Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGGUNAAN SAKSI VERBALISAN PADA PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN Novita Iskawati; Putri Mahadewi
Verstek Vol 11, No 2: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.72102

This article analyzes the use of verbal witnesses at proving the case of theft in a situation that burdens the Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng. The purpose of this article was to determine the compatibility between the use of verbal witness thereof theft in a situation that burdens the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Law of the Criminal Procedure or Book of the Crime Law of the Crime Event (KUHAP). This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied with a case approach. The type of legal material used is primary and secondary legal material, in terms of document literature studies or literature, and techniques for legal material analysis using the deductive cylogism method. The results showed that the compatibility of the use of verbal witnesses in proving the case of theft in a situation that burdens in Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng with KUHAP based on the provisions of Article 163 KUHAP where the witness’s information at the trial is different from investigation report, so the chairman of the panel of judges can ask information about the difference, in this case the judge asked to present verbal witness and the position of verbal witness in proving the error more to complementary evidence that doesn’t stand alone and become clue evidence in accordance the Article 184 KUHAP.Keywords: Clue; Proving; Verbal Witness.

PERAN RETRIBUSI OBYEK WISATA EDUPARK INTAN PARI BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2022 Fernando Aji Giyatmoko; Putri Maha Dewi; Novita Alfiani
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui konstribusi retribusi obyek wisata edupark Intan Pari bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021-2022 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar dari hasil Retribusi tempat Rekreasi mengalami peningkatan dari 2021-2022. Dari hasil Retribusi tersebut disimpulkan bahwa dari bidang Pariwisata khususnya obyek wisata Edupark Intanpari dapat berperan sebagai penyumbang pemasukan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun, dalam hal ini dapat menjadi faktor pendorong pembangunan dan menjadi andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KATOLIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PRESFEKTIF HUKUM KANONIK Bakdo Lasito Aji; Putri Maha Dewi; Febri Atikawati Wiseno Putri
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 8: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama lagi seperti saat adanya perkawinan dan harus saling berpisah satu sama lain untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Hal ini menunjukan apaila perceraian hidup dilakukan maka harus atas keputusan Pengadilan, agar perceraian tersebut berkekuatan hukum. Perceraian bukan hanya memiliki hubungan dengan negara saja melainkan Agama juga berperan dalam perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif Adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa perceraianan di atur oleh Hukum Positif seperti yang tertuang Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pula hukum agama yang mengatur mengenai percerain, salah satunya Hukum Kanonik dalam agama Katolik yang mengatur aturan mengenai perceraian atau pemutusan ikatan. Adanya dua sumber hukum antara sumber hukum positif dan sumber hukum agama, yaitu Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik menimbulkan implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda yang mana Hukum Positif memperbohkan adanya suatu perceraian sedangkan Hukum Kanonik dengan tegas menolak adanya suatu perceraian. Hal ini menjadiakan menjadikan pasangan suami istri Katolik yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Negeri tidak bisa melangsungkan pernikahan baru secara resmi dalam Gereja Katolik karena perkawinan yang putus cerai di Pengadilan Negeri status perkawinan masih dianggap sah dan tak terceraikan di Gereja Katolik. hal ini menjadikan kedua pasangan suami istrii Katolik itu masih memiliki kedudukan sebagai suami istri dalam Gereja Katolik. Kedudukan sebagai pasangan suami istri yang masih melekat pada pasangan Katolik yang bercerai secara sipil lewat Pengadilan Negeri menjadikan pasanagan suami isteri Katolik tersebut tidak dapat melakukan perkawinan lagi dalam Gereja Katolik karena perkawinan sebelumnya masih dianggap sah daan belum terceraikan oleh Gereja Katolik.

KAJIAN YURIDIS KEMIRIPAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG PRODUK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023) Yuliana Saputri; Putri Maha Dewi; Novita Alfiani
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 9: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Persoalan merek di bidang perdagangan ini menjadi perosalan yang banyak ditemukan. Setiap tahun dengan kasus yang sama yaitu karena adanya persamaan pokokny atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah lebih dulu terdaftar untuk barang/jasa yang sejenis. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MS GLOW (PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA) melawan PS GLOW (PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA), dikarenakan sengketa merek, dimana sebelumnya pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn memutusakn bahwa mengabulkan sebagian gugatan MS GLOW dan menyatakan bahwa MS GLOW pemilik satu-satunya dan pendaftar pertama (first to use) tetapi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan PS GLOW, menyatakan PS GLOW memiliki hak eksklusif atas penggunaan mereknya, dan menyatakan bahwa MS GLOW mempunyai kesamaan atas PS GLOW padahal MS GLOW lebih dulu menggunakan merek dagangnya. Oleh karena itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 MS GLOW mengajukan kasasi atas ketidakterimaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menyatakan permohonan kasasi yang disampaikan PS GLOW tidak cukup alasan untuk dikabulkan

CHALLENGES IN ENFORCING HATE SPEECH LAWS IN INDONESIAN POLITICS Diego Romario De Fretes; Asriadi Zainuddin; Darmawati Darmawati; Muhammadong Muhammadong; Putri Maha Dewi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/injoss.v2i3.89

Enforcing hate speech laws in Indonesian politics has posed significant challenges in the past. These challenges have impeded the effective implementation of legal measures designed to address hate speech and ensure a fair and inclusive political environment. One of the key challenges was the need for a clear and comprehensive legal framework. Historically, hate speech laws in Indonesia were criticized for being vague and open to interpretation, leading to inconsistent application and potential bias in enforcement. The absence of specific guidelines and criteria for identifying hate speech hindered the prosecution process. Political pressures and biases also posed significant obstacles to enforcing hate speech laws. The influence of political affiliations and interests often interfered with objective decision-making, leading to selective enforcement or leniency based on political considerations. This compromised the impartiality and independence of the enforcement process. Moreover, limited capacity and training among law enforcement agencies and judicial institutions created further hurdles. There needs to be more understanding of hate speech issues, lack of expertise in investigating and prosecuting such cases, and inadequate resources hampering the effective implementation of hate speech laws. These challenges in enforcing hate speech laws in Indonesian politics have hindered the protection of fundamental rights, fostered polarization, and undermined the inclusive nature of the political discourse. Addressing these challenges requires comprehensive legal reforms, capacity building for law enforcement and judicial institutions, and strategies that effectively tackle hate speech in the digital realm.

UNDERSTANDING THE SCIENCE OF GLOBAL WARMING AND ITS HEALTH IMPACTS: QUALITATIVE STUDY Sri Mulyono; Putri Maha Dewi; Sumarwoto Sumarwoto; Herwin Sulistyowati; Imam Hanafi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Due to its potential effects on health, global warming is a pressing environmental problem that has received much attention recently. This qualitative study aims to get experts' perspectives on the science behind global warming and its effects on health. Ten experts in climate change, public health, and environmental science participated in semi-structured interviews to gather the data. A thematic approach was used to analyze the data, which involved coding the data for themes and sub-themes. The examination uncovered that a worldwide temperature alteration is fundamentally brought about by human exercises, especially the outflow of ozone-depleting substances. The effects of a dangerous atmospheric deviation include an expanded commonness of respiratory infections, cardiovascular sicknesses, heat-related diseases, and emotional well-being issues. Additionally, the experts emphasized the disproportionate impact of global warming on vulnerable populations, such as low-income communities, indigenous groups, and developing nations. To relieve the impacts of a worldwide temperature alteration, the specialists recommended a few procedures, including decreasing ozone-depleting substance outflows, advancing energy productivity and environmentally friendly power, executing a green framework, and expanding public mindfulness and training. However, they also acknowledged the difficulties of implementing these strategies, especially in the face of political and economic obstacles. In general, this study offers valuable insights into the science of global warming and the effects it has on health. According to the findings, immediate action is required to address the effects of global warming on health, particularly in vulnerable populations. The study emphasizes the significance of interdisciplinary collaborations and the necessity for policymakers to place public health at the forefront of strategies for reducing the effects of climate change and adapting to it.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Muhamad Cahaya Qodri; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Muhamad Cahaya Qodri; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 2: Oktober 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE Margiyanti Margiyanti; Putri Maha Dewi; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 9: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online di marketplace Shopee. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dalam jual beli online atau e-commerce melalui marketplace Shopee masih ditemui penjual yang cidera janji atau wanprestasi dengan disengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi yang sering terjadi seperti penjual lalai mengirimkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya sehingga konsumen juga mengalami keterlambatan menerima barang tersebut, ada juga penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi barang yang dicantumkan di dalam deskripsi iklan, dan data pribadi pembeli yang diberikan kepada penjual guna keperluan transaksi. Karena transaksi jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal-hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Jawabannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH UMROH HILAL AL KHAIR TOUR AND TRAVEL SUKOHARJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Anik Nursiti; Putri Maha Dewi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 10: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh Biro Perjalanan Umroh bagi jamaah umroh Hilal Al Khair Tour and Travel Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo dalam penyelenggaraan ibadah umroh sudah sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu perlindungan hukum, keamanan, serta perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan serta kesehatan. Terkait dengan perlindungan hukum, pihak Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo terkait dengan tidak berangkatnya jamaah umroh dan pembatalan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo, maka biaya atau paket yang sudah dibayarkan oleh jamaah akan dikembalikan secara penuh atau full. Hal tersebut terlihat ketika terjadi pembatalan pemberangkatan jamaah umroh pada saat pandemic Covid 19 pada beberapa tahun yang lalu.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search