Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.156
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Transformasi Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Kajian Hukum Prosiding University Research Colloquium West Science Law and Human Rights Jurnal Tarbiyatuna
Yulia Kurniaty
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM Ika Ari Anggraini; Yulia Kurniaty; H Heniyatun
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Bidang Pendidikan dan Humaniora
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.236 KB)

Abstract

Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalamKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalampraktiknya ada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkankorban jiwa, dilakukan mediasi antara pelaku dengan keluargakorban dan tidak menggugurkan proses penyidikan. Berdasarkanhal tersebut dalam penelitian ini membahas pengaruh hasil mediasiterhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatanundang-undang dan kasus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Putusan PengadilanNegeri Magelang yang mendasarkan pada mediasi terhadap perkarakecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif.Hasil penelitian meunjukkan bahwa mediasi dalam perkara pidanabisa dilakukan namun tidak menggugurkan proses penyidikan. Dasaryang menjadikan alasan untuk pelaksanaan mediasi adalah Pasal 18Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang mengatur adanya diskresi dan Surat EdaranKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentangPenerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalamPenyelesaian Perkara Pidana. Mediasi dalam perkara pidanaterdapat 2 (dua) jenis yaitu sebelum adanya pro justitia dan setelahadanya pro justitia. Mediasi sebelum adanya pro justitia mempunyaiakibat hukum perkara bisa selesai tanpa adanya proses hukumapabila korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Namunsetelah adanya pro justitia, mediasi hanya sebagai bentuk hal-halyang meringankan, dan tidak akan menggugurkan proses hukumselanjut meskipunnya korban/keluarga korban sudahmengikhlaskan. Hasil mediasi tersebut hanya sebatas menjadi bahanpertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bukan sebagaidasar alasan untuk menghentikan perkara.
Analysis of Sexual Violence Elimination Bill Against Victim Protection Reviewed from Progressive Legal Aspects Wahyu Putra Satria; Yulia Kurniaty; B Basri; Jhony Krisnan
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Mahasiswa (Student Paper Presentation) B
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.659 KB)

Abstract

This study aims to describe a progressive legal view of existence and analyze what forms of protection are provided for victims of sexual violence in the the BILL of elimination of sexual violence. This research uses a normative juridical approach (statute approach) and a conceptual approach. Based on the results and discussion, we will discuss progressive legal views on existence and analyze what forms of protection for victims of sexual violence are in the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In the opinion of the researcher, the enforcement of existing laws and regulations in Indonesia is still lacking in taking sides with victims of sexual violence in terms of handling and recovery. However, the researcher agrees if the Draft Law on the the BILL of elimination of sexual violence is passed, because it is with the existence of the the BILL of elimination of sexual violence into the The Sexual Violence Elimination Act, it is hoped that this is a legal provision that specifically accommodates Indonesian laws and regulations that have been in existence so far. previously did not regulate in detail and comprehensively in tackling cases of sexual violence.
Trancendental Values In Pancasila As The Personality Of The Indonesian Nation (Perspective From A Muslim) Basri Basri; Yulia Kurniaty; Johny Krisnan
Journal of Transcendental Law Volume 3, No 2, 2021
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v3i2.15683

Abstract

It turns out that when studied more deeply there is a match between the teachings of Islam and the values of Pancasila. On this basis, the researcher expresses the opinion that there is no reason to contradict the teachings of Islam and Pancasila. In fact, according to the researcher, the values of Pancasila are complemented by Islamic teachings and it is possible that the values of Pancasila come from Islamic teachings. Therefore, there is no need for Muslims to question Pancasila as the basic philosophy of the Indonesian nation and state. For others, when there is a reaction from Muslims, for example there is an issue to replace Pancasila with another ideology, there is no need to react excessively, because it cannot happen and be conducted by Muslims. Such an attitude is just a reaction to what happened, in which some Muslims are seen as contradicting the values of Pancasila as the personality of the Indonesian nation. This is the real problem that needs to be found at the root of the problem. Keywords: Pancasila-Personality-Nation-Indonesia
Assistance for P-IRT registration and online marketing for MSMEs Permata Yusri Yulia Kurniaty; Clara Diana Novita; Sofiyatul Azizah; Ahmad Zakaria; Muhammad Hafidh Wisaksono
Community Empowerment Vol 7 No 11 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.7720

Abstract

Permata Yusri MSMEs is a home industry that produces various kinds of chips such as spinach, bitter melon and young coconut. Some products use expired SPP-IRT and new products have not been registered. In addition, the marketing strategy is still carried out conventionally by sending products to gift shops or direct sales. Chip products have also been packaged according to health standards, but the product logo is attractiveless. Based on partner problems, the service team assisted in SPP-IRT management, created an account on the marketplace and redesigned the product logo sticker. The results of this program are the issuance of P-IRT numbers for new products and products that have expired, partners have accounts on the marketplace, and rebranding with a new logo.
Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang Firman Malik Parlindungan; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.
Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi Muhammad Feisal Akbar; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi serta hambatannya. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif-empiris berdasarkan pendekatan undang-undang serta menggunakan teknik penelitian wawancara dan studi kepustakaan. Objek penelitian ini adalah upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi, Pesantren memiliki ketentuan mengenai tindakan tercela tersebut apabila terjadi dilingkungan pondok pesantren. Namun demikian dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi seperti masih kurangnya pengawasan baik dari pengurus maupun orang tua, tidak adanya kesadaran diri santri dan minimnya aturan penegakan pelecehan seksual.
A Model for Protecting the Right to Education for Child Labour Yana Suryana; Yulia Kurniaty; Aroma Elmina Martha
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 2: MEI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art7

Abstract

This study discusses the threat of working children's right to education. The aim of this research is to identify the regulation of working children in Indonesian laws and regulations and to find an ideal model of protecting the right to education for working children. The method used is normative legal research. Researchers conducted a study of legislation to see the synchronization between legislation. Human rights theory and statutory theory are used as analytical tools to examine research results. The results of this study conclude that first, the government has protected children's rights as stipulated in several laws and regulations. There are clear provisions regarding the rights of working children. Second, the right ideal model to protect the educational rights of working children is to use a circle of protection. The circle of protection is a circle of protection for working children so that their right to education is fulfilled. In the circle of protection there are parties that protect working children, namely the government, parents, employers, and the community.Keywords: Children; Work; Protection; Education AbstrakPenelitian ini membahas tentang anak yang bekerja terancam hak pendidikannya.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan anak yang bekerja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menemukan model ideal perlindungan hak pendidikan bagi anak yang bekerja. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan kajian perundang-undangan untuk melihat sinkronisasi antar perundang-undangan. Teori hak asasi manusia dan teori perundang-undangan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, Pemerintah telah melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Ada ketentuan yang cukup jelas terkait hak anak yang bekerja. Kedua, Model ideal yang tepat untuk melindungi hak pendidikan anak yang bekerja adalah menggunakan circle of protection. Circle of protection adalah lingkaran perlindungan bagi anak yang bekerja agar hak pendidikan tetap terpenuhi. Dalam circle of pretection terdapat pihak-pihak yang melindungi anak yang bekerja, yaitu pemerintah, orang tua, pengusaha, dan masyarakat.Kata-kata Kunci: Anak; Bekerja; Perlindungan; Pendidikan
Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang Novan Aris Zahantoro; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9827

Abstract

Penelitian membahas masalah peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berperan dalam menanggulangi masalah tersebut. Meskipun sanksi pidana minimum dan maksimum sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hakim seringkali memberikan putusan di bawah sanksi minimum, seperti kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative yang bersumber dari data sekunder berupa undang-undang, jurnal, buku, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan asas legalitas, di mana sanksi pidana harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hakim seharusnya tidak menciptakan hukum baru jika aturan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mencapai keadilan hukum dan kepastian hukum, serta mencegah perbedaan putusan dalam kasus serupa.
Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik Wahyu Cahyo Hadiyono; Yulia Kurniaty; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9882

Abstract

Tantangan di era disrupsi pada peralihan pelayanan publik manual ke digital di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem mengalami sebuah hambatan, untuk itu dibutuhkan sebuah landasan agar pelayanan publik berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan Asas Umum Pelayanan yang Baik (AUPB) di Dindukcapil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan konsep, dan menggunakan data sekunder serta metode pengambilan data studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan AUPB yang terdiri dari delapan asas hanya terpenuhi lima asas yakni kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan. Sedangkan ketiga asas yang belum terpenuhi yaitu asas kemanfaatan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik.
Law education for students of Muhammadiyah Pujotomo Junior High School Mertoyudan Magelang to reduce juvenile crime Yulia Kurniaty; Heniyatun Heniyatun; Suharso Suharso; Puji Sulistyaningsih; Nurwati Nurwati; Bambang Tjatur Iswanto
Community Empowerment Vol 8 No 7 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.9731

Abstract

Child delinquency often leads to criminal behavior. Students involved in this case in juvenile law are known as Children in Conflict with the Law (ABH). Based on BPHN data for the 2020-2022 period, the number of ABH is 2,338 people. The three types of crimes that are mostly committed by children are theft, narcotics, and abuse. The purpose of this program is to provide legal counseling so that students understand which actions fall into the category of violations of criminal law, the types of legal sanctions, and the length of time the sentence has been served. The methods used are lectures, education and discussion. The results obtained from this program are students are able to understand what actions are included in criminal law violations. In addition, students are encouraged to strengthen their character by being brave in rejecting bad friends' invitations, being careful in choosing friends, not playing late into the night, and not being easily provoked.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Agna Susila Agna Susila, Agna Ahmad Zakaria Ajrina, Alika Rahma Anggraini, Ika Ari Ardiansyah, Muhammad Aulia Arini, Septi Aroma Elmina Martha Aroma Elmina Martha Azizah, Rizka Chellin Dwi Bagas Riri Pangestu Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri - Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri, B Bilal Assaifuddin Ahmad Bunga Mawardani F Chanafi, Muhammad Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dian Wulan Ramadhani Dilli Trisna Noviasari Dwike Ardian Tony, Savira Dyah Adriantini Sintha Dewi Ega Kusuma Wardhana Firman Malik Parlindungan Habib Muhsin Syafingi Haji Bani Nararaya, Wahyu Haji Bani Nararaya, Wahyu Hakim, Hary Abdul Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun Heniyatun Heniyatun, H Ika Ari Anggraini Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Krisnan, Jhony Kurnianto, Diska Kurnianto, Diska Loren, Dinda Ayu Rosa M. Choirul Anam Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Agung Wibowo Muhammad Feisal Akbar Muhammad Hafidh Wisaksono Muhammad, Fadil Nabila Turawan, Ranatasya Nabila Turawan, Ranatasya Nadia Fitriana Novan Aris Zahantoro Noviasari, Dilli Trisna Nugrahanto, Oka Putra Nurmuhamad, Fendy Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Praja, Chrina Bagus Editha Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putra, Farhan Adiyatma Putri, Nandyar Astari Reino Rizkillah Fatah Resananda, Arif Ricky Ardian Pramufianto Rusli Muhammad Satria, Wahyu Putra Septianto, Herman Shafira Salsabila Siti Nurjanah Sofiyatul Azizah Suhardi Yanto Suharso Suharso Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sura, Damar Aji Suryawan, Ari Vivi Alfiara Wahyu Cahyo Hadiyono Wahyu Putra Satria Wanda Minerva A Wardani, Amanda Putri Kusuma Widodo, Anggi Kurnia Wijayanti, Angellia Fitri Wulan, Nawang Yana Suryana Yodanti, Alfrinnisa Yudha, Awiek Prama Zaen Ghufron Munazal