Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Transformasi Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Kajian Hukum Prosiding University Research Colloquium West Science Law and Human Rights Jurnal Tarbiyatuna
Yulia Kurniaty
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana karena Kelalaian dalam Sektor Pendidikan Arini, Septi; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9313

Abstract

Kelalaian atau yang dalam hukum positif di Indonesia dikenal sebagai Kealpaan, merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan baik secara sengaja atupun tidak sengaja. Khususnya dalam pasal 359 dan 360 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dimata hukum. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Penegak Hukum dalam menjatuhkan sanksi pertanggungjawaban yang dibebankan kepada terdakwa serta mengetahui yang menjadikan dasar pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian secara normatif empiris, penelitian normatif dilakukan dengan menggunkan bahan baku primer yaitu mengacu pada KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 242. /Pid.B/2020/PN Smn. Sedangkan sumber data penelitian empiris berasal dari wawancara bersama Bapak Annas Mustaqim S.H., M.Hum. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa terdakwa seorang Guru yang bertanggungjawab penuh atas terselenggarannya kegiatan susur sungai tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa telah terbukti secara sah dimata hukum telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka kepada siswanya. Kemudian berdasarkan inkrahnyaa putusan hakim maka terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim telah melakukan sesuai prosedur yang sesuai dengan peraturan. Sehingga keputusan hakim bersifat tetap dan memiliki sifat kemanfaatan hukum serta keadilan.
Penerapan Asas Concursus Realis Pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg Wardani, Amanda Putri Kusuma; Basri, Basri; Hakim, Hary Abdul; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9604

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas Concursus Realis dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, yang memutuskan bahwa anak melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdakwa juga melakukan tindak pidana lain, termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan melarikan wanita belum dewasa (Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP), tetapi hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Concursus Realis serta menilai ketepatan putusan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder dari peraturan dan putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan Concursus Realis karena tidak didakwakan oleh jaksa. Putusan hakim sudah sesuai dengan asas ultra petita, yang melarang putusan di luar dakwaan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten Prank Widodo, Anggi Kurnia; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9848

Abstract

Fenomena konten Prank saat ini semakin mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain, bahkan hingga menimbulkan kematian. Seiring dengan meningkatnya kasus Prank yang berujung pada dampak hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku konten Prank. Metode yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Prank dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE serta KUHP. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Prank terjadi ketika terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan KUHP serta tidak adanya perbuatan yang dapat menghilangkan hukuman pelaku, seperti alasan untuk membenarkan atau membela. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka berdasarkan teori pemidanaan relativistik, demi ketertiban masyarakat dan untuk menegakkan ketertiban, maka perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya.
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Ardiansyah, Muhammad Aulia; Kurniaty, Yulia; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12111

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah asas praduga tak bersalah, namun penerapannya sering terkendala terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual asas praduga tak bersalah. Sumber data pada penelitian ini dalam wujud data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan, meski korupsi adalah kejahatan serius. Hambatan dalam penerapan asas ini termasuk tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman dari penegak hukum. Mengatasi hambatan ini memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan. Selain itu, peran media, masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk mendukung penerapan asas praduga tak bersalah dengan baik.
Penanaman Budaya Organisasi pada Santri Pondok Pesantren Pabelan Muhammad, Fadil; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Praja, Chrina Bagus Editha; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.13156

Abstract

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan efektivitas suatu kelompok, termasuk dalam lingkungan pondok pesantren. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman budaya organisasi pada santri di Pondok Pesantren Pabelan yang tergabung dalam Pemuda Masjid Kyai Kertotaruna. Metode yang digunakan adalah pemberian materi dan ceramah kepada para santri mengenai konsep dasar organisasi, struktur kepemimpinan, serta peran organisasi dalam kehidupan sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman para santri terkait pentingnya organisasi yang terstruktur, jelas, dan pelaksanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, penanaman budaya organisasi di kalangan santri diharapkan dapat meningkatkan peran aktif mereka dalam mengelola masjid dan berkontribusi bagi pondok pesantren, masjid dan Desa Pabelan.
The Prevention of Revictimization of Female Victims of Sexual Violence in Higher Education Ajrina, Alika Rahma; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11972

Abstract

This research aims to examine how the procedure for reviewing women victims of sexual violence in higher education so as not to experience revictimization. Issues related to sexual violence are a phenomenon that often occurs even in the educational environment, especially the Higher Education environment. The impact experienced by victims, especially by women who are victims of sexual violence, can be in the form of mental disorders, panic attacks, depression, dissociation, self-harm, post-traumatic stress disorder, and suicide, even during the examination. The research method used is normative empirical, with a statute approach and a case approach. The data source used in this research is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Then, the data is collected using a literature study (library research), then analyzed in a qualitative descriptive way. The discussion of this paper found that the examination of female victims of sexual violence in higher education has not been in line with the best interests of victims.
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perkembangan Viktimologi Dwike Ardian Tony, Savira; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12161

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perkembangan viktimologi. Kekerasan seksual melalui media/platform online terhadap perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui platform digital seperti pesan teks, email, chatting, maupun platform online lainnya. Bentuk kekerasan seksual melalui platform digital dilakukan dalam bentuk ancaman. Seperti melalui penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud pelaku ingin mengeksploitasi korban secara seksual. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kekerasan seksual melalui platform online,namun Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang serta korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami dampak psikologis dan dampak fisik.
Implementasi Pelayanan Hak Kesehatan Reproduksi bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang Nurjanah, Siti; Suharso, Suharso; Kurniaty, Yulia
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12386

Abstract

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting bagi narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang belum optimal akibat keterbatasan tenaga medis khusus dan sarana prasarana yang belum memadai. Diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk pemenuhan tenaga medis spesialis dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.
Handling of Missing Persons Reports Suspected of Victims of Crimes and Problems in Uncovering the Truth of the Case by the Salaman Sector Police Nugrahanto, Oka Putra; Basri, Basri; Kurniaty, Yulia
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 03 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i03.2103

Abstract

The development of society and globalization have made crimes such as kidnapping, murder, and rape more diverse. In Indonesia, missing persons reports are often the beginning of the revelation of criminal acts, but the handling by the police is still slow and not uniform. Some reports are only processed after 1x24 hours, even though time is crucial. At the Salaman Police Station, 32 cases of missing persons in 2021-2025 led to criminal acts, showing the need for improvement. Handling must be fast, precise, and uniform without administrative delay, in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and police regulations that require immediate service and victim protection. Standard regulations are needed that regulate the operational standards for handling missing persons reports, especially if they contain suspected criminal acts. This research uses a normative juridical method with a legal approach and a conceptual approach. To strengthen the argument, an interview was conducted with the Head of the Criminal Investigation Unit of the Salaman Police in a structured manner. This research uses a normative-empirical type of research. The approaches used in this study are the laws and regulations approach, and the case approach. Normative-empirical research uses primary data and is supported by secondary data. The results of the study concluded that the action taken by the Salaman Sector Police of Magelang Regency when there is a report of a missing person suspected of being a victim of a crime is to follow up in accordance with the SOP for the Acceptance of Police Reports and the SOP for Public Visits in accordance with Article 7 letters c and d of the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Commission of the Code of Ethics of the National Police of the Republic of Indonesia,  and Article 1 number 4 of the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. The Salaman Police directly followed up on missing person complaints without following the 1 x 24-hour waiting mechanism, and followed up on missing person complaints in the same way by following up on reports of suspected criminal acts. The reason is that missing person complaints can develop into reports of alleged criminal acts, as well as problems in uncovering the truth of the case of handling missing persons reports in the Salaman Sector Police, Magelang Regency is based on the theory of factors that affect law enforcement by Soerjono Soekanto, namely regarding community factors and cultural factors.
JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM heni hendrawati, yulia kurniaty,
TRANSFORMASI Vol 11, No 1 (2015): TRANFORMASI
Publisher : STMIK BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.554 KB) | DOI: 10.56357/jt.v11i1.47

Abstract

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak merchant (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak buyer (pembeli) keuntungan berbelanja melalui media online (internet) antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja.Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi, namun yang harus diperhatikan oleh pihak merchant dan pihak buyer pada saat melakukan transaksi jual beli adalah memperhatikan unsur-unsur Sighat al „aqd (Ijab qabul), Mahallul „aqd (obyek perjanjian), Al „aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian). Selain itu harus memenuhi prinsip-prinsip syari‟ah yaitu jual beli tersebut harus bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir.Kata Kunci : Jual Beli, Online, Hukum Islam
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Adi Santoso Agna Susila Agna Susila, Agna Ahmad Zakaria Ajrina, Alika Rahma Anggraini, Ika Ari Ardiansyah, Muhammad Aulia Arini, Septi Aroma Elmina Martha Aroma Elmina Martha Astuti, Nanda Widia Azizah, Rizka Chellin Dwi Bagas Riri Pangestu Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri - Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri Basri, B Bilal Assaifuddin Ahmad Bunga Mawardani F Chanafi, Muhammad Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Chrisna Bagus Edhita Praja Clara Diana Novita Dian Wulan Ramadhani Dilli Trisna Noviasari Dwike Ardian Tony, Savira Dyah Adriantini Sintha Dewi Ega Kusuma Wardhana Firman Malik Parlindungan Fitria Hidayati, Fitria Habib Muhsin Syafingi Haji Bani Nararaya, Wahyu Haji Bani Nararaya, Wahyu Hakim, Hary Abdul Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun Heniyatun Heniyatun, H Ika Ari Anggraini Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Krisnan, Jhony Kurnianto, Diska Kurnianto, Diska Loren, Dinda Ayu Rosa M. Choirul Anam Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Agung Wibowo Muhammad Feisal Akbar Muhammad Hafidh Wisaksono Muhammad, Fadil Nabila Turawan, Ranatasya Nabila Turawan, Ranatasya Nadia Fitriana Novan Aris Zahantoro Noviasari, Dilli Trisna Nugrahanto, Oka Putra Nurmuhamad, Fendy Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Nurwati Praja, Chrina Bagus Editha Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putra, Farhan Adiyatma Putri, Nandyar Astari Reino Rizkillah Fatah Resananda, Arif Ricky Ardian Pramufianto Rusli Muhammad Satria, Wahyu Putra Septianto, Herman Shafira Salsabila Siti Nurjanah Sofiyatul Azizah Suhardi Yanto Suharso Suharso Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Sura, Damar Aji Suryawan, Ari Vivi Alfiara Wahyu Cahyo Hadiyono Wahyu Putra Satria Wanda Minerva A Wardani, Amanda Putri Kusuma Widodo, Anggi Kurnia Wijayanti, Angellia Fitri Wulan, Nawang Yana Suryana Yodanti, Alfrinnisa Yudha, Awiek Prama Zaen Ghufron Munazal