Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.594
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PROSEDING SEMINAR UNSA RECHTSTAAT Mimbar Keadilan Badamai Law Journal Jurnal Privat Law Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Humanities and Social Studies jurnal ilmiah hospitality Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Kewarganegaraan Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Abdimas Indonesian Journal Media Bina Ilmiah International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) IIJSE Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Putri Maha Dewi, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Hak Atas Anak Angkat dalam Pembagain Harta Haris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia: (Studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg) Buana, Nimas; Maha Dewi, Putri; Sumarwoto
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 3 No. 3 (2023): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jurkim.v3i3.13734

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia dan mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus hak anak angkat dalam pembagian harta warisan pada putusan nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kajian pada penelitian normatif adalah bersumber pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa anak angkat juga bisa mendapatkan warisan berupa wasiat wajibah. Pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. Di dalam KUH Perdata Staatsblad 1917 No. 129 anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Karangnyar) Musthofa Abdul Majiid; Putri Maha Dewi; Arie Purnomosidi; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah zat atau obat yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi jika digunakan dengan tidak semestinya atau tidak dikonsumsi sesuai dengan standar medis maka akan menyebabkan efek negatif bagi individu atau masyarakat terutama pada generasi muda yang merupakan calon penerus bangsa. Peredaran ilegal narkoba beserta penyalahgunaannya akan melemahkan kehidupan dan nilai budaya bangsa serta akan melemahkan ketahanan secara nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, yaitu pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Karanganyar berlandaskan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Roles and Responsibilities of Legal Aid Institutions in Trademark Disputes in Indonesia Dewi, Putri Maha; Sumarna, Dadang; Intizam, Ikhsan; Rahman, Irsan; Nugraha, Agus Bambang
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 2 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i2.7477

Abstract

The purpose of this research is to determine the role and responsibilities of legal aid institutions in trademark disputes in Indonesia. The method used is qualitative research, specifically normative legal research. The approach used is a legislative and conceptual approach. The data obtained indirectly from primary, secondary, and tertiary legal materials such as the 2016 Law No. 20, books, and legal research journals. The data collection to solve this problem is done through documentary or library research, using snowball sampling technique, by tracing legal regulations sources in the field of trademarks. After collecting the data, it is analyzed qualitatively. This technique involves studying legal materials or literature to provide an understanding of the research topic and help the writer draw accurate conclusions. The research findings conclude that legal aid institutions (LAI) play a strategic role in assisting individuals or groups, including businesses or other organizations, in resolving legal problems they face. LAIs can provide professional assistance in resolving trademark disputes, making the resolution process easier. In trademark disputes, LAIs can provide advocacy and assistance in the resolution process, including litigation or settlement outside the court. Thus, LAIs can ensure that the rights of parties involved in trademark disputes are protected and fulfilled in a professional and lawful manner.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PROGRAM PAKET LAYANAN (PAKLAY) SATU HARI JADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA JATIROYO, KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR Diana Sukorina; Ana Mayasari; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9352

Abstract

Salah satu wilayah Karanganyar yang menyediakan layanan administrasi kependudukan adalah Jatiroyo. Selain itu, masyarakat mengeluh tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan saat ini dengan pemanfaatan Paklay Komplit karena masih ada beberapa kendala dan hambatan. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengambilan sampel ini, metode pengambilan sampel purposive digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara. Reduction, presentation, and conclusion are the three stages of data analysis. Peneliti hanya menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paklay Kantor Desa Jatiroyo telah memberikan layanan administrasi kependudukan yang memenuhi standar kualitas, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian indikator kualitas yang efektif dan responsif. Keunggulan termasuk ketepatan dalam pelayanan, ketepatan waktu, dan kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Kantor Desa Jatiroyo memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hasilnya adalah bidang administrasi kependudukan memberikan layanan yang baik dalam program paket layanan, atau paklay, dan dapat terus berkembang.
Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0 Putri Maha Dewi; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.65 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4042

Abstract

Abstrak Terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini,institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Keberadaan Fintech membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan cepat. Fintech kini berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi revolusi industry 5.0. Kata Kunci: Minat Financial Technology, Revolusi Industri 5.0 Abstract The creation of a stable financial system that benefits all levels of society. In this regard, financial institutions play an important role through their intermediary function to promote economic growth, income distribution, poverty alleviation and the achievement of financial system stability. Just industry finance that is growing very rapidly is not necessarily accompanied by access to finance adequate finance. In fact, access to financial services is a prerequisite. The involvement of the wider community in the economic system is important. The existence of Fintech makes the process of financial transactions more practical and faster. Fintech is now developing all over the world, including Indonesia in the face of the 5.0 industrial revolution. Keywords: Interest in Financial Technology, Industrial Revolution 5.0
Civil Legal Assistance for Vulnerable Communities: Protecting Civil Rights in the Community Flora, Henny Saida; Hartawati, A.; Akhyar, Cut Fadhlan; Abrori, Abrori; Dewi, Putri Maha
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i1.605

Abstract

This article examines the critical role of civil legal assistance in protecting the rights of vulnerable populations, including women, children, indigenous peoples, and persons with disabilities. Despite existing legal frameworks and recent advancements in legal aid provision, significant barriers persist that hinder access to justice for these groups. Through a qualitative analysis of recent literature and case studies from various regions, this study highlights successful models of community-based legal aid initiatives and the impact of non-governmental organizations in promoting social justice. The findings underscore the importance of increasing funding, raising public awareness, and utilizing technology to enhance access to legal resources. By addressing these challenges and implementing effective strategies, societies can ensure that all individuals, regardless of their background or circumstances, have the opportunity to assert their rights and seek justice. This article aims to contribute to ongoing discussions about equitable access to legal services and the necessity of empowering marginalized communities within the broader framework of human rights.
Legal Implications of Electronic Contracts in Civil Law: A Case Study in the Digital Era Simamora, Pinta N. S.; Ginting, Grenaldo; Rantung, Cindy Mariam Magdalena; Kaunang, Pingkan Dewi; Dewi, Putri Maha
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 3 (2025): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i3.1272

Abstract

This study explores the legal implications of electronic contracts (e-contracts) within the framework of Indonesian civil law, emphasizing the challenges and opportunities presented by digital transactions in the contemporary marketplace. Utilizing a qualitative research methodology, data were collected through literature reviews, document analysis, and semi-structured interviews with legal practitioners, academics, and e-commerce representatives. The findings reveal three key themes: Legal Validity, highlighting issues related to authentication and evidence admissibility; Legal Clarity, underscoring the need for specific regulations governing e-contracts and emerging technologies like smart contracts; and Consumer Protection, addressing jurisdictional complexities and the necessity for enhanced consumer awareness. The study concludes that while Indonesia recognizes e-contracts as legally binding, significant gaps remain in the regulatory framework that must be addressed to foster trust and innovation in the digital economy. Recommendations include developing clearer regulations, improving authentication processes, and strengthening consumer protection laws. This research contributes to the ongoing discourse on electronic contracting in Indonesia, providing insights that are essential for stakeholders navigating the evolving landscape of digital transactions.
The Role of Community Service in Promoting Access to Justice: A Case Study of Free Legal Services in Region E Flora, Henny Saida; Aiman, Muhammad; Lubis, Arief Fahmi; Puwa, Suryani Intan Pratiwi; Dewi, Putri Maha
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 1 (2025): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i1.1385

Abstract

This qualitative study explores the role of community service in enhancing access to justice through free legal aid programs in Region E, an area marked by socioeconomic disparities and limited legal resources. Using semi-structured interviews with 15 legal practitioners and 20 beneficiaries, along with documentary analysis of program reports from 2020 to 2025, the research investigates how these initiatives empower marginalized populations and address systemic barriers. The findings reveal three key themes: (1) empowerment through increased legal literacy, enabling beneficiaries to better understand and assert their rights; (2) building trust between communities and formal legal institutions by providing accessible, culturally sensitive services; and (3) persistent challenges including funding shortages, staffing limitations, and infrastructural constraints such as poor internet connectivity. The study highlights that free legal services not only resolve individual legal issues but also contribute to broader social awareness and collective empowerment. However, the sustainability and scalability of these programs depend on stronger institutional support and innovative approaches, such as digital outreach and partnerships with local authorities. This research contributes to the discourse on grassroots legal empowerment by providing empirical insights from a rural context often underrepresented in justice studies. The findings offer practical recommendations for policymakers, NGOs, and legal professionals aiming to improve justice accessibility through community-driven efforts. Ultimately, the study underscores the critical importance of community service initiatives in bridging justice gaps and fostering inclusive legal systems.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK: PENGARUH KEWIRAUSAHAAN DAN KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ana Mayasari; Harjono, Harjono; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewirausahaan dan kepemimpinan kewirausahaan berkontribusi dalam mendorong inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi administrasi pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana nilai-nilai kewirausahaan seperti inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko diterapkan dalam konteks birokrasi publik, serta bagaimana kepemimpinan yang adaptif dan visioner mempengaruhi perubahan sistem pelayanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa instansi pemerintahan daerah yang telah melaksanakan inovasi pelayanan publik secara signifikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam lingkungan birokrasi dapat memecah kebekuan struktural dan mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan kewirausahaan terbukti menjadi faktor kunci dalam membentuk budaya kerja yang kolaboratif, berorientasi hasil, dan terbuka terhadap perubahan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi agenda reformasi birokrasi, yaitu perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan yang mendorong inovasi serta adopsi nilai-nilai kewirausahaan dalam sistem pemerintahan yang adaptif dan partisipatif
PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Fatma Ayu Jati Putri; Putri Maha Dewi; Yudhi Widyo Armono; Supriyono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap kontrak digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian elektronik umumnya dikenal sebagai Click Wrap Agreement, yang memiliki ciri khas seperti dibuat melalui surat elektronik (email), disusun dengan situs web atau platform daring, memfasilitasi pemindahan informasi dan layanan secara virtual, memuat pertukaran data digital (Electronic Data Interchange/EDI), serta menggunakan lisensi click wrap atau shrink wrap dalam pembuatannya melalui internet. Penegakan hukum kontrak digital ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan kesepakatan para pihak bisa dilaksanakan dengansistem elektronik, namun keabsahannya tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) , yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal, serta asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, dan kepastian hukum
Co-Authors Abrori, Abrori Adhy Nugraha Aditya Restu Hapriyanto Agus Bambang Nugraha Aiman, Muhammad Alifia Wilandria Putri Andik Cahyo Wahyu Putra Pratama Anik Nursiti Arie Purnomosidi Arief Fahmi Lubis Ashinta Sekar Bidari Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Asriadi Zainuddin Bakdo Lasito Aji Bakdo Lasito Aji Berlian Sesaria Bidari, Ashinta Sekar Buana, Nimas Cahya Fitra Gemilang Cindy Mariam Magdalena Rantung Cindy Rantung Cut Fadhlan Akhyar Darmawati Darmawati Desi Syamsiah Diana Sukorina Diego Romario De Fretes Fatma Ayu Jati Fatma Ayu Jati Putri Fatma Ayu Jati Putri Febri Atikawati Wiseno Putri Fernando Aji Giyatmoko Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Grenaldo Ginting Greynia Mutiara Sari Hapriyanto, Aditya Restu Harjono Harjono Hartawati, A. Henny Saida Flora Herjuno Ariwibowo Arifin Herwin Sulistyowati, SH,MH Icha Hanifah Razzak Imam Hanafi Intizam, Ikhsan Irsan Rahman, Irsan Ismawati Septiningsih Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Karmina Siska Karmina Siska Leo Mada Kusuma Lilik Warsito Margiyanti, Margiyanti Mayasari, Ana Muhamad Cahaya Qodri Muhammad Ismail Sholeh Muhammadong Muhammadong Musthofa Abdul Majiid Novita Alfiani Novita Alfiani Pambuko Bayu Laksono Pingkan Dewi Kaunang Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Dwi Kurniawan Restu Aji Mahendra Septiningsih, Ismawati Sri Mulyono Sumarna, Dadang SUMARWOTO Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. SUPRIYONO Supriyono Supriyono Suryani Intan Pratiwi Puwa Susilowardani Syamsiah, Desi Yudhi Widyo Armono Yuliana Saputri Yuniar Sabdaningtyas Zia Aftab