Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PROSEDING SEMINAR UNSA RECHTSTAAT Mimbar Keadilan Badamai Law Journal Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Humanities and Social Studies jurnal ilmiah hospitality Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Kewarganegaraan Journal Equity of Law and Governance Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Abdimas Indonesian Journal Media Bina Ilmiah International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) IIJSE Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal
Putri Maha Dewi, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DINAMIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ERA DIGITAL Putri Maha Dewi; Desi Syamsiah; Karmina Siska
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 9: April 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/mbi.v17i9.374

Abstract

Marriage is the union of two families that is legalized by society, law and religion. Provisions regarding marriage have been regulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 which is referred to as the Marriage Law. The Marriage Law stipulates that the minimum age limit for the two prospective brides to be able to marry is 19 (nineteen) years. If in the implementation of marriage, one or both of them is not yet 19 years old, then the event is referred to as underage marriage. The occurrence of this phenomenon is motivated by various things, one of which is digital technology. If there is a deviation from the provisions of the time limit, the marriage may be carried out on condition that it obtains permission from the court in advance. This study aims to determine how the dynamics of underage marriage in the digital era. This paper uses a normative legal research method that examines secondary data. The results of this study indicate that in this digital era the number of underage marriages has increased significantly, especially during the COVID-19 pandemic which requires educational activities to be carried out online. This can be seen from the request for a marriage dispensation submitted to the court which occurred during the COVID-19 pandemic.
URGENSI PENGATURAN HUKUM DALAM PRAKTEK MONOPOLI SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG BERETIKA (PERFECT COMPETITION) Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15814

Abstract

Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Salah satu yang sedang berkembang di Indonesia adalah perdagangan di sektor usaha ritel. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (library reseach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang selanjutnya akan dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dimaksud dalam praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, dan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Selain itu, praktik monopoli yang diharamkan dalam Undang-Undang adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar persaingan sempurna (Perfect Competition). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan di perjual belikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
PENGGUNAAN SAKSI VERBALISAN PADA PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN Novita Iskawati; Putri Mahadewi
Verstek Vol 11, No 2: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.72102

Abstract

This article analyzes the use of verbal witnesses at proving the case of theft in a situation that burdens the Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng. The purpose of this article was to determine the compatibility between the use of verbal witness thereof theft in a situation that burdens the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Law of the Criminal Procedure or Book of the Crime Law of the Crime Event (KUHAP). This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied with a case approach. The type of legal material used is primary and secondary legal material, in terms of document literature studies or literature, and techniques for legal material analysis using the deductive cylogism method. The results showed that the compatibility of the use of verbal witnesses in proving the case of theft in a situation that burdens in Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng with KUHAP based on the provisions of Article 163 KUHAP where the witness’s information at the trial is different from investigation report, so the chairman of the panel of judges can ask information about the difference, in this case the judge asked to present verbal witness and the position of verbal witness in proving the error more to complementary evidence that doesn’t stand alone and become clue evidence in accordance the Article 184 KUHAP.Keywords: Clue; Proving; Verbal Witness.
PERAN RETRIBUSI OBYEK WISATA EDUPARK INTAN PARI BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2022 Fernando Aji Giyatmoko; Putri Maha Dewi; Novita Alfiani
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui konstribusi retribusi obyek wisata edupark Intan Pari bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021-2022 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar dari hasil Retribusi tempat Rekreasi mengalami peningkatan dari 2021-2022. Dari hasil Retribusi tersebut disimpulkan bahwa dari bidang Pariwisata khususnya obyek wisata Edupark Intanpari dapat berperan sebagai penyumbang pemasukan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun, dalam hal ini dapat menjadi faktor pendorong pembangunan dan menjadi andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.
TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KATOLIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PRESFEKTIF HUKUM KANONIK Bakdo Lasito Aji; Putri Maha Dewi; Febri Atikawati Wiseno Putri
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 8: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama lagi seperti saat adanya perkawinan dan harus saling berpisah satu sama lain untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Hal ini menunjukan apaila perceraian hidup dilakukan maka harus atas keputusan Pengadilan, agar perceraian tersebut berkekuatan hukum. Perceraian bukan hanya memiliki hubungan dengan negara saja melainkan Agama juga berperan dalam perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif Adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa perceraianan di atur oleh Hukum Positif seperti yang tertuang Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pula hukum agama yang mengatur mengenai percerain, salah satunya Hukum Kanonik dalam agama Katolik yang mengatur aturan mengenai perceraian atau pemutusan ikatan. Adanya dua sumber hukum antara sumber hukum positif dan sumber hukum agama, yaitu Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik menimbulkan implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda yang mana Hukum Positif memperbohkan adanya suatu perceraian sedangkan Hukum Kanonik dengan tegas menolak adanya suatu perceraian. Hal ini menjadiakan menjadikan pasangan suami istri Katolik yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Negeri tidak bisa melangsungkan pernikahan baru secara resmi dalam Gereja Katolik karena perkawinan yang putus cerai di Pengadilan Negeri status perkawinan masih dianggap sah dan tak terceraikan di Gereja Katolik. hal ini menjadikan kedua pasangan suami istrii Katolik itu masih memiliki kedudukan sebagai suami istri dalam Gereja Katolik. Kedudukan sebagai pasangan suami istri yang masih melekat pada pasangan Katolik yang bercerai secara sipil lewat Pengadilan Negeri menjadikan pasanagan suami isteri Katolik tersebut tidak dapat melakukan perkawinan lagi dalam Gereja Katolik karena perkawinan sebelumnya masih dianggap sah daan belum terceraikan oleh Gereja Katolik.
KAJIAN YURIDIS KEMIRIPAN PEMAKAIAN MEREK DAGANG PRODUK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023) Yuliana Saputri; Putri Maha Dewi; Novita Alfiani
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 9: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan merek di bidang perdagangan ini menjadi perosalan yang banyak ditemukan. Setiap tahun dengan kasus yang sama yaitu karena adanya persamaan pokokny atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah lebih dulu terdaftar untuk barang/jasa yang sejenis. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MS GLOW (PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA) melawan PS GLOW (PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA), dikarenakan sengketa merek, dimana sebelumnya pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn memutusakn bahwa mengabulkan sebagian gugatan MS GLOW dan menyatakan bahwa MS GLOW pemilik satu-satunya dan pendaftar pertama (first to use) tetapi dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan PS GLOW, menyatakan PS GLOW memiliki hak eksklusif atas penggunaan mereknya, dan menyatakan bahwa MS GLOW mempunyai kesamaan atas PS GLOW padahal MS GLOW lebih dulu menggunakan merek dagangnya. Oleh karena itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 MS GLOW mengajukan kasasi atas ketidakterimaan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menyatakan permohonan kasasi yang disampaikan PS GLOW tidak cukup alasan untuk dikabulkan
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI SAKSI MAHKOTA PADA TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Icha Hanifah Razzak; Putri Maha Dewi
Verstek Vol 11, No 3: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.73296

Abstract

This study aims to determine whether the crown witness was considered by the judge in proving the crime of assisting premeditated murder in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This research uses a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this legal research is literature study. The results of this study indicate that in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil, the crown witness was considered by the judge. The use of crown witnesses is allowed while still observing the provisions in submitting crown witnesses. These provisions are the separation of case files, lack of evidence, and criminal acts in the form of participation. The judge's consideration in Decision Number 41/Pid.B/2021/PN Bil which uses a crown witness is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. Based on the evidence submitted by the public prosecutor which was strengthened by the testimony of the crown witness, the judge was convinced that the criminal act had actually occurred and the defendant was the one guilty of committing it. The use of crown witnesses in this case was able to facilitate the judge in imposing punishment on the defendant who helped commit premeditated murder.Keywords: Crown Witness; Evidence; Judge's Consideration
CHALLENGES IN ENFORCING HATE SPEECH LAWS IN INDONESIAN POLITICS Diego Romario De Fretes; Asriadi Zainuddin; Darmawati Darmawati; Muhammadong Muhammadong; Putri Maha Dewi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/injoss.v2i3.89

Abstract

Enforcing hate speech laws in Indonesian politics has posed significant challenges in the past. These challenges have impeded the effective implementation of legal measures designed to address hate speech and ensure a fair and inclusive political environment. One of the key challenges was the need for a clear and comprehensive legal framework. Historically, hate speech laws in Indonesia were criticized for being vague and open to interpretation, leading to inconsistent application and potential bias in enforcement. The absence of specific guidelines and criteria for identifying hate speech hindered the prosecution process. Political pressures and biases also posed significant obstacles to enforcing hate speech laws. The influence of political affiliations and interests often interfered with objective decision-making, leading to selective enforcement or leniency based on political considerations. This compromised the impartiality and independence of the enforcement process. Moreover, limited capacity and training among law enforcement agencies and judicial institutions created further hurdles. There needs to be more understanding of hate speech issues, lack of expertise in investigating and prosecuting such cases, and inadequate resources hampering the effective implementation of hate speech laws. These challenges in enforcing hate speech laws in Indonesian politics have hindered the protection of fundamental rights, fostered polarization, and undermined the inclusive nature of the political discourse. Addressing these challenges requires comprehensive legal reforms, capacity building for law enforcement and judicial institutions, and strategies that effectively tackle hate speech in the digital realm.
UNDERSTANDING THE SCIENCE OF GLOBAL WARMING AND ITS HEALTH IMPACTS: QUALITATIVE STUDY Sri Mulyono; Putri Maha Dewi; Sumarwoto Sumarwoto; Herwin Sulistyowati; Imam Hanafi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Due to its potential effects on health, global warming is a pressing environmental problem that has received much attention recently. This qualitative study aims to get experts' perspectives on the science behind global warming and its effects on health. Ten experts in climate change, public health, and environmental science participated in semi-structured interviews to gather the data. A thematic approach was used to analyze the data, which involved coding the data for themes and sub-themes. The examination uncovered that a worldwide temperature alteration is fundamentally brought about by human exercises, especially the outflow of ozone-depleting substances. The effects of a dangerous atmospheric deviation include an expanded commonness of respiratory infections, cardiovascular sicknesses, heat-related diseases, and emotional well-being issues. Additionally, the experts emphasized the disproportionate impact of global warming on vulnerable populations, such as low-income communities, indigenous groups, and developing nations. To relieve the impacts of a worldwide temperature alteration, the specialists recommended a few procedures, including decreasing ozone-depleting substance outflows, advancing energy productivity and environmentally friendly power, executing a green framework, and expanding public mindfulness and training. However, they also acknowledged the difficulties of implementing these strategies, especially in the face of political and economic obstacles. In general, this study offers valuable insights into the science of global warming and the effects it has on health. According to the findings, immediate action is required to address the effects of global warming on health, particularly in vulnerable populations. The study emphasizes the significance of interdisciplinary collaborations and the necessity for policymakers to place public health at the forefront of strategies for reducing the effects of climate change and adapting to it.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Muhamad Cahaya Qodri; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bila debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Metode penelitian yang digunakan adalah mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.
Co-Authors Abrori, Abrori Adhy Nugraha Aditya Restu Hapriyanto Agus Bambang Nugraha Aiman, Muhammad Aji Mahendra, Restu Ana Mayasari Andik Cahyo Wahyu Putra Pratama Anik Nursiti Arie Purnomosidi Arief Fahmi Lubis Ariwibowo Arifin, Herjuno Ashinta Sekar Bidari Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Asriadi Zainuddin Bakdo Lasito Aji Bakdo Lasito Aji Berlian Sesaria Bidari, Ashinta Sekar Buana, Nimas Cahya Fitra Gemilang Cindy Mariam Magdalena Rantung Cindy Rantung Cut Fadhlan Akhyar Darmawati Darmawati Desi Syamsiah Diana Sukorina Diego Romario De Fretes Fatma Ayu Jati Fatma Ayu Jati Putri Febri Atikawati Wiseno Putri Fernando Aji Giyatmoko Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Grenaldo Ginting Greynia Mutiara Sari Hapriyanto, Aditya Restu Harjono Harjono Hartawati, A. Henny Saida Flora Herwin Sulistyowati, SH,MH Icha Hanifah Razzak Imam Hanafi Intizam, Ikhsan Irsan Rahman, Irsan ITOK DWI KURNIAWAN Karmina Siska Karmina Siska Lilik Warsito Mada Kusuma, Leo Margiyanti, Margiyanti Muhamad Cahaya Qodri Muhammadong Musthofa Abdul Majiid Novita Alfiani Novita Alfiani Novita Iskawati Pambuko Bayu Laksono Pingkan Dewi Kaunang Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Pringgo Dwi Kurniawan, Pringgo Dwi Kurniawan Sabdaningtyas, Yuniar Septiningsih, Ismawati Sri Mulyono Sumarna, Dadang SUMARWOTO Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. SUPRIYONO Supriyono Supriyono Suryani Intan Pratiwi Puwa Susilowardani Syamsiah, Desi Wahyu Setiyadi, Ghalih Wilandria Putri, Alifia Yudhi Widyo Armono Yuliana Saputri