Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.156

P-Index

This Author published in this journals

All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Transformasi Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Kajian Hukum Prosiding University Research Colloquium West Science Law and Human Rights Jurnal Tarbiyatuna

Yulia Kurniaty

Universitas Muhammadiyah Magelang

Author-ID : 3372792

Arts Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 77 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Dampak kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 terhadap statistik kejahatan di Magelang Kurniaty, Yulia; Yudha, Awiek Prama; Krisnan, Johny; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4845

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Kota Magelang setelah diterapkannya kebijakan asimilasi bagi narapidana untuk mencegah terjadinya kluster baru di Lapas Kelas IIA Magelang. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian lapangan guna memperoleh data primer angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Unit Reskrim Polres Magelang Kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa statistik kriminalitas di Kota Magelang setelah diberlakukannya Keputusan Kemenkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak meningkat. Adapun ragam kejahatan yang terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, penggelapan dan pemerasan

KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Basri -; Heni Hendrawati; Yulia Kurniaty
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2015: Prosiding Bidang Pendidikan,Humaniora dan Agama The 2nd University Research Colloquium
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.455 KB)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. Sungguhpun demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekeraan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka persoalan ini perlu dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP). Atas dasar ini maka penelitian dengan judul: “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif atau dapat disebut dengan penelitian normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, artinya yang dikaji adalah norma-norma yang terkait dengan kejahatan dengan kekerasan. Sebagai penelitian preskriptif, penelitian ini mempelajari tujuan mengenai formulasi Pasal 365 KUHP. Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan jika perlu bahan non hukum/tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder berasal dari referensi berupa: buku literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan: “undang-undang, konseptual dan kasus”. Sedangkan analisa, dilakukan dengan pendekatan deduktif dan melalui penafsiran analogi. Pendekatan deduktif adalah bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Cara berpikirnya adalah silogisme. Pendekatan analogi menggunakan cara berpikir satu atau sejumlah peristiwa menuju pada satu peristiwa sejenis yang diantaranya mengandung kesamaan prinsipil. Proses yang digunakan dalam analisa adalah mencari persamaan pokok, di antara satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejalan yang lain. Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukakan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kekerasan dalam pengertian menurut Pasal 365 KUHP adalah dalam bentuk: “pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka-luka berat, kematian.Kata Kunci : Kajian Yuridis, Unsur Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan

Nilai-Nilai Transedental Dalam Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia (Perspekspektif dari Seorang Muslim) Basri Basri; Yulia Kurniaty; Johnny Krisnan
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 1, No 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v1i2.620

Introductioan: If we dig deeper, there is a compatibility between Islamic teachings and the values of Pancasila.Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss perspectives and attitudes in the context of Pancasila values that are practiced in social life.Methods of the Research: Answering the problems raised in this paper, the author conducts a literature study and observes what happens in social life.Results of the Research: The results of the study show that there is no longer any reason to contradict the teachings of Islam and Pancasila. The values of Pancasila are colored by the teachings of Islam itself and it is possible that the values of Pancasila are derived from Islamic teachings. Therefore, for Muslims, there is no need to question Pancasila as the basic philosophy of the Indonesian nation and state. For others, when there is a reaction from Muslims, for example there is an issue to replace Pancasila with another ideology, there is no need to react excessively, because it cannot happen and be carried out by Muslims. Such an attitude is basically just a reaction to what happened, where some Muslims are seen as contradicting the values of Pancasila as the personality of the Indonesian nation.

Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Muhammad Adnan Lutfi; Yulia Kurniaty; Basri Basri; Johny Krisnan
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sangatlah berbeda. Saat ini banyak pencurian seringkali dilakukan pelaku residivis dan masih anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengkaji penetapan sanksi tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Adapaun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer didapatkan dari KUHP, AL-Qur’an, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal, buku dan artikel terkait pencurian. Hasil penelitian menunjukan terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Persamaaanya keduanya mempunyai jeratan sanksi apabila terbukti mencuri namun bagi pelaku pencurian anak-anak dan tidak dikenakan sanksi hanya pembinaan moral. Perbedaan keduanya ada pada besaran kerugian yang dikenakan hukuman apabila melakukan tindak pidana mencuri.

Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung Dian Wulan Ramadhani; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Unwanted pregnancies often end in unlawful acts such as illegal abortions, murder, or the disposal of the baby by the birth mother. Therefore, this study aims to find out "How is the chronology of the perpetrator (who is a mother) to kill a baby who is her flesh and blood?" and "What is the driving factor for the crime of infanticide by the birth mother?". To obtain data, the writer conducted an interview with Mrs. Ratih Mannul Izzati, SH., MH. as the Panel of Judges of the Magelang District Court and conducted a study on the Decision on Case Number 16/Pid.Sus/2021/PN Mgg. The results of this study indicate that the chronology of the perpetrators of killing their babies by trying to have an abortion in early pregnancy but without success. Then on the day the baby was born, the perpetrator killed the baby by putting camphor into the baby's mouth and then strangling it until it suffocated; and the driving factor for the perpetrator of the murder of the baby was a pregnancy out of wedlock which resulted in fear of an illicit relationship with his lover being exposed, because the perpetrator was an only child who was the hope of his parents, besides that the perpetrator was also a victim of the irresponsibility of the man who impregnated him, the reason economy, and panic when finding a newborn baby crying.

Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang Bagas Riri Pangestu; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja seperti pada lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinngi, yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 202. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra. Jenis penelitian yang diagunakan yaitu jenis penelitisn yuridis empiris. Sumber data yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: membentuk satgas serta menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara: pembuatan alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat layanan konseling di lingkungan Peruruan Tinggi.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Vivi Alfiara; Yulia Kurniaty; Johny Krisnan; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam, membahayakan negara dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terorisme tidak mesti diperbuat oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini didasarkan karena sifat anak yang masih labil sehingga sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan perkara. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan mededader (para pembuat) dan medeplichtige (pembuat pembantu) yang dirincikan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Pertanggungjawaban pidana, mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg) Shafira Salsabila; Basri Basri; Johny Krisnan; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. Penelitian ini dilakukan karena semakin merembahnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang diambil terutama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang berat dan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) Ega Kusuma Wardhana; Yulia Kurniaty; Jhony Krisnan; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.dan Kesehatan.Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veternier atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.

Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lapas IIA Kota Magelang melalui Pendidikan Hukum Puji Sulistyaningsih; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Yulia Kurniaty
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 1 (2020): Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

xxx

Co-Authors Abdul Hakim, Hary Agna Susila Agna Susila, Agna Ahmad Zakaria Ajrina, Alika Rahma Anggraini, Ika Ari Ardiansyah, Muhammad Aulia Arini, Septi Aroma Elmina Martha Aroma Elmina Martha Azizah, Rizka Chellin Dwi Bagas Riri Pangestu Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri - Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri, B Bilal Assaifuddin Ahmad Bunga Mawardani F Chanafi, Muhammad Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dian Wulan Ramadhani Dilli Trisna Noviasari Dwike Ardian Tony, Savira Dyah Adriantini Sintha Dewi Ega Kusuma Wardhana Firman Malik Parlindungan Habib Muhsin Syafingi Haji Bani Nararaya, Wahyu Haji Bani Nararaya, Wahyu Hakim, Hary Abdul Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun Heniyatun Heniyatun, H Ika Ari Anggraini Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Krisnan, Jhony Kurnianto, Diska Kurnianto, Diska Loren, Dinda Ayu Rosa M. Choirul Anam Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Agung Wibowo Muhammad Feisal Akbar Muhammad Hafidh Wisaksono Muhammad, Fadil Nabila Turawan, Ranatasya Nabila Turawan, Ranatasya Nadia Fitriana Novan Aris Zahantoro Noviasari, Dilli Trisna Nugrahanto, Oka Putra Nurmuhamad, Fendy Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Praja, Chrina Bagus Editha Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putra, Farhan Adiyatma Putri, Nandyar Astari Reino Rizkillah Fatah Resananda, Arif Ricky Ardian Pramufianto Rusli Muhammad Satria, Wahyu Putra Septianto, Herman Shafira Salsabila Siti Nurjanah Sofiyatul Azizah Suhardi Yanto Suharso Suharso Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sura, Damar Aji Suryawan, Ari Vivi Alfiara Wahyu Cahyo Hadiyono Wahyu Putra Satria Wanda Minerva A Wardani, Amanda Putri Kusuma Widodo, Anggi Kurnia Wijayanti, Angellia Fitri Wulan, Nawang Yana Suryana Yodanti, Alfrinnisa Yudha, Awiek Prama Zaen Ghufron Munazal

Title

Found 77 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 77 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 77 Documents
Search