Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Transformasi Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Kajian Hukum Prosiding University Research Colloquium West Science Law and Human Rights Jurnal Tarbiyatuna
Yulia Kurniaty
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Pelatihan Paralegal bagi Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Magelang Heniyatun, H; Sulistyaningsih, Puji; Kurniaty, Yulia
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nasyiatul Aisyiah (NA) merupan organisasi otonom dari Persyarikatan yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat, hal ini karena Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah. Sejalan dengan hal tersebut di atas Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama program Pelatihan Lanjutan Paralegal bagi Nasyiatul Aisyiah dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA) Kabupaten Magelang untuk memberikan penguasaan bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil, sehingga mereka memiliki keterampilan melakukan layanan hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Tujuan kegiatan ini di samping Pembentukan Tim Relawan Paralegal dan memberikan Pelatihan Lanjutan dan Pendampingan Paralegal, juga agar NA dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan mitra secara total, yang meliputi pendalaman materi, pelatihan dan rool play. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pendalaman materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PDNA. Materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum formil maupun hukum materiil, dan cara melakukan advokasi yaitu pendampingan penyelesaian masalah-masalah hukum. Hasil dari kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang bergabung dengan Majelis Hukum dan HAM PD Aisyiyah Kabupaten Magelang, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PDNA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan dalam hal ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQOMAH” PDA Kabupaten Magelang.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM Anggraini, Ika Ari; Kurniaty, Yulia; Heniyatun, H
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Bidang Pendidikan dan Humaniora
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalamKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalampraktiknya ada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkankorban jiwa, dilakukan mediasi antara pelaku dengan keluargakorban dan tidak menggugurkan proses penyidikan. Berdasarkanhal tersebut dalam penelitian ini membahas pengaruh hasil mediasiterhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatanundang-undang dan kasus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Putusan PengadilanNegeri Magelang yang mendasarkan pada mediasi terhadap perkarakecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif.Hasil penelitian meunjukkan bahwa mediasi dalam perkara pidanabisa dilakukan namun tidak menggugurkan proses penyidikan. Dasaryang menjadikan alasan untuk pelaksanaan mediasi adalah Pasal 18Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang mengatur adanya diskresi dan Surat EdaranKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentangPenerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalamPenyelesaian Perkara Pidana. Mediasi dalam perkara pidanaterdapat 2 (dua) jenis yaitu sebelum adanya pro justitia dan setelahadanya pro justitia. Mediasi sebelum adanya pro justitia mempunyaiakibat hukum perkara bisa selesai tanpa adanya proses hukumapabila korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Namunsetelah adanya pro justitia, mediasi hanya sebagai bentuk hal-halyang meringankan, dan tidak akan menggugurkan proses hukumselanjut meskipunnya korban/keluarga korban sudahmengikhlaskan. Hasil mediasi tersebut hanya sebatas menjadi bahanpertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bukan sebagaidasar alasan untuk menghentikan perkara.
Analysis of Sexual Violence Elimination Bill Against Victim Protection Reviewed from Progressive Legal Aspects Satria, Wahyu Putra; Kurniaty, Yulia; Basri, B; Krisnan, Jhony
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Mahasiswa (Student Paper Presentation) B
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe a progressive legal view of existence and analyze what forms of protection are provided for victims of sexual violence in the the BILL of elimination of sexual violence. This research uses a normative juridical approach (statute approach) and a conceptual approach. Based on the results and discussion, we will discuss progressive legal views on existence and analyze what forms of protection for victims of sexual violence are in the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In the opinion of the researcher, the enforcement of existing laws and regulations in Indonesia is still lacking in taking sides with victims of sexual violence in terms of handling and recovery. However, the researcher agrees if the Draft Law on the the BILL of elimination of sexual violence is passed, because it is with the existence of the the BILL of elimination of sexual violence into the The Sexual Violence Elimination Act, it is hoped that this is a legal provision that specifically accommodates Indonesian laws and regulations that have been in existence so far. previously did not regulate in detail and comprehensively in tackling cases of sexual violence.
Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang) Loren, Dinda Ayu Rosa; Basri, B; Krisnan, Johny; Kurniaty, Yulia
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 17th University Research Colloquium 2023: Mahasiswa (Student Paper Presentation)
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cigarettes are one source of state revenue received from the imposition of excise. However, it turns out that there are also cigarettes that do not have excise bands (plain). Cigarettes are one of the goods that are subject to excise duty because they are considered to be an item in which it is necessary to monitor their distribution, control their consumption, and in their use can cause a negative impact on the wearer or the community and the environment. This study aims to further examine the circulation of cigarettes without excise stamps in the prosecution area of KPPBC TMP C Magelang. This research uses a normative-empirical method which is a legal research study regarding the implementation or enactment of normative legal provisions. Circulation of cigarettes without excise stamps is very detrimental to the state, it is necessary to know about the parties involved in their circulation and the factors that become obstacles in enforcing cases of cigarettes without excise stamps.
Tujuan Kemanfaatan Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian Septianto, Herman; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, B
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 17th University Research Colloquium 2023: Mahasiswa (Student Paper Presentation)
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice is a new breakthrough in the settlement of cases outside the court, to restore it to its original state. Settlement of cases outside the court is an alternative choice to reduce Over Capacity in prisons and solutions to problems of time, costs, and dispute resolution procedures in court. The Republic of Indonesia Police apply the principles of Restorative Justice in settling criminal and civil cases through the Chief of Police Regulation (PERKAP) Number 8 of 2021. The purpose of this research is to analyze related to the application of Restorative Justice in terms of the legal benefits carried out by the Magelang City Police. The method used in this research is by using normative-empirical juridical. By using a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The data used in this research are laws, PERKAP 2021, books, articles, and other legal materials relevant to this research. The results of this study indicate that in the Magelang Police there were 11 (eleven) cases that were resolved using Restorative Justice. The settlement process with Restorative Justice provides legal benefits for the parties because the case is resolved by consensus so there is no grudge; the implementation procedure is quick and easy because it goes through two or three mediations; the parties do not bear the costs of the case; the type of punishment is non-prison in nature, for example in the form of compensation or social work.
Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Yulia Kurniaty; Rusli Muhammad; Aroma Elmina Martha
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 2: MEI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss2.art3

Abstract

This research aims to examine the need to design the guidelines for sanctioning system in sexual violence in higher education institutions and the legal benefits that can be generated from it. The focus of this research departs from the results of a literature review regarding various strategies for handling cases of sexual violence in higher education institutions which are insufficient to cease the violence from occurring. The research method used is a library study of articles discussing sexual violence in higher education institutions, legal books discussing criminal guidelines, disparities, criminal law policies, utilitarianism philosophy, Law No. 12 of 2022 and Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2022. The collected data were analyzed by using the qualitative descriptive techniques. The research results indicate that the goal derived from the legal benefits shall be achieved if the entire academic community feels safe and comfortable studying and working. This situation can only be realized if there is a guarantee of law enforcement for anyone who violates the primary rules in regards to committing sexual violence. In order to make it easier for stakeholders in higher education institutions who might have limited competence in the field of case advocacy, the said guidelines for sanctioning system can be used as a directive so that the sanctions imposed are useful in deterring the perpetrator, the victim's rights are restored and the good image of the university is maintained. Imposing sanctions on perpetrators of sexual violence in higher education institutions refers to six fundamental aspects of consideration, namely the error aspect, the impact aspect, the victim's loss aspect, the profit obtained by the perpetrator aspect, the aggravating and mitigating circumstances for the perpetrator, as well as determining the range of sanctions imposed.Keywords: Guidelines For Sanctioning System, Legal Benefits, Sexual Violence. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kemanfaatan hukum perlunya merancang pedoman sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Fokus penelitian ini berangkat dari hasil telaah pustaka atas beragam strategi penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak cukup mampu menghentikan terjadinya kekerasan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka artikel-artikel yang membahas kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, buku-buku ilmu hukum yang membahas pedoman pemidanaan, disparitas, kebijakan hukum pidana, filsafat aliran utilitarianisme, UU No.12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kemanfaatan hukum tercapai jika seluruh sivitas akademika merasa aman dan nyaman belajar dan bekerja. Kondisi ini hanya dapat terwujud jika ada jaminan penegakkan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan utamanya melakukan kekerasan seksual. Demi memudahkan pemangku kepentingan Perguruan Tinggi yang memiliki ketebatasan kompetensi di bidang advokasi perkara, maka pedoman sanksi ini dapat digunakan sebagai panduan sehingga sanksi yang dijatuhkan bermanfaat membuat pelaku jera, hak korban dipulihkan dan nama baik perguruan tinggi tetap terjaga. Pejatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi mengacu pada enam aspek dasar pertimbangan yaitu aspek kesalahan, aspek dampak, aspek kerugian korban, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku, dan penentuan rentang penjatuhan sanksi.Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kemanfaatan Hukum, Pedoman Sanksi.
JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM heni hendrawati, yulia kurniaty,
TRANSFORMASI Vol 11, No 1 (2015): TRANFORMASI
Publisher : STMIK BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56357/jt.v11i1.47

Abstract

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak merchant (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak buyer (pembeli) keuntungan berbelanja melalui media online (internet) antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja.Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi, namun yang harus diperhatikan oleh pihak merchant dan pihak buyer pada saat melakukan transaksi jual beli adalah memperhatikan unsur-unsur Sighat al „aqd (Ijab qabul), Mahallul „aqd (obyek perjanjian), Al „aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian). Selain itu harus memenuhi prinsip-prinsip syari‟ah yaitu jual beli tersebut harus bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir.Kata Kunci : Jual Beli, Online, Hukum Islam
Empowering Vocational Students: Developing a Culture of Legal Awareness at State Vocational High School 2 Temanggung Kurniaty, Yulia; Muhammad, Fadil; Santoso, Adi; Astuti, Nanda Widia; Hidayati, Fitria
Borobudur Journal on Legal Services Vol 6 No 2 (2025): Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v6i2.15479

Abstract

Juvenile delinquency problems, such as brawls, drug abuse, and cybercrime (including cyberbullying and online gambling), often involve Vocational High School (SMK) students, indicating low legal awareness (legal literacy). The purpose of this community service activity is to equip students as law-abiding citizens and understand the consequences of unlawful actions. The method used through interactive counseling and discussion. The material is focused on six crucial issues relevant to adolescents including Narcotics, Liquor, Bullying, Online Gambling, Brawls/Fights, and Legal Aspects of Protests. The results showed high enthusiasm from the participants and confirmation that the issue of Online Gambling and Bullying has high relevance for students. The implementation of the activity succeeded in providing effective educational interventions, as evidenced by the knowledge transfer that occurred. Furthermore, the program for Building a Culture of Legal Awareness has succeeded in instilling the values of legal compliance from an early age and significantly contributes to building a culture of legal awareness in the school environment.
RELASI HUKUM PIDANA MATERIL DAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PASCA KUHP NASIONAL Basri, Basri; Kurniaty, Yulia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.862

Abstract

The reform of criminal law through the enactment of the National Criminal Code marks a fundamental shift in Indonesia’s criminal justice system. This reform not only affects the substance of criminal offenses and punishment (substantive criminal law) but also necessitates adjustments in law enforcement mechanisms through procedural criminal law. This article aims to analyze the relationship between substantive criminal law and procedural criminal law within the Indonesian criminal justice system following the enactment of the National Criminal Code, with particular emphasis on normative coherence, systemic function, and its implications for the principles of justice and legal certainty. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and systemic approaches, supported by doctrinal analysis and developments in modern criminal law theory. The analysis demonstrates that substantive criminal law and procedural criminal law constitute two inseparable components, as the effectiveness of criminal norms largely depends on the procedures governing their enforcement. However, the findings also indicate the existence of potential disharmony between the reformed substantive criminal law under the National Criminal Code and the procedural criminal law framework, which in part still relies on the structure of the old Criminal Procedure Code. This condition poses risks to legal uncertainty and violations of the principle of due process of law. Therefore, this article emphasizes the importance of integration and synchronization between substantive and procedural criminal law to ensure a criminal justice system that is just, effective, and oriented toward the protection of human rights within the framework of Indonesia as a state governed by the rule of law
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Adi Santoso Agna Susila Agna Susila, Agna Ahmad Zakaria Ajrina, Alika Rahma Anggraini, Ika Ari Ardiansyah, Muhammad Aulia Arini, Septi Aroma Elmina Martha Aroma Elmina Martha Astuti, Nanda Widia Azizah, Rizka Chellin Dwi Bagas Riri Pangestu Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri - Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri, B Bilal Assaifuddin Ahmad Bunga Mawardani F Chanafi, Muhammad Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dian Wulan Ramadhani Dilli Trisna Noviasari Dwike Ardian Tony, Savira Dyah Adriantini Sintha Dewi Ega Kusuma Wardhana Firman Malik Parlindungan Fitria Hidayati, Fitria Habib Muhsin Syafingi Haji Bani Nararaya, Wahyu Haji Bani Nararaya, Wahyu Hakim, Hary Abdul Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun Heniyatun Heniyatun, H Ika Ari Anggraini Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Krisnan, Jhony Kurnianto, Diska Kurnianto, Diska Loren, Dinda Ayu Rosa M. Choirul Anam Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Agung Wibowo Muhammad Feisal Akbar Muhammad Hafidh Wisaksono Muhammad, Fadil Nabila Turawan, Ranatasya Nabila Turawan, Ranatasya Nadia Fitriana Novan Aris Zahantoro Noviasari, Dilli Trisna Nugrahanto, Oka Putra Nurmuhamad, Fendy Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Praja, Chrina Bagus Editha Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putra, Farhan Adiyatma Putri, Nandyar Astari Reino Rizkillah Fatah Resananda, Arif Ricky Ardian Pramufianto Rusli Muhammad Satria, Wahyu Putra Septianto, Herman Shafira Salsabila Siti Nurjanah Sofiyatul Azizah Suhardi Yanto Suharso Suharso Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sura, Damar Aji Suryawan, Ari Vivi Alfiara Wahyu Cahyo Hadiyono Wahyu Putra Satria Wanda Minerva A Wardani, Amanda Putri Kusuma Widodo, Anggi Kurnia Wijayanti, Angellia Fitri Wulan, Nawang Yana Suryana Yodanti, Alfrinnisa Yudha, Awiek Prama Zaen Ghufron Munazal