encouraged the creation of a school culture that is more concerned with the protection of children's rights. Continuous legal socialization is expected to instill legal awareness from an early age and minimize bullying cases in elementary schools.  Keywords: anticipation; bullying; legal counseling
Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram: Socialization of Regional Regulation Number 5 of 2018 Concerning Cemetery Management in Mataram City Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti Hasanah; Yulias Erwin; Usman Munir; Shinta Primasari; Nasaruddin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7623

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Perda bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Mataram. disamping berperan sebagai regulator kota Mataram dalam mengelola pemakaman umum dan juga peran sebagai fasilitator konsep penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana prasarana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil diskusi, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pemakaman dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil sosialisasi ini menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat kota mataram tentang pengaturan pengelolaan pemakaman berdasarkan peraturan daerah.
The Authority of Bapemperda in the Formation of Regional Regulations: The Perspective of State Administrative Law in the City of Mataram Primasari, Shinta; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 (2025): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i3.1330

Abstract

The purpose of this study is to find out how To find out how the authority of the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City DPRD in the preparation of Regional Regulations in Mataram City. And To find out how the implementation of the authority of the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City DPRD. This type of research is normative-empirical. By using the Conceptual approach method (Conceptual Approach), Statute Approach (Statute approach) and Historical Approach (Historical Approach). Methods and techniques for collecting data through interviews, observations and documentation, using qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that; The Legislative Function of the Mataram City Regional People's Representative Council is one of the attribution authorities inherent in the formation of regional regulations which begins at the planning, drafting, discussion and enactment stages. In carrying out its function as Legislation, it certainly requires complete tools in the DPRD structure itself, especially in the formation of Regional Regulations which in this case are carried out by Bapemperda which has the authority to harmonize, round off, and strengthen the concept of draft Regional Regulations submitted by members, commissions, or joint commissions before the draft Regional Regulation is submitted to the Leadership of the Regional People's Representative Council, Following the discussion of draft Regional Regulations submitted by the Regional People's Representative Council and the Regional Government, Providing considerations on proposals for the preparation of draft Regional Regulations submitted by the Regional People's Representative Council and the Regional Government outside the Regional Regulation formation program, Providing considerations to the Leadership of the Regional People's Representative Council regarding draft Regional Regulations originating from the Regional Government, Following developments and conducting evaluations on the discussion of the material contents of the draft Regional Regulation through coordination with the commission and/or special committee, Providing input to the Leadership of the Regional People's Representative Council on draft Regional Regulations assigned by the deliberative body, Conducting a study of Regional Regulations, Making a performance report at the end of the membership period of the Regional People's Representative Council and inventorying problems in the formation of both, the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City Regional People's Representative Council in implementing the authority to form The Regional Regulation has been running properly. This can be seen from how the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City Regional People's Representative Council has fulfilled the procedures or all applicable provisions in the process of forming regional regulations.
PENCEGAHAN KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENYULUHAN HUKUM UNTUK PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN DI SEKOLAH DASAR Hasanah, Siti; Asri, Asri
Journal of Community Empowerment Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jce.v4i2.34624

Abstract

ABSTRAK                                     Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru, murid, dan orang tua terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama. Berlatar-belakang dari fenomena maraknya kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah menjadi alasan pentingnya dilakukan kegiatan ini.  Sekolah dasar sebagai ruang awal pembentukan karakter dan nilai harus menjadi tempat yang aman untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Sebagai akademisi kami terpanggil untuk berpartisipasi membantu mencari solusi terhadap masalah tersebut. Hasil analisis TIM menyepakati lokasi kegiatan di SD Aisyiyah 2 Ampenan. Koordinasi teknis dilakukan oleh ketua Tim dengan Kepala Sekolah untuk menentukan teknis, pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2025 di SD Aisyiyah 2 Ampenan dengan jumlah peserta 50 orang terdiri-dari orang tua murid, guru, dan siswa. Manfaat utama dari kegiatan ini adalah menumbuhkan literasi perlindungan anak di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh pihak sebagai aktor penting dalam sistem perlindungan. Melalui penguatan kesadaran kolektif diharapkan terbentuk sinergi antara sekolah dan keluarga dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini bersifat edukatif dan partisipatif, yaitu melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan simulasi. Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual, tanya jawab untuk menggali pengalaman serta memperkuat keterlibatan peserta, dan simulasi untuk memberikan praktik nyata mengenai cara menghadapi dan mencegah kekerasan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, kuisioner singkat, serta refleksi kelompok yang memperlihatkan peningkatan kesiapan sekolah dalam merespons kasus kekerasan secara preventif dan responsif. Kata kunci: Penyuluhan hukum; perlindungan anak; Pencegahan kekerasan; sekolah dasar ABSTRACT The community service activity aims to increase the understanding of teachers, students, and parents regarding various forms of violence against children, their impacts, and preventive measures that can be taken together. The background of the phenomenon of rampant physical and sexual violence against children in the school environment is the reason for the importance of this activity. Elementary schools as the initial space for character and value formation must be a safe place to protect children from all forms of violence. As academics, we are called to participate in helping find solutions to this problem. The results of the TEAM analysis agreed on the location of the activity at Aisyiyah 2 Ampenan Elementary School. Technical coordination was carried out by the Team leader with the Principal to determine the technical and implementation steps. The activity was held on May 24, 2025 at Aisyiyah 2 Ampenan Elementary School with a total of 50 participants consisting of parents, teachers, and students. The main benefit of this activity is to foster child protection literacy in the school environment by involving all parties as important actors in the protection system. By strengthening collective awareness, it is hoped that synergy will be established between schools and families in creating a safe and child-friendly learning environment. The methods used in this legal counseling are educational and participatory, including lectures, question-and-answer sessions, and simulations. Lectures are used to provide conceptual understanding, questions and answers to explore experiences and strengthen participant engagement, and simulations to provide real-world practice on how to deal with and prevent violence. Evaluation is conducted through participant observation, short questionnaires, and group reflections, demonstrating improved school preparedness in responding to cases of violence in a preventive and responsive manner. Keywords: Legal counseling; child protection; violence prevention; elementary schools. 
Authority of the Mataram City Regional Supervisory Council to Examine Notaries Based on Permenkumham Number 15 of 2020 Baiq Silvia Yustiari; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Nurjannah Septyanun
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8062

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of the authority of the Mataram city notary supervisory council on notary examinations based on the Minister of Law and Human Rights Regulation number 15 of 2020. Normative-empirical research with legislative, conceptual and sociological approaches in qualitative descriptive analysis, the data used are primary, secondary and literature research materials and field research. Concluded; First, the authority of the notary supervisory council in Mataram City is guidance for preventive measures and supervision of repressive actions. Second, the obstacles in carrying out notary supervision in Mataram City are; The legal factor needs to be added to the content material that regulates administrative sanctions, both in the form of verbal reprimands, written reprimands and dismissals for members and the content of the authority to determine sanctions by the Notary MPD. Meanwhile, law enforcement factors need to reschedule the schedule during the Notary examination so that all the objectives can be present so that the examination is maximized, and the role of the NTB Notary MPW to provide education and training, FGD and socialization of regulations so as to provide the same understanding in the Notary examination in Mataram City.
Analysis of the Implementation of Public Services in an Electronic-Based Government System (Mataram City Study) Lalu Rakhmat Suryaningrat; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Nurjannah Septyanun
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8161

Abstract

This research aims to analyze the laws and regulations on the electronic-based government system in Mataram City as an effort to improve fast, efficient and affordable public services and to describe the implementation of applications in public services in Mataram City and formulate relevant solutions. Normative-empirical research with legislative, conceptual and sociological approaches in qualitative descriptive analysis, the data used are primary, secondary and literature research materials and field research. Dto conclude; First, SPBE in the government system is needed in order to provide better service to the community, which in principle has been regulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems. And second, the Mataram City Regional Government is committed to implementing electronic-based public services, namely with the issuance of Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning the Implementation of Electronic-Based Government Systems and Mataram Mayor Regulation Number 20 of 2024 concerning Guidelines for the Implementation of SPBE. And through Diskominfo, it has managed 14 information technology services with each service application effectively
Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Yasin; Siti hasanah; Abdul Kadir; Firzhal Arzhi Jiwantara
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya pembelian jaminan perlindungan hukum bagi para tenaga pendidik profesional dalam menjalankan tugas profesinya oleh organisasi profesi guru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama jaminan perlindungan hukum bagi guru belum sepenuhnya diketahui oleh anggota. Kedua, diktum aturan yang ada belum cukup mengikat dalam memberikan perlindungan hukum. Ketiga, kesepakatan organisasi PGRI dengan Kapolri belum sepenuhnya dipahami oleh aparat di bawahnya.