Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.134
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Transformasi Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Kajian Hukum Prosiding University Research Colloquium West Science Law and Human Rights Jurnal Tarbiyatuna Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Yulia Kurniaty
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Pelayanan Hak Kesehatan Reproduksi bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang Nurjanah, Siti; Suharso, Suharso; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12386

Abstract

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting bagi narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang belum optimal akibat keterbatasan tenaga medis khusus dan sarana prasarana yang belum memadai. Diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk pemenuhan tenaga medis spesialis dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.
Handling of Missing Persons Reports Suspected of Victims of Crimes and Problems in Uncovering the Truth of the Case by the Salaman Sector Police Nugrahanto, Oka Putra; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 03 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i03.2103

Abstract

The development of society and globalization have made crimes such as kidnapping, murder, and rape more diverse. In Indonesia, missing persons reports are often the beginning of the revelation of criminal acts, but the handling by the police is still slow and not uniform. Some reports are only processed after 1x24 hours, even though time is crucial. At the Salaman Police Station, 32 cases of missing persons in 2021-2025 led to criminal acts, showing the need for improvement. Handling must be fast, precise, and uniform without administrative delay, in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and police regulations that require immediate service and victim protection. Standard regulations are needed that regulate the operational standards for handling missing persons reports, especially if they contain suspected criminal acts. This research uses a normative juridical method with a legal approach and a conceptual approach. To strengthen the argument, an interview was conducted with the Head of the Criminal Investigation Unit of the Salaman Police in a structured manner. This research uses a normative-empirical type of research. The approaches used in this study are the laws and regulations approach, and the case approach. Normative-empirical research uses primary data and is supported by secondary data. The results of the study concluded that the action taken by the Salaman Sector Police of Magelang Regency when there is a report of a missing person suspected of being a victim of a crime is to follow up in accordance with the SOP for the Acceptance of Police Reports and the SOP for Public Visits in accordance with Article 7 letters c and d of the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Commission of the Code of Ethics of the National Police of the Republic of Indonesia,  and Article 1 number 4 of the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. The Salaman Police directly followed up on missing person complaints without following the 1 x 24-hour waiting mechanism, and followed up on missing person complaints in the same way by following up on reports of suspected criminal acts. The reason is that missing person complaints can develop into reports of alleged criminal acts, as well as problems in uncovering the truth of the case of handling missing persons reports in the Salaman Sector Police, Magelang Regency is based on the theory of factors that affect law enforcement by Soerjono Soekanto, namely regarding community factors and cultural factors.
JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM heni hendrawati, yulia kurniaty,
TRANSFORMASI Vol 11, No 1 (2015): TRANFORMASI
Publisher : STMIK BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.554 KB) | DOI: 10.56357/jt.v11i1.47

Abstract

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak merchant (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak buyer (pembeli) keuntungan berbelanja melalui media online (internet) antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja.Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi, namun yang harus diperhatikan oleh pihak merchant dan pihak buyer pada saat melakukan transaksi jual beli adalah memperhatikan unsur-unsur Sighat al „aqd (Ijab qabul), Mahallul „aqd (obyek perjanjian), Al „aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian). Selain itu harus memenuhi prinsip-prinsip syari‟ah yaitu jual beli tersebut harus bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir.Kata Kunci : Jual Beli, Online, Hukum Islam
Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang Kurniaty, Yulia; Sura, Damar Aji; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8774

Abstract

Pelayanan publik wajib memberlakukan Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama dalam Lapas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi AAUPB dalam menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang dan mendeskripsikan hambatan serta bagaimana solusinya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif-empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa narapidana yang kehilangan sebagian kemerdekaannya wajib menerima hak atas pelayanan publik yang baik. Akibat kelebihan kapasitas, hak-hak narapidana menjadi terbatas bahkan tidak terwujud. Beberapa hambatan dan kendala pelaksanaan AAUPB di Lapas Kelas IIA Magelang adalah adanya petugas yang tidak transparan sehingga dapat terjadi pemerasan, pelaksanaan pelatihan menjadi sulit karena kelebihan kapasitas dan SDM yang kurang, WBK dan WBBM belum dilaksanakan dan kurangnya fasilitas. Diperlukan solusi terhadap kendala tersebut, seperti melalui peningkatan pengawasan dan penyediaan panduan pembelajaran daring bagi petugas Lapas melalui pemanfaatan reward and punishment.
Dampak Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang Yodanti, Alfrinnisa; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9930

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengalami kemajuan. Selain tilang konvensional, terobosan baru yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Magelang saat diterapkannya ETLE. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas sejak ETLE diberlakukan dari tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023, tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya ETLE. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti fasilitas yang kurang memadai, anggaran yang tidak mencukupi, masyarakat yang kurang sadar hukum, dan budaya masyarakat yang kurang tertib hukum. Tingginya jumlah pelanggaran yang tercatat dalam ETLE menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas masih rendah.
Analisis Potensi Peran Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia Ditinjau dari Keadilan Hukum Resananda, Arif; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14272

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan tantangan sekaligus peluang dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peran kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan fokus pada pemenuhan asas keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam mendukung keadilan prosedural, seperti efisiensi proses hukum dan konsistensi putusan. Namun, kecerdasan buatan belum mampu menjangkau keadilan substantif yang menuntut sensitivitas terhadap konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan penilaian moral yang kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, keadilan bukan sekadar kepastian norma, tetapi juga pencerminan dari rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem hukum harus dilakukan secara hati-hati dan etis, dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi adaptif dan akuntabel guna mengarahkan pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai instrumen bantu yang mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum.
Permasalahan dalam Penerapan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Wulan, Nawang; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14276

Abstract

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat merugikan keuangan negara dan kesejahteraan publik. Berdasarkan Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti (restitusi) merupakan instrumen hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti dalam putusan pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul ketika terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan Pasal 18 secara normatif dan mengklasifikasikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait lamanya pidana penjara terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pelaksanaan eksekusi juga menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya harta yang dapat dieksekusi dan gugurnya perkara akibat terpidana meninggal dunia. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum dan terbatasnya efektivitas pemulihan kerugian negara.
Studi Hukum Terhadap Ambiguitas Pengkualifikasian Pengguna dan Pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Wijayanti, Angellia Fitri; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14271

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pengguna dan pengedar, namun tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas untuk membedakan keduanya sehingga menimbulkan ambiguitas dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas pengaturan mengenai pengguna dan pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasar bahan hukum primer berupa UU No 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dalam UU Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara pengguna dan pengedar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penerapan pasal. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi putusan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau penjelasan lebih rinci dalam UU Narkotika mengenai definisi, kriteria, serta indikator yang jelas untuk membedakan pengguna dan pengedar, termasuk batasan dosis atau jumlah narkotika, niat, dan peran dalam peredaran, agar penegakan hukum dapat lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.
Keluarga Sebagai Agen Pembentuk Kader Muhammadiyah Kurniaty, Yulia; Praja, Chrisna Bagus Edhita
Jurnal Tarbiyatuna Vol 7 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi suatu organisasi dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi (persyarikatan) di Indonesia pun tidak terkecuali membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, yakni luas wawasannya dan dalam ilmu pengetahuannya. Sedangkan makna berkarakter yaitu mampu menjalankan dan mengimplementasikan visi misi persyarikatan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketersediaan sumberdaya manusia tersebut perlu diciptakan melalui upaya pengkaderan. Menghasilkan kader yang berkualitas dan berkarakter tersebut bukan hal yang mudah karena bersifat long term education. Mencari orang yang cerdas di bidang keilmuannya tidaklah sulit, namun mencari orang yang cerdas dan mampu menjalankan visi misi persyarikatan Muhammadiyah inilah yang tidak mudah. Untuk itu, Muhammadiyah perlu melakukan terobosan jika upaya mencetak kader tidak hanya melalui lembaga pendidikan dalam amal usaha Muhammadiyah sebagaimana yang selama ini telah berjalan, namun dilakukan sedini mungkin melalui pola asuh dan pembinaan di lingkungan keluarga dengan harapan semakin dini anak-anak mengenal apa dan siapa Muhammadiyah maka rasa cinta dan memiliki terhadap Muhammadiyah akan lebih mendalam jika dibandingkan anak-anak tersebut mengenal persyarikatan ini setelah mereka dewasa.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Putra, Farhan Adiyatma; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14281

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya melalui munculnya praktik promosi judi online di media sosial. Fenomena semakin mengkhawatirkan karena melibatkan peran publik figur seperti influencer, selebgram, dan konten kreator yang secara sadar maupun tidak sadar menyebarluaskan konten bermuatan perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk promosi judi online yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh studi literatur dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa promosi judi online melalui media sosial bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan penyedia platform digital, guna memutus mata rantai penyebaran konten perjudian di ruang digital.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Adi Santoso Adnan Lutfi, Muhammad Agna Susila Agna Susila, Agna Ahmad Zakaria Ahmad, Bilal Assaifuddin Aji, Arya Bima Damar Ajrina, Alika Rahma Akbar, Muhammad Feisal Alfiara, Vivi Anggraini, Ika Ari Ardiansyah, Muhammad Aulia Arini, Septi Aroma Elmina Martha Aroma Elmina Martha Astuti, Nanda Widia Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri - Basri Basri Basri Basri Basri, B Belva, Chiquita Bunga Mawardani F Chanafi, Muhammad Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dwike Ardian Tony, Savira Dyah Adriantini Sintha Dewi Eka, Febdian Fatah, Reino Rizkillah Fitria Hidayati, Fitria Habib Muhsin Syafingi Hadiyono, Wahyu Cahyo Haji Bani Nararaya, Wahyu Haji Bani Nararaya, Wahyu Hakim, Hary Abdul Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun Heniyatun Heniyatun, H Hutami, Rengganis Nur Ika Ari Anggraini Jannah, Miftkhul Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Krisnan, Jhony Kurnianingrum, Diah Kurnianto, Diska Kurnianto, Diska Loren, Dinda Ayu Rosa M. Choirul Anam Muhammad Agung Wibowo Muhammad Hafidh Wisaksono Muhammad, Fadil Nabila Turawan, Ranatasya Nabila Turawan, Ranatasya Nadia Fitriana Noviasari, Dilli Trisna Nugrahanto, Oka Putra Nugroho, Septiawan Ady Nurmuhamad, Fendy Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Pangestu, Bagas Riri Parlindungan, Firman Malik Praja, Chrina Bagus Editha Pramufianto, Ricky Ardian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putra, Fajar Adi Satria Putra, Farhan Adiyatma Putri, Nandyar Astari Ramadhani, Dian Wulan Resananda, Arif Rusli Muhammad Salsabila, Shafira Satria, Wahyu Putra Savitri, Intan Cahya Septianto, Herman Siti Nurjanah Sofiyatul Azizah Suhardi Yanto Suharso Suharso Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sura, Damar Aji Suryawan, Ari Syahputra, Mahesa Dhio Trisna Noviasari, Dilli Wahyu Putra Satria Wanda Minerva A Wardani, Amanda Putri Kusuma Wardhana, Ega Kusuma Wicaksono, Iqbal Hannafiu Jati Widodo, Anggi Kurnia Wijayanti, Angellia Fitri Wulan, Nawang Yana Suryana Yodanti, Alfrinnisa Yudha, Awiek Prama Zaen Ghufron Munazal Zahantoro, Novan Aris