Claim Missing Document
Check
Articles

MERAKIT PLURALISME MELALUI SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI DI NUSA TENGGARA BARAT Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas permintaan mitra yang ingin mengupayakan terciptanya kondusifitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara geografis provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa, yang dihuni oleh 3 (tiga) suku mayoritas yaitu suku sasak, samawa, dan mbojo. Keberagaman suku dan budaya tentu berdampak terhadap perbedaan sudut pandang dalam memaknai hakekat demokrasi khususnya dalam Pilkada. Keberagaman ini rentan mematik konflik. Atas alasan tersebut perlu dilakukan upaya atau strategi antisipatif, seperti memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar bisa memaknai hakekat keberagaman atau pluralisme dalam berdemokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik selama masa Pilkada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah FGD (Focus Group Discussion) yang bermitra dengan Polda Nusa Tenggara Barat. Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 11 November Tahun 2024, dan menghasilkan output positif seperti memberikan solusi dan strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah selama proses Pilkada, dan masyarakat (peserta) memahami hakekat keberagaman serta pluralism dalam berdemokrasi.
Efektivitas Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Erwin Jayadi; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Nurjannah S
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v5i1.1922

Abstract

The control and supervision of alcoholic beverages constitute one of the local government's authorities aimed at protecting public health, maintaining public order, and ensuring legal certainty. This study aims to analyze the effectiveness of the Mataram City Government’s authority in controlling and supervising alcoholic beverages based on Mataram City Regional Regulation Number 2 of 2015 and to identify the factors influencing its implementation. This research employed an empirical legal method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through literature review and interviews with the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Investment and One-Stop Integrated Service Office, the Health Office, and community representatives in Mataram City, and were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results indicate that the Mataram City Government has implemented control and supervision measures through guidance, public outreach, routine inspections, joint inter-agency operations, licensing examinations, administrative sanctions, confiscation, and destruction of illegal alcoholic beverages. However, the implementation has not been fully effective, as evidenced by the continued circulation of illegal alcoholic beverages, licensing violations, and public criticism regarding weak enforcement. The effectiveness of implementation is influenced by legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, community factors, and cultural factors. Community and cultural factors are the most dominant influences, reflected in the low level of compliance among some business actors and the persistence of permissive social attitudes toward alcohol consumption. Therefore, strengthening legal awareness, legal culture, and inter-agency coordination is essential to improve the effectiveness of regional regulation implementation.