Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Muhamad Cahaya Qodri; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 2: Oktober 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.
UTILIZING THE IMPLEMENTATION OF TAX LAWS FOR THE WELFARE OF THE PEOPLE BASED ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY Putri Maha Dewi
Acceleration: Multidisciplinary Research Journal Vol. 1 No. 02 (2023): Acceleration: Multidisciplinary Research Journal
Publisher : PT Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/amrj.v1i02.11

Abstract

Tax Law is one instrument economy a country become more stand out since cross trading enter globalization economy. To carry out government in every country is needed various kinds of support funds because without adequate financial support for the program of activities government No can optimally realize. Required funds in management government No little, so need Lots sources receipt of funds, moreover, accompanied with activity development. Fees Alone is Name set that includes taxes, levies, donations, monopolies, and levies other. Several reception governments such, if simplified can distinguished on reception tax and non- tax revenue. Fees tax to match the principle of equality and achieve a sense of balance as well as justice society, then need something effort legal coercion as such stated in Article 23 paragraph (2) of the 1945 Constitution which has amended in Article 23A amendment to III of the 1945 Constitution. The importance of payment taxes, benefits from payment taxes, and sanctions to be imposed If must tax No obey not enough promulgated by the government to public as must tax. because That is regulation and sanctions related avoidance tax need more emphasized so that give effect wary for dodger’s tax.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CONSUMER AGREEMENTS AND ITS INFLUENCE ON THE VALIDITY OF CONTRACTS ARE LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA Dewi, Putri Maha; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.9271

Abstract

This article discusses the civil aspect in contract cases, which are used by many people in various business collaborations. This article uses a normative research method, and uses a statutory approach. The provisions limiting the authority to make this exoneration clause have not been explicitly regulated. The only provision is the UUPK, although it uses the term standard clause which turns out to be different in meaning from the exoneration clause. In this case the standard clause is defined as a clause made unilaterally by the business actor, but its contents may not lead to an exoneration clause. Meanwhile, the exoneration clause as explained earlier is a clause that contains an attempt to limit, or even completely eliminate, the responsibility that should be borne by one of the parties, in this case the business actor. Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law so that the achievement of business/economic development goals in Indonesia is achieved in accordance with the values ​​of justice of the Indonesian people.
Legal Protection of Copyright and Trademark Rights In the Goods Business Aditya Restu Hapriyanto; Desi Syamsiah; Putri Maha Dewi
Journal Equity of Law and Governance Vol. 5 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.5.1.10102.106-112

Abstract

This research explores various aspects of legal protection for copyright and trademark rights in the goods business, as well as efforts to strengthen this protection. This study aims to answer several key questions, including the effectiveness of existing legal frameworks in protecting copyright and trademarks, as well as the challenges faced in enforcing these rights in the global marketplace. This research specifically identifies gaps in regulation and problems such as inconsistent law enforcement, inadequate protection of new innovations, and difficulties in effectively addressing rights violations. By detailing these issues, this study aims to provide strategic recommendations that can address deficiencies in current legal protection and increase support for rights owners in the goods industry. Effective legal protection in these areas supports innovation and creativity, fosters consumer trust, and contributes to economic growth. However, the enforcement of these rights faces challenges, especially with the rise of digital platforms and global markets, which can complicate both infringement and enforcement processes.
Tinjauan Yuridis Hak Atas Anak Angkat dalam Pembagain Harta Haris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia: (Studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg) Buana, Nimas; Maha Dewi, Putri; Sumarwoto
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 3 No. 3 (2023): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jurkim.v3i3.13734

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia dan mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus hak anak angkat dalam pembagian harta warisan pada putusan nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kajian pada penelitian normatif adalah bersumber pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa anak angkat juga bisa mendapatkan warisan berupa wasiat wajibah. Pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. Di dalam KUH Perdata Staatsblad 1917 No. 129 anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Karangnyar) Musthofa Abdul Majiid; Putri Maha Dewi; Arie Purnomosidi; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah zat atau obat yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi jika digunakan dengan tidak semestinya atau tidak dikonsumsi sesuai dengan standar medis maka akan menyebabkan efek negatif bagi individu atau masyarakat terutama pada generasi muda yang merupakan calon penerus bangsa. Peredaran ilegal narkoba beserta penyalahgunaannya akan melemahkan kehidupan dan nilai budaya bangsa serta akan melemahkan ketahanan secara nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, yaitu pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Karanganyar berlandaskan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Roles and Responsibilities of Legal Aid Institutions in Trademark Disputes in Indonesia Dewi, Putri Maha; Sumarna, Dadang; Intizam, Ikhsan; Rahman, Irsan; Nugraha, Agus Bambang
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 2 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i2.7477

Abstract

The purpose of this research is to determine the role and responsibilities of legal aid institutions in trademark disputes in Indonesia. The method used is qualitative research, specifically normative legal research. The approach used is a legislative and conceptual approach. The data obtained indirectly from primary, secondary, and tertiary legal materials such as the 2016 Law No. 20, books, and legal research journals. The data collection to solve this problem is done through documentary or library research, using snowball sampling technique, by tracing legal regulations sources in the field of trademarks. After collecting the data, it is analyzed qualitatively. This technique involves studying legal materials or literature to provide an understanding of the research topic and help the writer draw accurate conclusions. The research findings conclude that legal aid institutions (LAI) play a strategic role in assisting individuals or groups, including businesses or other organizations, in resolving legal problems they face. LAIs can provide professional assistance in resolving trademark disputes, making the resolution process easier. In trademark disputes, LAIs can provide advocacy and assistance in the resolution process, including litigation or settlement outside the court. Thus, LAIs can ensure that the rights of parties involved in trademark disputes are protected and fulfilled in a professional and lawful manner.
Legal Certainty and Procedural Justice in Land Management in Indonesia: Ensuring Rights Protection and Effective Dispute Resolution Sabdaningtyas, Yuniar; Dewi, Putri Maha
Mimbar Keadilan Vol. 17 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v17i2.11475

Abstract

Land disputes are a persistent issue in many countries, including Indonesia, often complicated by conflicting land certificates and ambiguous regulations. This article explores the multifaceted aspects of resolving such disputes, emphasizing the pivotal role of land certificates in achieving legal certainty. In addressing these challenges, the research employs the juridical-normative legal method to analyze the complexities inherent in land dispute resolution. A significant finding is that disputes involving dual certificates frequently entail multiple stakeholders, necessitating a meticulous determination of rights and liabilities among the parties involved. Thus, the principle of dignified justice becomes paramount in adjudicating these disputes, ensuring equitable outcomes for all parties. The prevalence of dual certificates exacerbates legal uncertainty for landholders, undermining the efficacy of certificates as conclusive evidence of ownership. Consequently, there is a pressing need for legislative reforms aimed at fortifying the validity and indisputability of land certificates. Strengthening the legal framework is essential to uphold the integrity of property rights and enhance confidence in the judicial process. Agrarian reform emerges as a pivotal strategy in addressing these issues, offering a systematic approach to resolve disputes and establish robust legal frameworks. By reforming existing regulations, stakeholders can mitigate ambiguities and streamline processes, thereby fostering an environment conducive to sustainable development and equitable land distribution. Effective resolution of land disputes hinges upon collaborative efforts among diverse stakeholders, including government bodies, legal institutions, and community representatives. These collaborations are instrumental in devising comprehensive strategies that promote legal certainty and uphold justice.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PROGRAM PAKET LAYANAN (PAKLAY) SATU HARI JADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA JATIROYO, KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR Diana Sukorina; Ana Mayasari; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9352

Abstract

Salah satu wilayah Karanganyar yang menyediakan layanan administrasi kependudukan adalah Jatiroyo. Selain itu, masyarakat mengeluh tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan saat ini dengan pemanfaatan Paklay Komplit karena masih ada beberapa kendala dan hambatan. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengambilan sampel ini, metode pengambilan sampel purposive digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara. Reduction, presentation, and conclusion are the three stages of data analysis. Peneliti hanya menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paklay Kantor Desa Jatiroyo telah memberikan layanan administrasi kependudukan yang memenuhi standar kualitas, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian indikator kualitas yang efektif dan responsif. Keunggulan termasuk ketepatan dalam pelayanan, ketepatan waktu, dan kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Kantor Desa Jatiroyo memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hasilnya adalah bidang administrasi kependudukan memberikan layanan yang baik dalam program paket layanan, atau paklay, dan dapat terus berkembang.
Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0 Putri Maha Dewi; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.65 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4042

Abstract

Abstrak Terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini,institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Keberadaan Fintech membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan cepat. Fintech kini berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi revolusi industry 5.0. Kata Kunci: Minat Financial Technology, Revolusi Industri 5.0 Abstract The creation of a stable financial system that benefits all levels of society. In this regard, financial institutions play an important role through their intermediary function to promote economic growth, income distribution, poverty alleviation and the achievement of financial system stability. Just industry finance that is growing very rapidly is not necessarily accompanied by access to finance adequate finance. In fact, access to financial services is a prerequisite. The involvement of the wider community in the economic system is important. The existence of Fintech makes the process of financial transactions more practical and faster. Fintech is now developing all over the world, including Indonesia in the face of the 5.0 industrial revolution. Keywords: Interest in Financial Technology, Industrial Revolution 5.0
Co-Authors Abrori, Abrori Adhy Nugraha Aditya Restu Hapriyanto Agus Bambang Nugraha Aiman, Muhammad Aji Mahendra, Restu Ana Mayasari Andik Cahyo Wahyu Putra Pratama Anik Nursiti Arie Purnomosidi Arief Fahmi Lubis Ariwibowo Arifin, Herjuno Ashinta Sekar Bidari Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Asriadi Zainuddin Bakdo Lasito Aji Bakdo Lasito Aji Berlian Sesaria Bidari, Ashinta Sekar Buana, Nimas Cahya Fitra Gemilang Cindy Mariam Magdalena Rantung Cindy Rantung Cut Fadhlan Akhyar Darmawati Darmawati Desi Syamsiah Diana Sukorina Diego Romario De Fretes Fatma Ayu Jati Fatma Ayu Jati Putri Febri Atikawati Wiseno Putri Fernando Aji Giyatmoko Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Grenaldo Ginting Greynia Mutiara Sari Hapriyanto, Aditya Restu Harjono Harjono Hartawati, A. Henny Saida Flora Herwin Sulistyowati, SH,MH Icha Hanifah Razzak Imam Hanafi Intizam, Ikhsan Irsan Rahman, Irsan ITOK DWI KURNIAWAN Karmina Siska Karmina Siska Lilik Warsito Mada Kusuma, Leo Margiyanti, Margiyanti Muhamad Cahaya Qodri Muhammadong Musthofa Abdul Majiid Novita Alfiani Novita Alfiani Novita Iskawati Pambuko Bayu Laksono Pingkan Dewi Kaunang Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Pringgo Dwi Kurniawan, Pringgo Dwi Kurniawan Sabdaningtyas, Yuniar Septiningsih, Ismawati Sri Mulyono Sumarna, Dadang SUMARWOTO Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. SUPRIYONO Supriyono Supriyono Suryani Intan Pratiwi Puwa Susilowardani Syamsiah, Desi Wahyu Setiyadi, Ghalih Wilandria Putri, Alifia Yudhi Widyo Armono Yuliana Saputri