Claim Missing Document
Check
Articles

Pemberdayaan Masyarakat Tentang Tata Cara Membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Telah Lewat Waktu di Desa Munggangsari Magelang Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Krisnan, Johny; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Kurniaty, Yulia; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8753

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kepemilikan akta kelahiran ataupun kematian menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari program pencatatan sipil oleh negara kepada setiap masyarakat. Setiap warga negara diwajibkan memiliki akta otentik yang berkaitan dengan segala maca peristiwa hukum termasuk kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu penyuluhan hukum yang disampaikan dengan menggunakan materi power point. Hasil dari pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman warga Desa Munggangsari serta peserta pengabdian ini memahami tata cara pengajuan akta kelahiran dan akta kematian meskipun telah lewat waktu
Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna; Kurniaty, Yulia; Adriantini Sintha Dewi, Dyah; Suharso, Suharso; Basri, Basri; Noviasari, Dilli Trisna; Suryawan, Ari; Azizah, Rizka Chellin Dwi; Ajrina, Alika Rahma
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10970

Abstract

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat, kerja, hingga pendidikan. Kasus bullying dan kekerasan seksual banyak terjadi dilingkungan Pendidikan karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan kelas sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan fisik, dan karena adanya sifat iri. Sehingga pencegahan bullying dan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab bagi semua orang, dengan banyaknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum mengenai anti bullying dan kekerasan seksual bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan terjadinya bullying dan kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan. Penyuluhan ini dilaksanakan dibeberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang dengan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan materi terjadi peningkatan pengetahuan para siswa terkait pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan para siswa dalam menjawab pertanyaan terkait karakteristik, pencegahan dan sebab terjadinya bullying dan kekerasan seksual.
Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Tjatur Iswanto, Bambang; Hakim, Hary Abdul; Bagus Edhita Praja, Chrisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11964

Abstract

Mayoritas masyarakat Desa Sambak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pemeliharaan tanaman pertanian dan hewan ternak tentu menjadi tanggungjawab utama pemilik agar tidak merugikan orang lain. Demikian halnya hewan ternak yang tidak dikandang tentu berkeliaran bebas hingga sampai ke pekarangan tetangga dan menimbulkan masalah seperti buang kotoran atau merusak tanaman. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, agar masyarakat Desa Sambak terhindar dari masalah hukum akibat hewan ternak yang mengganggu lingkungan tetangga. Hasil penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa setelah setelah penyampaian materi warga menjadi paham bahwa hewan ternak yang mengganggu kenyamanan/merugikan warga lain termasuk tindak pidana. Hal ini ditunjukkan dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait hewan ternak atau peliharaan yang buang kotoran atau merusak tanaman milik tetangga merupakan tindak pidana.
Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana karena Kelalaian dalam Sektor Pendidikan Arini, Septi; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9313

Abstract

Kelalaian atau yang dalam hukum positif di Indonesia dikenal sebagai Kealpaan, merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan baik secara sengaja atupun tidak sengaja. Khususnya dalam pasal 359 dan 360 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dimata hukum. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Penegak Hukum dalam menjatuhkan sanksi pertanggungjawaban yang dibebankan kepada terdakwa serta mengetahui yang menjadikan dasar pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian secara normatif empiris, penelitian normatif dilakukan dengan menggunkan bahan baku primer yaitu mengacu pada KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 242. /Pid.B/2020/PN Smn. Sedangkan sumber data penelitian empiris berasal dari wawancara bersama Bapak Annas Mustaqim S.H., M.Hum. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa terdakwa seorang Guru yang bertanggungjawab penuh atas terselenggarannya kegiatan susur sungai tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa telah terbukti secara sah dimata hukum telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka kepada siswanya. Kemudian berdasarkan inkrahnyaa putusan hakim maka terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim telah melakukan sesuai prosedur yang sesuai dengan peraturan. Sehingga keputusan hakim bersifat tetap dan memiliki sifat kemanfaatan hukum serta keadilan.
Penerapan Asas Concursus Realis Pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg Wardani, Amanda Putri Kusuma; Basri, Basri; Hakim, Hary Abdul; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9604

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas Concursus Realis dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, yang memutuskan bahwa anak melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdakwa juga melakukan tindak pidana lain, termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan melarikan wanita belum dewasa (Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP), tetapi hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Concursus Realis serta menilai ketepatan putusan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder dari peraturan dan putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan Concursus Realis karena tidak didakwakan oleh jaksa. Putusan hakim sudah sesuai dengan asas ultra petita, yang melarang putusan di luar dakwaan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten Prank Widodo, Anggi Kurnia; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9848

Abstract

Fenomena konten Prank saat ini semakin mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain, bahkan hingga menimbulkan kematian. Seiring dengan meningkatnya kasus Prank yang berujung pada dampak hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku konten Prank. Metode yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Prank dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE serta KUHP. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Prank terjadi ketika terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan KUHP serta tidak adanya perbuatan yang dapat menghilangkan hukuman pelaku, seperti alasan untuk membenarkan atau membela. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka berdasarkan teori pemidanaan relativistik, demi ketertiban masyarakat dan untuk menegakkan ketertiban, maka perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya.
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Ardiansyah, Muhammad Aulia; Kurniaty, Yulia; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12111

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah asas praduga tak bersalah, namun penerapannya sering terkendala terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual asas praduga tak bersalah. Sumber data pada penelitian ini dalam wujud data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan, meski korupsi adalah kejahatan serius. Hambatan dalam penerapan asas ini termasuk tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman dari penegak hukum. Mengatasi hambatan ini memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan. Selain itu, peran media, masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk mendukung penerapan asas praduga tak bersalah dengan baik.
Penanaman Budaya Organisasi pada Santri Pondok Pesantren Pabelan Muhammad, Fadil; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Praja, Chrina Bagus Editha; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.13156

Abstract

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan efektivitas suatu kelompok, termasuk dalam lingkungan pondok pesantren. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman budaya organisasi pada santri di Pondok Pesantren Pabelan yang tergabung dalam Pemuda Masjid Kyai Kertotaruna. Metode yang digunakan adalah pemberian materi dan ceramah kepada para santri mengenai konsep dasar organisasi, struktur kepemimpinan, serta peran organisasi dalam kehidupan sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman para santri terkait pentingnya organisasi yang terstruktur, jelas, dan pelaksanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, penanaman budaya organisasi di kalangan santri diharapkan dapat meningkatkan peran aktif mereka dalam mengelola masjid dan berkontribusi bagi pondok pesantren, masjid dan Desa Pabelan.
The Prevention of Revictimization of Female Victims of Sexual Violence in Higher Education Ajrina, Alika Rahma; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11972

Abstract

This research aims to examine how the procedure for reviewing women victims of sexual violence in higher education so as not to experience revictimization. Issues related to sexual violence are a phenomenon that often occurs even in the educational environment, especially the Higher Education environment. The impact experienced by victims, especially by women who are victims of sexual violence, can be in the form of mental disorders, panic attacks, depression, dissociation, self-harm, post-traumatic stress disorder, and suicide, even during the examination. The research method used is normative empirical, with a statute approach and a case approach. The data source used in this research is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Then, the data is collected using a literature study (library research), then analyzed in a qualitative descriptive way. The discussion of this paper found that the examination of female victims of sexual violence in higher education has not been in line with the best interests of victims.
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perkembangan Viktimologi: Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perkembangan Viktimologi Dwike Ardian Tony, Savira; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12161

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perkembangan viktimologi. Kekerasan seksual melalui media/platform online terhadap perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui platform digital seperti pesan teks, email, chatting, maupun platform online lainnya. Bentuk kekerasan seksual melalui platform digital dilakukan dalam bentuk ancaman. Seperti melalui penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud pelaku ingin mengeksploitasi korban secara seksual. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kekerasan seksual melalui platform online,namun Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang serta korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami dampak psikologis dan dampak fisik.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Adi Santoso Adnan Lutfi, Muhammad Agna Susila Agna Susila, Agna Ahmad Zakaria Ahmad, Bilal Assaifuddin Aji, Arya Bima Damar Ajrina, Alika Rahma Akbar, Muhammad Feisal Alfiara, Vivi Anggraini, Ika Ari Ardiansyah, Muhammad Aulia Arini, Septi Aroma Elmina Martha Aroma Elmina Martha Astuti, Nanda Widia Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri - Basri Basri Basri Basri Basri, B Belva, Chiquita Bunga Mawardani F Chanafi, Muhammad Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dwike Ardian Tony, Savira Dyah Adriantini Sintha Dewi Eka, Febdian Fatah, Reino Rizkillah Fitria Hidayati, Fitria Habib Muhsin Syafingi Hadiyono, Wahyu Cahyo Haji Bani Nararaya, Wahyu Haji Bani Nararaya, Wahyu Hakim, Hary Abdul Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun Heniyatun Heniyatun, H Hutami, Rengganis Nur Ika Ari Anggraini Jannah, Miftkhul Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Krisnan, Jhony Kurnianingrum, Diah Kurnianto, Diska Kurnianto, Diska Loren, Dinda Ayu Rosa M. Choirul Anam Muhammad Agung Wibowo Muhammad Hafidh Wisaksono Muhammad, Fadil Nabila Turawan, Ranatasya Nabila Turawan, Ranatasya Nadia Fitriana Noviasari, Dilli Trisna Nugrahanto, Oka Putra Nugroho, Septiawan Ady Nurmuhamad, Fendy Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Pangestu, Bagas Riri Parlindungan, Firman Malik Praja, Chrina Bagus Editha Pramufianto, Ricky Ardian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putra, Fajar Adi Satria Putra, Farhan Adiyatma Putri, Nandyar Astari Ramadhani, Dian Wulan Resananda, Arif Rusli Muhammad Salsabila, Shafira Satria, Wahyu Putra Savitri, Intan Cahya Septianto, Herman Siti Nurjanah Sofiyatul Azizah Suhardi Yanto Suharso Suharso Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sura, Damar Aji Suryawan, Ari Syahputra, Mahesa Dhio Trisna Noviasari, Dilli Wahyu Putra Satria Wanda Minerva A Wardani, Amanda Putri Kusuma Wardhana, Ega Kusuma Wicaksono, Iqbal Hannafiu Jati Widodo, Anggi Kurnia Wijayanti, Angellia Fitri Wulan, Nawang Yana Suryana Yodanti, Alfrinnisa Yudha, Awiek Prama Zaen Ghufron Munazal Zahantoro, Novan Aris