Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.594
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PROSEDING SEMINAR UNSA RECHTSTAAT Mimbar Keadilan Badamai Law Journal Jurnal Privat Law Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Humanities and Social Studies jurnal ilmiah hospitality Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Kewarganegaraan Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Abdimas Indonesian Journal Media Bina Ilmiah International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) IIJSE Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Putri Maha Dewi, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DINAMIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ERA DIGITAL Putri Maha Dewi; Desi Syamsiah; Karmina Siska
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 9: April 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/mbi.v17i9.374

Abstract

Marriage is the union of two families that is legalized by society, law and religion. Provisions regarding marriage have been regulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 which is referred to as the Marriage Law. The Marriage Law stipulates that the minimum age limit for the two prospective brides to be able to marry is 19 (nineteen) years. If in the implementation of marriage, one or both of them is not yet 19 years old, then the event is referred to as underage marriage. The occurrence of this phenomenon is motivated by various things, one of which is digital technology. If there is a deviation from the provisions of the time limit, the marriage may be carried out on condition that it obtains permission from the court in advance. This study aims to determine how the dynamics of underage marriage in the digital era. This paper uses a normative legal research method that examines secondary data. The results of this study indicate that in this digital era the number of underage marriages has increased significantly, especially during the COVID-19 pandemic which requires educational activities to be carried out online. This can be seen from the request for a marriage dispensation submitted to the court which occurred during the COVID-19 pandemic.
URGENSI PENGATURAN HUKUM DALAM PRAKTEK MONOPOLI SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG BERETIKA (PERFECT COMPETITION) Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15814

Abstract

Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Salah satu yang sedang berkembang di Indonesia adalah perdagangan di sektor usaha ritel. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (library reseach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang selanjutnya akan dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dimaksud dalam praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, dan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Selain itu, praktik monopoli yang diharamkan dalam Undang-Undang adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar persaingan sempurna (Perfect Competition). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan di perjual belikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
PERAN RETRIBUSI OBYEK WISATA EDUPARK INTAN PARI BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2022 Fernando Aji Giyatmoko; Putri Maha Dewi; Novita Alfiani
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui konstribusi retribusi obyek wisata edupark Intan Pari bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021-2022 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar dari hasil Retribusi tempat Rekreasi mengalami peningkatan dari 2021-2022. Dari hasil Retribusi tersebut disimpulkan bahwa dari bidang Pariwisata khususnya obyek wisata Edupark Intanpari dapat berperan sebagai penyumbang pemasukan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun, dalam hal ini dapat menjadi faktor pendorong pembangunan dan menjadi andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.
TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KATOLIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PRESFEKTIF HUKUM KANONIK Bakdo Lasito Aji; Putri Maha Dewi; Febri Atikawati Wiseno Putri
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 8: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama lagi seperti saat adanya perkawinan dan harus saling berpisah satu sama lain untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Hal ini menunjukan apaila perceraian hidup dilakukan maka harus atas keputusan Pengadilan, agar perceraian tersebut berkekuatan hukum. Perceraian bukan hanya memiliki hubungan dengan negara saja melainkan Agama juga berperan dalam perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif Adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa perceraianan di atur oleh Hukum Positif seperti yang tertuang Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pula hukum agama yang mengatur mengenai percerain, salah satunya Hukum Kanonik dalam agama Katolik yang mengatur aturan mengenai perceraian atau pemutusan ikatan. Adanya dua sumber hukum antara sumber hukum positif dan sumber hukum agama, yaitu Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik menimbulkan implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda yang mana Hukum Positif memperbohkan adanya suatu perceraian sedangkan Hukum Kanonik dengan tegas menolak adanya suatu perceraian. Hal ini menjadiakan menjadikan pasangan suami istri Katolik yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Negeri tidak bisa melangsungkan pernikahan baru secara resmi dalam Gereja Katolik karena perkawinan yang putus cerai di Pengadilan Negeri status perkawinan masih dianggap sah dan tak terceraikan di Gereja Katolik. hal ini menjadikan kedua pasangan suami istrii Katolik itu masih memiliki kedudukan sebagai suami istri dalam Gereja Katolik. Kedudukan sebagai pasangan suami istri yang masih melekat pada pasangan Katolik yang bercerai secara sipil lewat Pengadilan Negeri menjadikan pasanagan suami isteri Katolik tersebut tidak dapat melakukan perkawinan lagi dalam Gereja Katolik karena perkawinan sebelumnya masih dianggap sah daan belum terceraikan oleh Gereja Katolik.
KAJIAN YURIDIS KEMIRIPAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG PRODUK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023) Yuliana Saputri; Putri Maha Dewi; Novita Alfiani
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 9: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan merek di bidang perdagangan ini menjadi perosalan yang banyak ditemukan. Setiap tahun dengan kasus yang sama yaitu karena adanya persamaan pokokny atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah lebih dulu terdaftar untuk barang/jasa yang sejenis. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MS GLOW (PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA) melawan PS GLOW (PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA), dikarenakan sengketa merek, dimana sebelumnya pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn memutusakn bahwa mengabulkan sebagian gugatan MS GLOW dan menyatakan bahwa MS GLOW pemilik satu-satunya dan pendaftar pertama (first to use) tetapi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan PS GLOW, menyatakan PS GLOW memiliki hak eksklusif atas penggunaan mereknya, dan menyatakan bahwa MS GLOW mempunyai kesamaan atas PS GLOW padahal MS GLOW lebih dulu menggunakan merek dagangnya. Oleh karena itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 MS GLOW mengajukan kasasi atas ketidakterimaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menyatakan permohonan kasasi yang disampaikan PS GLOW tidak cukup alasan untuk dikabulkan
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI SAKSI MAHKOTA PADA TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Icha Hanifah Razzak; Putri Maha Dewi
Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.73296

Abstract

This study aims to determine whether the crown witness was considered by the judge in proving the crime of assisting premeditated murder in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This research uses a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this legal research is literature study. The results of this study indicate that in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil, the crown witness was considered by the judge. The use of crown witnesses is allowed while still observing the provisions in submitting crown witnesses. These provisions are the separation of case files, lack of evidence, and criminal acts in the form of participation. The judge's consideration in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil which uses a crown witness is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. Based on the evidence submitted by the public prosecutor which was strengthened by the testimony of the crown witness, the judge was convinced that the criminal act had actually occurred and the defendant was the one guilty of committing it. The use of crown witnesses in this case was able to facilitate the judge in imposing punishment on the defendant who helped commit premeditated murder.Keywords: Crown Witness; Evidence; Judge's Consideration
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Muhamad Cahaya Qodri; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Muhamad Cahaya Qodri; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 2: Oktober 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.
UTILIZING THE IMPLEMENTATION OF TAX LAWS FOR THE WELFARE OF THE PEOPLE BASED ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY Putri Maha Dewi
Acceleration: Multidisciplinary Research Journal Vol. 1 No. 02 (2023): Acceleration: Multidisciplinary Research Journal
Publisher : PT Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/amrj.v1i02.11

Abstract

Tax Law is one instrument economy a country become more stand out since cross trading enter globalization economy. To carry out government in every country is needed various kinds of support funds because without adequate financial support for the program of activities government No can optimally realize. Required funds in management government No little, so need Lots sources receipt of funds, moreover, accompanied with activity development. Fees Alone is Name set that includes taxes, levies, donations, monopolies, and levies other. Several reception governments such, if simplified can distinguished on reception tax and non- tax revenue. Fees tax to match the principle of equality and achieve a sense of balance as well as justice society, then need something effort legal coercion as such stated in Article 23 paragraph (2) of the 1945 Constitution which has amended in Article 23A amendment to III of the 1945 Constitution. The importance of payment taxes, benefits from payment taxes, and sanctions to be imposed If must tax No obey not enough promulgated by the government to public as must tax. because That is regulation and sanctions related avoidance tax need more emphasized so that give effect wary for dodger’s tax.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CONSUMER AGREEMENTS AND ITS INFLUENCE ON THE VALIDITY OF CONTRACTS ARE LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA Dewi, Putri Maha; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.9271

Abstract

This article discusses the civil aspect in contract cases, which are used by many people in various business collaborations. This article uses a normative research method, and uses a statutory approach. The provisions limiting the authority to make this exoneration clause have not been explicitly regulated. The only provision is the UUPK, although it uses the term standard clause which turns out to be different in meaning from the exoneration clause. In this case the standard clause is defined as a clause made unilaterally by the business actor, but its contents may not lead to an exoneration clause. Meanwhile, the exoneration clause as explained earlier is a clause that contains an attempt to limit, or even completely eliminate, the responsibility that should be borne by one of the parties, in this case the business actor. Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law so that the achievement of business/economic development goals in Indonesia is achieved in accordance with the values ​​of justice of the Indonesian people.
Co-Authors Abrori, Abrori Adhy Nugraha Aditya Restu Hapriyanto Agus Bambang Nugraha Aiman, Muhammad Alifia Wilandria Putri Andik Cahyo Wahyu Putra Pratama Anik Nursiti Arie Purnomosidi Arief Fahmi Lubis Ashinta Sekar Bidari Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Asriadi Zainuddin Bakdo Lasito Aji Bakdo Lasito Aji Berlian Sesaria Bidari, Ashinta Sekar Buana, Nimas Cahya Fitra Gemilang Cindy Mariam Magdalena Rantung Cindy Rantung Cut Fadhlan Akhyar Darmawati Darmawati Desi Syamsiah Diana Sukorina Diego Romario De Fretes Fatma Ayu Jati Fatma Ayu Jati Putri Fatma Ayu Jati Putri Febri Atikawati Wiseno Putri Fernando Aji Giyatmoko Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Grenaldo Ginting Greynia Mutiara Sari Hapriyanto, Aditya Restu Harjono Harjono Hartawati, A. Henny Saida Flora Herjuno Ariwibowo Arifin Herwin Sulistyowati, SH,MH Icha Hanifah Razzak Imam Hanafi Intizam, Ikhsan Irsan Rahman, Irsan Ismawati Septiningsih Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Karmina Siska Karmina Siska Leo Mada Kusuma Lilik Warsito Margiyanti, Margiyanti Mayasari, Ana Muhamad Cahaya Qodri Muhammad Ismail Sholeh Muhammadong Muhammadong Musthofa Abdul Majiid Novita Alfiani Novita Alfiani Pambuko Bayu Laksono Pingkan Dewi Kaunang Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Dwi Kurniawan Restu Aji Mahendra Septiningsih, Ismawati Sri Mulyono Sumarna, Dadang SUMARWOTO Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. SUPRIYONO Supriyono Supriyono Suryani Intan Pratiwi Puwa Susilowardani Syamsiah, Desi Yudhi Widyo Armono Yuliana Saputri Yuniar Sabdaningtyas Zia Aftab